tag:blogger.com,1999:blog-40593044149361486992024-02-08T17:03:47.551+07:00INSIDéIntelektual, Progresive, Visioner dan KerakyatanINSIDehttp://www.blogger.com/profile/00464642376721124867noreply@blogger.comBlogger12125tag:blogger.com,1999:blog-4059304414936148699.post-51952441654441437112008-02-02T09:35:00.000+07:002008-02-02T09:36:41.125+07:00<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 16pt; font-family: Calibri;">WEEKLY REPORT<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 16pt; font-family: Calibri;">No. IV/1 /07 Agustus 2007<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;"><span style="">A.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">EKONOMI</span></b><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">SUMMARY</span></i></b><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2008 yang disampaikan pemerintahan SBY-JK dua pekan yang lalu masih mendapatkan reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan. Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2008 yang belum memenuhi 20 persen sebagaimana ditetapkan UUD 1945 menjadi sorotan utama dari berbagai kritik yang ditujukan kepada anggaran yang bersifat ekspansif dan optimistis tersebut. Sementara itu, keterpurukan kondisi sektor pendidikan di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang semakin terungkap melalui pemberitaan di beberapa media selama sepekan ini seolah-olah menjadi serangan telak bagi pemerintah yang cenderung tidak memprioritaskan pembangunan di sektor pendidikan. Kompleksitas persoalan pendidikan di negeri ini menjadi semakin carut-marut ketika Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Perguruan Tinggi (BHP) yang akan segera disahkan dan diberlakukan disinyalir justru akan mengarah kepada liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Ironis memang, di tengah kondisi sektor pendidikan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang semakin terpuruk, pemerintah justru mendorong diberlakukannya Undang-Undang yang justru akan menyebabkan semakin mahalnya biaya pendidikan di negeri ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kritik keras atas RAPBN 2008 tersebut tidak hanya terhenti pada persoalan anggaran pendidikan yang belum memenuhi batas ideal, tetapi juga melebar ke berbagai aspek dan cenderung bersifat politis. Berbagai fraksi di DPR mengambil sikap tegas atas RAPBN 2008 yang telah dirumuskan pemerintah tersebut. Salah satu sisi yang menjadi titik serangan adalah terletak pada isu pemberantasan kemiskinan yang belum menjadi fokus di dalam RAPBN 2008 tersebut. Selain itu, RAPBN 2008 ini juga masih dianggap menganut <st1:place st="on"><st1:city st="on">gaya</st1:City></st1:place> lama dan tidak ada terobosan baru untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Terlebih dengan masih adanya alokasi utang luar negeri untuk pembiayaan anggaran pemerintah semakin memperkuat argumen bahwa pembangunan di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> masih dilandasi oleh pembiayaan dari utang luar negeri.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Trend penurunan produksi minyak nasional yang terjadi selama hampir satu dekade terakhir juga memperkuat logika kritik yang menilai RAPBN 2008 tersebut tidak berlandaskan pada ekonomi riil <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Sementara target produksi minyak yang dipatok dalam RAPBN 2008 sangat tinggi mencapai 1,03 juta barel per hari, kenyataan bahwa produksi minyak tahun 2007 yang hanya sebesar 950 ribu bph seakan terlepas dari pengamatan. Sangat tidak masuk akal memang, jika produksi minyak dipatok pada angka yang sangat tinggi sementara pemerintah tidak memiliki strategi yang jelas untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat produksi minyak baik secara internal ataupun eksternal.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kenaikan tariff tol sebesar 20 persenyang mulai berlaku pada 4 September 2007 yang sebelumnya sudah diawali dengan pembukaan Jakarta Outer Ring Road (JORR) dengan tariff flat dan mendapatkan reaksi keras dari pengguna jalan tol, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menutupi defisit RAPBN-P 2007 yang mencapai 1,6 persen atau sebesar Rp. 62 triliun. Terlebih lagi alasan pemerintah dalam menaikkan tariff tol tersebut adalah untuk menarik minta investor dalam bisnis jalan tol di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang terkait dengan upaya privatisasi Jasa Marga, semakin merefleksikan bagaimana pemerintah berusaha keras menambah pendapatan untuk menutupi defisit tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Di sisi lain, pengalaman privatisasi di masa lalu masih menyisakan masalah yang terus menghantui pemerintah sampai saat ini, terutama dalam kasus pelanggaran persaingan usaha yang sehat oleh Temasek yang memiliki saham ganda di Indosat dan Telkomsel. Monopoli saham oleh satu perusahaan di dua perusahaan telekomunikasi yang menguasai 80 persen pasar telepon seluler di Indonesia ini mencerminkan dampak dari program privatisasi yang dilakukan secara premature tanpa adanya landasan regulasi yang jelas. Sekali lagi, paradigma neoliberalisme yang mendorong minimalisasi peranan negara dalam perekonomian menjadi biang di balik persoalan privatisasi di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Gonjang-ganjing pasar keuangan internasional yang diprediksikan pemerintah dengan segala optimismenya akan segera mereda dan berdampak tidak begitu signifikan terhadap perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> pada kenyataannya telah mengeruk cadangan devisa negeri ini dalam jumlah yang cukup besar. Dengan kata lain, pemerintah juga panik sehingga melakukan intervensi untuk menstabilkan volatilitas pasar keuangan domestik dan nilai tukar rupiah. Sementara di berbagai media diberitakan bahwa BI belum melakukan banyak hal untuk mengantisipasi dampak krisis kredit perumahan di AS terhadap <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>, realitasnya BI telah menyuntikkan dana setidaknya sebesar US$330 juta. Tidak hanya untuk menstabilkan nilai rupiah, menurut laporan BI berkurangnya cadangan devisa tersebut juga disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo, yang sekali lagi semakin menjelaskan bahwa persoalan utang luar negeri masih menjadi momok yang menakutkan bagi perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok terus terjadi di beberapa daerah selama satu pekan terakhir. Kenaikan harga atau inflasi tersebut diyakini sebagai inflasi impor, dikarenakan sebagian besar kebutuhan pokok <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> masih bergantung pada impor. Sementara itu, gejolak pasar saham internasional telah menyebabkan nilai tukar rupiah terus terdepresiasi selama satu bulan terkahir, sehingga biaya impor kebutuhan bahan-bahan pokok juga meningkat seiring dengan semakin lemahnya nilai tukar rupiah. Dengan kata lain, gonjang-ganjing pasar keuangan dunia tersebut telah berdampak langsung pada perekonomian riil yang dihadapi rakyat <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Pemerintah pun telah mengambil beberapa upaya untuk mengatasi trend kenaikan bahan-bahan pokok ini. Namun stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah masih memakai <st1:place st="on"><st1:city st="on">gaya</st1:City></st1:place> lama dalam bentuk pungutan ekspor dan operasi pasar. Belum ada strategi stabilisasi harga komprehensif yang ditujukan untuk melindungi perekonomian rakyat miskin yang masih dalam jumlah besar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Integrasi ekonomi di kawasan ASEAN terus digalakkan melalui berbagai komitmen negara-negara anggotanya dalam ASEAN Regional Forum. Cita-cita terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN masih menjadi prioritas utama integrasi ekonomi kawasan. Sementara itu, berbagai kerjasama ekonomi bilateral antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara-negara lain di luar ASEAN dikhawatirkan oleh Sekjen ASEAN sebagai kendala dalam penyatuan ekonomi kawasan yang lebih terfokus dan juga disinyalir sebagai upaya negara-negara seperti China, Jepang dan India yang bersaing memperebutkan dominasi di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kebijakan ekonomi domestik dan kerjasam ekonomi bilateral tersebut juga harus disinergikan dengan cita-cita pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN di tahun 2015. Penyatuan sub-kawasan sendiri juga menjadi isu penting dalam integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Upaya penciptaan <i style="">Free Trade Zone</i> antara <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dan Singapura juga terus mengalami progresitas beberapa pekan terakhir dengan diimplementasikannya beberapa <i style="">action plans</i> yang menjadi kewajiban kedua negara dalam kesepakatan pembentukan zona perdagangan bebas.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pertemuan negara-negara APEC yang akan dilakukan di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region></st1:place> pada bulan ini juga menjadi sorotan dalam agenda liberalisasi perdagangan yang terhambat di WTO. Dalam pertemuan APEC ini, Amerika Serikat disinyalir akan mendorong terjadinya percepatan liberalisasi perdagangan antara negara-negara anggota APEC, sebagai jalan keluar upaya liberalisasi perdagangan yang mengalami kebuntuan dalam Putaran Doha WTO. Ironisnya, Amerika Serikat sekali lagi memainkan standar ganda dalam menggalang percepatan perdagangan bebas di kawasan. Hal ini terlihat dari kebijakan proteksionis pemerintah AS dalam bentuk rancangan undang-undang yang melarang masuknya rokok yang mengandung cita rasa termasuk cengkeh yang terkandung dalam rokok produksi <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">RECENT ECONOMIC DEVELOPMENT<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Komersialisasi di tengah keterpurukan sektor pendidikan Indonesia<o:p></o:p></span></b></p> <p class="style42" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pendidikan merupakan salah satu elemen dasar dalam pembangunan sebuah bangsa. Pendidikan menyimbolkan kapasitas sosial atau “<em><span style="font-family: Calibri;">social capacity</span></em>” dari sebuah masyarakat untuk menyerap pengetahuan yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. ketersediaan <em><span style="font-family: Calibri;">human capital</span></em> dan kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan merupakan determinan yang paling penting dalam pembangunan ekonomi. Faktor-faktor pendidikan dan institusional memainkan peranan yang sangat penting di negara-negara berkembang untuk dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pembangunan. <em><span style="font-family: Calibri;">Social capacity</span></em> mengacu kepada komponen manusia dan institusional dari sebuah masyarakat yang hanya dapat berkembang melalui pendidikan dan respon organisasional atas kesempatan pengembangan teknologi. Karenanya, dalam Pembukaan UUD 1945, yang notabene tak dapat diubah dan dianggap sebagai perjuangan bangsa yang sakral. Dan yang termuat di dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945, dimana pendidikan merupakan hak rakyat dan kewajiban pemerintah untuk membiayainya. Yang kemudian diatur lagi dalam amandemen ke-4 dari UUD 1945, Pasal 31 itu seiring dengan kesadaran akan arti penting pendidikan dalam pembangunan, terutama tercermin dalam, yang mengatur pembiayaan pendidikan oleh negara, dan juga seperti tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 Ayat 49, yang mensyaratkan pengeluaran minimal pemerintah di bidang pendidikan. Secara normatif konstitusional, dapat dinyatakan bahwa pendidikan di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> merupakan sektor yang penting di mana pemerintah harus berperan besar dalam memajukannya. <o:p></o:p></span></p> <p class="style42" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Akan tetapi, jika kita menyimak realitas sektor pendidikan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> selama 62 tahun kemerdekaannya, keterbelakangan masih menjadi warna yang dominan. Saat ini sedikitnya terdapat 8.000 anak <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang belum mampu mengakses pendidikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial yang tidak memungkinkan, seperti karena cacat mental atau fisik, terkena bencana alam, tempat tinggal yang terpencil dan merupakan komunitas suku terbelakang. Sementara itu, angka putus sekolah per tahun di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> mencapai angka 344.000 per tahun. Bahkan terdapat sekitar 14,6 juta penduduk <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang berusia di atas 15 tahun masih berada dalam keadaan buta huruf.<o:p></o:p></span></p> <p class="style42" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Ironisnya pemerintah tidak memiliki strategi yang visioner dan integratif untuk mengatasi persoalan pendidikan ini. Bahkan untuk alokasi minimum pendidikan yang diatur sebesar 20 persen dari APBN, belum dipenuhi oleh pemerintah. Alasan ketidakmampuan RAPBN untuk mencukupi anggaran tersebut tampaknya harus dipertanyakan lagi jika kita mencermati kondisi pendidikan yang sangat terpuruk ini. Persoalan utamanya adalah apakah pemerintahan SBY-JK memang memiliki keinginan atau tidak untuk memenuhi anggaran 20 persen tersebut. Pada dasarnya anggaran ini dapat direalisasikan jika pemerintah memang berkomitmen untuk membangun pendidikan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Jika anggaran pun tidak dialokasikan, terlebih lagi strategi. Sampai saat ini, pemerintah belum memiliki strategi untuk menyediakan pendidikan bagi komunitas adat terpencil yang selama ini belum terjamah oleh pendidikan. Bahkan jumlah dan keberadaan komunitas adapt terpencil ini tersebar di seluruh <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>, di masing-masing provinsi terdapat komunitas semacam ini. Jangankan strategi, mungkin terpikirkan pun belum oleh pemerintah untuk menanggulangi persoalan ini. Di tambah lagi dengan persoalan kendala ekonomi yang selalu menjadi masalah klasik pendidikan di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Sampai saat ini masih terdapat sebesar 2,5 juta anak <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang tidak bisa bersekolah karena harus bekerja memenuhi tuntutan ekonomi.<o:p></o:p></span></p> <p class="style42" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Alokasi untuk Depdiknas dalam RAPBN 2008 yang hanya Rp. 48,3 triliun atau sebesar 5,7 persen dari total anggaran belanja negara sangatlah minim untuk mengatasi persoalan pendidikan ini. Terlebih lagi masih harus dipertanyakan mengenai efektifitas pengelolaan dana tersebut untuk benar-benar disalurkan dalam membangun pendidikan. Dana yang sangat minim dan ketiadaan strategi dalam pembangunan pendidikan menjadi simbol bahwa pemerintah SBY-JK tidak meletakkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas, sehingga tidak heran jika kondisi sektor pendidikan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> terus terpuruk sampai saat ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="style42" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Di tengah kondisi seperti ini, ironisnya pemerintahan SBY-Jk justru mendorong diberlakukannya Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Perguruan Tinggi (BHP), yang mengarah kepada liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. RUU BHP ini akan semakin menjadikan pendidikan sebagai komoditas dan semakin menegnggelamkan dunia pendidikan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> ke dalam arus liberalisasi. Melalui undang-undang BHP ini pemerintah seolah-olah menganggap pendidikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Dampaknya yang pasti tidak dapat dipungkiri adalah semakin mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi. Esensi dari pendidikan bukanlah semata-mata untung-rugi sebagaimana pandangan pemerintah. Pendidikan pada intinya mencakup penanaman nilai-nilai luhur kebangsaan, di dalamnya terdapat visi dan misi ideologi bangsa. Karenanya institusi pendidikan merupakan sebuah <i style="">ideological apparatus</i> yang menanamkan ideologi kebangsaan kepada warga negara. Melalui UU BHP yang mengarah kepada swastanisasi dan liberalisasi ini tidak ada jaminan bahwa nilai-nilai ideologi akan tertanam ke dalam benak setiap warga. Dengan demikian, UU BHP tersebut hanya akan mencetak generasi mudah yang memiliki ketrampilan praktis dan pragmatis yang berorientasi keuntungan tanpa ada semangat ideologis untuk membangun bangsa.<o:p></o:p></span></p> <p class="style42" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Persoalan penting lainnya di balik UU BHP tersebut adalah adanya kepentingan asing yang ingin menguasai sektor jasa di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> terutama sektor pendidikan. Terlebih komitmen liberalisasi sektor jasa ini telah disepakati dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) di WTO. Di dalam GATS, penyediaan jasa pendidikan merupakan salah satu dari 12 sektor jasa yang akan diliberalisasi. Liberalisasi perdagangan sektor jasa pendidikan berdampingan dengan liberalisasi layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, serta jasa lainnya. Sejalan dengan logika yang berlaku di WTO, penyediaan jasa pendidikan merupakan mekanisme perdagangan yang dianggap dapat memberi keuntungan ekonomis yang tidak kecil. Karena itu, pendidikan hanya akan menjadi barang komersial dan harus dijauhkan dari campur tangan negara. Kepentingan ekonomi negara maju disinyalir berada di balik agenda liberalisasi pendidikan. Setidaknya ada tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari bisnis pendidikan, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region></st1:place>. Pada 2000, ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US$ 14 miliar. Di Inggris, sumbangan ekspor pendidikan mencapai 4 persen dari total penerimaan sektor jasa negara tersebut. Demikian juga dengan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region></st1:place>, yang pada 1993 ekspor jasa pendidikan dan pelatihannya telah menghasilkan Aus$ 1,2 miliar. Tidak mengherankan tiga negara tersebut yang amat getol menuntut sektor jasa pendidikan melalui WTO. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pro dan Kontra RAPBN-P 2007 dan RAPBN 2008<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Setelah dua minggu bergulir, RAPBN 2008 pemerintahan SBY-JK yang dinilai terlalu optimisits, politis dan tidak rasional, terus mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Terdapat beberapa fokus kritik yang bergulir terhadap RAPBN 2008 pemerintah pada pekan ini. <i style="">Pertama</i>, terkait dengan isu pemberantasan kemiskinan. Kritik kali ini berasal dari Fraksi PAN di DPR yang menyatakan bahwa pemerintah dalam RAPBN 2008 tersebut seharusnya fokus dalam mengatasi kemiskinan. Fraksi PAN juga mempertanyakan jumlah penduduk miskin di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang dilaporkan menurun oleh pemerintahan SBY-JK. Angka kemiskinan yang sebesar 16 persen versi pemerintah tersebut menggunakan standar BPS. Sementara jika menggunakan standar Bank Dunia yang berdasarkan pada pengeluaran hidup kurang dari US$ 2 per hari maka pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> adalah sebesar 108,7 juta jiwa. Sementara versi BPS pada tahun yang sama adalah sebesar 39,30juta jiwa. <i style="">Kedua</i>, masih dicantumkannya utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan yang nilainya mencapai Rp. 43 triliun, yang disebut sebagai penarikan pinjaman program dan pinjaman proyek. Fraksi PAN juga menyatakan bahwa secara akuntansi negara ini sudah bangkrut dengan menggunakan logika rasio utang luar negeri dengan asset negara, di mana total utang luar negeri per Desember 2006 sebesar Rp. 1.318,2 triliun dan asset negara pada periode yang sama sebesar Rp. 1.253,7 triliun. Hal senada juga disampaikan Fuad Bawazier yang menilai bahwa APBN 2008 masih menganut gaya lama, yakni anggaran defisit yang membuka peluang masuknya utang baru. Ia juga menilai asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen terlalu optimis dan harus dibuat indeks janji SBY serta realisasinya. Seharusnya, menurut Fuad Bawazier, RAPBN 2008 ini berani membebaskan Indonesia dari jebakan utang luar negeri yang merugikan kedaulatan negara. <i style="">Ketiga</i>, terkait anggaran pendidikan yang belum memenuhi alokasi minimum 20 persen. Kali ini Amien Rais yang menyatakan bahwa seharusnya pemerintah bisa di-impeach karena tidak memenuhi anggaran minimum tersebut. Meskipun pemerintah memiliki alasan logis untuk menunda realisasi anggaran 20 persen sesuai dengan UUD 1945 dan UU No 20/2003 melalui argumen kocek APBN yang tidak mampu merealisasikannya, namun secara hitam dan putih, pemerintah telah melanggar konstitusi. Dikarenakan APBN tidak memungkinkan, maka diperlukan permaafan nasional. Bahkan jika pemerintah terbukti tidak berniat untuk merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen padahal sebenarnya mampu, maka pemerintah bisa di-impeach.<span style=""> </span>DPR juga akan mengajukan nota keberatan kepada pemerintah karena tidak memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen tersebut. Terdapat sekitar 256 anggota DPR Ri yang telah menyampaikan nota keberatan dalam siding paripurna pengesahan RUU APBN-P 2007. <i style="">Keempat</i>, terkait dengan anggaran APBN untuk Lapindo. Pemerintah dinilai tidak cukup menyiapkan mekanisme penagihan atas alokasi Rp. 710 miliar untuk perbaikan infrastruktur yang terkena dampak luapan Lumpur Lapindo. Namun, penggunaan APBN untuk menangani kerusakan yang disebabkan ativitas pengeboran PT Lapindo Brantas Inc itu justru dikategorikan sebagai penyalahgunaan keuangan negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tergerusnya Cadangan Devisa untuk Intervensi Pasar<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Gejolak pasar keuangan global yang dipicu oleh krisis kredit perumahan di AS, ternyata cukup merepotkan Bank <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>, yang selama ini terlihat cenderung tenang dan optimis mengenai dampak guncangan pasar saham global tersebut. Hingga akhir pekan lalu, cadangan devisa dilaporkan turun sebesar US$170 juta, menjadi US$51,73 miliar dari posisi akhir Juli sebesar US$51,9 miliar. <span style=""> </span>Menurut laporan BI, penurunan cadangan devisa tersebut terjadi karena intervensi BI untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah dan pembayaran utang. Dana yang dikucurkan BI untuk intervensi pasar mencapai hampir US$330 juta atau melebihi penurunan devisa itu sendiri, karena pada saat yang bersamaan terjadi peningkatan cadangan devisa. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Menurut Sri Mulyani, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia akibat subprime mortgage tidak banyak terpengaruh. Tahun depan diperkirakan kondisi ini akan pulih. Sementara itu, Dradjad Wibowo mengkhawatirkan kondisi pasar rupiah yang cenderung mudah digoyang spekulan, di mana rupiah anjlok cukup drastis, tapi ternyata yang digunakan BI untuk intervensi 170 juta dolar AS. Ia mempertanyakan apakah memang pasar rupiah terlalu tipis.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Terlepas dari perdebatan tersebut, gejolak pasar keuangan internasional selama satu bulan terakhir ternyata cukup mempengaruhi perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. <i style="">Pertama</i>, intervensi BI dengan menggunakan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai rupiah menyimbolkan valotilitas nilai tukar rupiah yang masih rapuh. Dengan kata lain, kondisi nilai tukar rupiah tidak jauh berbeda dibandingkan ketika krisis di pertengahan tahun 1997 lalu, di mana BI juga melakukan intervensi sebesar US$ 500 miliar sebanyak dua kali. Memang jumlah cadangan devisa <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> saat ini jauh melebihi jumlah 10 tahun lalu yang hanya sekitar US$33 miliar. Tetapi mengingat sepertiga dari cadangan devisa saat ini yang merupakan <i style="">hot money</i> yang bisa lari sewaktu-waktu, kewaspadaan hendaknya lebih ditngkatkan. <i style="">Kedua</i>, terdepresiasinya nilai tukar rupiah secara signifikan selama beberapa bulan terakhir yang juga merupakan pengaruh dari gejolak pasar keuangan global, tidak hanya memperngaruhi bursa saham domestik. Tetapi juga berpengaruh pada perekonomian riil dalam bentuk kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang masih bergantung pada impor. Secara keseluruhan, hal menunjukkan bahwa perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> cukup terpengaruh oleh gonjang-ganjing pasar keuangan dunia secara cukup signifikan, tidak seperti yang digambarkan oleh pemerintah akhir-akhir ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kenaikan Tarif Tol an Privatisasi Jasa Marga<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pada tanggal <st1:date year="2007" day="4" month="9" st="on">4 September 2007</st1:date> pemerintah ahirnya menaikkan tariff tol sebesar 20 persen yang tadinya akan dilakukan pada akhir Agustus. Harga baru yaitu inflasi dikali kilometer tol, dibulatkan ke angka Rp. 500. Tercatat pemerintah terakhir kali menyesuaikan tariff tol pada 24 Agustus 2005. Kenaikan tariff tol ini mengundang reaksi keras dari anggota Komisi V DPR yang menilai pemerintah tidak memiliki kepekaan sosial dengan menaikkan tariff tol, di mana beban hidup rakyat sudah sangat besar, dan jika pemerintah menaikkan tariff tol, maka akan memicu kenaikan harga barang-barang lainnya dan menambah beban hidup masyarakat. DPR juga memandang bahwa tanpa dinaikkan sekalipun sudah banyak investor yang tertarik untuk investasi jalan tol di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pelayanan oleh operator jalan tol Jasa Marga. Dari sisi pemerintah sendiri, terdapat dua argumen yang melatari kenaikkan tariff tol ini. <i style="">Pertama</i>, kenaikan tariff tol tersebut telah sesuai dengan aturan undang-undang dengan memperhitungkan tingkat inflasi dan tingkat ekonomisnya. Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 mengenai Jalan dan PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, penyesuaian tariff dilakukan setiap dua tahun sekali mengikuti besaran inflasi. <i style="">Kedua</i>, tujuan kenaikkan tariff tol ini adalah agar jalan tol itu cukup menguntungkan, sehingga PT Jasa Marga bisa melakukan investasi lagi untuk memperpanjang jangkauan jalan tol.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sementara itu, sebelum kenaikan tariff jalan tol di 13 ruas tersebut dilakukan pemerintah, beberapa hari sebelumnya kemacetan terjadi di beberapa daerah di Jakarta karena pengguna jalan tol lebih memilih menggunakan jalan biasa untuk menghindari biaya mahal Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang menggunakan sistem terbuka (Flat). Persoalan ini mengundang reaksi dari YLKI yang menilai sosialisasi pemberlakuan tariff tersebut sangat minim dan meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang transparan atas sistem penghitungan besaran kenaikan tariff tol kepada konsumen. YLKI juga menilai sistem perhitungan tariff baru ini sebagai akal-akalan operator jalan tol untuk meraup keuntungan berlipat-lipat. Seharusnya pengenaan tariff disesuaikan dengan penggunaan jarak tempuh tol. YLKI juga siap memfasilitasi konsumen alan tol yang merasa dirugikan dengan kebijakan pemerintah itu melalui <i style="">class action</i>. DPR juga meminta agar tariff JORR tersebut ditinjau ulang sekaligus menyesalkan minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah atas pemberlakuan tariff baru. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Upaya pemerintah menaikkan tariff tol ini pada dasarnya sangat terkait dengan kondisi anggaran pemerintah yang sedang mengalami defisit. Dalam RAPBN-P 2007 tercatat defisit anggaran pemerintah mencapai 1,6 persen dengan jumlah Rp. 62 triliun. Strategi menaikkan tariff fasilitas publik seperti jalan tol merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk menutupi defisit APBN tersebut. Dikarenakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak dalam bentuk kenaikan harga BBM sudah tidak mungkin dilakukan pemerintah menjelang pemilihan umum karena dapat menurunkan popularitas pemerintah, maka kenaikan tariff tol menjadi pilihan dalam menaikkan pendapatan pemerintah. Latar belakang defisit APBN di balik kenaikan tariff tol tersebut juga terlihat dari upaya privatisasi pengelola jalan tol PT Jasa Marga yang terus didorong pemerintah. Meskipun gagal memperoleh hasil maksimal dalam privatisasi bank BNI, tidak membuat pemerintah kapok. Bahkan penjualan saham perdana PT Jasa Marga yang direncanakan pada bulan September ini akan segera direalisasikan, meskipun situasi pasar masih belum kondusif. Pemerintah juga optimis bahwa penawaran saham perdana Jasa Marga bisa memperoleh hasil maksimal. Berdasarkan persetujuan dengan DPR, saham Jasa Marga akan dilego<span style=""> </span>di lantai bursa sebanyak 30 persen. Pelepasan saham sebesar 30 persen ini diyakini dapat menghasilkan dana sebesar Rp. 5 triliun, sementara dana minimal yang bisa didapatkan adalah sebear Rp. 3 triliun. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kasus Kepemilikan Saham Temasek di Indosat dalam Konteks Keinginan Perusahaan Rusia untuk membeli saham dalam Kunjungan Vladimir Putin ke Indonesia<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> yang direncanakan pada 6 September ini akan mengikutsertakan petinggi perusahaan saham terbesar di Rusia yaitu Alfa Group untuk mencari peluang investasi di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Tujuan utama kedatangan Alfa Group tersebut ke <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> adalah menegosiasikan dengan pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> rencana untuk membeli 41 persen di Indosat. Pada Desember tahun lalu, Altimo, anak perusahaan Alfa Group telah mengumumkan rencananya di <st1:city st="on">Jakarta</st1:City> untuk menginvestasikan sebesar US$52 miliar di industri telekomunikasi seluler di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Alfa akan memanfaatkan kunjungan Putin ke Indonesia ini untuk menyepakati dengan pemerintah Indonesia dalam pembelian 41 persen saham Indosat dari anak perusahaan Temasek, Singapore Technologies Telemedia (STT) yang memiliki saham sebesar 41,9 persen di Indosat. Namun belum diketahui apakah Alfa telah melakukan pembicaraan dengan STT terkait rencana pembelian saham di Indosat ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Yang menarik dari isu rencana pembelian saham Indosat oleh perusahaan ini adalah pada saat yang sama kontroversi pembelian kembali saham pemerintah di Indosat terus berlanjut. Pemerintah didesak untuk mempercepat pembelian kembali saham yang terjual ke Temasek grup tersebut. Komposisi saham di Indosat antara lain 44 persen dimiliki publik, 14 persen oleh pemerintah dan 42 persen oleh Grup Temasek (Singapore Technologies Telemedia - STT). Kepemilikan saham grup Temasek di perusahaan telekomunikasi seluler tersebut memiliki permasalahan, di mana Temasek juga memiliki saham sebesar 35 persen di Telkomsel. Sementara kedua perusahaan telekomunikasi tersebut, Indosat dan Telkomsel, menguasai 80 persen pangsa pasar telepon seluler. Kepemilikan silang Temasek ini tentu saja melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun sampai saat ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum berani merekomendasikan Grup Temasek telah melakukan praktek monopoli.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tekanan dari DPR juga terus bergulir terkait upaya pembelian kembali saham pemerintah di Indosat dan kasus kepemilikan silang Temasek Group di perusahaan tersebut. Anggota Komisis VI DPR Ri Nusron Wahid menyatakan bahwa pemerintah harus bergerak cepat membeli kembali saham grup Temasek di Indosat. Kalaupun angaran tidak ada, pemerintah harus mencari alternatif dengan membentuk konsorsium nasional untuk membeli saham Indosat. Terkait dengan pengusutan kasus kepemilikan silang tersebut, kalangan DPR mencium adanya intervensi terhadap penyelidikan kepemilikan silang bisnis telekomunikasi di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Fahri Hamzah, anggota Komisi VI DPR meminta lembaga negara maupun pemimpin negara menahan diri untuk tidak mengintervensi proses investigasi KPPU terkait kepemilikan silang grup Temasek tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Terdapat dua hal yang patut dicermati mengenai tarik-menarik kepemilikan saham di Indosat ini. <i style="">Pertama</i>, persoalan monopoli pihak asing secara teoritis merupakan dampak langsung yang tidak dapat dihindari dari kebijakan privatisasi asset negara di tengah kondisi keuangan sektor swasta domestik yang lemah. Sebagai akibatnya, perusahaan asing yang kuat secara finansial akan mendominasi pembelian saham asset-aset strategis negara yang diprivatisasi. Kepemilikan silang grup Temasek di Indosat dan Telkomsel merupakan bukti dari dampak negatif kebijakan privatisasi perusahaan-perusahaan negara. Akan tetapi, melihat getolnya upaya pemerintah untuk menjual saham Jasa Marga dan beberapa BUMN lainnya menunjukkan bahwa pemerintah tidak belajar dari pengalaman buruk Indosat tersebut. <i style="">Kedua</i>, terkait dengan pembelian kembali saham grup Temasek di Indosat terlihat bahwa motif pengejaran keuntungan sangat kental di dalamnya, bukan motif nasionalisme yang tujuan utamanya adalah merebut kembali asset strategis nasional yang dikuasai asing. Jika pengusutan KPPU membuktikan pelanggaran grup Temasek atas kepemilikan silang tersebut, maka posisi tawar pemerintah untuk membeli kembali sahamnya yang dikuasai grup Temasek tersebut akan sangat kuat. Akan tetapi, kalaupun pemerintah berhasil mendapatkan kembali sahamnya di Indosat, itu pun akan dijual kembali kepada Alfa Group yang telah lama menantikan momentum tersebut. Sehingga pemerintah mendapatkan keuntungan besar yang lagi-lagi untuk menutupi defisit APBN. Dengan kata lain, asset-aset strategis nasional seperti Indosat tetap akan dikuasai oleh pihak asing di balik tarik ulur pembelian saham Indosat ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Upaya Pemerintah dalam Stabilisasi Harga Bahan-bahan Kebutuhan Pokok<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok pada dua bulan ini terjadi di hampir 15 provinsi di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Kenaikan tersebut mencapai 10-30 persen selama dua bulan terakhir. Menurut BPS, kenaiakan harga sembako akhir-akhir ini hanya merupakan dampak psikologis yang terlalu cepat. Wakil Ketua MPR meminta pemerintah diharapkan mampu mengendalikan harga bahan pokok yang cenderung naik menjelang Ramadhan. Sejauh ini Departemen Perdagangan telah berkoordinasi dengan produsen, distributor, departemen teknis terkait maupun pemerntah daerah untuk pelaksanaan pasar murah. Menurut Faisal Basri kenaikan harga bahan pokok akhir-akhir ini merupakan <i style="">imported inflation</i> atau inflasi yang berasal dari luar negeri. Kondisi ini mendorong peningkatan harga kebutuhan bahan-bahan pokok di dalam negeri karena ketergantungan impor masih tinggi. Sebagian besar kebutuhan masyarakat masih diimpor, sehingga ketika nilai tukar rupiah terpuruk, otomatis pengeluaran menjadi lebih besar dan kenaikan harga tidak dapat dielakkan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sementara itu, untuk menstabilkan harga minyak goreng yang selama beberapa bulan terakhir mengalami kenaikan drastis, kebijakan lanjutan pemerintah mengenai komoditas minyak sawit mentah beserta produk turunannya hanya akan difokuskan pada instrumen Pungutan Ekspor (PE) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang efektif pada 1 September 2007. Pemerintah akan menerapkan sistem tabel, yang akan memuat kisaran besaran tariff PE yang ditetapkan antara 0-10 persen. Kebijakan yang mewajibkan pasokan ke dalam negeri dalam bentuk DMO dan kuota ekspor tidak menjadi pilihan pemerintah. Kebijakan ini baru akan diberlakukan jika terjadi kekurangan bahan <st1:place st="on"><st1:city st="on">baku</st1:City></st1:place> dalam negeri. Ketua Komisi VI DPR RI Didik J. Rachbini menilai kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi untuk komoditas minyak goreng merupakan kebijakan yang tidak tepat. Seharusnya, selain menerapkan kebijakan PE, pemerintah juga menerapkan kuota ekspor sehingga produsen CPO membanjiri pasar domestik dan harga pasar di dalam negeri dapat diturunkan. Ironisnya, justru DPR sendiri yang menyetujui alokasi subsidi minyak goreng sebesar Rp. 325miliar dalam APBN-P 2007, yang tujuannya justru untuk mengamankan harga minyak goreng terutama bagi rakyat miskin. Alokasi tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan subsidi minyak goreng bagi 15,8 juta rumah tangga miskin dan hanya diberikan untuk tiga bulan ke depan. Namun pemerintah belum menetapkan mekanisme penyaluran subsidi minyak goreng ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">7.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Produksi Minyak Nasional<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Data statistik menunjukkan trend penurunan produksi minyak nasional yang secara konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 1999, produksi minyak mentah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> tercatat sebesar 1,4 juta barrel per hari. Jumlah ini kemudian terus menurun selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2002, jumlah produksi minyak nasional sebesar 1,288 juta barrel per hari, turun menjadi 1,179 juta bph di tahun 2003. <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Produksi minyak nasional selama 2006 gagal mencapai target yang ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 1,050 juta barel per hari. Tahun lalu produksi minyak hanya 1,007 juta barel. Sedangkan produksi minyak pada 2005 merosot menjadi 1,060 juta barel dari 1,096 juta barel pada 2004. </span>Pada tahun 2007 ini, pemerintah Indonesia mentargetkan produksi minyak nasional sebesar 1,050 juta bph, jauh dibawah produksi minyak Indonesia di tahun 1999, sementara itu, produksi riil minyak Indonesia per hari pada tahun 2007 ini hanya sebesar 1 juta barrel. Ironisnya, penurunan produksi minyak ini diiringi oleh semakin meningkatnya konsumsi minyak nasional yang pada 2007 mencapai 1,3 juta bph, meningkat pesat dibandingkan konsumsi tahun 2004 yang sebesar 1,131 juta bph. Dalam kondisi penurunan produksi minyak di tengah peningkatan konsumsi ini, berpengaruh terhadap impor minyak <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang saat ini sebesar 300.000-400.000 bph. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar 700.000 bph di tahun 2010. Tidak mengherankan jika ekspor minyak nasional hanya sebesar 0,3 juta bph dibandingkan impor yang mencaapi 0,4 juta bph. Ironisnya, di tengah kondisi keterpurukan produksi minyak nasional tanpa ada titik terang kapan akan berakhir dan bagaimana caranya, pemerintah justru mentargetkan produksi minyak untuk RAPBN 2008 sebesar 1,034 juta barel per hari. Sementara untuk RAPBN-P 2007 produksi minyak hanya sebesar 950 ribu barel per hari. Produksi minyak oleh Pertamina juga belum maksimal, yaitu sebesar 135,6 ribu bph. Ironisnya, penghasil minyak tanah di nusantara justru didominasi oleh tangan asing, di mana Chevron Pacific Indonesia menduduki posisi pertama dengan produksi 376,3 ribu bph, dua kali lipat dari produksi Pertamina.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Menurut Dirjen Migas, terdapat enam kendala internal dalam produksi minyak nasional. <i style="">Pertama</i>, lapangan minyak (<i style="">oil field</i>) yang sudah tua dan harus diakali dengan perawatan sumur minyak dan perawatan. <i style="">Kedua</i>, keterbatasan sumber daya manusia. <i style="">Ketiga</i>, prosedur tender barang untuk eksplorasi dan produksi. <i style="">Keempat</i>, masalah anjungan atau rig, kapal, serta instalasi apung/vessel. <i style="">Kelima</i>, lamanya pembahasan program dan anggaran operator. <i style="">Terakhir</i>, pembahasan masalah peralatan impor yang memakan waktu lama. Sementara itu, sedikitnya terdapat empat kendala eksternal dalam produksi minyak. <i style="">Pertama</i>, pemerintah mengeluhkan banyaknya auditor yang mengaudit kontraktor kontrak kerjasama migas di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Selain oleh BP Migas, KKKS juga diaudit oleh BPK, BPKP serta audit internal. <i style="">Kedua</i>, ketidakpastian pajak, terutama bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) peralatan impor. <i style="">Ketiga</i>, KKKS sering mengeluhkan seringnya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah kerjanya. <i style="">Keempat</i>, permasalahan tumpang tindih lahan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kendala produksi minyak yang dikemukakan Dirjen migas di atas secara tidak langsung menyiratkan bahwa strategi untuk meningkatkan produksi minyak nasional adalah melalui liberalisasi total sektor migas. Berbagai kendala baik itu internal atau eksternal tersebut masih mengarah kepada tingginya biaya produksi dan waktu yang lama. Jikapun liberalisasi sektor migas yang memang selama ini telah dilakukan di bawah kerangka Undang-Undang Migas diimplementasikan secara total tidak menjamin bahwa produksi minyak <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> akan meningkat. Justru sebaliknya, dominasi perusahaan asing akan semakin menjadi jika liberalisasi tersebut benar-benar dilakukan secara total.<b style=""><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">8.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Integrasi Ekonomi ASEAN dalam Geliat Ekonomi Kawasan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Integrasi ekonomi ASEAN menuju terciptanya masyarakat ekonomi ASEAN tengah dilanda dilema saat ini. Di satu sisi ASEAN tengah mengintensifkan integrasi ekonomi internal sesama negara anggotanya. Di sisi lain, kemajuan ekonomi negara-negara Asia lainnya seperti <st1:city st="on">Jepang</st1:City>, <st1:country-region st="on">China</st1:country-region>, Korea Selatan dan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">India</st1:country-region></st1:place> seakan-akan menjadi magnet yang menyedot masing-masing negara anggota bahkan ASEAN secara keseluruhan ke dalam pusat pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN mentargetkan untuk menyelesaikan semua pembicaraan perdagangan bebas dengan enam negara mitra dagang utama ASEAN meliputi <st1:country-region st="on">China</st1:country-region>, Jepang dan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region></st1:place>, menjelang 2013. Tahun depan ASEAN akan merampungkan kerjasama perdagangan bebas dengan Korea Selatan diikuti dengan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region></st1:place> dan Selandia Baru di tahun 2009. Sementara itu, negosiasi dengan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">China</st1:country-region></st1:place> akan diselesaikan pada 2010. Di sisi lain, skema perdagangan bebas antar negara anggota ASEAN sendiri semakin digencarkan. Melalui skema ASEAN Economic Community (AEC), seluruh hambatan-hambatan impor atas produk-produk yang disepakati akan dihapuskan pada tahun 2010 untuk Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Untuk anggota ASEAN lainnya diberikan waktu sapai 2015 dan tenggang waktu sampai 2018.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Negara-negara ASEAN sendiri mengkhawatirkan keberadaan pakta-pakta perdagangan bebas dengan negara-negara tersebut akan menyebabkan blok kawasan menjadi bias dan mengurangi manfaat secara ekonomi. Dorongan kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara mitra dagang ASEAN dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pusat ekonomi jauh dari kawasan Asia Tenggara itu sendiri. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">9.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pertemuan APEC di Australia menuju Percepatan Liberalisasi Perdagangan Kawasan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pertemuan negara-negara APEC di Australia pada awal bulan ini diwarnai oleh agenda Amerika Serikat sebagai salah satu pendukung terbesar dari gagasan penciptaan kawasan bebas untuk mempercepat liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Pasifik. AS meyakini bahwa penyatuan ekonomi bersama negara-negara anggota APEC dapat meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Pertemuan APEC ini disinyalir akan digunakan AS untuk semakin mendorong liberaliasi perdagangan kawasan sebagai alternatif dari kebuntuan liberalisasi perdagangan di bawah kerangka WTO. Khususnya kebuntuan dalam Putaran Doha yang ditujukan untuk menghapuskan hambatan perdagangan global yang cenderung gagal disepakati. Namun demikian, liberalisasi perdagangan tersebut memiliki resiko di mana jika APEC gagal dalam mengharmonisasikan “noodle bowl”, istilah untuk kawasan perdagangan bebas yang tidak melebur sepenuhnya dalam sebuah “Melting pot”, maka resiko proteksionisme yang dilakukan masing-masing negara akan sangat tinggi di tengah ketiadaan kerangka aturan perdagangan global.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">10.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tarik-menarik Perebutan Kursi Kepemimpinan di IMF<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Menjelang suksesi kepemimpinan dalam tubuh IMF di usianya yang telah menginjak 62 tahun, keruntuhan tradisi kepemimpinan Eropa tampaknya akan segera tiba. Di tengah derasnya kritik dan kecaman yang ditujukan kepada lembaga tersebut yang dinilai tidak adil terhadap negara-negara berkembang terutama dalam hal pemilihan direktur pelaksana yang tidak berdasarkan asas satu negara satu suara tetapi lebih kepada kepemilikan saham di lembaga tersebut dan adanya tradisi tidak tertulis di mana pemimpin IMF harus dari dan ditentukan oleh negara-negara Eropa. Ditambah lagi dengan arus kecaman yang menuding institusi finansial tersebut sebagai biang dari berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi negara-negara berkembang melalui kebijakan-kebijakan neoliberal yang diusungnya, semakin membuat IMF berada dalam posisi yang terpojokkan. Pasca krisis <st1:place st="on">Asia</st1:place>, Stiglitz menilai bahwa telah terjadi perubahan dalam cara pandang IMF, terutama terkait dengan intervensi negara yang telah mulai ditolerir di tengah ancaman resiko globalisasi keuangan global yang sangat besar. Tetapi akankah IMF benar-benar akan melakukan reformasi secara menyeluruh? Mampukah IMF melepaskan diri dari dominasi kepentingan AS?<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Di usia IMF yang telah melebihi 60 tahun ini Uni Eropa berjanji akan mengakhiri tradisi kepemimpinannya di IMF, dan bakal menyerahkan posisi tertinggi di lembaga itu kepada negara-negara berkembang, syaratnya, saat ini negara-negara berkembang harus mendukung Dominique Strauss-Kahn (Tokoh Sosialis Perancis) untuk memimpin IMF periode mendatang. Janji manis tersebut dilontarkan oleh pimpinan Eurogroup (forum menteri keuangan Uni Eropa), Jean Claude Juncker. Dalam Eurogroup semua negara menyekapati Strauss-Kahn menjadi pimpinan IMF terakhir yang berasal dari Uni Eropa. Anggota Uni Eropa juga sepakat bahwa di amsa depan negara-negara berkembang harus memiliki kekuatan yang lebih di IMF. Sementara itu, Rusia mencalonkan Josef Tosovsky, mantan Perdana Menteri Ceska, sebagai direktur pelaksana IMF menggantikan Rodrigo De Rato. Namun pemerintah Ceska sendiri menanggapi dingin usulan Rusia tersebut bahkan menunjukkan tanda-tanda yang tidak mendukung.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Jika memang Uni Eropa berkomitmen pada janjinya untuk melepaskan dominasi kepemimpinan IMF pada periode mendatang, maka babak baru dalam sejarah institusi finansial ini akan segera dimulai, di mana negara-negara berkembang diberikan peluang untuk memipin lembaga yang menjadi <i style="">lender of the last resort</i> untuk mengatasi persoalan moneter yang dihadapi negara-negara anggotanya. Akan tetapi, jika kita mencermati kentalnya dominasi kepentingan AS di dalam tubuh IMF ini, sangat kecil peluang bagi terjadinya reformasi besar-besaran di lembaga moneter tersebut. Sejauh ini, analisis penulis dalam melihat fenomena reformasi IMF ini lebih cenderung mengarah kepada kamuflase negara-negara Eropa dan Amerika Serikat untuk memperlihatkan bahwa IMF akan melakukan perubahan sebagai evaluasi keberadaannya selama puluhan tahun di tengah derasnya kritik dan kecaman terhadap lembaga tersebut. Dengan demikian, kecil kemungkinan IMF akan kembali kepada format awalnya yang bertugas sebagai regulator dalam persoalan moneter dan finansial internasional sebagaimana dalam masa sistem moneter Keynesian empat puluh tahun lalu, sebelum sistem liberalisasi mata uang diusung lembaga ini. Sebagaimana halnya wacana reformasi PBB yang terus digulirkan tetapi realisasinya tak kunjung tiba, sehingga prinsip realisme masih mendominasi politik internasional. Begitu juga halnya dengan reformasi IMF, wacana tersebut sengaja digulirkan untuk memperlihatkan bahwa IMF akan segera melakukan perubahan mengakomodir tuntutan dari negara-negara berkembang, namun dalam kenyataannya realisme dalam arti kepemilikan saham dan kekuatan ekonomi masih menjadi faktor dominan dalam menentukan arah dan kebijakan lembaga ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">11.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Rancangan Undang-Undang Larangan Impor Rokok di Amerika Serikat<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Standar ganda Amerika Serikat kembali mencuat terkait dengan rencana adopsi rancangan undang-undang yang melarang penjualan rokok yang mengandung cengkeh. Pengambil kebijakan di AS menggunakan argumen bahwa penjualan rokok dengan berbagai cita rasa di AS dapat merangsang anak di bawah umur menjadi perokok. Kandungan cengkeh yang memberikan cita rasa tersendiri juga dikategorikan sebagai rokok yang dilarang peredaran dan penjualannya di negeri Paman Sam tersebut. Ironis memang, di satu sisi melalui pertemuan APEC pada pekan ini AS mendorong dilakukannya perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik yang diyakininya akan meningkatkan kesejahteraan negara-negara kawasan. Akan tetapi di sisi lain, AS sendiri justru melakukan proteksi atas pasar domestik dari produk-produk negara lain. Sehingga tidak heran jika banyak analisis yang mengemukakan bahwa kegagalan harmonisasi “noodle bowl” perdagangan bebas dapat meningkatkan resiko proteksionisme yang dilakukan masing-masing negara. Pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> sendiri telah memperingatkan perwakilan dagang AS mengenai pelanggaran kesepakatan WTO jika AS tetap memutuskan untuk mengadopsi undang-undang yang melarang penjualan rokok yang mengandung cengkeh. Jika alasan perlindungan anak di bawah umur digunakan oleh AS untuk melarang penjualan rokok, maka cengkeh bukanlah merupakan salah satu cita rasa yang terdapat pada rokok yang dapat merangsang anak di bawah umur untuk merokok. Sehingga tidaklah masuk akal jika AS juga melarang penjualan rokok produk <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang memang memiliki ciri khas menggunakan cengkeh.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;"><span style="">B.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">POLITIK<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">SUMMARY<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Dalam pekan terakhir di bulan Agustus ini, perkembangan politik <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> di hadapkan pada dua kondisi yang sangat memprihatinkan, yakni: pertama, secara internal politik domestik disuguhi oleh fakta beberapa bentuk penyimpangan diantaranya terbongkarnya fenomena suap menyuap antar elit politik di lembaga legislatif. Lembaga yang seharusnya menjadi gerbong pengawal kinerja eksekutif sekaligus gerbong perumus kebijakan publik dan penyampai aspirasi masyarakat justru terjebak pada praktek-praktek yang berorientasi mengakumulasi kekayaan pribadi. Kedua, secara eksternal harga diri bangsa <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> telah dilecehkan dan diinjak-injak oleh sikap arogansi negara tetangga kita sendiri yaitu <st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> terkait kasus pemukulan terhadap wasit karate delegasi <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> oleh polisi Diraja <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region></st1:place>. Meskipun serumpun namun <st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> seolah-olah tidak mau disederajatkan dengan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> sehingga dalam kasus pemukulan tersebut permintaan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan menjadi satu hal yang sulit untuk diucapkan. Apa yang terjadi dengan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> saat ini sehingga tidak lagi mempunyai kredibilitas di mata Negara tetangganya bahkan di mata Negara-negara di dunia terkait dengan kasus pemukulan Donald dan kasus perlakuan TKI di luar negeri.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kondisi <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> saat ini yang tengah mengalami dekadensi kredibilitas di mata dunia tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik domestik saat ini di mana perilaku elit politik dan pejabat negara sudah tidak lagi mengedepankan prinsip moral melainkan prinsip pragmatisme (realisme politik). <i style="">Individual interest</i> menjadi dominan dibanding dengan <i style="">national interest</i> sehingga jabatan dan kedudukan politik dijadikan komoditas untuk mencapai kepentingan individu. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya kemandulan atau disfungsi atas kinerja elit politik dan pejabat negara dari nilai-nilai ideal untuk melakukan proses <i style="">state-building</i> yang berakibat pada stagnasi pembangunan dan pada level yang kronis akan mengakibatkan dekadensi kredibilitas negara. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Fenomena seperti konflik kepentingan antar elit (dalam kasus pergantian Mendagri dan kontroversi ide pembentukan komisi nasional konstitusi oleh Presiden), tindakan penyimpangan oleh para elit politik dan pejabat Negara (dalam kasus aliran dana BI ke DPR, kasus uang pengganti kasus korupsi di kejakgung, kasus penyimpangan dalam sistem penempatan TKI, dan kurangnya kesadaran pejabat negara dalam melaporkan LHKPN), proses penegakan hukum yang dipolitisasi (dalam kasus PK Munir dan penyelesaian kasus BLBI), dan budaya politisasi permasalahan untuk persiapan jelang pemilu 2009 (dalam proses pembuatan RUU politik dan manuver-manuver politik partai politik jelang pemilu 2009) menunjukkan bahwa saat ini para elit politik dan pejabat negara lebih suka mengurusi masalah-masalah yang mempunyai nilai ekonomis bagi mereka ketimbang mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan masa depan bangsa ini. Ironis memang namun inilah realitanya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">RECENT POLITICAL DEVELOPMENT<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Aliran Dana dari BI ke DPR<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Laporan audit keuangan BI oleh BPK tahun 2003 menyebutkan bahwa BI telah mengalirkan dana sebesar Rp 31,5 miliar ke sejumlah anggota DPR pada tahun 2003. Dana tersebut digunakan untuk membahas amandemen UU BI dan penyelesaian permasalahan BLBI. Dana diambilkan dari YPPI/LPPI senilai RP 100 miliar dimana Rp 31,5 miliar di alirkan ke DPR dan sisanya sekitar Rp 68,5 miliar digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum mantan pejabat BI. Pada awal Agustus ICW telah melaporkan adanya aliran dana sebesar total Rp 3,8 miliar dari BI kepada Komisi IX DPR (1999-2004). Dana itu diberikan pada September 2004 dan disebutkan terkait pembahasan RUU Kepailitan, RUU Lembaga Penjamin Simpanan, RUU Likuidasi Bank, dan RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penetapan anggaran BI 2005. Koran Tempo pada awal agustus 2007 juga menurunkan laporan tentang aliran dana</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Bank Sentral ke DPR dengan jumlah lebih besar. Versinya menyebutkan jumlah dana yang mengalir mencapai Rp. 4,4 miliar. Rinciannya, pembahasan RUU Lembaga Penjaminan Simpanan Rp 500 juta, RUU SPPN dan RUU Kepailitan Rp2,65 miliar, Amendemen UU Perbankan Rp 650 juta, pembahasan Anggaran BI Rp 540 juta, dan breakfast meeting di Hotel Hilton, Jakarta Rp 75 juta. Meskipun sudah banyak data yang dilasir terkait dengan praktek suap di DPR namun sejumlah anggota DPR dan mantan pejabat BI mengaku tidak tahu menahu soal aliran dana tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Modus yang digunakan dalam melakukan praktek suap di tubuh lembaga legislative tersebut adalah melalui rapat-rapat kerja di komisi, Panitia anggaran, Kunjungan kerja, Pansus rancangan UU dan Pansus Kasus. Dari sini bisa kita lihat bahwa memang aliran dana tersebut sudah terencana secara sistemik dengan memanfaatkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislative. Dan kemungkinan besar dana yang mengalir ke DPR tidak hanya dari BI saja tapi tidak menutup kemingkinan dari lembaga-lembaga pemerintahan lainnya termasuk juga dari para pelaku usaha. Praktek suap yang terjadi di DPR terjadi karena adanya kepentingan kelompok, instansi ataupun individu terkait dengan pembahasan perundang-undangan sehingga ada semacam pemberlakuan tariff untuk per pasalnya. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Relasi BI dengan DPR seharusnya diwujudkan dalam dua bentuk yakni kontrol langsung dari parlemen, serta kewajiban BI untuk bersikap transparan dan menyampaikan laporan secara periodik kepada dewan. Akuntabilitas BI sebenarnya diatur dalam UU Nomor<span style=""> </span>23/1999 tentang BI yang merumuskan konstruksi hubungan antara BI dengan DPR yang mememang merupakan lembaga tinggi negara yang secara institusional mempunyai fungsi pengawasan. Namun yang terjadi jauh dari idealita di atas karena relasi yang dibangun didasarkan pada kepentingan bukan pada fungsi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Fenomena suap di DPR ini bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi politik karena terjadi silang anggaran antara legislatif dan mitranya. Terlepas dari itu, praktek suap di DPR akan berdampak luas bagi masyarakat karena menyangkut proses pembuatan kebijakan publik yang sudah tidak lagi menggunakan prinsip independensi lembaga. Alhasil, kebijakan yang dikeluarkan lebih mengakomodir kepentingan si donatur.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Menyikapi fenomena ini, KPK seharusnya melakukan tindakan hukum untuk menyelidiki dan menyeret para pelakunya baik itu oknum yang menerima suap ataupun oknum yang memberi suap ke meja hijau. Persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan secara internal oleh Badan Kehormatan DPR karena dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur suap dan gratifikasi dijelaskan secara jelas mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada para pelakunya. Oleh karena itu, proses penyelesaian secara hukum harus dilakukan sekaligus sebagai upaya untuk membersihkan tubuh DPR dan BI dari praktek suap (korupsi politik). <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Penolakan AMPB terhadap figur Mardyanto<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Misteri seputar siapa yang akan menggantikan Ma’aruf sebagai mendagri akhirnya terjawab ketika Presiden SBY mengumumkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Mardyanto sebagai Mendagri baru menggantikan Ma’aruf. Meskipun sebelumnya pencalonan figur Mardyanto banyak di tentang banyak kalangan termasuk oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Bangsa (AMPB). Penolakan tersebut dilakukan atas dasar dugaan keterlibatan Mardyanto dalam tindak pidana korupsi APBD 2003 senilai Rp 32,6 miliar dan dugaan kasus korupsi mobil pemadam kebakaran. Nampaknya Presiden SBY lebih suka mendengarkan masukan dari orang-orang di sekelilingnya ketimbang mendengarkan aspirasi dari arus bawah. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Terlebih sebelum diumumkannya siapa mendagri baru, SBY dan JK melakukan pertemuan empat mata secara tertutup di Istana Kepresidenan. Tidak bisa dipungkiri bahwa JK mempunyai kedekatan dengan Mardyanto. Kalla memang sangat mengenal Mardiyanto. Sebab, alumnus Akmil 1970 itu kerap bertugas di <st1:place st="on">Makassar</st1:place>. Di antaranya, Dan Yonif 725 Ujung Pandang 1985-1987, Dandim 1412 Ujung Pandang 1987-1988, dan Dandim 1408/BS Ujung Pandang 1988-1989. Karena mengenal Mardiyanto sebagai figur yang jujur dan apolitis, Kalla dikabarkan membela Mardiyanto ketika Presiden SBY menanyakan aksi <st1:place st="on"><st1:city st="on">massa</st1:City></st1:place> yang mempersoalkan keterlibatan Mardiyanto dalam dugaan kasus korupsi. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto paling pantas menduduki jabatan Mendagri menggantikan Muhammad Ma’ruf. Sebagai gubernur Jateng dua periode, Mardiyanto dinilai Kalla sangat berpengalaman dalam pemerintahan daerah. ”Pak Mardiyanto paling pantas karena sejak 2003 sudah berpengalaman di pemerintahan. Itu memudahkan beliau memahami aspirasi daerah,” kata Kalla dalam paparan di Editor’s Forum di Kediaman Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa malam. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Terlepas dari kontroversi seputar pengangkatan Mardyanto sebagai Mendagri Baru, ada hal yang lebih urgen yaitu keseriusan Mardyanto dalam menindak lanjut agenda penyusunan paket RUU Politik yang waktu pembahasannya sampai Desember mendatang. Termasuk, revisi UU No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengakomodasi calon independen dalam pelaksanaan pilkada di seluruh <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Gerak cepat dari Mendagri baru dalam menyelesaikan pekerjaan rumah departemen dalam negeri sangat dituntut karena jika tidak akan berpotensi menimbulkan gejolak politik bahkan bisa memicu konflik.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 1.05in; text-align: justify; text-indent: -1.05in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Konfrontasi Kesaksian Ongen oleh Matius Salempang<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pencabutan kesaksian Ongen terhadap BAP kasus pembunuhan munir melahirkan polemik baru dalam PK pembunuhan aktivis HAM Munir. Dalam persidangan selanjutnya yang menghadirkan Ketua Penyidik Mabes Polri Brigjen Pol Mathius Salempang sebagai saksi sebagai upaya untuk mengkonfrontir kesaksian Ongen yang menyatakan bahwa dirinya telah diintimidasi oleh pihak penyidik mabes polri dalam proses pembuatan BAP. Dalam kesaksiannya Mathius Salempang membantah telah melakukan intimidasi terhadap Ongen. Meski demikian Ongen tetap berpegang teguh pada kesaksiannya dimana dia tidak melihat Polly sewaktu di Coffe Bean dan intimidasi yang dilakukan oleh Mathius Salempang bahkan dalam persidangan tersebut M Assegaf selaku pengacara Ongen mengatakan, pihaknya akan menghadirkan tiga saksi yang meringankan kliennya. Namun identitas ketiganya masih dirahasiakan. Ketiga saksi ini, menurut dia, mengaku melihat Polly ketika keluar dari pesawat Garuda <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dan langsung menuju hotel. Mereka melihat Polly tidak mampir ke Coffee Bean di Bandara Changi, Singapura dan mengobrol dengan Munir di kafe tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Apa yang dilakukan ongen mulai dari pencabutan kesaksian hingga tuduhan intimidasi atas dirinya sebenarnya justru semakin menjadi blunder buat dirinya. Pertama, Ongen dianggap telah mengaburkan identitas pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Kedua, kesaksian ongen membuat kasus ini menjadi mengambang dan melebar sehingga tanpa di sadari jauh dari substansi. Ketiga, kesaksian Ongen bisa berimplikasi terbalik dimana status saksi Ongen selama ini bisa berubah menjadi tersangka. Keempat, konfrontasi kesaksian Ongen oleh Mathias Salempang menunjukkan bahwa Ongen merupakan bagian dari konspirasi besar pembunuhan Munir dimana ada kekuatan besar yang mengintimidasi ongen sehingga dia mencabut kesaksiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ongen hanyalah bagian terkecil dari skenario besar untuk mempolitisir kasus pembunuhan Munir. Skenario besar itu bisa berasal dari kubu birokrasi, kubu militer bahkan kubu LSM karena banyak kepentingan yang bermain. Munir hanya dijadikan sebagai martir untuk pencapaian kepentingan tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 1.05in; text-align: justify; text-indent: -1.05in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Uang Pengganti Kasus Korupsi di Kejagung<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Isu mengenai dugaan korupsi atas uang pengganti di Kejagung mencuat setelah ditemukan adanya perbedaan jumlah nominal uang pengganti antara data hasil audit dari BPK dengan data laporan dari Depkeu soal uang pengganti kasus korupsi. Sehingga muncul dugaan adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan terkait selisih uang pengganti yang belum di setor ke kas Negara. Terlebih lagi ketika </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="EN-AU">Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut angkat bicara. Sebagaimana dilansir Harian Kompas, Jusuf Kalla meminta Kejagung agar transparan dalam mengelola uang pengganti. Hendarman Supandji langsung meresponnya dengan cepat. Kejagung telah merangkul Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pemeriksaan uang pengganti ini dengan memberi tenggat waktu selama satu bulan. Pihak kejagung menegaskan bahwa keterlibatan BPKP bukan untuk mengaudit melainkan untuk memverifikasi perbedaan data antara BPK dan Depkeu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Data di Kejagung, JAM Pidsus Kemas Yahya Rahman membeberkan, total uang pengganti yang ditangani kejaksaan Rp 10,704 triliun dan USD 5.500. Dari jumlah itu, Rp 2,568 triliun sudah dibayar terpidana, Rp 1,114 triliun dijalani dengan penjara, dan Rp 78,530 miliar dilimpahkan ke bagian perdata dan tata usaha negara (Datun) untuk digugat perdata. Sedangkan yang belum tertagih Rp 6,969 triliun dan USD 5.500.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Dari data audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2005, total uang pengganti yang belum tertagih oleh kejaksaan seluruh Indonesia Rp 6,667 triliun. Rinciannya, uang pengganti yang ditangani kejaksaan bernilai total Rp 5,314 triliun dengan jumlah perkara 227. Uang pengganti yang dilimpahkan ke Datun untuk digugat perdata senilai Rp 1,353 triliun dari 107 perkara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Dalam kasus ini, pihak kejagung menolak keterlibatan BPK untuk ikut melakukan audit dengan alasan bahwa audit yang dilakukan BPK adalah bersifat investigasi sedangkan </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="EN-AU">audit investigasi baru bisa dilakukan bila terdapat indikasi kasus. Perbedaan data jumlah uang pengganti antara BPK dan Laporan Depkeu belum bisa dijadikan dasar dan setiap tahunnya Kejagung sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara umum sehingga dalam permasalahan ini audit dari BPK belum diperlukan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Masalah dana uang pengganti yang mengendap di Kejaksaan Agung merupakan masalah hukum yang unik, dilematis, dan tidak pernah terdengar jauh sebelum era reformasi. Pandangan masyarakat luas akan memberikan cap bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan "penggelapan" atas uang yang seharusnya menjadi milik negara, apalagi jika uang pengganti tersebut sudah mengendap bertahun-tahun.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">KUHP memang tidak mengatur tindak pidana penggelapan atas harta kekayaan negara, kecuali atas harta kekayaan perorangan, yakni pelaku dan korban adalah perorangan (Pasal 372-377). Namun, bukan berarti tidak ada pendekatan normatif yang dapat diterapkan, kecuali dengan menggunakan penafsiran hukum yang diperluas bahwa perbuatan "menahan" dana uang pengganti tersebut terlepas dari ada tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian selain melanggar UU tentang PNBP, juga melanggar ketentuan Pasal 3 UU No 31/1999 yang memang secara khusus ditujukan terhadap penyelenggara negara dengan syarat semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Dalam masalah uang pengganti ini, ada banyak hal yang di pertaruhkan oleh sebuah institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung. Sebuah lembaga yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi atas beberapa kasus korupsi seperti BLBI, korupsi VLCC, korupsi Soeharto, korupsi Tommy dll justru terjebak oleh praktek korupsi itu sendiri sebuah paradoks yang sangat memalukan. Akan tetapi, bisa jadi masalah yang di picu oleh laporan dari BPK ini hanya merupakan skenario terselubung dari para koruptor yang sedang di buru kejagung untuk menjatuhkan “keagungan” kejaksaan di mata publik atas upaya penanganannya terhadap beberapa kasus korupsi karena dalam realisme politik segala cara halal digunakan untuk mencapai tujuan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Masalah ini tentunya akan membawa implikasi besar terlebih apabila terbukti ada praktek korupsi dalam masalah uang pengganti kejagung. Kredibilitas Kejagung sebagai lembaga penegak hukum akan tercoreng oleh insiden ini. Apalagi secara eksternal hal ini juga akan berpengaruh terhadap proses kerjasama ekstradisi dengan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region></st1:place> yang sedang di upayakan oleh kejagung untuk menangkap buronan BLBI di Singapura. Stigma buruk atas kejagung oleh pemerintah <st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region> akan menimbulkan ketidakpercayaan mengenai komitmen Kejagung dalam hal penegakan hukum sehingga besar kemungkinan pihak pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region></st1:place> akan menolak kerjasama tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tuntutan Penegakan hukum atas koruptor terbesar BLBI oleh Aliansi Organisasi Mahasiswa<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Kasus korupsi BLBI adalah satu dari sekian banyak kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah mengakibatkan kerugian negara/ rakyat lebih dari Rp 650 trilliun. Angka yang cukup fantastis tersebut selayaknya dapat dimanfaatkan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membayar utang-utang negara. Namun kenyataannya uang tersebut justru diberikan kepada bankir-bankir yang tidak bertanggung jawab yang kemudian membawanya kabur. Ironisnya lagi dalam penanganannya pemerintah justru bersikap diskriminatif dan kooperatif yaitu tidak menindak mereka secara pidana melainkan secara perdata meskipun jelas-jelas perbuatan mereka masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Bahkan pemerintah tidak punya malu untuk mengemis dan menggelar karpet merah kepada para koruptor tersebut untuk meminta kesediaan mereka mengembalikan uang yang telah mereka korupsi. Padahal peraturan perundang-undangan sudah jelas mengatur mengenai mekanisme penegakan hukum bagi para koruptor.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Hal inilah yang kemudian menyulut kemarahan rakyat terlebih kasus BLBI ini sudah berjalan selama sepuluh tahun namun hingga saat ini belum ada satupun koruptor yang mendekam di penjara. Tidak heran jika kemudian muncul aksi-aksi perlawanan oleh masyarakat, mahasiswa dan ormas yang menuntut pemerintah menuntaskan kasus BLBI secepatnya.<span style=""> </span>Di antara aksi-aksi tersebut adalah aksi Jihad melawan Koruptor BLBI yang terdiri dari aliansi berbagai ormas dan organisasi mahasiswa di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, ICMI, IMM, BKMT, PMII, Alwasliyah, Wanita Islam, KAHMI, DMI, PI, Al Irsyad, HMI, DDII. Dalam aksi ini muncul kejadian yang unik dimana ada klarifikasi dari Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi yang menyatakan bahwa dirinya tidak tau menahu kalau dukungannya tersebut (dalam bentuk penanda tanganan dukungan) akan di muat di media cetak dan ikut menyertakan elemen-elemen lainnya sehingga dirinya merasa telah dibohongi. Untuk itu dirinya meminta agar pernyataan aksi tersebut tidak di publikasikan lagi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Aksi lainnya datang dari aliansi BEM, organisasi mahasiswa, dan organisasi massa seperti: KMI, BEM FH UMJ, BEM UI Syarif Hidayatullah, FAM UI, BEM MERCUBUANA, PMII, MHI, LMND, BOR, FKMPS UI, KAMPUD, BEM UHAMKA, HMI Cab. Jakarta Raya, ISMAHI, ISMEI. Kedua aksi di atas pada intinya mempunyai tuntutan yang sama yaitu penyelesaian kasus BLBI secepatnya melalui mekanisme penegakan hukum yang tegas dan menuntut penyelesaian di prioritaskan terhadap konglomerat penerima BLBI terbesar yaitu Salim group. Meskipun hingga saat ini aksi yang dilakukan hanya sebatas publikasi pernyataan sikap melalui media namun Gerakan aksi ini mengancam akan melakukan aksi yang lebih radikal yaitu dengan membakar simbol salim group.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Pada dasarnya tidak ada yang ganjil dalam kedua aksi di atas karena apa yang mereka tuntut adalah demi penegakan hukum di Indonesia. Namun ada hal penting yang harus di pertanyakan terkait dengan tuntutan mereka yaitu mengapa tuntutan mereka hanya di arahkan pada koruptor BLBI terbesar padahal dalam kasus BLBI ini tidak hanya sekedar melibatkan satu atau dua orang koruptor. Terlebih kalau dilihat secara struktur organisasi dari aksi pertama dengan aksi yang kedua sebagian organ masih mempunyai hubungan struktural seperti HMI dengan KAHMI, IMM dengan Muhammadiyah dan PMII dengan NU. Hal ini lah yang perlu dikritisi dan dicari apa sebenarnya yang melatar belakangi aksi ini. Apakah murni tuntutan penegakan hukum atau hanya sekedar upaya politisasi isu BLBI untuk mengalihkan perhatian pemerintah terhadap koruptor-koruptor BLBI yang lainnya (nilai merugikan negaranya kecil). Isu BLBI ini memang sangat sensitif dan seksi untuk dimainkan sehingga kita harus berhati-hati dalam menyikapinya. Terakhir, sebagai saran bagi pemerintah agar lebih serius lagi dalam proses penyelesaian kasus BLBI ini tanpa pandang bulu dalam artian tidak melihat dari besar kecilnya nominal kerugian negara dan tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip penegakan hukum ketimbang hanya sekedar pengembalian aset. Apapun alasannya setiap perbuatan tindak pidana korupsi harus di hukum seberat-beratnya bahkan kalau perlu hukuman mati layak diberikan sebagai upaya untuk membuat para koruptor lainnya jera sebagaimana yang telah di terapkan di China.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 1.05in; text-align: justify; text-indent: -1.05in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pemukulan Wasit Donald oleh Polisi Diraja <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Malaysia</st1:place></st1:country-region><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Hubungan antara dua negara tetangga yang serumpun yaitu <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> dengan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region></st1:place> nampaknya sedang di uji kembali. Setelah ketegangan yang di akibatkan oleh konflik perbatasan di Ambalat kini ketegangan muncul kembali yang di picu oleh aksi pemukulan 4 polisi diraja <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region></st1:place> terhadap delegasi wasit karate Indonesia Donald Luther Kolobita. Peristiwa ini otomatis memicu reaksi keras dari masyarakat dan pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Sejarah hubungan <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> dengan <st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> yang selalu di warnai dengan politik konfrontasi menjadikan insiden tersebut sebagai pelatuk pemicu emosi masyarakat dan pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Akibatnya, pemerintah langsung melayangkan nota protes keras kepada pemerintah Malaysia sementara itu masyarakat Indonesia yang tergabung dalam berbagai macam kelompok seperti Pemuda Pancasila dan atlet karate Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Kedubes dan Konjen Malaysia bahkan aksi sweeping pun sempat dilakukan di beberapa daerah. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Emosi pemerintah <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> dan masyarakat seakan di sulut dengan bara api ketika pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region></st1:place> tidak mau melakukan permintaan maaf atas insiden tersebut. Kata maaf seolah-olah menjadi hal yang sulit untuk di ucapkan sehingga yang di ucapkan hanyalah “Deeply Regret” adalah kata yang di ucapkan oleh dubes <st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> untuk Indonesia Dato Zainal Abidin Muhammad Zain setelah membacakan <st1:city st="on">surat</st1:City> dari Kepala polisi diraja <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region></st1:place>. Penyesalan tidak bisa di artikan dengan permintaan maaf karena penyesalan hanya sebatas pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan bersifat searah berbeda dengan minta maaf yang menunjukkan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan sekaligus memohon agar perbuatan tersebut di maafkan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam konteks ini terlihat jelas bahwa <st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> sebagai sebuah negara tidak mau dan enggan untuk menengadahkan tangan memohon permintaan maaf dari <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Bahkan kata “Deeply regret” tersebut di maksudkan sebagai bentuk penyesalan yang berasal dari oknum pelaku (4 polisi diraja <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region></st1:place>) bukan bentuk penyesalan yang berasal dari Negara. Meskipun pada akhirnya pemerintah <st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> meminta maaf kepada pemerintah <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> namun insiden ini telah membuktikan betapa arogannya <st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> terhadap <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Terlebih permintaan maaf tersebut hanya dilakukan lewat telephone tidak secara terbuka. Bisa jadi sebenarnya yang terjadi hanya dealing politik yang bertujuan untuk menenangkan situasi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sikap arogan yang ditunjukkan <st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> atas insiden pemukulan terhadap wasit Donald Luther Kolopita membuat bangsa <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> harus berbenah diri. Sebab hal tersebut dinilai telah merendahkan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> di luar negeri apalagi insiden seperti ini tidak hanya terjadi sekali. Insiden tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa Malaysia tidak mau disederajatkan dengan Indonesia dimana Malaysia menganggap bahwa negaranya lebih unggul dan lebih maju di banding Indonesia sehingga dalam masalah apapun Malaysia tidak mau mengalah. Nampaknya <i style="">mainstream </i>seperti ini sudah merasup ke seluruh rakyat <st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> dimana mereka memperlakukan warga negara <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> layaknya sebagai seorang budak yang tidak pantas untuk di hormati. “Meskipun serumpun namun tidak akan pernah bersatu” adalah idiom yang tepat untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara <st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> dengan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">7.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kontroversi Usulan pembentukan Komisi Nasional Konstitusi<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sebagai seorang Presiden, SBY nampaknya harus lebih berhati-hati di dalam mengeluarkan ide, gagasan ataupun statemen karena hal tersebut akan dengan cepat mengundang reaksi dari berbagai pihak dan bisa menjadi boomerang. Pihak yang pro akan menganggap bahwa hal tersebut merupakan langkah baik demi kemajuan bangsa ini namun bagi pihak yang kontra/oposisi tentunya hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyerang dan menjatuhkan kredibilitas SBY. Demokrasi di Indonesia belum bisa sepenuhnya dijadikan acuan untuk bebas mengutarakan pendapat dan gagasan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Otomatis, ketika SBY memunculkan ide untuk membentuk komisi nasional amandemen yang berfungsi untuk melakukan kajian terhadap konstitusi sebagai salah satu mekanisme amandemen, langsung di sambut dengan sentimen positif dan negatif. Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan Komnas Amandemen UUD`45 nanti bertugas menelaah sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, dan pranata hukum yang tepat untuk negara. Anggotanya terdiri dari pakar dan tokoh yang memiliki kearifan serta pengalaman luas di bidang tata Negara. Pada satu sisi, ide ini dianggap dapat membantu kinerja MPR untuk lebih mengefektifkan fungsinya namun di sisi yang lain ide tersebut dianggap cacat hukum dan telah melangkahi kewenangan MPR sehingga mengacaukan sistem ketatanegaraan serta secara finansial pun di anggap pemborosan terhadap anggaran negara. Bahkan ada yang menganggap bahwa tindakan SBY tersebut semata-mata hanya karena khilaf.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Apapun prespektif yang digunakan dalam menilai ide pembentukan komisi nasional amandemen oleh SBY janganlah di politisir sehingga semakin menambah keruh suasana. Biarkan itu berjalan sesuai etika dealektika yang konstruktif demi kemajuan bangsa ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">8.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">RUU Politik<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Setelah sekian lama DPR sempat dibuat gusar mengingat Pemerintah tidak kunjung pasti kapan akan mengirimkan draf paket UU Politik, akhirnya penantian DPR terhadap janji Pemerintah yang akan menyerahkan rancangan perubahan (revisi) paket UU Politik terjawab sudah. Jum’at, 25 Mei 2007, Pemerintah secara resmi menyerahkan draf paket UU Politik kepada DPR yang kemudian langsung ditindak lanjuti dengan memulai pembahasan RUU Politik dengan membentuk pansus RUU politik. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN">Adapun RUU bidang politik yang menjadi prioritas pembahasan adalah RUU tentang Penyelenggaaran Pemilu, RUU Susunan dan Kedudukan (Susduk) Keanggotaan MPR, DPR, DPD dan DPRD, RUU Pemilihan Presiden, RUU Keormasan dan RUU Partai Politik. Dari kelima RUU politik tersebut hanya RUU Keormasan yang draf rancangannya belum diserahkan ke DPR. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN">Pembentukan pansus pun di bagi menjadi dua yaitu: RUU Pilpres dan RUU Pileg ditangani oleh Pansus yang diketuai oleh Ferry Mursyidan Baldan sedangkan untuk RUU Susduk dan Parpol, ditangani oleh Pansus yang diketuai oleh Ganjar Pranowo.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Dalam menjalankan tugasnya, Pansus DPR menggunakan mekanisme rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan ke daerah, pengumpulan daftar isian masalah (DIM), dan melakukan pembahasan. Untuk pembahasan, nantinya akan ada tiga menteri yang terlibat. Mereka antara lain Mendagri Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, dan Menteri Hukum dan HAM. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN">Pembahasan RUU politik tersebut di targetkan selasai selambat-lambatnya Desember 2007. Revisi UU bidang politik ini juga menjadi salah satu prioritas tugas mendagri baru yang harus diselesaikan secepatnya.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN">Begitu signifikannya pembahasan RUU politik menjelang pemilu 2009 menjadikan proses pembahasannya syarat akan nuansa politis. Tarik menarik antar kepentingan merupakan hal yang tidak bisa di hindari sehingga pansel RUU Politik DPR dituntut untuk bekerja secara profesional dan menjaga independensinya. Apalagi RUU paket politik politik tersebut akan menjadi acuan pelaksanaan pemilu 2009. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana kontroversi yang terjadi menyoal draf RUU politik sebagai contoh adalah proses Judicial Review terhadap UU tentang Pileg mengenai prinsip <i style="">electoral threeshold</i> yang diajukan oleh 13 parpol kepada MK. Mekanisme pembahasan yang representatif dan transparan tidak akan ada gunanya ketika dalam finalisasinya intervensi kelompok kepentingan masih mendominasi terutama intervensi dari partai besar.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">9.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Penyimpangan dalam sistem penempatan dan perlindungan TKI<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kasihan sekali nasib TKI kita, meskipun TKI merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar namun fakta menunjukkan bahwa perlakuan yang mereka dapat tidak sebanding bahkan jauh dengan kontribusi yang mereka berikan kepada Negara. Istilah yang paling tepat untuk mendeskrepsikannya adalah air susu di balas dengan air comberan. Penyiksaan, pemerkosaan, pemerasan, bahkan pembunuhan terhadap TKI oleh majikannya di luar negeri bukan lagi barang baru di telinga kita. Ironisnya, meskipun hal ini sudah sering terjadi namun tidak ada keseriusan pemerintah dalam menanganinya akibatnya kasus tersebut selalu terjadi setiap tahunnya dan semakin meningkat jumlahnya. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Di tengah minimnya kesadaran pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap TKI, muncul fakta baru dimana KPK menemukan 11 penyimpangan dalam sistem penempatan dan perlindungan TKI di antaranya indikasi korupsi melalui praktek suap dalam pengurusan dokumen calon tenaga kerja. Meskipun nilai nominalnya tidak signifikan yaitu Rp 20-40 ribu per dokumen atau berkas namun tetap saja termasuk tindakan korupsi. selain menemukan praktek suap, KPK menemukan maraknya praktek percaloan dalam proses perekrutan calon pekerja. Bahkan pelayanan pengurusan dokumen calon tenaga kerja kurang profesional, meliputi tidak digunakannya sistem antrean serta Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dan dinas tenaga kerja tidak punya loket pelayanan.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Selain itu, juga terjadi kontak langsung antara pengguna jasa dan petugas serta pejabat <i style="">back office</i>, tidak ada tanda terima berkas, serta informasi dan sarana pelayanan yang kurang memadai. Penyimpangan ini terjadi karena belum adanya standar pelayanan <st1:place st="on"><st1:city st="on">baku</st1:City></st1:place> yang mengatur prosedur, persyaratan biaya, dan waktu penyelesaian pelayanan. belum ada standardisasi pelatihan prapenempatan calon tenaga kerja, belum ada standardisasi biaya penempatan pekerja, pengawasan terhadap lembaga penempatan kurang memadai, serta belum ada pemeriksaan substansi perjanjian penempatan dan perjanjian kerja.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Realitas ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya menjadikan TKI sebagai komoditas eksploitasi. Semakin banyak TKI yang dikirim semakin banyak pula devisa yang didapat dan semakin banyak pula uang yang masuk ke kantong-kantong pribadi. Insiden penganiayaan, pemerasan, pemerkosaan bahkan pembunuhan yang di alami oleh TKI di anggap sebagai sebuah konsekuensi logis yang harus di terima dengan pasrah oleh para TKI. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Persoalan mengenai TKI ini sebenarnya mempunyai pengaruh besar terhadap dekadensi kredibilitas bangsa kita saat ini dimana pertama, kurangnya skill yang dimiliki para TKI menyebabkan TKI diposisikan hanya sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja kasar. Kedua, ketidak seriusan pemerintah dalam menangani berbagai kasus kekerasan terhadap TKI di luar negeri mengakibatkan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dianggap sebagai Negara inferior di mata dunia karena tidak mampu melindungi warga negaranya. Dan ketiga, praktek penyimpangan oleh BNP2TKI bisa dinterpretasikan sebagai bentuk legalisasi tindak kekerasan terhadap TKI di luar negeri.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">10.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kesadaran Pejabat Negara dalam melaporkan LHKPN<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Mekanisme LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) dimaksudkan sebagai salah satu langkah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN">Waluyo, Deputi Bidang Pencegahan KPK, menuturkan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bidang Pencegahan KPK meliputi pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">sebagaimana di atur dalam </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN">UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang wewenang dan kewajiban KPK dimana salah satunya adalah dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Disamping itu persoalan LHKPN juga sudah diatur dalam Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih KKN, dimana pasal-pasalnya memuat secara tegas mengenai kewajiban pejabat negara melaporkan kekayaannya ketika dilantik, sedang menjabat, dan ketika masa jabatannya berakhir, berikut sanksi administrasi dan pidana bagi yang melanggar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Meskipun perangkat hukum sudah secara jelas mengatur betapa pentingnya LHKPN demi menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN namun masih saja banyak pejabat negara yang bandel dalam pelaporan LHKPN. Data KPK menyebutkan pejabat Negara yang sudah melapor adalah pejabat yudikatif 41%, pejabat legislatif 69,9%, pejabat eksekutif 66,9%, dan pejabat BUMN, BUMD 73%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pejabat yudikatif termasuk lembaga yang kesadaran pejabatnya untuk melaporkan LHKPN terbilang rendah dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Rendahnya kesadaran pejabat yudikatif tersebut sangat kontradiktif dengan institusi dimana mereka bernaung. Lembaga yudikatif yang berfungsi sebagai motor penggerak penegakan hukum para pejabatnya justru kesadaran hukumnya tidak ada. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Secara umum, rendahnya kesadaran pejabat Negara dalam melaporkan LHKPN mengandung dua indikasi yaitu pertama, indikasi mereka telah melakukan tindak pidana korupsi semasa menjabat sehingga dengan pelaporan tersebut korupsi mereka akan ketahuan. Kedua, indikasi bahwa mereka benar-benar tidak sadar hukum (tipikal pembangkang). Yang jelas permasalahan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dengan kata lain harus ada sanksi tegas bagi pejabat yang tidak mau melaporkan LHKPN. Perlu di ingat lagi bahwa ini semua dilakukan demi penciptaan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">11.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Persiapan Parpol Jelang Pemilu 2009<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pemilu 2009 masih dua tahun lagi namun partai politik sudah sibuk mempersiapkan strategi mengumpulkan <i style="">resources</i> untuk memenangkan pemilu 2009. Segala daya dan upaya dikerahkan baik itu melalui parlemen dengan bermain dalam pembahasan RUU Politik, politisasi penyikapan kasus guna meraih dukungan publik seperti kasus Lapindo, kasus kenaikan tariff tol ataupun di luar parlemen dengan cara menggalang dukungan massa dengan program-program kampanye terselubungnya, membangun konsolidasi internal partai dan membangun koalisi antar partai termasuk dengan mengusung figur-figur capres yang mempunyai daya jual tinggi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Manuver-manuver politik partai jelang pemilu 2009 ini menjadi suatu hal yang wajar dalam konteks demokrasi secara prosedural namun secara substantif hal tersebut hanya merupakan bentuk pembodohan terhadap publik dimana masyarakat disuguhi janji-janji manis oleh para elit dan partai politik menjelang pemilu. Tetapi setelah pemilu usai janji-janji tersebut tidak di realisasikan karena yang terjadi adalah elit dan partai politik sibuk menghitung <i style="">political costs</i> yang telah mereka keluarkan semasa kampanye untuk didapatkan kembali sewaktu mereka berkuasa sedangkan masalah kepentingan rakyat, itu urusan belakangan karena yang penting bagi mereka adalah bagaimana caranya untuk memaksimalkan <i style="">gain of politic</i>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">C. SECURITY<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">SUMMARY<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Perguliran pertahanan keamanan pada akhir bulan Agustus masih pada sekitar tindak lanjut kerjasama pertahanan keamanan RI-Jerman yang draft perjanjiannya sedang dipelajari oleh DPR selain itu perjanjian pertahanan RI-Selandia baru semakin menguat setelah Dephan dikunjungi oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Perdagangan dari Selandia Baru untuk menjalin kerjasama pertahanan dalam penangan bencanan alam seperti Tzunami di Aceh karena TNI dinilai sukses dalam penaganan bencana Tzunami oleh Selandia Baru.<span style=""> </span>Dinamika keamanan kawasan di pertemuan ASEAN akan ada sebuah program dimana dibentuk suatu rehabilitasi untuk pelaku terorisme dimana nanti akan diperoleh sebab dan faktor dibalik aksi teror. Lemhamnas pun akan melakukan hal yang sama akan melakukan kajian strategis terhadap permasalahan terorisme di Indonesia disisi lain Menhan akan mencoba untuk mengaktifkan kembali pendidikan bela negara melihat dinamika kaum muda yang dinilai semakin kurang kecintaan dan pemahamannya tentang NKRI dan Dephan akan membangun sebuah Skuadron tempur di Biak Papua dalam upaya peningkatan patroli wilayah perbatasan yang mana peralatannya menjalin kerjasama dengan Rusia yang nanti presiden Rusia berkunjung ke Indonesia. sikap juwono yang menolak dilakukannya pemekaran kodam yang dinilai akan memboroskan akan mewarnai isu keamanan minggu ini sebuah dinamika penguatan keamanan yang melemah dan kelambatan pembenahan sistim pertahanan selalu dikaitkan dengan minimnya anggaran negara. Jika kita melihat kejadian seperti terbunuhnya TKI di Malaysia dan Arab Saudi serta aksi kekerasan pada proses pemilihan Gubernur Aceh Tenggara dimana massa melampiaskan kekesalan dengan cara membakar madrasah sangat ironis sekali kenapa fasilitas untuk mencerdaskan anak bangsa ini harus dijadikan korban laagi-lagi aparat keamanan di Aceh tidak bisa melindungi saranan pendidikan publik yang strategis ini justru Marsekal Joko Santoso sang Panglima TNI malah ditakuti dengan akan adanya sebuah usaha sistimatis oleh pihak asing yang akan merusak keutuhan dan kedaulatan NKRI pada wilayah perbatsan dilain pihak keamanan dan perlindungan terhadap warga negara semakin melemah dan tragedi konflik didalam masyarakat semakin tidak bisa dikontrol dan dikendalkan oleh aparat keamanan ditambah permasalahan pembalakan liar di Riau yang cukup besar merugikan negara tidak bisa dikontrol dan dijangkau pihak TNI hutan kita semakin gundul dan banyak kayu yang diekspor keluar hanya untuk memenuhi keuntungan pihak cukong dan kapitalis lokal. Kalau situasi keaman bertambah hari semakin buruk buat apa dilakukan kerjasama pertahanan keamanan jika yang seharusnya diamankan semakin tidak kondusif untuk aman dan masyarakat semakin resah dalam ketidak pastian. Sebenarnya apakah yang terjadi dibalik motivasi kerjasama pertahanan keamanan Indonesia dengan negara-negara maju ini apakah dengan iklas pihak yang berkerjasama memberikan dukungan atau ada agenda lain dibalik kerjasama ini, bila ditilik dari konsesi antara perjanjian pertahanan RI-Rusia dimana pihak Indonesia melakukan barter energi dengan senjata untuk mensiasati keterbatasan anggaran. Apakah ini hanya sebuah strategi Dephan dalam menutupi kekurangan anggaran disebuah kebutuhan yang cukup mendesak untuk membenahi pertahan keamanan domestik atau memang ada motivasi agenda terselubung dari pihak Asing untuk menguasai Sumber Daya Alam Indonesia yang masih sangat kaya raya melimpah ruah dan mengiyurkan untuk dikeruk seperti apa yang terjadi di Freeport dan Cepo yang telah terkeruk oleh Asing. Memprihatinkan dan ironis pertahanan keamanan Indonesia yang tidak lagi memperhatikan keamanan domestik sebagai prioritas utama padahal aksi-aksi penculikan semakin marak, perlindungan keselamatan TKI yang dikesampingkan dan konflik lokal yang tak terkontrol memunculkan fakta bahwa aparat keamanan dipemerntahan SBY-JK tidak berfungsi dengan baik justru malah mempersibuk dengan permasalah hak politik TNI dan POLRI dalam pemilu 2009. Artinya rezim sekarang tidak konsisten dan sungguh-sungguh melakukan reformasi dalam tubuh TNI dalam memaksimalkan keamanan domestik. Kalau situasi seperti ini dipertahankan terus-menerus akan berpotensi makin maraknya konflik lokal disebuah dinamikan pilkada dan penanganan keamanan semakin buruk menuju Pilres 2009 karena keseriusan aparat keamanan dalam melindungi warga negara tidak menjadi prioritas karena elit dari petingi-petinggi TNI dan POLRI lebih memikirkan hal-hal politis untuk kekuasaan jangka pendek sedangkan faktor yang sangat fundamen dibangun dalam bangsa dan negara ini untuk menjaga keutuhan NKRI dikesampingkan atau memang ini kesengajaan dari skenario pihak aparat keamanan yang membiarkan potensi konflik meletus dan nanti aparat muncul seolah-olah sebagai pahlawan bertopeng dalam situasi kekacauan dan kerusuhan mencapai pada titik klimaknya didalam masyarakat dan keutuhan kedaulatan Indonesia Raya retak tak terbingkaikan NKRI.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">RECENT SECURITY DEVELOPMENT<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1. Kerjasama Pertahanan RI-Rusia<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Salah satu perjanjian pertahanan RI-Rusia adalah bantuan sejumlah Radar yang akan dipasang di Biak Papua untuk memperkuat peralatan pertahanan RI dalam melindungi dan mengontrol wilayah timur perbatasan pulau-pulau terluar <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. TNI yang hanya memiliki 2 buah radar diwilayah timur <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> kiranya masih sangat kurang untuk memantau pulau-pulau terluar yang selama ini rentan aksi pencuriaan sumber daya alam oleh pihak tertentu terlebih diwilayah perbatasan kerap sekali terjadi pencurian kekayaan lautnya pada wilayah perairan perbatasan. Rencana kunjungan presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia khusus pada kerjasama pertahanan keamanan berupa kerjasama perlengkapan peralatan militer seperti yang diterima angkatan darat ialah pembelian 10 unit Mi-17-V5 transport helikopter (2007-2009), paket perlengkapan untuk heli Mi-17-V5 (2007), 5 unit heli angkut-serbu Mi-35P (attack-tranport helicopter, 2007-2009), paket perlengkapan militer dan amunisi heli Mi-35P (2007). Untuk TNI-AL, RI memesan dua unit kapal selam Kilo Class Submarines Project 636, 20 unit tank ampibi BMP-<st1:metricconverter productid="3F" st="on">3F</st1:metricconverter> Combat Infrantry (2007-2010), dan dua kapal ship-borne Yakhont Missile complex with antiship missile and fire-control system (2008-2009). Selanjutnya, persenjataan TNI-AU yang dibicarakan menyangkut pembelian enam unit Su-27 dan Su-30 MK2 SKM Multyrole Fighter Aircraft (2006), dan empat paket amunisi untuk skuadron Sukhoi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kemajuan teknologi dan modernisasi peralatan pertahanan membuat Indonesia harus mengimbangi dan mengejar ketertingalan peralatan militer dan pertahanan akan tetapi cukup relevankah semua itu melihat kondisi Indonesia berbeda dengan rusia konteks wilayah dan sumber daya manusia keprajuritan TNI apakah bisa mengimbangi kemajuan teknologi pertahanan militer Rusia atau tidak bisa mengoprasionalkan karena keterbatasan kemampuan SDM<span style=""> </span>TNI akan modernisasi persenjataan seperti pengunanaan Radar yang berbeda jenis dan fungsinya yang sudah dimiliki TNI sekarang dalam hal pengoperasian seharusnya prajurit kita mampu jangan sampai yang mengoprasionalkannya memakai parajurit Rusia. Gencarnya beberapa kerjasama pertahanan seperti kemarin Dephan menerima kunjungan Menhan dan Menperdag Selandia Baru dalam kerjasama pertahanan penangan bencana alam Tsunami. Indikasi Indonesia keluar dari ketergantungan dan dominasi kerjasama pertahanan yang selama ini bergantung kepada AS hingga 65% peralatan TNI dipasok dari negeri paman sam kini mulai mengurai dominasi monopoli kerjasama pertahanan AS. Kerjasama pertahanan RI pada dasarnya harus ditingkatkan dengan sangat maksimal apalagi dengan Rusia agar ketergantungan dan dominasi yang selama ini terikat pada AS dapat dilepas sehingga pencitraan kebebasan jalinan kerjasama Indonesia semakin terlihat politik luar negerinya yang bebas aktif terbuka kepada negara manapun termasuk Rusia yang sangat potensial untuk dipelajari kemodernisasian teknologi pertahanan keamanannya. Keselarasan kemajuan militer <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> sangat tergantung pada alokasi anggaran untuk jalinan inipun <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> harus membarter dengan sumber energi dalam menutupi angaran yang minim. Indonesia harus lari ektracepat untuk mengejar ketertinggalan pertahananan militernya kalau tidak diimbangi dengan peralatan yang muktakhir keamanan NKRI khususnya diwilayah perairan perbatasan dan pulau terluar akan semakin terkeruk oleh peronpak asing dan berpotensial lepasnya pulau-pulau terluas oleh negara tetangga yang selama ini mengincar dan selalu memantaunya pasangkudada untuk mengusasi pulau-pulau terluar wilayah timur yang oleh militer Indonesia jarang sekali dikontrol karena keterbatasan radar dan pesawat intai udara dan laut. Alutista Indonesia yang sudah kuno sampai sekarangpun masih dipakai bahkan ada yang usianya setua nenekmoyang saya mustahil mampu menjaga keutuhan wilayah dengan optimal oleh karenanya kerjasama dengan Rusia militer Indonesia harus tanggap cerdas dan kreatif memanfaatkan kecangihan teknologi sebagai multifungsi efek sealain untuk mengoptimalkan keamanan wilayah perbatasan tetapi juga melakukan pemberdayaan masyarakat wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang kerap terjadi penyelundupan dan pencurian, bagaimanapun pemcegahan secara konvensional antara TNI dan masyarakat harus selalu ditingkatkan disebuah kerjasama yang moderen karena faktor dukungan masyarakat dalam menciptakan semangat kecintaan terhadap NKRI sangat diperlukan. TNI tidak dapat berkembang maju tanpa dukungan masyarakat palagi selama ini bau baju loreng TNI telah memubculkan image yang tidak baik semasa ordebaru. Komitmen RI-Rusia dalam kerjasama pertahan tidak lepas dari kepentingan ekonomi Rusia yang sedang menanjak cukup tajam dan antusiasme pengusaha Rusia untuk menjalin hubungan investasi bisnis di Indonesia jangan sampai kerjasama ini hanya untuk pegang senjata saja tapi juga harus mengasah profesionalisme prajurit TNI sejajar kemampuannya dengan prajurit negara beruang merah ini. Membangun profesionalisme prajurit, mentalitas yang kuat dan sensifitas terhadap permasalahan keamanan domestik harus beriringan dengan kerjasama kemodernisasian teknologi bagaimanapun juga TNI tidak hanya diisi pelor otaknya tapi perlu diimbangi dengan kesadaran pemberdayaan masyarakat daerah-daerah terpencil dan tertinggal terutaman pada wilayah perbatasan dan pulau terluar yang masih kurang tercerdaskan serta terberdayakan potensi sumberdaya alamnya dan sumber daya manusianya sehingga minimnya anggaran dapat ditutupi dengan pemberdayaan masyarakat lokal pulau terluar perbatasan dengan kesadaran pentinggya menguatkan kedaulatan NKRI karena konflik yang sering diwilayah perbatasan ataupun pencurian perampokan diperairan terluar karena kurang terbangunya kesadaran masyarakat tertinggal jangan sampai nanti dengan kemajuan teknologi pertahanan keamanan dengan senjata yang modern tetapi permaslahan fundamen kenapa munculnya pencurian dan penyelundupan tidak dipecahnya secara substansi yang terjadi senjata hanya dipakai untuk menembaki manusia tapi tidak untuk memberdayakan manusia dan potensi ekonomi dan kekayaaan lokal. Kecangihan teknologi hasil kerjasama pertahanan keamanan harus digunakan untuk kemaslahatan umat dan keutuhan kedaulatan NKRI bukan untuk pasang peluru tantang manusia apalagi bantai rakyat sendiri yang melakukan aksi-aksi pencurian ataupun kejahatan lain karena faktor ekonomi akibat dari kemiskina dan penganguran yang tak teratasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2. Ancaman Asing Terhadap Kedaulatan NKRI<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Apakah benar kekwatiran Joko Susanto bahwa ada skenario sistematis kekuatan luar untuk merusak NKRI atau hanya<span style=""> </span>ketakutan Panglima TNI saja. Patut dicurigai kiranya ketika akhir-akhir ini marak munculnya nuansa separatisme di daerah seperti Aceh, Ambon, Papua dan daerah yang berpotensi tumbuh suburnya gerakan separatis apalagi kekuatan asing kerap ada dibalik gerakan ini untuk kepentingan menguasai sumber daya alam <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> yang berlimpah. Separatisme menjadi konsekwensi logis dari sebuah arus global kapitalisme negara dalam mengekspansi impreialisme yang tak mengenal batas teritorial negara. Kepentingan asing dibalik gerakan separatisme memang sering diprediksi oleh beberapa pihak mendalangi aksi-aksi gerakan kemerdekaan untuk referendum seperti di Aceh dan Papua dimana penguasan aset bangsa ini menjadi target penguasaannya dengan memanfaatkan masyarakat lokal yang selalu dilanda kemiskinan dan kelaparan dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak sampai kemasyarakat lokal disuburkan oleh kepentingan luar untuk menciptakan konflik melalu sentimental SARA yang sangat manjur dihembuskan sebagai benih konflik sosial atau melalui aksi-aksi kekerasan guna mengacaukan stabilitas keamanan domestik berupa ledakan bom dan terror kekerasan<span style=""> </span>yang sangat menguatirkan keamanan masuarakat. Pantas jika ada sebuah skenario asing secara sistimatis berusaha untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal tetapi apakah kekwatiran ini sudah diantisipasi dengan baik oleh TNI melihat dari beberapa konflik lokal pihak keamanan selalu gagal mengantisifasi dan mengontrol potensi konflik justru yang terjadi terkadang pihak aparat keamanan memacu munculnya konflik lokal agar ada sebuah situasi yang kacau dan anggaran untuk pengamanpun dialokasikan disini terkadan politik ekonomi militer terkadang bermain untuk mendapatkan keuntungan dari situasi konflik yang pragmatis dengan menorbankan masyarakat Indonesia yang terkenal dengan toleransi dan ramah tamahnya. Kecerdasan seorang panglima TNI seharusnya tidak mengeluarkan statement yang meresahkan dan memicu timbulnya gerakan anti terhadap NKRI. Sangat disanyangkan kalau kalau militer Indonesia hanya bertindak saat konflik terjadi tetapi tidak berupaya untuk mengobati bibit-bibit munculnya konflik kekerasan lokal yang memicu separatisme disini logika gerak aparat keamanan kita harus dirubah dengan lebih bertindak progressive dalam melihat keutuhan dan kedaulatan NKRI karena sebagai institusi negara yang mempunyai kapasitas untuk menghadang serangan pihak asing yang ingin menghancurkan NKRI maka aparat keamanan seharusnya bisa bertindak kongkrit langsung bertindak tegas jika memang ada pihak luar yang mengancam kedaulatan NKRI jangan memunculkan isu yang memperkeruh konlik lokal yang marak akibat kebutuhan hidup masyarakat yang semakin mahal dan langka menjelang puasa, lebaran dan natal dalam sebuah kebijakan pemerintah selalu menaikkan harga dan memberatkan hidup masyarakat yang ini menjadi sebuah faktor utama yaitu kemiskinan dan penganguran sebagai bibit separatisme yang negara sendiri melahirkannya ketika konflik lokal bergejolak justru pihak aparat tidak bisa berbuat bijak dan arif yang terjadi bersikap reaksioner memperkeruh konflik dengan tindakan yang tercela dengan senjata yang bicara tidak lagi mengunakan akal sehat dan nurani kebangsaan dalam melestarikan keutuhan bangsa dan negara dalam mensejahterakan dan melindungi masyarakatnya disebuah bingkai NKRI yang arief.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">3. Kekerasan Pilkada Aceh Tenggara<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Konflik kekerasan masih saja terjadi bahkan makin marak dipilkada ketika calon yang bersangkutan tidak terpilih atau kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah yang tidak adil dalam menjalankan roda demokrasi lokal sebagai bentuk kekecewaan massa sering meluapkan dalam bentuk aksi kekerasan dan terror seperti yang terjadi di Aceh Tenggara luapan emosi masyarakat diprovokasi dengan pembakaran madrasah dan aksi terror pelemparan granat nanas ke rumah salah satu pejabat pemda. Jika konflik kekerasan politik telah mengarah pada tindakan perusakan fasilitas public apalagi merusak sarana pendidikan terkadang tidak waras cara berdemokrasi masyarakat <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> dimana madrasah tempat pencerdasaan anak bangsa yang seharusnya dijaga dan dilestarikan justru dibakar akibat korban politik yang tidak beradab. Keamanan sewaktu berlangsungnya pilkada dimana aparat keamanan selalu menjaga berlangsungnya proses demokrasi lokal yang rentan konflik SARA seperti Aceh kenapa tidak bisa diatasi dan selalu berulang terus menerus seakan-akan menjadi hal yang biasa dengan aksi bakar membakar dan tembak menembak lempar melempar geranat tanpa ada kejelasan hukuman yang jelas untuk menjerakan pelaku kekerasan dengan cepat justru terlihat semakin brutal dan tidak memakai akal sehat. Dampak dari desentralisasi jika tidak diimbangi dengan intensitas keamanan yang maasif semakin memicu aksi kekerasan yang menguat disebuah realitas lokal yang belum dewasa dan matang menerima demokrasi dan berpolitik. Kenapa pihak keamanan tidak bisa mengantisipasi keadaan lokal yang sensitive konflik dengan pengerahan aparat keamanan yang tanggap mengantisipasi potensi konflik yang akan muncul dimana aparat keamanan bisa melebur menjadi satu rasa dalam menjaga keamanan domestik tidak menjadi musuh masyarakat yang ditakuti kebutuhan rasa aman masyarakat saat berlangsungnya proses pilkada seharusnya makin dioptimalkan melihat pontensi kekerasan gejolak politik lokal sangat tinggi dan sangat mudah terbakar dalam sebuah kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi yang sangat mentah dan sudah menjadi keharusan aparat keamanan seharusnya memperhatikan khusus faktor-faktor yang mampu memicu konflik bukannya bersikap pasif dan justru memicu konflik dengan sikap yang reaksioner memicu memperkeruh konflik dengan penanganan<span style=""> </span>konflik mengunakan cara-cara represif dengan kekerasan yang tidak memperhituingkan dampak yang lebih luas dan sangat konyol jika aparat keamanan jutru membiarkan benih-benih konflik ini menyala dan membiarkannya saja atau memang ada kesengajaan dari beberapa kekerasan di Aceh bahwa pihak aparat ikut bermain dalam menciptakan konflik sehingga keamanan dan kedaiman diaceh berlarut-larut tidak pasti kapan akan damai dan makmur sejahtera masyarakatnya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">4. Pemekaran kodam pemborosan anggaran keamanan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Otonomi khusus memaksa akan diberlakukannya pemekaran kodam apakah ini cukup efisien dan perlu dilakukan untuk mengintensifkan keamanan saat berjalannya otonomi khusus dan pemekaran wilayah jika melihat dinamika demokrasi politik lokal yang belum berjalan baik maka sangat dibutuhkan sekali penguatan keamanan daerah ditempat otonomi khusus dilaksanakan karena persingungan politik lebih rentan ditingkat lokal memunculkan dampak kekerasan konflik dimana elit politk lokal belum matang dan bijaksana berdemokrasi dalam mengelola aspirasi masyarakat lokalit yang unik. Akan tetapi apa yang seperti terjadi didaerah Papua dimana pemekaran kodam yang direncanakan oleh TNI dinilai tidak perlu karena akan memboroskan anggaran negara dengan minimnya keterbatasan devisa sehingga alokasi untuk pertahanan keamanan diminimalisasi<span style=""> </span>sehingga cukup logis apabila Dephan tidak melalukan pemekaran kodam pada perimbangan otonomi khusus kalau pemekaran harus dengan pembangunan markas baru dan teknis operasional keamanan. Maksimalisasi fungsi aparat keamanan khususnya didaerah rentan konflik seperti Papua sudah sewajarnya aparat keamanan berperan ektra aktif mengamankan roda demokrasi dalam mengamankan jalannya otonomi khusus jika pengamanan wilayah diukur dengan cara pemekaran kodam dan tidak mengfungsikan perangkat-perangkat keamanan lokal maka akan memakan biaya banyak jika harus memekarkan kodam karena fungsi kodam dapat dioptimalkan dengan strategis tanpa harus melakukan pemekaran yang seharusnya ada perluasan koordinasi keamanan ditingkat lokal yang selama ini tidak berjalan baik dengan cara intensitas keamanan ditingkatkan untuk bersinergis dengan masyarakat lokal dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara yang bijak dalam dinamika otonomi khusus sehingga paling tidak aparat keamanan dan pemerintahan lokal mampu membangun kesadaran akan tujuan kenapa harus dilakukannya otonomi khusus sehingga tidak dimanfaatkan untuk mencari kekuasaaan atau kepentingan kelompok yang berorientasi tidak untuk kemakmuran dan pemberdayaan masyarakat dengan potensi ekonomi kekayaan sumber daya alam dan pencerdasan masyarakat lokal. Otonomi khusus yang muncul karena pemerintahan pusat tidak peduli dalam memberdayakan potensi lokal berdampak pada gejolak politik dan gejolak perlawanan masyarakat dalam menuntut hak-haknya yang semestinya dirasakan tetapi diselewengkan maka keluarlah kebijakan khusus dalam upaya memberdayakan masyarakat. Pemerintah seharusnya memperhatikan guliran jalannya otonomi khusus lebih serius sebab potensi konfliknya cukup tinggi dan sangat mudah untuk diprovokasi disini peran aparat keamanan semestinya bertindak lebih progresif dan strategis tidak harus adanya pemekaran kodam yang menghabiskan anggaran negara tetapi dengan memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal dalam berdemokrasi sehingga masyarakat sadar berdemokrasi dan mampu dengan sendirinya mencegah terjadinya pertikaian konflik politik menjadi konflik kekerasan, sehinga masyarakat sadar dengan sendirinya dan dewasa dalam berdemokrasi. Pola pengamanan masyarakat pada realitas otonomi khususpun harus khusus berbeda dengan pengamanan seperti wilayah lainnya karena dibutuhkan cara-cara yang lebih halus bijaksanan dan penuh kearifan dalam menciptakan keamanan masyarakat yang tadinya harus dikondisikan dengan pasukan dan persenjataan yang maasif maka pada otonomi khusus dengan pendidikan dan pengsosialisasikan funsi dan tujuan kenapa harus dilakukan otonomi khusus sehingga apa yang dicita-citakan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat adat tidak hanya memperkaya elitnya saja dan aparat keamanan mampu mengotimalkan fungsi senjata dalam mencegah kepentingan asing yang coba masuk mengambil keuntungan dari otonomi khusus yang hanya mengorbankan masyarakat dan mengeruk kekayaan alamnya saja seperti di Papua.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">5. Program rehabilitasi untuk terorisme di ASEAN<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Rehabilisasi terorisme yang akan menjadi program di ASEAN apakah cukup efektif menangani permasalahan terorisme di Asia seperti di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> saja pelaku teroris sangat sulit direhabilitasi untuk total tidak melakukan terorisme. Rencana kerjasama penanganan terorisme di ASEAN guna mengetahui sebab dan motivasi kenapa pelaku melakukan aksi terror apakah cukup masuk diakal kalau seorang pelaku terror akan berhenti melakukan terror setelah direhabilitasi atau justru dalam proses rehabilitasi dimana nanti berkumpulnya pelaku terror ini semakin termotivasi kuat untuk semakin menyebarkan paham terorisme karena menjadi sebuah komunitas berkumpul pelaku terror se ASEAN. Teroris yang dipenjara di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> saja belum sepenuhnya menyesal akan tindakanya justru yang terjadi bangga melakukan peledakan bom. Apakah rehabilitasi ini mampu mengurangi dan mengentikan pelaku terror ini untuk tidak melakukan aksi-aksi terorisme lagi yang mana pelaku terror sangat kental dengan ideologisasi gerakannya dan sulit untuk disembuhkan. Kekwatiran negara-negara dalam ASEAN melihat dinamika terorisme yang terjadi di Asia maupun di <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> menjadi cukup alasan kenapa rehabilitasi diprogramkan untuk mencegah aksi-aksi terror. Kesepakatan bersama menteri-menteri luar negeri ASEAN untuk melaksanakan rehabilitasi terorisme seharusnya dijalin secara sistimatis dan mendasar jangan hanya yang sifatnya lunak dalam menangani terorisme. Harus ada kerjasama pengamanan atas terorisme yang terkoordinasi dengan matang dan sistematik bukannya justru saling merugikan dan memojokkan negara-negara yang marak aksi-aksi terorismenya seperti aksi terror di Indonesia yang disikapi sentimental bahwa Islam di Indonesia dan masyarakat Indonesia adalah teroris dan pemerintahannya gagal tidak bisa menangani permasalahan terorisme sehingga mengundang negara-negara ASEAN untuk melakukan bantuan kerjasama pengamanan dalam penanganan terorisme. Rehabilitasi pelaku terror apakah cukup efektif dan mampu menangani terorisme atau justru sebagai sarana untuk mendiskriminasikan negara yang terbanyak terorismenya atau justru sebagai legitimasi bahwa islam adalah sumber terorisme karena negara-negara dan pelaku terror ini adalah mayoritas Islam.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">6. Pembalakan liar di Riau<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Dampak dari pembalakan hutan yang terjadi di Riau mengakibatkan kerugian negara yang besar dan tindakan pihak kepolisian yang menyita alat berat pengusaha lokal mengancam PHK besar-besaran industri Pulp di Riau karena sengketa hutan yang tidak jelas landasan izin hukumnya apakah legal atau terlarang untuk dibalak. Maraknya pembalakan hutan di Riau tanpa izin sudah semestinya ditindak tegas tetapi sangat ironis jika <st1:place st="on"><st1:city st="on">surat</st1:City></st1:place> izin bagi pengusaha dalam status sengketa legalitas yang ditidak jelas dan mengancam PHK besar-besaran perusahaan karena mensin produksinya disita polisi tidak benar juga tindakan seperti ini sangat merugikan pihak yang terancam PHK kehilangan penghasilan untuk hidup. Kayu hutan dari pembalakan ironisnya diselundupkan ke <st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> yang harga jualnya lebih tinggi dibandingkan digunakan untuk keperluan domestik yang sangat kekurangan bahan <st1:place st="on"><st1:city st="on">baku</st1:City></st1:place> untuk kertas dan industri lainnya yang mengunakan bahan mentah kayu. Pelaku pembalakan liar sepertinya harus ditindak tegas oleh pemerintah karena Illegal logging tetapi karena penegakan hukum di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang lemah tentang lingkungan akibatnya memicu memarakkan aksi-aksi pembalakan liar di Riau. Patut menjadi pertanyaan besar kemana fungsi aparat keamanan selama ini sehingga aksi-aksi pembalakan hutan ini marak terjadi apakah aparat keamanan tidak bertindak cukup tegas dan aktif dalam menangani pembalakan hutan dan penyelundupan kayunya ke Malaysia atau justru aparat keaman bermain dibalik pembalakan hutan dan penyelundupan di Riau karena bagaimanpun juga akses dan monitoring aparat keamanan mampu mendeteksi aksi-aksi pembalakan semacam ini tetapi tidak tegas dan bersifat lembek bahkan membiarkannya dengan banyaknya oknum aparat keamanan yang ikut bermain dibalik keuntungan pragmatis pembalakan dan penyelundupan. Kekuatan hukum yang lemah dalam melindungi kekayaan hutan dan lemahnya ketegasan aparat keamanan dalam menindak pelaku pembalakan akan memicu makin banyaknya pelaku pembalakan di Riau kalau tidak ada keseriusan dan komitmen yang kuat untuk benar-benar memberantas aksi illegal logging ini. Ketegasan hukum dan keberanian aparat keamanan sangat menentukan dalam memberantas aksi-aksi pembalakan hutan dan penyelundupan hasil kayunya ke Malaysia yang telah merugikan Negara milyaran rupiah atau malah semakin marak karena hasil dari pembalakan sangat mengiurkan pelaku dan apalagi oknum aparat yang sangat minim gajinya untuk kesejahteraan hidupnya akan lebih terjamin dengan melindungi pembalak liar dengan mendapatkan uang berlimpah mengadaikan tugas pengamanan aset strategis negara hanya untuk kepentingan jangka pendek pribadi melacurkan jabatannya dan mengabdikan diri<span style=""> </span>kepada cukong.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">D. 10 Rangking Isu Periode 26-31 Agustus 2007<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Komersialisasi di tengah keterpurukan sektor pendidikan Indonesia<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Penurunan cadangan devisa untuk intervensi rupiah<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><st1:city st="on"><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Ketegangan</span></b></st1:City><b style=""><span style="font-family: Calibri;"> <st1:state st="on">RI</st1:State> - <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region></st1:place><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Kenaikan tariff tol dan privatisasi Jasa Marga<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Kontroversi figur Mendagri baru<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Manuver politik jelang pemilu 2009<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">7.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Rancangan Undang-Undang Politik<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">8.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><st1:place st="on"><st1:city st="on"><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Kerjasama</span></b></st1:City><b style=""><span style="font-family: Calibri;"> <st1:state st="on">RI</st1:State></span></b></st1:place><b style=""><span style="font-family: Calibri;"> -Rusia<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">9.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Alutsista TNI dan pengamanan Pulau Terluar<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">10.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Stabilisasi harga kebutuhan pokok<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 3.5in; text-align: justify;"><st1:place st="on"><st1:city st="on"><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Jakarta</span></b></st1:City></st1:place><b style=""><span style="font-family: Calibri;">, 01 September 2007<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 3.5in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 3.5in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 3.5in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 3.5in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;">M. Danial Nafis<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 3.5in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Director Executive of INSIDé<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p>INSIDehttp://www.blogger.com/profile/00464642376721124867noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4059304414936148699.post-34200892836132080092008-02-02T09:27:00.000+07:002008-02-02T09:31:27.305+07:00<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 16pt; font-family: Calibri;">WEEKLY REPORT<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style=""><b style=""><span style="font-size: 16pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>No. III/1 /07 Agustus 2007<span style=""> </span><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;"><span style="">A.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">EKONOMI</span></b><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">SUMMARY</span></i></b><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Penandatangan <i style="">Economic Partnership Agreement</i> (EPA) antara pemerintah Republik <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> dan Jepang memulai perkembangan perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> pada pekan ketiga di bulan Agustus ini. Pertemuan antara Presiden SBY dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 20 Agustus lalu membuahkan hasil kesepakatan untuk menghapuskan hambatan tariff dalam perdagangan di antara kedua negara di bawah skema EPA tersebut. Berlandaskan kerangka kerjasama ini, <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> akan mengurangi tariff sampai sebesar 93 persen dari 11.163 tarif yang berlaku atas produk Jepang. Sementara Jepang berkomitmen untuk membuka lebih dari 90 persen dari tariff yang berlaku atas produk <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Kesepakatan liberalisasi perdagangan antara Jepang dan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> ini mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Khususnya dalam perspektif pemerintah, kerangka EPA ini dipandang sebagai peluang besar untuk meningkatkan investasi dan daya saing produk <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Akan tetapi, tidak sedikit juga pihak yang memandang kerjasama perdagangan ini bersifat sangat timpang, di mana <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> akan cenderung lebih dirugikan dan Jepang mendapatkan banyak keuntungan dari kerjasama ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008 yang disampaikan SBY dalam rapat paripurna dengan DPR pekan lalu, juga masih menjadi warna utama dalam isu ekonomi yang berkembang pada minggu ini. Persoalan RAPBN yang berkembang diwarnai oleh reaksi berupa kritik dan pesimisme terhadap optimisme pemerintah yang tercermin dalam RAPBN dan asumsi makro ekonomi 2008. Berbagai kritik terutama muncul dari beberapa fraksi di DPR yang menyoroti titik kelemahan dari RAPBN dan asumsi makro ekonomi Indonesia di tahun 2008 yang dinilai terlalu optimis dan tidak realistis.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Antrian panjang untuk mendapatkan minyak tanah terjadi di beberapa daerah selama satu pekan terakhir. Kelangkaan minyak tanah ini terjadi disinyalir sebagai dampak dari kepanikan masyarakat akan pasokan minyak tanah terkait dengan upaya pengurangan pasokan dalam kerangka program pemerintah untuk mengkonversi penggunaan minyak tanah ke elpiji. Sejak dimulainya program konversi ini pada bulan Mei sampai dengan Agustus, tercatat sebanyak 506.680 keluarga yang telah mencapat kompor gas gratis di daerah <st1:place st="on"><st1:city st="on">Jakarta</st1:City></st1:place>, Tangerang dan Depok. Pertamina kemudian mengurangi suplai minyak tanah ke wilayah-wilayah tersebut mencapai 32.250 kilo liter. Kenaikan harga minyak tanah pun tidak dapat dihindari sebagai akibat dari kelangkaan pasokannya. Tindakan spekulan yang menimbun minyak tanah untuk menggandakan keuntungan juga disinyalir berada di balik persoalan kelangkaan minyak tanah di beberapa daerah selama sepekan ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Persoalan yang dihadapi oleh berjuta keluarga miskin di negeri ini seakan tak pernah berhenti. Seiring dengan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak tanah, harga bahan-bahan kebutuhan pokok juga menunjukkan kenaikan drastis pada minggu ini. Di Bogor misalnya, sejak awal bulan harga bahan-bahan pokok mengalami kenaikan sebesar 4-10 persen. Di tambah lagi dengan harga minyak goreng yang terus meroket selama beberapa bulan terakhir, semakin menambah beban ekonomi yang harus ditanggung keluarga miskin di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Ironisnya, Wapres Jusuf Kalla justru menyarankan kepada masyarakat agar mengurangi konsumsi terhadap barang-barang pokok yang mengalami kenaikan. Dengan demikian, masyarakat miskin yang telah berada dalam keadaan minim kondisi justru disarankan untuk mengurangi lagi konsumsi mereka, sungguh pemerintah yang tidak memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap kondisi riil masyarakat miskin.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Renegosiasi kontrak karya pertambangan yang disarankan Joseph Stiglitz tampak sebagai sebuah strategi yang efektif untuk mengatasi persoalan keterbatasan dana pemerintah yang tercermin dalam APBN dan sebagai sebuah upaya untuk menciptakan keadilan bagi rakyat. Sedikitnya tiga strategi yang ditawarkan Stiglitz kepada pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> sebagai amunisi untuk melakukan renegosiasi kontrak karya dengan perusahaan pertambangan asing. Ia juga mencontohkan kisah sukses <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Bolivia</st1:country-region></st1:place> yang berhasil merenegosiasi kontrak karya dari 12% menjadi 82%. Sehingga wacana renegosiasi bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan pemerintah, dan jika pemerintah memiliki keberanian dan keinginan kuat maka upaya renegosiasi tersebut dapat tercapai. Akan tetapi, rencana yang ditunjukkan pemerintah <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> untuk melakukan renegosiasi kontrak karya dengan PT. Freeport yang berkembang pada pekan lalu, tampak hanya sekedar isapan jempol semata dan marak dinodai oleh kepentingan politik kekuasaan, bukan untuk memberikan keadilan kepada rakyat.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sementara itu, dominasi paradigma neoliberal dalam bentuk penegasian cakupan dan efektifitas entitas negara dalam perekonomian semakin menguat seiring dengan upaya pemerintah untuk melakukan liberalisasi total wilayah-wilayah perbatasan dalam bentuk kawasan ekonomi khusus atau kawasan perdagangan bebas. Sebagaimana konsep negara kawasan yang digulirkan oleh seorang hyper-globalis Kenichi Ohmae sebagai entitas ekonomi, politik dan budaya yang lebih relevan di tengah derasnya arus globalisasi, bentuk-bentuk penyatuan ekonomi kawasan ini memandang negara-bangsa sebagai entitas ekonomi politik telah usang dan tidak relevan lagi. Akan tetapi, justru pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> sendiri yang memfasilitasi terbentuknya kawasan-kawasan ekonomi liberal tersebut. Pada tahun pemerintah telah menyepakati pembentukan kawasan ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun (BBK) yang terintegrasi dengan ekonomi Singapura, di mana Peraturan Pemerintah yang melandasi pembentukan kawasan perdagangan bebas tersebut telah diberlakukan oleh pemerintah. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">RECENT ECONOMIC DEVELOPMENT<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">RI-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pada tanggal 20 Agustus 2007, pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan dengan Jepang dalam skema <i style="">Economic Partnership Agreement</i> (EPA). Terdapat beberapa poin penting yang menjadi substansi dari perjanjian kerjasama ekonomi di antara kedua negara tersebut. <i style="">Pertama</i>, penghapusan hambatan tariff dalam perdagangan antara kedua negara. <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> akan mengurangi tariff mencapai 93% dari 11.163 tarif yang berlaku terhadap produk Jepang, 58% dari tariff tersebut akan dihapuskan mencapai nol persen segera setelah kesepakatan tersebut diimplementasikan. Sementara Jepang akan membuka lebih dari 90% dari 9.275 tarif yang ada atas produk Indonesia di mana 80% di antaranya akan dimulai dalam waktu dekat. <i style="">Kedua</i>, EPA juga mengandung kerjasama teknis dalam bentuk <i style="">institutional capacity building</i> pada sektor swasta dan pemerintah yang dinilai sebagai vital dan strategis bagi <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Banyak kalangan yang memandang bahwa tanpa adanya kapasitas institusional yang kuat untuk dapat memenuhi standar kualitas barang dan jasa Jepang, maka <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> tidak akan mampu memanfaatkan peluang perdagangan yang tercipta dari EPA tersebut. <i style="">Ketiga</i>, bantuan teknis Jepang terhadap Indonesia dalam bentuk pembangunan pusat-pusat industri manufaktur; pembentukan badan sertifikasi di Indonesia untuk dapat memenuhi standar Jepang atas produk-produk pertanian, kehutanan dan perikanan; kerjasama teknis dalam pengembangan sistem pelatihan di Indonesia untuk pekerja kesehatan, nelayan dan pekerja di bidang pariwisata; peningkatan iklim investasi dan penyederhanaan prosedur izin usaha. <i style="">Keempat</i>, pasokan gas yang stabil dari <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> ke Jepang menjadi landasan dari kerjasama ini, di mana dalam kesempatan yang sama pemerintah RI dan Jepang juga menyepakati proyek minyak, gas bumi dan listrik bernilai US$3,97 miliar. <i style="">Kelima, </i>isu-isu non-konvensional juga menjadi pokok bahasan dalam pertemuan kedua pemimpin negara dalam kerangka EPA tersebut, di mana dikeluarkan pernyataan bersama mengenai isu perubahan iklim dan energi serta pemberian hibah oleh pemerintah Jepang kepada Indonesia sebesar US$ 15 juta untuk menangani kasus flu burung. <i style="">Keenam</i>, Japan External Trade Organization (JETRO) dalam kerangka kerjasama EPA ini juga akan membantu pengembangan sektor usaha kecil dan menengah dan memfasilitasi program pembangunan kapasitas untuk mempromosikan produk Indonesia di Jepang.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Terdapat dua pandangan terhadap skema kerjasama EPA antara pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dan Jepang ini. <i style="">Pertama</i>, pandangan yang optimis bahwa kerjasama perdagangan ini akan membawa dampak yang sangat positif bagi perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Menteri Perdagangan misalnya, memandang kerjasama EPA tersebut akan menjadi momentum bagi <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> untuk meningkatkan daya saing produk dan iklim investasi. Ketua Kadin MS. Hidayat juga memiliki pandangan yang serupa, di mana ia menilai bahwa pengembangan pengetahuan dan ketrampilan industri pendukung di <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> akan mengurangi ketergantungan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> terhadap barang-barang industri impor. Ia menyatakan bahwa terdapat sekitar 40 juta UKM di Indonesia, dengan mengembangkan 5% saja dapat memiliki dampak signifikan bagi perindustrian, di mana dalam <st1:city st="on">lima</st1:City> tahun ke depan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> akan mampu memasok 50% dari komponen yang dibutuhkan oleh industri otomotif. <i style="">Kedua</i>, pandangan yang skeptis dan pesimis akan kerjasama perdagangan RI-Jepang di bawah payun EPA ini. Kesepakatan ini dinilai hanya akan menguntungkan Jepang dan beberapa perusahaan besar dalam sektor tertentu di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Bantuan yang diberikan Jepang kepada <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> akan dilakukan dalam bentuk program pengembangan yang fokus pada kapabilitas manufaktur UKM, sehingga mereka hanya akan menjadi perusahaan pendukung bagi rantai produksi yang lebih besar dalam sektor otomotif, elektronik dan konstruksi. EPA juga dinilai hanya akan memberikan kebebasan dan jaminan kepada investor Jepang berinvestasi di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Sementara itu di lain pihak tidak ada kepastian atau kewajiban bagi para investor tersebut untuk datang ke <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Liberalisasi sektor jasa yang juga menjadi poin penting dalam kerjasama ini dinilai membahayakan kelangsungan sektor jasa yang terkait dengan kepentingan publik, terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Terlebih lagi, jika kita menyimak hubungan antara <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> dan Jepang selama ini yang tidak pernah membuat <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> menjadi semakin mandiri, kerangka kerjasama baru ini justru akan semakin meningkatkan ketergantungan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> terhadap Jepang. Pengusaha-pengusaha nasional juga skeptis terhadap EPA ini. APINDO misalnya, menilai Jepang menerapkan standar ganda dalam menjalin kerjasama EPA ini. Berbagai permasalahan dunia usaha di <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> masih memunculkan keraguan apakah investor Jepang berani mengambil resiko untuk menginvestasikan dananya di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Terlebih lagi, dimasukkannya unsur kerjasama dalam proyek energi dalam EPA ini semakin memperbesar kecurigaan bahwa Jepang hanya menggunakan EPA untuk menjamin pasokan energi dari <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> ke negeri matahari terbit tersebut. Terlebih lagi pasokan gas bumi dari <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> ke Jepang menjadi fondasi bagi kerjasama EPA tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kritik atas RAPBN dan Asumsi Makroekonomi 2008<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">RAPBN dan asumsi ekonomi makro tahun 2008 yang disampaikan SBY pada pekan lalu, terus mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Kali ini, hujan kritik datang dari beberapa fraksi di DPR yang secara umum menilai RAPBN dan asumsi ekonomi makro tersebut terlalu ambisius dan gagal dalam menopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat banyak. Fraksi PDI-P memandang bahwa target pertumbuhan 2008 yang dicanangkan pemerintah mencapai 6,8% adalah tidak realistis. Alokasi Rp. 2 triliun untuk proyek pembangunan infrastruktur hanya akan menguntungkan perusahaan. Jaminan tersebut seharusnya hanya dialokasikan untuk sektor-sektor yang benar-benar menguntungkan publik seperti pertanian. Sementara itu, fraksi PAN menilai target pertumbuhan tahun depan yang dicanangkan pemerintah terlalu optimistis, dengan mempertimbangkan pengeluaran pemerintah yang melampaui penerimaan pajak negara. Begitu juga dengan fraksi PKS yang menilai laju inflasi rendah yang diasumsikan pemerintah di tahun 2008 bersifat kontradiktif dengan kenyataan. Sementara itu, fraksi PPP mempertanyakan kapabilitas pemerintah dalam untuk meningkatkan investasi sebesar Rp. 1, 296 triliun di tahun depan untuk menopang target pertumbuhan yang dipatok 6,8%.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Jika kita menyimak perdebatan seputar RAPBN dan asumsi ekonomi makro 2008, tampak bahwa persoalan anggaran telah menjadi hanya sekedar komoditas politik bagi kepentingan kekuasaan. Bagi SBY sendiri, RAPBN dan asumsi ekonomi makro yang optimistis tersebut merupakan sebuah bentuk politik pencitraan yang ditujukan untuk mendapatkan predikat populis di mata masyarakat menjelang pemilu 2009. Sementara, bagi partai politik yang ada di DPR, setiap titik celah kelemahan di dalam RAPBN dan asumsi ekonomi makro yang disampaikan pemerintah dijadikan sebagai komoditas politik untuk menekan pemerintah dan menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka lebih pro kepada publik, bukan pemerintah.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kelangkaan Minyak Tanah<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Hampir setiap hari dalam satu pekan terakhir, media <st1:city st="on">massa</st1:City> memberitakan mengenai kelangkaan minyak tanah yang melanda beberapa daerah di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Terdapat beberapa faktor yang dinilai menjadi penyebab bagi terjadinya krisis minyak tanah yang sangat membebankan rakyat miskin ini. <i style="">Pertama</i>, program konversi minyak tanah ke elpiji yang dimulai pemerintah pada Mei 2007 menyebabkan pasokan minyak tanah untuk wilayah-wilayah yang telah mendapatkan distribusi kompor dan tabung gas dikurangi. Kondisi di mana penggunaan kompor gas belum berjalan sepenuhnya, namun pasokan minyak tanah sudah dikurangi inilah yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan minyak tanah. Banyak keluarga yang hanya memiliki kemampuan untuk membeli minyak tanah satu liter per hari, dan mereka tidak mampu untuk membeli gas yang bisa digunakan untuk tiga hari. Sehingga, masyarakat yang telah mendapatkan kompor dan tabung gas tetap membeli minyak tanah, sementara pasokannya sudah mulai dikurangi. <i style="">Kedua</i>, spekulan juga disinyalir menjadi salah satu penyebab dari terjadinya kelangkaan minyak tanah ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Perdebatan pun akhirnya dimulai, mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya kelangkaan minyak tanah di beberapa daerah ini. DPR menyalahkan pemerintah yang tidak mampu mengawasi pendistribusian minyak tanah sehingga diselewengkan oleh para spekulan atau mafia minyak. BPH Migas dan Hiswana akan dipanggil DPR untuk menjelaskan hal ini. Pemerintah juga dinilai tidak berhasil dalam melakukan sosialiasi program konversi minyak tanah ke elpiji kepada masyarakat, sehingga masyarakat tetap memilih menggunakan minyak tanah. Pertamina juga menyalahkan BPH Migas sebagai pihak yang bertanggung jawab atasi kelangkaan minyak tanah, karena pengawasan terhadap penyelewengan distribusi minyak tanah sehingga menyebabkan kelangkaan adalah tugas dari BPH Migas bukan wewenang Pertamina yang hanya bertugas menyalurkan. Pertamina sendiri menyatakan bahwa yang terjadi bukanlah kelangkaan, karena stok minyak tanah tetap pada kondisi yang aman, 27 hari. Akan tetapi, ada aturan kuota karena minyak tanah tersebut disubsidi, sehingga penyalurannya tidak boleh sembarangan. Ironisnya, SBY justru menyalahkan rakyat sebagai penyebab dari kelangkaan minyak tanah tersebut. Ia berargumen bahwa meski konversi minyak tanah sudah disosialisasikan, namun masyarakat kembali menggunakan minyak tanah dan minyak tanah kembali digunakan bukan hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga keperluan di luar rumah tangga. Menyedihkan memang, bagi rakyat kecil yang sedang menanggung berat beban perekonomian yang semakin mahal harus menerima ekses dari inkapabilitas pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi, bahkan mereka juga yang harus disalahkan sebagai penyebab dari permasalahan tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pada dasarnya, akar dari kelangkaan minyak tanah yang terjadi pada beberapa hari terakhir terletak pada program konversi minyak tanah ke elpiji yang dicanangkan oleh pemerintahan SBY-JK. Dalam tataran ideal, program konversi minyak tanah ke gas ini memang bersifat positif, mengingat pasokan gas bumi yang cukup besar dibandingkan dengan minyak bumi yang semakin menipis. Akan tetapi, terdapat beberapa persoalan yang sangat penting yang harus kita soroti di balik program konversi yang berdampak pada kelangkaan pasokan minyak tanah yang menjadi konsumsi rakyat miskin. <i style="">Pertama</i>, program konversi ini sarat dengan tarik menarik kepentingan ekonomi politik pengusaha penguasa. Jika kita menelusuri proses dari program ini, terlihat bahwa pada awalnya SBY mengusulkan agar dilakukan konversi dari minyak tanah ke batubara, tetapi dampak lingkunganya sangat besar. Program konversi ke elpiji merupakan program JK, yang sarat dengan kepentingan ekonomi, karena program konversi minyak tanah ke elpiji merupakan proyek yang membutuhkan biaya besar. Terlebih lagi jika kita melihat yang terlibat dalam produksi kompor dan tabung gas, bukanlah industri kecil, tetapi industri dengan kapasitas yang besar yang memiliki teknologi produksi tersendiri. Dengan kata ain, terdapat segelintir pengusaha yang mengeruk keuntungan besar di balik program konversi minyak tanah ke gas. Sementara, rakyat miskin yang memang bergantung pada bahan bakar minyak tanah ini menjadi korban. Tidak hanya itu, produsen kompor minyak dan para pengecer minyak tanah yang jumlahnya ribuan juga menjerit sebagai ekses dari program ini. <i style="">Kedua</i>, program konversi minyak tanah ke gas ini dilaksanakan secara premature tanpa ditopang oleh strategi yang jelas yang disertai dengan antisipasi atas berbagai persoalan yang muncul. Transisi pemakaian dari minyak tanah ke gas memerlukan waktu yangcukup panjang. Dibutuhkan pertimbangan yang matang atas banyak hal terutama terkait dengan daya beli masyarakat yang masih sangat rendah. Selain itu, pemerintah juga tidak dapat begitu saja melepaskan subsidi setelah program konversi dilaksanakan. Pemerintah harus tetap mensubsidi masyarakat untuk membeli minyak tanah dan mensubsidi masyarakat yang sudah menggunakan elpiji. Terlebih lagi, persoalan minyak tanah memang melekat dalam kehidupan rakyat miskin, sehingga pertimbangan pengalihan pemakaian ke gas tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor psikologis, sosial dan budaya masyarakat. <i style="">Ketiga</i>, program konversi minyak tanah ke elpiji ini pada intinya merupakan upaya pemerintah untuk menutupi defisit RAPBN-P 2007 yang mencapai 1,6 persen. Dengan adanya program konversi ini pemerintah mentargetkan penghematan subsidi sebesar Rp. 745,05 miliar pada tahun 2007 dengan target volume minyak tanah yang terkonversi sebesar <st1:metricconverter productid="319.042.680 liter" st="on">319.042.680 liter</st1:metricconverter>. Pada akhir tahun ini pemerintah mentargetkan telah terdapat 5,6 juta keluarga di Jabodetabek, Jabar, Jateng, DIY, Jatim dan <st1:place st="on">Bali</st1:place> yang mengkonversi pemakaian minyak tanah ke gas. Hal ini berarti, untuk membiayai defisit APBN sebagai hasil dari pembiayaan proyek-proyek pembangunan infratsruktur yang belum tentu dirasakan masyarakat hasilnya dan dari pembiayaan belanja pemerintah dalam bentuk kenaikan gaji pegawai dan pejabat negara serta yang terpenting adalah untuk membayar utang luar negeri yang selalu menjadi biang defisit APBN, rakyat justru yang harus menanggung bebannya. <i style="">Keempat</i>, program ini juga bermakna ketidakmampuan pemerintah untuk memaksimalkan produksi minyak yang harus ditanggung oleh rakyat. Menyimak trend penurunan produksi minyak Indonesia selama beberapa tahun terakhir di mana pada tahun 1999 produksi minyak yang mencapai 1,4 juta barrel per hari, sementara pada tahun 2007 ini turun drastis hanya sebesar sekitar 970 ribu barrel per hari, terlihat bahwa kapasitas pemerintah semakin menurun untuk memproduksi minyak. Dan sekali lagi, rakyat yang harus menanggung beban dari ketidakmampuan pemerintah tersebut. Ironisnya, trend penurunan produksi minyak tersebut sangat terkait dengan keberadaan UU Migas tahun 2001 yang justru diterbitkan ketika SBY menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kenaikan Harga Bahan-Bahan Pokok<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kenaikan harga bahan-bahan pokok mulai terjadi di beberapa daerah selama beberapa hari terakhir. Di Bogor misalnya, terhitung sejak awal Agustus harga bahan-bahan pokok mengalami kenaikan sebesar 4-10 persen. Hal serupa juga terjadi di Jakarta Timur, di mana terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti telur, cabe dan gula. Sementara itu, harga minyak goreng yang memang telah mngalami kenaikan selama beberapa bulan terakhir terus menunjukkan kecenderungan yang serupa. Ironisnya, JK justru menyarankan kepada masyarakat agar mengurangi konsumsi bahan-bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kenaikan harga bahan-bahan pokok akan terus menjadi persoalan yang menghantui perekonomian rakyat miskin dalam jangka panjang di negeri ini. Terdapat dua faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. <i style="">Pertama</i>¸ liberalisasi perdagangan dan liberalisasi harga yang diimplementasikan pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> secara premature sejak mengikat komitmen dengan WTO. Harga bahan-bahan pokok terutama produk-produk pertanian terus bersifat fluktuatif yang cenderung mengalami kenaikan sejak pemerintah menyepakati <i style="">Agreement on Agriculture </i>(AOA) pada saat pendirian WTO di tahun 1995. Sejak saat itu, berbagai hambatan perdagangan terhadap produk-produk pertanian di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dihapuskan. Terutama dengan dilepaskannya status <i style="">state trading enterprise</i> BULOG, pasar domestik beras dibanjiri oleh beras impor yang tentu saja sangat merugikan petani <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Bahkan negara-negara maju seperti Uni Eropa, Jepang dan Korea Utara pun tetap mempertahankan proteksi terhadap petani dan produk pertanian mereka, ironisnya <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> justru membuka lebar-lebar pintu masuk produk-produk pertanian impor. <i style="">Kedua</i>, penghapusan subsidi bahan-bahan pokok oleh pemerintah sebagai kondisionalitas utang yang tercantum dalam <i style="">letter of intent</i> dengan IMF. Bahan-bahan pokok yang mengalami kenaikan dewasa ini merupakan produk-produk yang dalam daftar LOI IMF harus dihapuskan subsidinya. Kenaikan harga merupakan konsekuensi langsung dari penghapusan subsidi pemerintah dalam kerangka pemenuhan kondisionalitas IMF yang diimplementasikan dari tahun 1997 sampai 2003. <i style="">Ketiga</i>, khusus mengenai kenaikan harga minyak goreng sebagai akibat dari tingginya harga dan permintaan minyak goreng di tingkat internasional, proteksi terhadap konsumen domestik harus dijadikan prioritas pemerintah. Pemenuhan kebutuhan domestik harus menjadi prioritas bukan pemenuhan ekspor yang hanya menguntungkan pengusaha semata. Sekali lagi ini merupakan ekses dari liberalisasi perdagangan. Pemerintah seharusnya tidak hanya menempuh upaya peningkatan pungutan ekspor dan operasi pasar semata. Tetapi, yang paling penting harus dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga minyak domestik adalah dengan memberlakukan kuota ekspor sehingga kebutuhan minyak goreng domestik dapat terpenuhi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Jika trend kenaikan harga bahan pokok ini terus berlanjut, dapat diprediksikan laju inflasi pada bulan Agustus ini akan semakin tinggi. Sebagaimana masih kuat dalam ingatan kita bagaimana laju inflasi pada bulan Juli yang diumumkan BPS pada awal Agustus lalu sebesar 0,72 persen telah memicu sentimen negatif pada pasar dan berdampak pada semakin terdepresiasinya rupiah dan menjadi lingkaran setan bagi kenaikan harga kembali. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sebagaimana pada pekan lalu telah dilaporkan mengenai upaya pemerintah untuk merenegosiasi kontrak karya dengan PT. Freeport yang cenderung lebih bersifat mengakomodir kepentingan politik kekuasaan, pada pekan ini Joseph E. Stiglitz memberikan beberapa strategi yang dapat ditempuh pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan dengan perusahaan-perusahaan asing. Menurut Stiglitz, renegosiasi kontrak karya bukanlah merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Pengalaman <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Bolivia</st1:country-region></st1:place> di bawah kepemimpinan Evo Morales yang berhasil merenegosiasi kontrak bagi hasil dari 18 persen menjadi 82 persen untuk pemerintah. Renegosiasi kontrak karya pertambangan ini memang merupakan sebuah keharusan untuk diimplementasikan, di mana selama ini perusahaan-perusahaan pertambangan meninggalkan lingkungan dalam keadaan rusak tanpa membayar dengan harga pasar secara penuh. Namun bagaimana caranya? Menurut Stiglitz, setidaknya terdapat tiga cara yang dapat ditempuh pemerintah. <i style="">Pertama</i>, pemerintah dapat menjalin sekutu dengan NGOs di Amerika Serikat dan Eropa yang peduli dengan kekayaan alam yang berguna untuk rakyat seperti NGO Revenue Watch dan Publish What You pay. Keberadaan NGOs ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan dalam bagi hasil kontrak karya pertambangan tidak hanya menjadi perhatian oleh negara-negara dunia ketiga, tetapi juga masyarakat di negara maju sendiri juga peduli dengan hal ini, sehingga dengan kata lain <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> punya sekutu di negara-negara asal perusahaan-perusahaan pertambangan itu sendiri. <i style="">Kedua</i>, kontrak karya pertambangan di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> diuat sebagian besar pada masa pemerintahan Soeharto dan banyak yang korup. Jika pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> sekarang mempertahankan kontrak pertambangan tersebut sama artinya dengan mempertahankan korupsi. Jika pemerintahan SBY-JK memang berkomitmen untuk memberantas korupsi, maka renegosiasi kontrak karya pertambangan merupakan salah satu upaya yang cukup efektif. Sementara SBY sibuk mengejar asset negara yang dilarikan koruptor ke luar negeri, asset negara yang terus dikeruk secara tidak adil oleh perusahaan pertambangan di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> terus terjadi. <i style="">Ketiga</i>, pemerintah juga dapat memaksa perusahaan-perusahaan pertambangan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Upaya ini dapat dilakukan melalui aturan-aturan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan. Jika ketiga strategi tersebut juga dirasakan masih sangat sulit untuk merenegosiasi kontrak, maka pemerintah dapat menempuh upaya mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada perusahaan-perusahaan tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Jika kita mencermati konteks wacana yang berkembang di dunia internasional dewasa ini, di mana intervensi pemerintah dalam bentuk proteksi dan regulasi tidak lagi menjadi hal yang tabu, bahkan IMF sendiri juga telah mengalami pergeseran pandangan yang melihat tidak melakukan intervensi terhadap pasar itu berbahaya dikarenakan instabilitas pasar, maka renegosiasi kontrak pertambangan merupakan sebuah bentuk intervensi pemerintah yang positif. Sekarang tinggal menunggu keberanian dan keinginan politik dari pemerintah untuk dapat melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan secara maksimal, yang menjadi tolok ukur keberpihakan pemerintah kepada rakyat atau lebih kepada korporasi-korporasi asing yang merusak lingkungan dan menyengsarakan rakyat.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kawasan Ekonomi Khusus Batam-Bintan-Karimun (BBK)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Upaya pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dan Singapura untuk membentuk kawasan ekonomi khusus (<i style="">special economic zone</i>) di kepulauan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) terus bergulir pada pekan ini. Rencananya awal September diusulkan akan dibentuk Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Di masing-masing kawasan akan terdapat Dewan Kawasan yang diajukan menyusul 3 Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu PP No. 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, PP No. 47/2007 tentang KPBPB Bintan dan PP No. 48/2007 tentang KPBPB Karimun. Dengan dibentuknya Dewan Kawasan ini tidak berarti bahwa Badan Otorita Batam (BOB) akan bubar, tetapi bisa dimanfaatkan atau dilebur. Target investasi <st1:place st="on"><st1:city st="on">lima</st1:City></st1:place> tahun ke depan di kawasan BBK sebesar US$ 15 miliar. Sementara saat ini, total investasi yang telah terealisasi di kawasan tersebut sekitar US$ 9 miliar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Wacana pembentukan kawasan ekonomi khusus ini terinspirasi oleh kemajuan ekonomi yang terjadi di segitiga pertumbuhan kawasan selatan <st1:country-region st="on">China</st1:country-region> yang ditopang oleh peleburan ekonomi provinsi-provinsi selatan <st1:country-region st="on">China</st1:country-region> dengan <st1:place st="on">Hong Kong</st1:place>. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, segitiga pertumbuhan Singpura-Johor-Riau (Sijori) yang telah dibentuk sejak awal tahun 1990-an merupakan sebuah bentuk kawasan pertumbuhan ekonomi yang dinilai oleh berbagai kalangan sebagai efektif. Kenichi Ohmae merupakan pendukung dari penciptaan kawasan-kawasan ekonomi khusus di dunia. Ia melihat bahwa di tengah derasnya arus globalisasi yang ditandai oleh pergerakan bebas investasi, industri, informasi dan <i style="">individual consumen</i>, menyebabkan keberadaan entitas negara-bangsa yang selama ratusan tahun menjadi unit ekonomi politik dan sosial telah usang dan tidak relevan lagi. Untuk itu menurutnya, diperlukan unit baru yang lebih relevan sebagai entitas ekonomi, politik dan sosial di tengah era globalisasi. Integrasi ekonomi di kawasan ekonomi khusus seperti yang terjadi di <st1:country-region st="on">China</st1:country-region> dan <st1:place st="on">Hong Kong</st1:place> yang ia sebut sebagai negara kawasan merupakan unit yang paling relevan dan efektif. Di dalam negara kawasan tersebut, peranan pemerintah menjadi sangat minimal karena individu telah memiliki preferensi sendiri dalam menentukan aktifitasnya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Akan tetapi, semakin derasnya wacana pembentuk kawasan ekonomi khusus ini tidak sepenuhnya positif dan mengandung berbagai resiko dan bahaya. <i style="">Pertama</i>, pertumbuhan ekonomi yang terpusat di kawasan tersebut tidak menjamin adanya distribusi dan manfaat yang dirasakan oleh wilayah lainnya. Sehingga potensi disparitas ekonomi antar kawasan akan semakin tinggi. Sebagaimana yang terjadi di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">China</st1:country-region></st1:place>, meskipun laju pertumbuhan begitu tinggi namun kesenjangan ekonomi tetap tinggi yang bermakna tidak adanya pemerataan. Hal ini tercermin dari indeks gini <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">China</st1:country-region></st1:place> yang masih berada pada level yang tinggi. Begitu juga halnya dengan segitiga pertumbuhan Sijori, tidak menjamin adanya pemerataan di kawasan-kawasan lainnya. Kondisi akan memicu terjadinya disparitas kawasan yang tinggi dan dapat juga memicu terjadinya konflik. <i style="">Kedua</i>, khusus mengenai kawasan Sijori yang telah bertahun-tahun berjalan lebih ditopang karena komplementaritas dalam bentuk pertukaran pemenuhan kebutuhan. Riau menyediakan sumber energi bagi Singapura dan sebaliknya Singapura menjadi sumber investasi bagi perekonomian Riau. Sementara itu, <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region></st1:place> menjadi pemasok air bersih bagi Singapura. Integrasi ekonomi di kawasan yang telah terjalin sejak lama tersebut juga tidak menjamin adanya konsistensi investasi di Riau. Di mana investasi dari Singapura juga mengalami fluktuasi, karena kebebasan investasi dan informasi tersebut maka investor akan lari ke wilayah-wilayah yang mereka nilai lebih menguntungkan. <i style="">Ketiga</i>, karena interaksi masyarakat di kawasan tersebut semaki intens, maka tidak menutup kemungkinan penduduk di kawasan tersebut akan kehilangan rasa kebangsaan. Begitu juga dengan preferensi bebas individu dalam menentukan konsumsi, dapat dipastikan bahwa penduduk di kawasan tersebut akan lebih memilih produk-produk dari kawasan sendiri dan produk di luar kawasan tersebut akan kalah bersaing. Untuk itu, pemerintah sebaiknya lebih memikirkan matang-matang upaya pembentukan kawasan-kawasan ekonomi khusus ini dengan mempertimbangkan dampak yang akan mengikutinya.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;"><span style="">B.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">POLITIK<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">SUMMARY<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Memasuki minggu ke III di bulan agustus 2007, nampaknya semua energi para politikus dan kelompok kepentingan di negeri tercinta ini mulai fokus dan mengarah pada pola-pola <i style="">marketing</i> untuk menarik simpati dan perhatian publik (<i style="">brand image/political image</i>)guna pencapaian target “suksesi kekuasaan” pada 2009. Tidak perlu heran ataupun kaget karena memang realitas seperti inilah yang selalu terjadi di negeri ini menjelang di selenggarakannya pesta demokrasi. Demokrasi hanya dijadikan sebagai symbol untuk memuaskan libido kekuasaan oleh para elit politik. Rakyat yang secara substantif adalah pemegang kedaulatan dan majikan yang seharusnya dilayani dan dipenuhi semua hak kebutuhannya justru di jadikan sebagai objek eksploitasi sekaligus pihak yang haknya selalu dinegasikan ketika para elit tersebut berkuasa. Namun ketika pesta demokrasi sudah mulai menjelang, para elit tersebut berbondong-bondong “sowan” kepada rakyat dengan “sok” menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap nasib rakyat dimana tujuan mereka sebenarnya tidak lain adalah untuk menggenjot popularitas mereka. Maka bisa dikatakan bahwa elit politik kita saat ini adalah kumpulan para pembohong dengan <i style="">political hypocrite</i> yang diterapkan.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Nuansa <i style="">political image</i> para elit jelang pemilu 2009 tersebut dapat kita deteksi dari dua sisi: pertama, secara internal yang meliputi beberapa kebijakan pemerintah dan kinerja parlemen yang cenderung bersifat pro-rakyat. Kedua, secara eksternal dalam hal ini menyangkut upaya-upaya elit non-government yang berusaha memanfaatkan peluang atau momentum untuk mengakomodasi kepentingan politiknya sekaligus guna memperoleh sorotan media sehingga popularitasnya akan terangkat.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Selain seputar political image, ada empat hal menarik lainnya dalam minggu ini yaitu pertama, mengenai hasil rapat konsultasi antara Presiden dengan DPR yang membahas tentang revisi UU 32 2004 terkait dengan putusan MK yang mengabulkan Judicial Review UU tersebut tentang calon independen untuk pilkada. Kedua, perkembangan persidangan PK munir yang menghadirkan novum dalam bentuk rekaman telepon antara Polly dengan Indra dimana sejumlah nama pejabat tinggi negara jadi ikut terseret. Ketiga, kondisi empirik terjadinya ketimpangan antara pusat dan daerah soal alokasi anggaran dana dalam RAPBN 2008. Hal tersebut diungkap dalam sidang paripurna DPD tanggal 23 Agustus 2007. Dan yang terakhir adalah perkembangan proses penanganan kasus BLBI yang mencoba menjalin kerjasama dengan pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region></st1:place> dalam hal pengajuan ekstradisi atas dua koruptor BLBI.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">RECENT POLITICAL DEVELOPMENT<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify; text-indent: -13.5pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Political Image Pemerintah jelang 2009 <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tahun ini, pemerintah nampaknya memang sudah membuat rencana strategis guna persiapan 2009 dengan sejumlah kebijakan publiknya yang cenderung bersifat populis dan politis. Hal ini terlihat dari Tema Besar yang diusung pemerintah dalam pembangunan tahun 2008 yaitu </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN">“Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan”. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah pertama, dengan merumuskan RAPBN 2008 yang bersifat ekspansif dan optimistis dengan target pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 % di tengah-tengah gonjang-ganjing krisis keuangan global yang merupakan ekses dari krisis subprime mortgage di AS. Di satu sisi, pemerintah memberikan harapan besar kepada rakyat namun di sisi yang lain perekonomian kita sedang menghadapi ancaman besar dari pasar global. Sepertinya pemerintahan SBY-JK ingin dilihat populis di mata masyarakat dengan RAPBN 2008 tersebut, meskipun kondisi pasar global sedang mengalami gonjang-ganjing namun pemerintah tetap berusaha menunjukkan komitmennya untuk mengedepankan kepentingan rakyat. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kedua, statement-statement dari pemerintah dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden tentang penyikapan terhadap sejumlah kasus kriminal, seperti kasus penculikan raisyah, kasus penganiayaan TKI, kasus pembakaran pasar tradisional, dan kasus penggergajian rel kereta api mengindikasikan bahwa SBY-JK baik secara individu maupun secara institusional seolah-olah ingin dilihat sebagai sosok yang peduli dengan permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh rakyatnya. Hal ini menjadi sesuatu yang berlebihan apabila seorang presiden atau wakil presiden terlalu sering mengobral statemen yang sebenarnya tidak mempunyai nilai urgensi karena presiden dan wakil presiden sudah mempunyai lembaga-lembaga khusus yang bertugas menanganinya. Terlebih hal tersebut baru dilakukan menjelang pesta demokrasi yang tinggal satu tahun lagi. Jika memang pemerintah punya kepedulian terhadap permasalahan rakyatnya, seharusnya hal tersebut dilakukan semenjak mereka dilantik sebagai Presiden dan wakil presiden. Pertanyaannya kenapa hal tersebut baru dilakukan sekarang?<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Ketiga, wacana pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi diantaranya dengan bentuk menaikkan gaji PNS sebesar 20% dan mereformasi sistem pensiun. Lagi-lagi pemerintah ingin memperlihatkan keseriusannya dalam melaksanakan amanat reformasi 1998 yang sebenarnya boleh dibilang terlambat karena baru dilakukan sekarang. KKN, disfungsi institusi dan disfungsi apparatus negara bersumber dari buruknya sistem birokrasi. Oleh karena itu, idealnya reformasi birokrasi menjadi prioritas kebijakan pemerintah yang pertama kali harus dilakukan karena birokrasi di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> adalah akar dari semua permasalahan yang tengah kita hadapi sekarang.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Keempat, adanya upaya politis pemerintah untuk merevisi UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang ingin memasukkan unsur gaji guru ke dalam variabel anggaran pendidikan sehingga dengan demikian target untuk merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam RAPBN 2008 bisa terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa upaya revisi UU sisdiknas merupakan akal-akalan pemerintah untuk menutupi target anggaran 20% dari APBN yang pada intinya juga ingin menunjukkan komitmen pemerintah di bidang pendidikan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kelima, pembentukan tim pansel KPU oleh Presiden yang belakangan kinerjanya menuai banyak kritik. Secara politis KPU adalah lembaga independen yang sangat strategis terkait dengan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu 2009 sehingga terjadinya konflik kepentingan tidak bisa dihindari. Proses atau tahapan penyeleksian anggota KPU oleh Pansel KPU tergolong “nyleneh” dan belum pernah terjadi di Negara-negara lain. Terlebih sejumlah nama-nama mantan anggota KPU tidak lolos dalam tahapan seleksi tersebut. Peranan presiden dalam pembentukan tim pansel KPU di sinyalir tidak hanya membentuk namun juga ikut terlibat jauh “intervensi” untuk kepentingan politiknya di 2009.<span style=""> </span><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify; text-indent: -13.5pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Konstelasi politik di Parlemen jelang 2009<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Parlemen (DPR) adalah lembaga legislasi yang anggotanya berasal dari partai politik yang heterogen sehingga konflik kepentingan antar anggotanya pun menjadi suatu keniscayaan terlebih menjelang pemilu 2009. Ada anggapan yang mengatakan bahwa <span style="">kerja partai politik di Indonesia dalam 5 tahun adalah 3 tahun pertama membangun konsolidasi politik untuk mencapai kepentingan politiknya dan 2 tahun berikutnya setelah masa suksesi sudah dekat yang dilakukan parpol adalah melakukan persiapan pemilu. Nah, karena anggota DPR adalah orang parpol maka yang dilakukan oleh anggota DPR adalah amanat dari parpolnya sehingga untuk periode 2 tahun menjelang pemilu para anggota DPR sibuk melakukan manuver-manuver politik untuk mendongkrak perolehan suara pada pemilu 2009 nanti. Selama seminggu ini maneuver-manuver politik yang dilakukan oleh para anggota DPR adalah sebagai berikut:<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Melakukan upaya untuk mempersulit calon independen dalam bursa persaingan di pilkada melalui penetapan standar prosentase dukungan suara yaitu 15% dukungan suara pemilih. Dan juga upaya penolakan terhadap calon independen dalam bursa persaingan di pilpres 2009. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Penolakan usulan amandemen UUD 1945 yang di usulkan oleh DPD.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Menerapkan political image untuk menaikkan popularitasnya dengan cara melakukan upaya-upaya interpelasi terhadap isu-isu kerakyatan seperti rencana interpelasi lapindo dan rencana interpelasi RAPBN 2008 terkait dengan tidak dipenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pemanfaatan masa reses yang digunakan untuk melakukan kampanye.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Upaya saling menjatuhkan kredibilitas sesama anggota DPR dengan mengangkat isu aliran dana BI ke kantong sejumlah anggota DPR.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify; text-indent: -13.5pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Hasil Rapat Konsultasi Presiden dengan DPR<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Rapat konsultasi antara Presiden dengan DPR yang membahas mengenai revisi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah terkait putusan MK yang memperbolehkan calon independen ikut dalam bursa persaingan pilkada telah dilaksanakan pada hari rabu 22 Agustus 2007 kemarin. Alhasil rapat pun menghasilkan sejumlah keputusan yang intinya akan segera menindak lanjuti revisi tersebut dengan target penyelesaian akhir tahun 2007. Artinya, mulai 2008 calon independen sudah bisa ikut berpartisipasi dalam pilkada. Meskipun demikian ada satu keputusan hasil rapat konsultasi yang bertentangan dengan putusan MK yaitu keputusan yang menyatakan bahwa pilkada 2007 tanpa calon independen. Padahal sebelumnya MK telah menyatakan bahwa pilkada yang dilaksanakan setelah keputusan MK tanpa mengikutsertakan calon independen adalah illegal/inkonstitusionil sebab keputusan MK berlaku mengikat segera setelah dibacakannya keputusan tersebut. Nampaknya pemerintah berkerjasama dengan DPR sengaja untuk mengulur-ulur waktu bagi calon independen untuk mengikuti pilkada dengan alasan melakukan revisi UU 32/2004 dulu. Mengingat wacana calon independen untuk pilkada sudah tidak bisa dibendung lagi, maka anggota DPR “orang-orang parpol” pun menggunakan opsi kedua yang bertujuan untuk menghambat calon independen yaitu dengan cara menetapkan prosentase syarat dukungan suara yang dinilai sangat memberatkan calon independen yaitu minimal 15%.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pada dasarnya untuk membuat payung hukum tentang calon independen tidak perlu menunggu revisi UU 32/2004 karena bisa dengan jalan membuat perpu atau memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat aturan. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="EN-AU">Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU berwenang membuat regulasi tentang tatacara penyelenggaraan Pilkada. Dalam hal ini KPU bisa menggunakan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Pemerintahan Aceh sebagai acuan. Menurut MK pula, kebijakan tentang pilkada Aceh tidak bertentangan dengan konstitusi sehingga sah-sah saja untuk dijadikan acuan terlebih adanya kesamaan unsur yang melatarbelakangi yaitu krisis kepercayaan terhadap parpol. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan untuk merevisi UU 32/2004 hanya mengulur-ulur waktu untuk menunda pelaksanaan pilkada yang mengikutsertakan calon independen.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75.75pt; text-align: justify; text-indent: -75.75pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><st1:street st="on"><st1:address st="on"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Novum PK</span></b></st1:address></st1:Street><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"> munir<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Persidangan lanjutan PK munir yang digelar pada tanggal 22 Agustus 2007 menghadirkan lima orang saksi dan juga barang bukti rekaman percakapan antara Polly dengan Mantan Dirut Garuda Indra Setiawan. Dalam rekaman percakapan tersebut menyeret nama sejumlah pejabat tinggi negara seperti Presiden SBY, Ketua MA Baqir Manan, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji terlibat dalam konspirasi pembunuhan aktivis HAM munir. Rekaman tersebut juga membuktikan adanya keterlibatan BIN lewat <st1:city st="on">surat</st1:City> permintaan (yang berkop <st1:place st="on"><st1:city st="on">surat</st1:City></st1:place> BIN) kepada Indra Setiawan untuk menugaskan polly sebagai divisi keamanan maskapai. Kesaksian lainnya datang dari Ucok sebagai anggota BIN yang disebut memberikan <st1:place st="on"><st1:city st="on">surat</st1:City></st1:place> tugas BIN kepada Indra. Ucok mengakui bahwa dirinya sudah sejak lama merencanakan untuk membunuh munir namun sempat gagal. Hal menarik lainnya adalah adanya pengingkaran Ongen atas kesaksiannya dalam BAP dengan alasan intimidasi dari polisi saat pemeriksaan. Namun kesaksian Ongen tersebut dibantah oleh Arini yang mengaku melihat Ongen, Polly dan Munir duduk bareng sedang ngobrol di Coffe Bean Changi. Kontradiksi kesaksian antara satu saksi dengan saksi lainnya semakin mengaburkan siapa dalang sesungguhnya dari kasus pembunuhan munir. Jelas sekali bahwa dalam persidangan lanjutan tersebut menyiratkan ada upaya untuk menghilangkan dugaan keterlibatan Polly dalam konspirasi tersebut sekaligus upaya mem-politisasi kasus munir untuk menjatuhkan kredibititas sejumlah pejabat Negara dan institusi Negara. Dengan kata lain, Pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembunuhan munir sengaja ingin melimpahkan kesalahannya kepada pihak lain. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify; text-indent: -13.5pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Ketimpangan antara Pusat dengan Daerah<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Berdasarkan pidato Presiden dalam sidang paripurna DPD menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah menaikkan anggaran belanja daerah sebesar 7,6 persen dari APBN-P 2007 yaitu sekitar Rp 19,3 trilliun. Hal tersebut pemerintah lakukan sebagai upaya menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal ke daerah. Meskipun demikian kenaikan alokasi anggaran daerah tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kenaikan alokasi anggaran untuk pemerintah pusat yang mencapai 7,2 persen sedangkan alokasi anggaran untuk pemerintah daerah hanya naik 3,2 persen. Jelas sekali masih terdapat ketimpangan perihal alokasi anggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ketimpangan yaitu sekitar 35,02 % antara belanja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur belanja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang timpang seperti ini nyaris tidak berubah sejak APBN 2005 dan berlanjut hingga sekarang. Hubungan antara Pusat dengan Daerah mempunyai sensitifitas yang tinggi sehingga apabila tidak dikelola dengan baik akan melahirkan benih-benih separatisme. Ketidakadilan dan ketimpangan antara pusat dengan daerah di sebut-sebut sebagai biang terjadinya aksi-aksi separatisme seperti yang terjadi di Papua, Maluku, dan Aceh. Idealnya untuk menghindari potensi-potensi konflik yang tidak di inginkan, pemerintah pusat harus mengalokasikan anggaran pusat dan anggaran daerah yang berimbang guna menyeimbangkan kemampuan fiskal antara pusat dan daerah. Dan apabila memang kondisi ini masih sulit untuk direalisasikan maka setidaknya alokasi tersebut minimal hampir seimbang sehingga disparitasnya tidak terlalu jauh seperti sekarang ini. Terjadinya disparitas yang jauh antara pusat dan daerah dalam RAPBN 2008 membuktikan bahwa pemerintah hingga saat ini belum sungguh-sungguh dalam menjalankan kebijakan otonomi daerah.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Ironisnya, dalam pidatonya di hadapan Sidang Paripurna dengan DPD, SBY justru menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dalam bidang ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi kesenjangan atau disparitas yang bisa memicu separatisme. Akan tetapi, jika kita melihat perbandingan kenaikan anggaran untuk Pusat dan Daerah yang sangat jompang tersebut, terlihat bahwa komitmen SBY untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah bersifat retorika belaka tanpa adanya upaya kongkrit untuk mengimplementasikannya. Sementara ai sendiri menyadari bahwa kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah dapat memicu terjadinya separatisme.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify; text-indent: -13.5pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Perkembangan Penanganan Kasus BLBI oleh Kejagung<o:p></o:p></span></b></p> <pre style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Meskipun upaya penanganan kasus BLBI dinilai diskriminatif namun nampaknya kejagung tidak ambil pusing mengenai apa komentar orang. Sejauh ini kejagung telah membentuk Tim Pemburu Koruptor yang bertugas memburu koruptor BLBI yang berada di luar negeri. Tim<span style="color: black;"> tersebut dibentuk guna menindaklanjuti masalah ekstradisi dua terpidana kasus BLBI yang berada di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region></st1:place>. </span>Dua terpidana tersebut adalah mantan Komisaris Bank Harapan Sentoso (BHS) Eko Edy Putranto dan mantan Dirut Bank Surya Adrian Kiki Ariawan Tim pemburu koruptor saat ini tengah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Australia terkait dengan Central of Authority Australia dan juga proses perundingan yang harus di tempuh secara G to G . Menurut Ketua Tim Pemburu Koruptor Muchtar Arifin rencananya pada akhir September, kejaksaan dan kepolisian <st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region> akan datang ke <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> untuk memfinalkan permintaan ekstradisi. <st1:city st="on">Apalagi</st1:City>, <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> dan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region></st1:place> memang sudah memiliki perjanjian ektradisi. Meskipun demikian kita tidak boleh optimistis dulu karena meskipun antara <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> dan <st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region> sudah memiliki perjanjian ekstradisi akan tetapi pada kasus masyarakat papua yang minta suaka di Australia, permintaan ekstradisi <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> tidak dilayani oleh <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region></st1:place>. Ataupun kemungkinan lainnya adalah kasus Hendra Raharjda mantan Komisaris Bank Harapan Sentosa (BHS) yang buron dan di sidang secara <i>in absentia</i> serta kemudian dijatuhi vonis penjara seumur hidup dalam kasus BLBI senilai Rp 1,9 trilliun akan terulang lagi dimana ketika pemerintah Australia kemudian menyetujui permintaan ekstradisi atas Edy Putranto dan Adrian Kiki Ariawan tiba-tiba mereka dinyatakan sudah meninggal otomatis akan menggugurkan kasus pidananya dan ekstradisi pun tidak akan berlaku lagi. Koruptor BLBI umumnya adalah orang kaya yang lari ke luar negeri dengan membawa uang hasil korupsinya di Indonesia bahkan seperti Adrian Kiki Ariawan di sebut sudah berstatus sebagai warga negara Australia, oleh karena itu bukan menjadi hal yang sulit bagi mereka untuk mengganti identitas mereka ataupun membuat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dengan maksud untuk menggugurkan kasus pidananya.<o:p></o:p></span></pre> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Di luar itu, Kejagung juga memanggil Kwik Kian Gie untuk meminta keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan Menkoekuin dan mantan Ketua Bappenas dan ex officio anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang pada masa itu mengetahui kronologis permasalahan BLBI. Tindakan kejagung memanggil kwik untuk berdiskusi mengenai permasalahan BLBI (lih. Statement Kwik) hanya membuang-buang waktu dan energi saja karena kerugian negara akibat kasus BLBI dan siapa saja koruptor BLBI sudah jelas tidak perlu dibicarakan lagi. Yang diperlukan dalam penyelesaian kasus BLBI saat ini bukanlah dengan dialektika dan diskusi namun yang diperlukan adalah aksi riil dari kejagung.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">C. SECURITY<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">SUMMARY<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Keamanan domestik semakin memprihatinkan di minggu terakhir bulan Agustus ini dimulai dengan peristiwa terbakarnya 4 pasar besar berturut-turut yang membuat SBY geram dan meminta Kapolri untuk mengusutnya. Beragam prasangka dan kecurigaan muncul menghiasi dinamika keamanan dalam negeri yang semakin perlu diantisipasi ketat, apalagi adanya peluru yang nyasar kepondok pesantren mantan presiden RI Gusdur menjadi kegundahan apakah gejolak perseteruan kepentingan politik sedang dimulai dan menanjak dalam menuai benih konflik untuk menggoyang kredibilitas pemerintah yang semakin terasa memburuk. Kebijakan-kebijakannya dan kerap banyak mengandung kepentingan politik<span style=""> </span>dalam perebutan kekuasaan di pemilu 2009 atau memang ini hanya faktor ketidaksengajaan. Indikasi semakin memprihatinkannya keamanan domestik dikuatkan dengan peristiwa penculikan yang membuat SBY dan menteri pemberdayaan perempuan beserta jajaran pemerintahnya sampai turun sikap untuk mengusut tuntas kasus ini tetapi ironisnya peristiwa yang sama memprihatinkan terhadap tindak kekerasan kepada TKI kita tidak dituntaskan seperti kasus penculikan Raisah padahal kejadian kekerasan terhadap pahlawan devisa ini dari tahun ketahun semakin meningkat tetapi penanganan dikepemimpinan SBY-JK tidak kongkrit sejarah kelampun masih terjadi mulai dari korban penyiksaan yang mengakibatkan cacat fisik hingga mental dan mengakhiri penderitaannya dengan bunuh diri dan banyak korban nyawa sia-sia dibantai majikannya tetapi sang pelaku tidak mendapatkan sangsi hukum yang setimpal oleh negara yang bersangkutan justru pemerintahan kita cenderung menyerah mengamininya dengan tidak memperkarakan peristiwa yang melanggar HAM ini. Menangani peristiwa amoral ini pemerintah hanya mengeluarkan Kaukus yang tidak kongkrit dan relevan dalam penanganan kekerasan TKI tidak seperti penanganan kasus penculikan Raysa yang begitu gegap gempita hebohnya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Di sebuah keprihatinan lonjakan harga kebutuhan bahan pokok di pasaran akibat kekeringan kemarau panjang dan kelangkaan minyak tanah dampak dari konversi sebuah penyelundupan daging impor terbongkar, dimana telah terungkap ada sebanyak 112 kontainer bermuatan Meat Bone Meal tepung daging dan tulang dari daging sapi, babi dan ayam illegal impor dari Eropa disita pihak kepolisian dipelabuhan tanjung priok yang selama ini dideteksi terjangkit penyakit mulut dan kuku sapi gila diperkirakan dari peristiwa ini negara akan dirugikan Rp. 5,61 Miliar. Artinya memang selama ini kerap terjadi penyelundupan barang impor dari eropa dan negara lain yang sangat merugikan dan mengancam kesehatan konsumen Indonesia dimana mentalitas penyelundup para pengeruk keuntungan dari hasil impor barang baku makanan bisnis ini masih menjangkit para pengusaha kita selain merugikan negara dari sindikat impor daging dari Eropa ini berdampak pada stabilitas harga yang mematikan peternak dan petani lokal Indonesia akibat gempuran impor barang dari luar yang<span style=""> </span>lebih murah.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Minggu ini keutuhan wilayah NKRI coba untuk dikuatkan kedaulatan wilayahnya oleh pemerintah dengan mendaftarkan pulau-pulau terluar <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang belum mempunyai nama dan terdaftar di PBB. Ada sekitar <span style="color: black;">4.981 pulau di Indonesia dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa untuk diakui keberadaannya sebagai pulau milik Indonesia, tetapi apakah pendaftaran pulau ini mampu menjamin status pulau Indonesia akan aman dari sengketa negara-negara lain dimana ada 10 negara yang berbatasan darat atau laut dengan Indonesia, yaitu Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Australia, India, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina dimana posisi Indonesia selama ini selalu dirugikan dalam hal batas wilayah dan kepemilikan dipergulatan dunia internasional seperti kasus lepasnya sipadan dan ligitan. Perjanjian keamanan Selat Malaka dalam minngu ini yang diadakan selama dua hari di Sanur, Bali dimana Indonesia-Malaysia-Singapura semakin menguatkan koordinasi untuk pengamanan Selat Malaka dalam Asean Regional Forum (ARF) akankah akan memberikan sebuah kontribusi keamanan wilayah perbatasan Indonesia yang lebih adil dan setara atau justru Indonesia hanya menjadi pelengkap dari legitimasi wilayah terdekat Selat Malaka dari kekuatan dan penguasaan kontrol negara tetangga kita yang lebih modern dan maju armada militarnya seperti Singapura dan Malaysia, karena pertemunan kali ini bertujuan untuk bertukar pikiran dalam menyamakan persepsi di antara negara partisipan ARF yang membahas masalah-masalah terkait keamanan maritim<span style=""> </span>di kawasan Asia Pasifik. Indonesia semakin menunjukkan komitmen kerjasama militer dengan negara-negara lainnya dalam penguatan pertahanan keamanan seperti pembelian sukoi dari Rusia dan kerjasama pertahanan keamanan dengan Jerman dalam menguatkan kekuatan armada militer dan peningkatan profesionalisme kinerja TNI disebuah minimnya alokasi anggaran pertahanan pada APBN 2008 akankah peningkatan pertahanan keamanan Indonesia semakin kuat dalam menangani gejolak konflik dalam negeri dan ancaman kedaulatan wilayah NKRI dari negara lain dapat maksimal melihat dinamika keamanan domestik dan wilayah perbatasan pulau terluar belum tertangani dengan baik apakah permasalahan kekurangan kapasitas militer kita akan semakin menguat dengan mengandalkan perbaikan persenjataan dan penambahan armada perang tanpa diiringi dengan perbaikan mental prajurit yang rela berkorban secara total seperti yang tercantum dalam janji prajurit disebuah gempuran pragmatisme dan konsumerisme dari pengaruh kekuatan hegemoni kapitalisme global yang semakin merusak tatanan nilai kebangsaan dalam tubuh militer prajurit kita dan dinamika reformasi TNi yang belum berjalan dengan baik dimana dinamika politik kekuasaan membuat elit-elit ditubuh TNI genit dengan kekuasaan 2009 yang ini dapat mengganggu keberlangsungan pembenahan dan pungutan internal militer Indonesia karena tidak fokus dan semakin bercabang berdampak kepada kendornya soliditas didalam tubuh TNI.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Garis besar perguliran isu keamanan minggu ini masih kepada kerapuhan stabilitas jaminan keamanan dan mengantisipasi gejolak keamanan dalam negeri yang belum tertangani dengan baik diiringi dengan jalinan kerjasama pertahanan keamanan yang tidak memberikan kontribusi secara riil untuk melindungi warga negara Indonesia beserta keutuhan wilayah NKRI terbukti dari beberapa kasus yang belum ditangani serius oleh pemerinta seperti permasalahan TKI, teror keamanan penculikan, penembakan dan pembakaran pasar ditengah-tengah tingkat kemiskinan meningkat dalam masyarakat dan belum terkelolanya aset-aset nasional kita dalam penguatan keutuhan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dalam memberdayakan potensi ekonomi, SDM dan sumber daya alam pulau–pulau terluar Indonesia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">RECENT SECURITY DEVELOPMENT</span></i></b><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify; text-indent: -13.5pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Terbakarnya Pasar<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Terbakarnya Pasar Turi di Surabaya membuat SBY khawatir dengan seketika segera memerintahkan kepada Kapolri untuk mengusut motif dibalik pembakaran Pasar tersebut pasalnya kejadian terbakarnya pasar berturut-turut mulai dari terbakarnya </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pasar Cipanas, Pasar Bandaro Semarang dan Pasar Turi Surabaya. Biasanya Pasar terbakar disebabkan hubungan singkat arus listrik tetapi kali ini SBY sampai menduga ada ancaman terorisme pihak tertentu dengan motif ekonomi atau kepentingan bisnis dan ingin mengacaukan stabilitas keamanan masyarakat melihat kerugian akibat terbakarnya pasar mencapai milyaran rupiah dan pasar yang terbakar adalah pasar-pasar yang strategis. Kenapa setiap peristiwa bencana yang merugikan masyarakat hingga milyaran rupiah selalu saja terorisme dikambing hitamkan oleh pemerintah dimana fungsi aparat keamanan selama ini yang menjadi konsen SBY sendiri dalam berkampanye akan menjaga stabilitas keamanan nyatanya masih belum terkoordinasi dengan baik antara pemerintah dengan pihak kepolisian dalam mengkondusifkan keamanan domestik dan penjagaan terhadap aset vital masyarakat seperti pasar, jika benar apa yang dituduh SBY bahwa ada aksi terror yang dioperasikan pihak-pihak tertentu untuk mengacaukan keamanan dilandasi dengan motif ekonomi dan bisnis atau bertujuan untuk mengacaukan keamanan justru yang perlu dicurigai adalah pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari kejadian hangusnya pasar yaitu pemerintah itu sendiri yang sering bersengketa dengan pedagang untuk relokasi ruang dan merenovasi pasar dimana sering pedagang tidak mau pindah tempat dagangannya sehingga yang terjadi penggusuran dan ketika pedagang diberikan tempat jualan yang baru tidak seramai semula sehingga penghasilan menurun karena lokasi yang tidak strategis dan menimbulkan kecemburuan sosial dengan pedagang yang mampu menyewa toko di lokasi strategis dengan harga mahal yang omsetnya tidak terganggu bahkan cenderung meningkat pelanggannya karena pedagang pesaing telah dipindah kelokasi yang aman. Motif konflik internal seperti ini dengan kecemburuan sosial antara pedagang yang mempunyai modal besar untuk menyewa toko dan pedagang kaki <st1:place st="on"><st1:city st="on">lima</st1:City></st1:place> yang serba kekurangan tidak bisa dikelola secara baik oleh pengurus pasar dan pemerintah maka kenapa sekarang marak terbakarnya pasar justru sistem keamanan dan kenyamanan pasar belum mampu menjamin menunjang keamanan pasar. Bahkan sangat ironis dan patut dicurigai bahwa peristiwa pembakaran pasar kemungkinan besar dilakukan pihak pemerintah itu sendiri karena seperti beberapa pemda mempunyai program untuk melakukan peremajaan pasar untuk direnovasi bangunannya dan kendala utama pemda seringkali dihadapkan kepada para pedagang yang tidak mau pindah ataupun kesulitan dalam proses pengosongan pasar secara total untuk direnovasi bangunannya sebab pasar-pasar yang sangat besar dan strategis sulit untuk melakukan tahap pemindahan apalagi pengosongan untuk kebutuhan renovasi atau peremajaan pasar yang sebagian besar struktur bangunannya sudah tua dan kuno estetika keindahannya sehingga perlu peremajaan oleh karena itu salah satu jalan pintasnya adalah dengan melakukan pembakaran karena lebih efisien untuk dilakukan peremajaan kembali bangunan pasar. Sikap reaksioner SBY semakin menunjukan bahwa dalang pembakaran beberapa pasar yang diduga dilakukan oleh kelompok teroris untuk menciptakan konflik di masyarakat yang terorganisir kemungkinan besar benar yaitu dilakukan oleh pihak pemerintah daerah beserta pengusaha konstruksi bangunan yang sangat memiliki kepentingan dalam hal ini karena dengan terbakarnya pasar maka akan masuk uang proyek untuk peremajaan pasar yang sangat sulit dilakukan karena aktivitas pasar tidak mungkin diberhentikan apalagi direlokasikan ketempat lain untuk proses peremajaan. Sikap prihatin SBY hanya kamuflase belaka dan membuyarkan perhatian publik akan peristiwa ini bahwa dalang dan aktor sesungguhnya adalah aparat pemerintah itu sendiri di sebuah dinamika keamanan yang tidak pasti maka masyarakat akan percaya begitu saja bahwa ini adalah aksi teror dan sabotase dengan kamuflase seolah-olah SBY prihatin dan serius mengungkapnya dengan secara reaksioner memerintahkan Kapolri untuk mengusutnya dan lagi-lagi terorisme dikambinghitamkan yang mana SBY pernah berjanji sewaktu kampanye akan menjamin stabilitas keamanan domestik akan semakin membaik dan tidak akan ada lagi aksi-aksi terror nyatanya SBY telah melakukan manipulasi permasalahan terorisme dalam kasus terbakarnya beberapa Pasar untuk pencitraan dirinya agar semakin populis.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify; text-indent: -13.5pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Peluru Nyasar Ke Pondok Pesantren GUSDUR<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Keamanan bagi mantan presiden Republik <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> ternyata belum mendapat jaminan secara intensif, kejadian dimana peluru tajam menancap di kediaman pondok pesantrennya di Ciganjur perlu mendapatkan perhatian khusus bagaimanapun juga sebagai mantan orang nomor satu republik ini dan salah satu tokoh ulama yang menjadi panutan seharusnya terjamin keamanannya. Kejadian masuknya tembakan kepesantren Gurdus mengambarkan sebuah realitas keamanan yang belum kondusif dan setiap saat dapat mengancam siapapun baik itu masyarakat awam maupun pejabat elit pemerintah. Pelaku penembakan hingga kini belum diselidiki polisi secara tuntas dan cenderung ditutup-tutupi agar tidak menjadi kekhawatiran masyarakat luas agar semakin menunjukan bahwa keamanan di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> masih kondusif sehingga kejadian ini diredam padahal masalah kepemilikan senjata seharusnya dapat dikontrol dengan baik. Ada kemungkinan ini adalah sebuah fenomena terror politik yang senang marak seperti yang terakhir terjadi pelemparan geranat nanas disalah satu rumah pejabat kegurbenuran Aceh di Sumatra barat oleh lawan politiknya, jika modus terror semacam ini makin marak dijakarta maka tidak menutup kemungkinan stabilitas keamanan mendekati pemilu 2009 akan semakin banyak diwarnai bentuk-bentuk terror semacam ini. Kejadian seperti ini seharusnya direspon kritis oleh pemerintah dan aparat kepolisian bukannya diredam tetapi perlu adanya intensitas keamanan yang terkoordinasi keseluruh elemen masyarakat terhadap kepemilikan senjata api dan sejenisnya tetapi pemerintah belum menunjukan keseriusan sikap untuk mengantisipasi model-model terror seperti penembakan dan pelemparan geranat sebagai serangan perang politik.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify; text-indent: -13.5pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Kekerasan Terhadap TKI<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Kasus kekerasan terhadap TKI semakin hari semakin mengkhawatirkan dan selalu saja terulang tanpa ada penanganan yang serius oleh pihak pemerintah padahal banyak kesepakatan yang sudah cukup jelas berkomitmen untuk melindungi TKI seperti dalam kesepakatan ratifikasi konvensi ILO No.143 tentang konvensi pekerja migran cukup jelas perlindungannya terhadap buruh migran tetapi mengapa selalu saja terjadi tindak kekerasan dan penanganan kasusnya oleh pemerintah selalu mengambang tanpa adanya proses peradilan hukumuman yang berimbang. Kaukus yang disodorkan parlemen kepada pemerintah belum ditangapi dengan serius padahal pemerintah menargetkan pendapatan devisa dari TKI hingga 2009 sampai Rp.40 Triliun tetapi penanganannya tidak serius dan cenderung diabaikan. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);">Angka kematian TKI dan TKW dalam setahun terakhir tercatat 102 kasus yang dilaporkan dengan rincian <st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> (36 kasus), Arab Saudi (18), Singapura (12) Yordania (7), Hong Kong (5), <st1:country-region st="on">Taiwan</st1:country-region> (9), <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Kuwait</st1:country-region></st1:place> (3), Jepang (1) dan tidak diketahui negara tujuannya (4 kasus). Tidak adanya formula yang sistimatis dari pemerintah mengakibatkan penangan terhadap TKI dan TKW semakin marak dan tergantung kasusnya, pemerintah lebih menunjukan sifat lembeknya terhadap negara-negara yang bersangkutan dengan tidak berani mengambil sikap politik yang keras padahal korban dari kekerasan ini sudah beberapa kali merengut nyawa tetapi dengan realitas terbunuhnya TKI pemerintah belum berani menunjukkan sikap politik diplomasi yang tegas seperti halnya memutus hubungan diplomasi jika itu harus diambil karena korban dari kekerasan sudah tidak sangat manusia dan menginjak-injak harkat martabat bangsa. Seharusnya </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);" lang="IN">Pemerintah mengambil sikap tegas dengan memecat pejabat yang bertanggungjawab seperti keteledoran yang dilakukan BNP2TKI yang sudah diberi tanggung jawab menangani masalah TKI tetapi tidak bersungguh-sunguh. Di semakin sulitnya dan terbatasnya jumlah persediaan lapangan pekerjaan di Indonesia telah membuat jumlah tenaga pengangguran kian meningkat setiap tahun dimana luluasan SMA dan Sarjana menumpuk. Sehingga, peluang bekerja di luar negeri menjadi pilihan terakhir yang harus diambil. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi hak rakyatnya untuk bekerja di manapun mendapatkan pekerjaan. Kepala Departemen Tenaga kerjapun seharusnya dicopot jabatanya jika sudah memakan korban jiwa terhadap TKI, Depnaker tidak hanya berfungsi sebagai lembaga monitor dan mengevaluasi kinerja PJTKI. Tetapi seorang Menteri Tenaga Kerja harus memastikan dengan jelas tiap perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan jangan sampai merugikan TKI, tercantum pasal yang memungkinkan pemerintah Indonesia lebih jauh memberikan perlindungan kepada TKI di negara tersebut, sehingga keterjaminan terhadap TKI terlindungi dan terjamin keamanan Jiwa dan Raganya. Kita tidak butuh basa-basi diplomasi dalam penanganan kekerasan terhadap TKI tetapi dengan sikap yang keras dan sikap tanggap pemerintah yang cepat dalam merespon permasalahan kekerasan terhadap TKI apalagi sudah banyak memakan korban jiwa.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify; text-indent: -13.5pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);" lang="IN"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);">Penyelundupan 112 kontainer tepung tulang</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);" lang="IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);" lang="IN">Sebagaimana kita ketahui kerugian negara mencapai hingga milyaran jika penyelundupan barang impor dari Eropa yang tertangkap di Tanjung Priok beredar dipasaran domestik dan dampaknya tidak hanya merugikan negara, persaingan hargapun akan mematikan perternakan nasional dan<span style=""> </span>produksi pertanian lokal yang sedang terancam kekeringan, selama ini belum bisa memenuhi kebutuhan nasional. Indikasi terhdap penyebaran penyakit kuku dan mulut sapi gila berpotensi sangat besar akan menginfeksi konsumen indonesia apabila 112 kontainer tepung tulang dari daging sapi, babi dan ayam dari impor Eropa ini dikonsumsi masyarakat. Dampaknya sangat luas dan memprihatinkan kenapa masih saja ada mentalitas penyelundupan terhadap barang beracun impor ini yang nyata-nyata sangat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. Sungguh sangat dilematis dan menyedihkan sekali satu sisi ketahanan pangan indonesia lemah dilain pihak banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi kesenjangan sosial ekonomi dengan mengeruk keuntungan yang besar dengan menjual barang selundupan yang terjangkit penyakit menular dan mematikan yang di negara asalnya sendiri sudah dimusnahkan dianggap berbahaya tetapi kenapa ada 112 kontainer parkir ditanjung priok membawa racun untuk keberlangsungan hidup rakyat indonesia. Ini semakin menunjukan bahwa indonesia hanya dijadikan tong sampah yang membayar artinya Indonesia selalu dijadikan tempat buangan barang-barang sisa dari negara-negara maju dan menghargainya dengan nilai rupiah yang cukup besar untuk ukuran barang sampah yang sudah tidah dipakai atau tidak layak konsumsi. Tepung tulang mungkin salah satu bentuk penyelundupan yang bisa ditangkap oleh Bea Cukai tetapi selama ini penyelundupan barang-barang buangan ataupun jenis barang lainnya sangat marak dan telah masuk kejantung hidup masyarakat. Penyelundupan seperti ini marak dilakukan menjelang lebaran, natal dan tahun baru dimana kebutuhan barang pokok meningkat sedangkan ketersediaan dalam negeri tidak tersedia dengan maksimal akhirnya pengimporan seperti ini dilakukan untuk memenuhi kelangkaan barang dipasaran dan sudah banyak yang tidak lolos seleksi serta dikonsumsi masyarakat tanpa adanya pantauan yang intensif kandungannya penyakitnya. Pelanggaran impor seperti ini seharusnya diperketat karena penyebaran penyakit melalui makanan sangat cepat dan akut tetapi pemerintah belum jelas dan tegas mengantisipasi hal tersebut buktinya 112 kontainer masih dibiarkan menumpuk yang seharusnya wajib dibakar untuk dimusnahkan agar potensi penyebaran penyakitnya musnah. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);">Tindakan menyalahgunakan izin impor PMM selain melanggar Kepmentan No.445/2002 tentang Pelarangan Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara Tertular Penyakit BSE, melainkan juga Kepmentan No. 367/Kpts/TN.530/12/2002 tentang Pernyataan Negara Indonesia Tetap Bebas Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) pada 12 Desember 2002, yang hingga kini tetap berlaku ini sudah cukup jelas ada ungsur kesengajaan pemerintah untuk memperbodoh masyarakatnya dengan memberikan makanan yang berpotensi memendekan umur dan mendangkalkan kecerdasan dan mematikan geliat industri peternakan lokal dan pertanian yang selama ini tidak diprioritaskan oleh pemerintah justru dihancurkan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="pcprt" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: justify; text-indent: -13.5pt; line-height: 120%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size: 11pt; line-height: 120%; font-family: Calibri;" lang="IN"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b><span style="font-size: 11pt; line-height: 120%; font-family: Calibri;" lang="IN">Pendaftaran Pulau Ke PBB<o:p></o:p></span></b></p> <p class="pcprt" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: justify; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Tujuan <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> mendaftarkan data nama 4.981 pulau di <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bermaksud untuk menjamin status pulau <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> aman dari sengketa dengan negara-negara lain. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini cukup efektif dan rasoinal melihat Indonesia bersingungan dengan negara-negara yang selama ini<span style=""> </span>selalu merecoki batas wilayah pulau terluar dan klaim sepihak ke dunia internasional mengenai pengakuan pulau apakah akan aman begitu saja ketika pulau-pulau terluar Indonesia ini masuk daftar nama pulau Indonesia di PBB sedangkan rongrongan terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yang nyata-nyata sudah terdaftar di PBB dan masuk dalam wilayah NKRI masih diperebutkan seperti masih terjadinya geser-menggeser patok perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Pendataan Bakorsutanal, pada sidang kelompok ahli nama-nama geografis (United Nations of Experts on Geographical Names - UNGEGN) yang berlangsung pada 20-31 Agustus 2007, Indonesia telah menyertakan data nama pulau yang tersebar di 14 Propinsi.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"> Propinsi yang sudah diverifikasi adalah Sumatra Selatan (23 pulau), Kepulauan Bangka Belitung (361), Jawa Timur (445), Sulawesi Utara (258), Gorontalo (123), Maluku (471), Maluku Utara (783), Jawa Tengah (33), DI Yogyakarta (28), Jawa Barat (10), Sulawesi Tenggara (511), Lampung (130), Bengkulu (10), Kepulauan Riau (1.794), dan Pulau Berhala yang masih diperebutkan Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau<span style="color: black;">. Jika ditelisik apakah sebegitu mudahnya kepemilikan pulau bisa dimiliki Indonesia melihat persinggungan dengan negara-negara tetanggapun menunjukan keinginan yang sama untuk memiliki pulau-pulau terluar yang telah Indonesia beri nama dan daftarkan sedangkan banyak persingungan wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga yang belum tentu mengakuinya dan menyetujui keberadaannya di Indonesia dan batasan wilayah yang belum disepakati bersama menunjukan potensi kedaulatan untuk menguatkan pulau-pulau terluar ini dalam bingkai wilayah NKRI semakin terancam kedaulatan dan kedudukannya.</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"> Dimana </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">10 negara yang berbatasan darat atau laut dengan Indonesia, seperti Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Australia, India, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Harus diajak bicara bersama dalam sebuah kompromi untuk pengakuan dan ukuran batas wilayah yang harus disepakati bersama tanpa adanya bahasan bersama dalam menetapkan pulau ini maka nantinya yang terjadi justru perebutan pulau karena kepentingan masing-masing. Peraturan Pemerintah No. 38/2000, <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> memiliki 194 pulau yang menjadi titik-titik terluar yang dipakai sebagai garis pangkal kepulauan dan batas wilayah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">pengakuan sebuah pulau seharusnya jangan hanya simbolisasi saja dengan penamaan dan pengukuran batas wilayah tetapi yang harus diprioritaskan adalah pemberdayaan dan pemeliharaan potensi pulau tersebut yang akan semakin menguatkan keberadaan wilayah NKRI bahwa dengan pemberdayaan dan potensi pulau tersebut akan semakin menancapkan namanya di wilayah NKRI tetapi justru sebaliknya kalau hanya sekedar penamaan tetapi tidak dipelihara dan tidak digali potensi lokalitas maka yang terjadi seperti lepasnya Sipadan dan Ligitan dan pemerintahan sekarang cenderung mengarah seperti itu hanya sekedar pendataan dan penamaan simbolis tanpa menukik pada titik substansi. Seharusnya memberdayakan potensi ekonomi dan sumber daya alam pulau terluar ini dapat kita buktikan kepada dunia sehingga pandangan mengenai <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dalam memperhatikan dan pemberdayaan pulau terluar semakin menguatkan eksistensinya untuk berada di wilayah kedaulatan NKRI.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify; text-indent: -13.5pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Perjanjian Pengamanan Selat MALAKA<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kesepakatan untuk pengamanan Selat Malaka dalam <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Sidang ASEAN Regional Forum (ARF) dengan agenda bahasanya</span><span style="color: black;"> hanya bertukar pikiran dalam menyamakan persepsi diantara negara partisipan ARF yang membahas masalah-masalah terkait keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik dengan sebuah kesepakatan bahwa</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> Keamanan Selat Malaka sepenuhnya dipegang Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Negara lain tetap diminta bantuannya untuk meningkatkan kapasitas ketiga negara dalam menjaga jalur pelayaran internasional itu. Potensi gangguan keamanan di Selat Malaka memang tinggi dengan pasukan bajak lautnya makanya butuh pengaman secara ketat dari ketiga negara yang diberi wewenang. Selat Malaka adalah jalur strategis laut yang rawan perampokan dan banyak negara memanfaatkan Jalur ini tidak heran kalau Cina sangat mendukung Indonesia dalam menfasilitasi pertemuan ARF demi pengamanan Selat Malaka, Amerika dengan bantuan Radarnya kepada Indonesia yang dipasang di Selat Malaka menunjukkan bahwa besarnya kepentingan negara maju untuk menguasai akses Selat Malaka. Indonesia mempunyai posisi yang terlemah dalam sistem pertahanan dan persenjataan dibandingkan Singapura dan Malaysia, kewenangan APF ada ditiga negara ini dan bagaimana mengola keamanan Selat malaka siapa yang mendominasi tentunya negara yang memiliki peralatan militer yang lengkap, canggih dan modern disertai kapasitas prajurit yang handal menguasai informasi teknologi. Keutamaan itu sayangnya tidak dimiliki <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> padahal perompak Bajak Laut kebanyakan dari <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> ini menunjukkan kelemahan <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan sedangkan Bajak Lautnya handal-handal mampu merampok kapal barang dari <st1:country-region st="on">China</st1:country-region>, Jepang dan negara <st1:place st="on">Asia</st1:place> yang lain. Indonesia dalam perguliran kerjasama keamanan dan pertahanan di wilayah asia seharusnya lebih ditingkatkan dan diprioritaskan karena keamanan wilayah dalam menjalin solidaritas Asia harus dikuatkan karena permasalahan Selat Malaka adalah kewenangan total untuk mengalang kerjasama pertahanan lingkup Asia Tenggara dan posisi negara seperti Amerika harusnya disingkirkan jauh dalam permaslahan keamanan Selat Malaka walaupun Indonesia telah menerima bantuan Radar yang dipasang di Selat Malaka ini akan mepunyai implikasi buruk terhadap kekuatan hegemoni negara-negara Adikuasa yang selalu menganggap remeh kemampuan negara-negara berkembang di Asia apalagi Amerika mempunyai kredibilitas yang buruk dalam kebijakan politik militernya yang arogan dan aggresif. Indonesia harus memanfaatkan forum kerjasama pertahanan lingkup Asia dengan maksimal dan cerdik walaupun alokasi anggaran pertahanan APBN 2008 yang dibuat SBY tidak berpihak terhadap ketahanan Nasional dan keutuhan NKRI padahal SBY seorang militer tetapi tidak bisa memahami kebutuhan militer dimana reformasi TNI dimata SBY.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify; text-indent: -13.5pt;"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><span style="">7.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Kerjasama Pertahanan <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Indonesia dalam menjalin kerjasama militer antara Rusia dalam melengkapi skuadron TNI yang akan menambah 6 pesawat Sukhoi beserta beberapa persenjataan militer lainnya dan dengan Jerman dalam kerjasama penanganan permasalahan keamanan domestik seperti gejolak separatisme, terorisme dan akses informasi kesemuanya dalam rangka peningkatan kapasitas ketahanan pertahan militer kita yang serba minim dan ketinggalan jauh dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Semakin terbenahinya kapasitas profesionalisme prajurit dalam menguasai perkembangan peralatan teknologi informasi militer dan perbaikan dalam bidang lainnya menunjukan sebuah kerapuhan sistim pertahanan keamanan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">indonesia</st1:country-region></st1:place> dalam menjaga keamanan dalam negeri dan menjaga keutuhan NKRI. Masih sangat ketinggalan jauh jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang sudah naik dua level dari <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> dalam peningkatan kemampuan tempur seperti <st1:country-region st="on">China</st1:country-region> ataupun Singapura, bahkan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region></st1:place> yang sangat maju pertahanan keamanannya. Kelemahan kemiliteran TNI dari peralatan persenjataan yang terbatas membuat kita semakin khawatir terhadap ketahanan kedaulatan wilayah NKRI melihat keberadaan militer kita yang rentan untuk terkoyak ketika terjadi serangan dan konflik regional. Paling tidak harus ada maksimalisasi fungsi dari perjanjian kerjasama militer yang dijalin satu sisi memang sudah seharusnya melakukan itu tetapi hal yang lebih penting harus dibenahinya internalitas soliditas dalam tubuh TNI agar semakin solit dan terkomando dengan baik fokus terhadap pembenahan dan penjagaan pertahanan keamanan sehingga TNI atau akan kekurangan dan kebutuhan apa saja yang harus dibenahi dan dipenuhi dalam menjaga keutuhan bangsa dan kredibilitas nama harum Militer Indonesia karena di sebuah dinamika politik di mana banyak elit TNI yang masih bersingungan bahkan turun kepolitik praktis ini menjadi kekwatiran terjadinya benih konflik yang akan memecah soliditas dan semagat persatuan TNI karena Reformasi TNI belum berjalan dengan maksimal dan TNI selalu digembosi oleh pihak tertentu agar kredibilitas dan eksistensinya dimata masyarakat buruk. Kerjasama pertahanan seharusnya TNI kita banyak belajar mengenai profesionalisme prajurit di Rusia dan Jerman bagaimana negara-negara tersebut mampu membangun kekuatan militer yang kuat dengan prajurit yang professional dan sangat disayangkan kalau kerjasama pertahanan militer kita hanya membeli dan memakai senjata tetapi kredibilitas profesionalisme yang mana rakyat Indonesia sangat butuh sosok TNI yang professional mampu membangun bangsa dan negaranya dengan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat lemah dan masyarakat wilayah perbatasan. Dua sisi yang harus diisi beiringan senjata dan nurani kepekaan terhadap realitas sosial berbangsa dan mengamankan keutuhan NKRI sehingga harapan untuk kuatnya pertahanan keamanan dan profesionalisme TNI semakin terwujud bukan seperti cacian masyarakat terhadap TNI yang memakai senjata menembak mati warga pasuruan dan seorang presiden dari angkatan keamanan yang kebijakannya banyak dicela dan merugikan masyarakat, kita mengimpikan munculnya sosok Jendral Soedirman yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">D. 10 Rangking Isu Periode 20-25 Agustus 2007<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">RI – Jepang Economic Partnership Agreement (EPA)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">RAPBN dan Asumsi Ekonomi Makro 2008<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Kelangkaan Minyak Tanah<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Ketimpangan antara Pusat dengan Daerah<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Gejolak Konflik Lokal<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Kerjasama Pertahanan RI – Rusia dan RI – Jerman<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">7.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Kenaikan Harga Bahan-bahan Pokok<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">8.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Keutuhan Wilayah NKRI<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">9.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Hasil Rapat Konsultasi Presiden - DPR<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">10.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Political Image SBY<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 4in; text-align: justify;"><st1:place st="on"><st1:city st="on"><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Jakarta</span></b></st1:City></st1:place><b style=""><span style="font-family: Calibri;">, 26 Agustus 2007<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 4in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 4in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 4in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 4in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 4in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;">M. Danial Nafis<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 4in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Director Executive of INSIDé<o:p></o:p></span></b></p>INSIDehttp://www.blogger.com/profile/00464642376721124867noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4059304414936148699.post-71551992067392479582008-02-02T09:23:00.000+07:002008-02-02T09:26:55.212+07:00<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 16pt; font-family: Calibri;">WEEKLY REPORT<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 16pt; font-family: Calibri;">No. II/1 /07 Agustus 2007<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;"><span style="">A.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">EKONOMI</span></b><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">SUMMARY</span></i></b><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tepat</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"> satu hari sebelum peringatan 62 tahun kemerdekaan Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah tentang RAPBN 2008 di hadapan Rapat Paripurna DPR. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2008 yang dibacakan oleh SBY tersebut ditandai oleh kenaikan drastis dalam aspek belanja negara dari sebesar Rp. 746,4 triliun dalam RAPBN-P 2007 menjadi Rp. 836,4 triliun. Komponen utama dari kenaikan belanja negara pada 2008 tersebut merupakan hasil kenaikan drastis dari anggaran untuk pembangunan infrastruktur, di mana terjadi peningkatan sebesar 41 sampai 64 persen alokasi dana RAPBN 2008 untuk Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan. Selain itu, pemerintah juga berniat untuk untuk menaikkan gaji PNS, TNI dan Polri sebesar 20%, di mana kenaikan gaji tersebut membutuhkan tambahan dana sebesar Rp. 19,6 triliun. Dengan angka pendapatan negara sebesar Rp. 761,4 triliun, maka defisit dalam RAPBN 2008 yang dicanangkan pemerintah akan berkisar Rp. 75 triliun atau sebesar 1,7 persen. Upaya yang ditempuh pemerintah untuk menutup defisit RAPBN 2008 tersebut adalah dengan cara klasik melalui utang luar negeri dan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang diperkirakan mencapai Rp. 91,4 triliun. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Pada pekan yang sama kekhawatiran terhadap utang luar negeri pemerintah dan swasta yang semakin bertambah mencuat ke permukaan, di mana kondisi utang luar negeri <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> tersebut disinyalir dapat memicu krisis ekonomi jilid dua. Pada triwulan pertama tahun 2007 ini tercatat utang luar negeri pemerintah berada di posisi US$ 78.190 juta dan utang luar negeri swasta sebesar US$ 53.094 juta. Ironisnya, dalam RAPBN 2008 yang dicanangkan pemerintah justru mengedepankan utang luar negeri sebagai instrumen untuk menutup defisit APBN yang mencapai 1,7 persen tersebut. Sedangkan berdasarkan RAPBN-P 2007 dengan asumsi defisit sebesar 1,6 persen, posisi utang luar negeri pemerintah telah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Upaya pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak kerja dengan PT. Freeport yang digulirkan pada minggu ini, juga tidak terlepas dari kerangka meningkatkan pendapatan negara untuk menutup defisit APBN. Dalam renegosiasi ini pemerintah menginginkan kenaikan royalti sebesar 3 persen masing-masing untuk hasil tembaga dan emas, menyusul kenaikan harga tembaga di dunia sebesar 16 persen.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span><i style="">Global Financial Chaos</i> yang terus terjadi selama dua pekan di bulan Agustus ini memicu Bank Sentral di beberapa negara untuk mengintervensi pasar. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve kembali menyuntikkan dana sebesar US$ 38 milyar pada 12 Agustus 2007, setelah sebelumnya menyuntikkan dana sebesar US$ 24 milyar untuk mencegah meluasnya dampak krisis kredit perumahan. Hal serupa juga dilakukan Bank Sentral Eropa (European Central Bank) yang mengintervensi pasar dengan dana sebesar 61,5 milyar euro. Selama 11-12 Agustus 2007 tercatat dana yang disuntikkan oleh bank sentral di kawasan Eropa, <st1:place st="on">Asia</st1:place> dan Amerika Utara telah mencapai US$ 300 milyar.<span style=""> </span>Sementara itu, pasar saham <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> semakin terpuruk karena kekacauan finansial global ini, di mana bertepatan pada tanggal 17 Agustus 2007, IHSG jatuh pada kisaran 1.900 dan Rupiah anjlok menyentuh level Rp. 9.479 per dollar AS. Berbeda dengan langkah yang ditempuh oleh beberapa bank sentral di berbagai kawasan tersebut, Bank <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> masih belum melakukan langkah kongkret untuk mengatasi dampak kekacauan finansial global terhadap pasar saham nasional dan nilai tukar rupiah. Sejauh ini BI hanya mencoba menstabilkan nilai tukar dengan mengurangi volatilitas yang terjadi di pasar. Sebuah langkah yang abstrak di tengah-tengah propaganda pemerintah atas kemampuan BI yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas rupiah yang ditopang kondisi cadangan devisa melebihi US$ 50 milyar. Selain itu, BI juga telah menjalin kerjasama dalam bentuk <i style="">bilateral</i> <i style="">swap</i> dengan beberapa negara yang dapat digunakan untuk mendanai operasi pasar. Namun, melihat rupiah yang terus terdepresiasi dan IHSG yang semakin tersungkur, kapabilitas BI yang dibangga-banggakan tersebut tampaknya harus dipertanyakan lagi kebenarannya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Terkait dengan kerjasama bilateral, pekan ini pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> menandatangi <i style="">Economic Partnership Agreement</i> dengan Jepang. Pro dan kontra muncul di seputar perjanjian kerjasama ekonomi bilateral di antara kedua negara ini, di mana banyak pihak yang memandang kerjasama di bawah skema EPA ini lebih banyak merugikan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Terutama terkait dengan tariff bea masuk yang diterapkan <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> atas produk Jepang yang disepakati dan pemerintah Jepang juga membuka pasar mereka bagi produk dan tenaga kerja dari <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Akan tetapi mengingat standar kualitas yang diterapkan Jepang atas produk dan kualifikasi tenaga kerja <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region>, tampaknya skema kerjasama EPA ini tidak akan maksimal sebagai jalan keluar untuk membangkitkan ekonomi <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Terlebih lagi tingkat daya saing produk Indonesia yang sangat lemah, di mana berdasarkan data World Economi Forum (WEF) peringkat daya saing usaha Indonesia berada pada posisi 92 dari 108 negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Berbagai problematika perekonomian <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> yang bergulir selama sepekan ini, seakan-akan semakin membenarkan kritik Joseph Stiglitz terhadap perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dalam kunjungannya pada 14 Agustus lalu. Menurut Stiglitz, terdapat banyak kendala dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini, seperti semakin berkurangnya lapangan pekerjaan diiringi oleh semakin meningkatnya angka pengangguran di tengah kondisi di mana kebangkitan ekonomi Indonesia pasca krisis belum mampu menopang masalah-masalah ekonomi tersebut. Stiglitz juga menyinggung persoalan utang luar negeri yang selama ini menjadi hambatan bagi perekonomian negara-negara miskin dan berkembang seperti <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Ironisnya, ketika Stiglitz menyampaikan arti penting pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, RAPBN 2008 yang ditetapkan pemerintah justru hanya mematok alokasi sebesar 5,7 persen dari RAPBN, jauh dari amanat konstitusi sebesar 20 persen.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">RECENT ECONOMIC DEVELOPMENT<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">RAPBN-P 2007 dan RAPBN 2008<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pada 16 Agustus 2007 SBY menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas RAPBN dan Nota Keuangan 2008 yang berisikan target-target dan asumsi ekonomi tahun depan. Dalam kesempatan tersebut, SBY menyampaikan beberapa asumsi ekonomi makro yang mengedepankan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang harus disertai pemerataan ekonomi (<i style="">growth with equity</i>) dengan pertumbuhan ekonomi 2008 ditargetkan pada level 6,8 persen dan rasio utang pemerintah pada akhir tahun 2008 sebesar 33 persen. Secara umum, RAPBN 2008 yang disampaikan dalam pidato SBY tersebut memberikan janji prioritas anggaran dalam pembangunan dan perbaikan infratsruktur strategis di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok miskin dan penciptaan kesempatan kerja. Dalam RAPBN 2008, tercatat proyeksi pendapatan negara dan hibah senilai Rp. 761,38 triliun. Sementara belanja negara diproyeksikan sebesar Rp. 836,41 triliun. (lihat tabel 1)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tabel 1</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">RINGKASAN RAPBN-P 2007 DAN RAPBN 2008</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">(dalam Triliun Rupiah)<o:p></o:p></span></p> <table class="MsoTableGrid" style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td rowspan="2" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(0, 204, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" width="343"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Uraian<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td colspan="2" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(0, 204, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 1.75in; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="168"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2007<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td rowspan="2" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(0, 204, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2008<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">APBN<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(0, 204, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">APBN<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(0, 204, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">RAPBN-P<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">A. Pendapatan negara dan hibah<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">723,1<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">684,5<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">761,4<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1. Penerimaan dalam negeri<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">720,4<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">681,8<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">759,3<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Penerimaan perpajakan<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">509,5<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">489,9<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">583.7<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Tax ratio (% thd PDB)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">13,5<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">12,9<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">13,6<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Penerimaan negara bukan pajak<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">210,9<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">191,9<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">175,6<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2. Hibah<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2,7<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2,7<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2,1<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">B. Belanja Negara<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">763,6<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">746,4<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">836,4<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1. Belanja pemerintah pusat<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">504,8<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">493,9<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">564,6<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2. Belanja daerah<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">258,8<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">252,2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">271,8<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">C. Keseimbangan primer<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">44,6<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">24,3<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">16,5<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">D. Defisit Anggaran (A-B)<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">(40,5)<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">(62,0)<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">(75,0)<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Persentase terhadap PDB<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">(1,1)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">(1,6)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">(1,7)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">E. Pembiayaan (I + II)<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">40,5<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">62,0<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: silver none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">75,0<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">I. Pembiayaan dalam negeri<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">55,1<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">74,6<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">91,7<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1. Perbankan<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">13,0<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">10,6<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">0,30<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2. Non perbankan<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">42,1<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">63,9<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">91,4<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">II. Pembiayaan luar negeri (netto)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">(14,6)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">(12,6)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">(16,7)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">40,3<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">42,4<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">43,0<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 257.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="343"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">(54,8)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">(55,1)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(204, 255, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">(59,7)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sumber: Departemen Keuangan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tabel 2<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Asumsi Makro 2006-2008</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <table class="MsoTableGrid" style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td rowspan="2" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(153, 204, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 2.7in; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="259"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Uraian<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td rowspan="2" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(153, 204, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2006<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Realisasi</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td colspan="2" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(153, 204, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 1.75in; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="168"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2007<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td rowspan="2" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(153, 204, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 59.4pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2008<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">RAPBN<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(153, 204, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">APBN<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(153, 204, 255) none repeat scroll 0% 50%; width: 63pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">RAPBN-P<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 2.7in;" valign="top" width="259"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pertumbuhan Produk Domestik Bruto:<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 59.4pt;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 2.7in;" valign="top" width="259"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Pertumbuhan (%)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">5,48<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">6,3<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">6,3<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 59.4pt;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">6,8<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 2.7in;" valign="top" width="259"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Nominal (Rp. Triliun)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">3.338,2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">3.531,1<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">3.804,2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 59.4pt;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">4.306,6<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 2.7in;" valign="top" width="259"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>PDB per kapita (dalam <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">US</st1:country-region></st1:place>$)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1.643<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1.704<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1.858<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 59.4pt;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2.077<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 2.7in;" valign="top" width="259"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Nilai Tukar (Rp/US$1)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">9.164<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">9.300<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">9.100<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 59.4pt;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">9.100<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 2.7in;" valign="top" width="259"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Inflasi (%)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">6,6<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">6,5<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">6,5<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 59.4pt;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">6,0<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 2.7in;" valign="top" width="259"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tingkat bunga SBI rata-rata (%)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">11,74<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">12,0<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">8,0<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 59.4pt;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">7,5<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 2.7in;" valign="top" width="259"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Harga Minyak ICP (dollar AS/barrel)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">63,8<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">64,0<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">60<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 59.4pt;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">60<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 2.7in;" valign="top" width="259"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Lifting (MBCD)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">0,959<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1,0<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">0,95<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 59.4pt;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1,034<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 2.7in;" valign="top" width="259"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pengangguran<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">10,31</span><a style="" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">*</span></span></span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 59.4pt;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">8-9<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 2.7in;" valign="top" width="259"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kemiskinan<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">17,8</span><a style="" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">°</span></span></span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 59.4pt;" valign="top" width="79"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">15-16,8<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sumber: Departemen Keuangan, BPS, RKP 2008<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Figur 1<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Belanja Terbesar Kementerian / Lembaga<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">(dalam triliun rupiah)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: -1in; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" spt="75" preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:formulas> <v:path extrusionok="f" gradientshapeok="t" connecttype="rect"> <o:lock ext="edit" aspectratio="t"> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="'width:585pt;" ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\INSIDe.org\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.emz" title=""> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/INSIDe.org/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif" shapes="_x0000_i1025" height="414" width="780" /><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:oleobject type="Embed" progid="MSGraph.Chart.8" shapeid="_x0000_i1025" drawaspect="Content" objectid="_1263395509"> <o:wordfieldcodes>\s</o:WordFieldCodes> </o:OLEObject> </xml><![endif]--><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sumber: Departemen Keuangan, BPS, RKP 2008<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">RAPBN 2008 yang secara simbolik bersifat ekspansif ini tak pelak lagi mengundang kritik dari berbagai kalangan. Secara garis besar, RAPBN 2008 yang disampaikan SBY 16 Agustus lalu dipandang oleh pengamat ekonomi, DPR dan Kadin sebagai anggaran yang terlalu optimistis, di mana pemerintah pemerintah dinilai berupaya menyenangkan masyarakat dengan berbagai target yang tinggi serta “merekayasa” bahwa perekonomian nasional lebih baik dari kondisi yang sesungguhnya (<i style="">window dressing</i>). Pemerintah juga dipandang kurang memiliki strategi yang jelas untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Sehingga tidak heran jika banyak pihak yang pesimis terhadap target-target ekonomi makro yang dicanangkan oleh pemerintah dapat terwujud.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Penulis sendiri berpandangan bahwa RAPBN 2008 yang terlalu optimistis tersebut merupakan sebuah bentuk “kebohongan publik" yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK. <i style="">Pertama</i>, jika sebagian pengamat menilai bahwa RAPBN 2008 merupakan upaya pemerintah untuk menyenangkan masyarakat sebagai pola umum RAPBN menjelang pemilu, penulis justru melihat tampilan optimisme dan ekspansionisme RAPBN 2008 digunakan pemerintah untuk mengalihkan isu dan menutupi RAPBN-Perubahan 2007, yang mengandung banyak revisi. Sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 17 Tahun 2003 bahwa perubahan APBN diajukan pemerintah sewaktu-sewaktu bila dianggap perlu. Hal ini bermakna bahwa ada hal yang bersifat memaksa dalam perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> sehingga diperlukan perubahan APBN. Dengan demikian, optimisme RAPBN 2007 yang dicanangkan pemerintah tahun 2006 lalu, justru direvisi secara sangat signifikan, di mana terjadi penurunan yang sangat drastis dalam pendapatan negara. Akan tetapi, revisi APBN 2007 tersebut tenggelam ditelan oleh optimisme dan ekspansionisme RAPBN 2008. <i style="">Kedua</i>, tanggapan reaksioner atas RAPBN 2008 oleh banyak pengamat justru yang diharapkan pemerintah SBY-JK, ditujukan untuk menutupi pengamatan atas revisi APBN 2007. Hal ini berarti RAPBN 2008 bukan hanya sekedar optiimisme yang berlebih, tetapi lebih merupakan “kebohongan publik" oleh pemerintah, di mana tahun 2008 nantinya, target capaian yang tidak mungkin dicapai tersebut juga akan direvisi dengan RAPBN-Perubahan 2008 yang sekali lagi dikemas berbarengan dengan RAPBN 2009 yang akan lebih ekspansioner dan optimis lagi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pertumbuhan Utang Luar Negeri Indonesia dan Potensi Krisis Jilid II<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pertumbuhan utang luar negeri <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> selama triwulan pertama tahun 2007 memicu kekhawatiran banyak pengamat ekonomi akan potensi terjadinya krisis ekonomi jilid kedua. Ekonom Senior Indef, Aviliani menyatakan bahwa saat ini posisi utang lur negeri swasta telah mencapai lebih 20 persen dari PDB. Sementara itu, berdasarkan data dari BI hingga akhir triwulan pertama 2007, utang luar negeri swasta telah mencapai US$ 48,053 miliar. Pada periode yang sama, utang luar negeri pemerintah berada dalam posisi US$ 78,190 miliar. Dengan demikian posisi utang luar negeri <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> pada triwulan pertama tahun 2007 ini telah mencapai US$ 131,284 miliar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Terdapat dua hal penting yang harus dicermati dari pertumbuhan utang luar negeri <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> baik pemerintah ataupun swasta ini. <i style="">Pertama</i>, khususnya posisi utang luar negeri pemerintah yang mencapai angka yang sangat besar ini mencerminkan kondisi perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang masih sangat bergantung pada pembiayaan dari utang luar negeri. Sebagian besar proyek-proyek pembangunan dibiayai atas dasar utang (<i style="">debt financed development</i> <i style="">projects</i>), di mana per 30 Juni 2007 terdapat sebesar US$ 59,08 miliar utang luar negeri yang jatuh tempo, atau sebesar 38 persen dari PDB. Dengan kata lain, besarnya dominasi utang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan menunjukkan perekonomian <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> yang masih dalam keadaan rapuh, hampir serupa dengan perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> masa pemerintahan Soeharto menjelang krisis. <i style="">Kedua</i>, besarnya pertumbuhan utang luar negeri swasta yang mencapai 20 persen dari PDB semakin memperbesar potensi terjadinya krisis ekonomi. Terutama utang luar negeri swasta jangka pendek yang dialokasikan ke dalam investasi yang tidak produktif. Selain itu, pertumbuhan utang luar negeri swasta ini juga dipicu oleh tingkat bunga di luar negeri yang rendah, namun memiliki resiko nilai tukar yang besar, di mana ketika utang dalam bentuk mata uang asing tersebut jatuh tempo, maka akan terjadi perburuan terhadap mata uang asing dan memicu terjadinya depresiasi terhadap nilai tukar rupiah, sebagaimana yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Sehingga, potensi krisis jilid kedua masih sangat besar terjadi mengingat pertumbuhan utang luar negeri yang sangat besar. </span><span style="font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><i style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Global Financial Chaos</span></i></b><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kepanikan investor sebagai akibat dari krisis kredit kepemilikan rumah (<i style="">subprime mortgage</i>) di Amerika Serikat kembali terjadi. <st1:place st="on"><st1:city st="on">Bursa</st1:City></st1:place> saham global kembali anjlok pada perdagangan di pekan kedua bulan Agustus ini menyusul diumumkannya kerugian investasi dari bank-bank besar di Jepang dan Singapura akibat transaksi <i style="">subprime mortgage</i>. Bank terbesar di Jepang, Mitsubishi UFJ dilaporkan rugi 5 miliar yen atau setara US$ 42,6 juta pada Juni 2007, di mana bank tersebut membeli 280 miliar yen <i style="">subprime mortgage</i> sepanjang tahun 2007. Krisis kredit ini bermula dari terjadinya <i style="">booming</i> pasar properti atau perumahan di Amerika Serikat pada awal tahun 2000. Pada saat itu terdapat pinjaman yang disebut sebagai “subprime”, yaitu pinjaman lunak dalam bentuk hipotek (dengan bunga murah) <span style=""> </span>dengan agunan atau jaminan benda tidak bergerak. Karena dipandang menguntungkan bagi para investor, penanam modal melakukan investasi secara besar-besaran dalam sistem tersebut. Akan tetapi, pada bulan Juni 2006, harga properti di AS mulai mengalami kejatuhan. Kondisi ini kemudian diperparah lagi dengan trend kenaikan bunga bank. Sebagai akibatnya nilai asset jatuh. Pemilik rumah tak dapat membayar hipotek yang menyebabkan bank tidak dapat menutup kerugian dengan menjual kembali rumah. Hal ini menciptakan persoalan besar bagi para peminjam yang dihadapkan pada kebangkrutan. Bank kekurangan likuiditas dan bergantung pada sektor properti yang lemah. Akhirnya pendanaan pun dibekukan yang memicu gejolak pasar uang sehingga bursa saham di berbagai kawasan berjatuhan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Berbagai upaya intervensi akhirnya dilakukan oleh Bank Sentral di beberapa negara untuk meredakan dampak dari krisis kredit perumahan ini. Pada 12 Agustus 2007, The Federal Reserve menyuntikkan kembali dana sebesar US$ 38 miliar untuk menjaga agar dampak krisis kredit perumahan tidak meluas. Sebelumnya The Fed sudah menyuntikkan uang senilai US$ 24 miliar. Upaya serupa juga ditempuh Bank Sentral Eropa yangmenyuntikkan dana sekitar 61,05 miliar euro setelah mengucurkan dana 129,65 miliar euro. Sejak dua hari terakhir dana yang telah disuntikkan oleh sejumlah bank sentral di Eropa, <st1:place st="on">Asia</st1:place> dan Amerika Utara telah mencapai US$ 300 miliar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Terpaan krisis <i style="">subprime mortgage</i> membawa dampak yang sangat besar terhadap pasar saham nasional. Setelah selama sepekan terpuruk, kekacauan finansial global kembali membuat IHSG terpukul jatuh, bahkan mencapai level terendah selama tiga tahun terakhir, yaitu pada level 1.908,64 tepat pada 17 Agustus 2007. Nilai tukar rupiah terhadap dollar pun semakin terpuruk, pada perdagangan 16 Agustus 2007, nilai tukar rupiah jatuh pada level Rp. 9.479 per dollar AS. <i style=""><span style=""> </span></i></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Berbeda dengan langkah yang ditempuh oleh beberapa bank sentral di berbagai kawasan tersebut, Bank <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> masih belum melakukan langkah kongkret untuk mengatasi dampak kekacauan finansial global terhadap pasar saham nasional dan nilai tukar rupiah. Sejauh ini BI hanya mencoba menstabilkan nilai tukar dengan mengurangi volatilitas yang terjadi di pasar. Sebuah langkah yang abstrak di tengah-tengah propaganda pemerintah atas kemampuan BI yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas rupiah yang ditopang kondisi cadangan devisa melebihi US$ 50 milyar. Selain itu, BI juga telah menjalin kerjasama dalam bentuk <i style="">bilateral</i> <i style="">swap</i> dengan beberapa negara yang dapat digunakan untuk mendanai operasi pasar. Namun, melihat rupaih yang terus terdepresiasi dan IHSG yang semakin tersungkur, kapabilitas BI yang dibangga-banggakan tersebut tampaknya harus dipertanyakan lagi kebenarannya. Sementara itu, krisis kredit perumahan AS ini diprediksikan akan terus berlanjut sampai 2009. Jika kita menyimak bursa saham dan nilai tukar rupiah yang semakin merosot, terlihat bahwa perekonomian <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> masih sangat rapuh dan jika kondisi kekacauan finansial ini terus terjadi maka daya tahan perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> akan segera melemah dan krisis keuangan pun akan terjadi. Dapat diprediksikan bahwa jika IHSG dan rupiah pada beberapa pekan terus merosot maka BI akan melakukan intervensi dengan menyuntikkan dana ke pasar uang. Jika kita melihat kondisi saat ini di mana BI cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menyuntikkan dana, maka kondisi cadangan devisa yang melebihi US$ 50 miliar tersebut perlu dicurigai, di mana disinyalir bahwa sepertiga dari cadangan devisa tersebut merupakan <i style="">hot money</i> yang sewaktu-waktu dapat lepas begitu saja. Sekali lagi kondisi ini semakin mencerminkan perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang masih sangat rapuh terhadap krisis.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Economic Partnership Agreement (EPA) RI-Jepang<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Economic Partnership Agreement (EPA) merupakan salah satu bentuk dari kerjasama perdagangan bilateral yang sedang menjadi trend dewasa ini. Kecenderungan maraknya jalinan EPA antara berbagai negara merupakan simbol dari kegagalan IMF dalam membangun sebuah skema kerjasama perdagangan internasional yang memuat kepentingan negara yang terlibat di dalamnya secara proporsional, sehingga negara-negara cenderung menjalin hubungan kerjasama perdagangan secara bilateral. EPA antara RI-Jepang pada dasarnya telah dirintis pada pertemuan antara SBY dan Koizumi dalam pertemuan APEC tahun 2004. Pada Desember 2004, menteri perdagangan kedua negara sepakat untuk melakukan studi bersama untuk peluncuran EPA. Kemudian pada kunjungan SBY ke <st1:place st="on"><st1:city st="on">Tokyo</st1:City></st1:place> di bulan Juni 2005 diskusi secara lebih mendalam mengenai EPA RI- Jepang dimulai. Pada tanggal 20 Agustus persetujuan EPA antara kedua negara akan ditandatangani.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Dalam skema EPA tersebut, Indonesia akan membebakan 35% tariff lain dari produk asal Jepang yang masuk ke Indonesia dan akan membebaskan secara bertahap tariff lain produk Jepang selama tahun ketiga, kelima sejak kerjasama dimulai dan pada tahun kedelapan Indonesia sudah bisa menerapkan tariff nol sebagaimana yang diberlakukan pemerintah Jepang terhadap produk Indonesia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Banyak pihak, khususnya pemerintah <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> yang memandang positif EPA dengan Jepang ini, terutama terkait dengan peluang masuk ke pasar Jepang dan dunia melalui peningkatan daya saing produk dan perbaikan iklim investasi <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Akan tetapi, jika kita cermati secara lebih mendalam, terlihat bahwa EPA yang dijalin pemerintah Indonesia dengan Jepang ini bersifat sangat asimetris, di mana Indonesia cenderung akan menderita banyak kerugian dari skema kerjasama perdagangan tersebut. <i style="">Pertama</i>, hambatan perdagangan yang dibebaskan oleh kedua negara adalah hambatan tariff, sementara hambatan tariff berupa standar kualitas produk dan tenaga kerja untuk masuk ke pasar Jepang sangatlah tinggi. Sementara itu, daya saing produk <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> sangatlah lemah. Begitu juga dengan daya saing usaha Indonesia yang berada pada peringkat 92 dari 105 negara, kalah jauh dibandingkan Jepang yang berada pada peringkat tujuh, Malaysia pada peringkat 26 dan Thailand pada posisi 35. Dengan demikian, EPA hanya akan menjadi pintu masuk produk Jepang yang berkualitas tinggi membanjiri pasar <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Sebaliknya, produk-produk dan tenaga kerja <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> harus memenuhi standar yang sangat ketat untuk dapat mengakses pasar Jepang. <i style="">Kedua</i>, perdagangan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dengan Jepang hanya mengandalkan produk-produk hasil alam yang <i style="">term of trade</i> dari produk-produk tersebut sangat bergantung pada faktor-faktor kondisi alam dan lingkungan. Sementara produk-produk Jepang adalah produk manufaktur yang <i style="">term of trade</i> dari produk tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisi alam dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. <i style="">Ketiga</i>, Jepang tidak hanya menjalin EPA dengan Indonesia semata, tetapi juga dengan negara-negara lain khususnya di Asia Tenggara yang daya saing produknya jauh lebih tinggi dibandingkan produk asal Indonesia. Sehingga produk-produk <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> juga harus bersaing dengan produk-produk negara-negara lainnya yang juga bebas memasuki pasar Jepang. Untuk itu, pemerintah hendaknya memikirkan dampaknya secara lebih matang lagi dalam menjalin kerjasama perdagangan yang mengarah liberalisasi. Jangan sampai skema kesepakatan liberalisasi perdagangan dilakukan secara premature oleh pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> sehingga merugikan rakyat. Jika selama delapan tahun ke depan, pemerintah Indonesia tidak mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia untuk memasuki pasar Jepang yang kompetitif, dan Indonesia hanya akan menjadi pasar yang dibanjiri produk asal Jepang yang berkualitas tinggi, maka tidak menutup kemungkinan justru dunia usaha Indonesia yang terpuruk akibat liberalisasi perdagangan secara prematur ini, dan eksesnya dapat diprediksikan jika pemerintah belajar dari sejarah yang terjadi di tahun 1974 dalam peristiwa “Malari”.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Renegosiasi Kontrak Kerja dan Royalti PT. Freeport<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> berupaya untuk menggandakan royalti dengan PT Freeport melalui renegosiasi kontrak kerja dengan perusahaan pertambangan asal AS yang telah puluhan tahun mengeruk sumber daya alam di tanah Papua tersebut. <i style="">Pertama</i>, pemerintah <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> hendak menurunkan kapasitas produksi PT <st1:place st="on"><st1:city st="on">Freeport</st1:City></st1:place> untuk memperbaiki kondisi lingkungan dari 300.000 ton per hari menjadi 200.000-250.000 ton per hari. <i style="">Kedua</i>, seiring dengan kenaikan harga tembaga di pasar dunia sebesar 16 persen, pemerintah juga menginginkan kenaikan royalti sebesar masing-masing 3 persen untuk produk tembaga dan emas. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan royalti dari <st1:place st="on"><st1:city st="on">Freeport</st1:City></st1:place> ini dapat dimaknai dalam dua hal. <i style="">Pertama</i>, dalam kondisi defisit RAPBN-P 2007 yang mencapai 1,6 persen dan asumsi defisit APBN 2008 sebesar 1,7 persen, pemerintah akan berusaha keras untuk meningkatkan penerimaan negara, yang salah satunya berasal dari penerimaan royalti eksplorasi dan produksi sumber daya alam. <i style="">Kedua</i>, tekanan pemerintah untuk mengurangi kapasitas produksi <st1:place st="on"><st1:city st="on">Freeport</st1:City></st1:place> merupakan <i style="">trade off</i> yang ditawarkan pemerintah sebagai amunisi dalam renegosiasi kenaikan royalti. <i style="">Ketiga</i>, secara politis, menjelang pemilu presiden di tahun 2009 tentu saja SBY membutuhkan dukungan logistik yang sangat besar untuk memenangi pemilu. Keberadaan perusahaan-perusahaan asing seperti <st1:place st="on"><st1:city st="on">Freeport</st1:City></st1:place> yang bergantung pada kebijakan pemerintah atas pengolahan sumber daya alam menjadi sumber logistik yang dapat diberdayakan SBY menuju pemilu 2009.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kelemahan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Joseph E. Stiglitz<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Beberapa kritik yang diajukan Stiglitz atas perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> di pekan ini, menjadi sebuah refleksi secara menyeluruh atas kerapuhan perekonomian negeri ini. <i style="">Pertama</i>, persoalan kekurangan lapangan kerja yang disertai oleh peningkatan jumlah pengangguran. <i style="">Kedua</i>, kebangkitan ekonomi <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> pasca krisis dinilai belum mampu menopang masalah-masalah ekonomi dalam negeri. Rapuhnya pasar saham nasional dan depresiasi nilai tukar rupiah yang terhempas oleh kekacauan finansial global menyimbolkan betapa perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> pasca krisis masih dalam keadaan yang sangat rapuh. <i style="">Ketiga</i>, pendidikan belum menjadi prioritas dalam menyelesaikan persoalan ekonomi. Sementara menurut Stiglitz tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, di mana semakin tinggi tingkat pertumbuhan, semakin pesat pertumbuhan ekonomi. Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2008 yang hanya mengalokasikan 8,5 persen dari total angaran menunjukkan bahwa pendidikan belum menjadi prioritas yang sesungguhnya dari pemerintah. <i style="">Terakhir</i>, Stiglitz menekankan agar negara-negara maju lebih dulu membuka pasarnya bagi negara miskin dan berkembang tanpa asas resiproksitas. Terkait dengan EPA yang terjadi dalam interaksi antara RI dan Jepang justru diwarnai oleh asas timbal balik yang asimetris sehingga lemahnya daya saing dan diversifikasi produk menjadi landasan bagi terjadinya perdagangan yang tidak seimbang.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;"><span style="">B.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">POLITIK<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">SUMMARY<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Dinamika politik nasional untuk minggu ke II (terhitung mulai tanggal 13 Agustus – 18 Agustus 2007) banyak menyoroti mengenai persiapan HUT RI ke 62 tahun dan juga refleksi mengenai hakikat kemerdekaan RI, Nasionalisme, serta konsep NKRI yang dibenturkan dengan realitas bangsa kita saat ini baik secara ekonomi, politik maupun keamanan. Dari beberapa analisa pengamat menyimpulkan bahwa <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> saat ini belumlah merdeka terlebih secara ekonomi. Sedangkan untuk konstelasi politik nasional masih didominasi oleh isu-isu mengenai konflik kepentingan elit dan konflik kepentingan antar lembaga negara. Pertama, ada beberapa pelebaran wacana terkait dengan calon independent yaitu dari wacana calon independent untuk pilkada menjadi wacana calon independent untuk pilpres. Kedua, adanya sinyalemen terjadinya ketidakharmonisan antara beberapa lembaga Negara, yaitu : <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Hubungan antara Depkeu dengan BPK terkait UU No 28 Tahun 2007<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Hubungan antara DPR dengan DPD terkait usulan penguatan DPD dalam rencana amandemen UUD 45 yang ke-lima<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Hubungan MA dengan KY terkait dengan usulan penambahan masa jabatan Hakim Agung dan penolakan Hakim award dari KY oleh MA<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Hubungan MK dengan lembaga Negara lainnya terkait dengan produk kebijakan MK yang dianggap controversial<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Ketiga, proses PK kasus munir dengan menghadirkan novum/ bukti baru yang mengindikasikan adanya keterlibatan dari BIN. Keempat, diskiriminasi penanganan kasus BLBI oleh Kejagung yang hanya memprioritaskan pengusutan terhadap dua obligator BLBI. Kelima, proses seleksi anggota KPU yang dinilai penuh dengan kecurangan dan permainan politik elit sehingga menuntut peran SBY untuk melakukan evaluasi. Keenam, kinerja penegakan hukum SBY yang cenderung pilih kasih untuk melindungi kepentingan kelompok politiknya. Hal ini terlihat dari di angkatnya beberapa kasus korupsi yang melibatkan actor-aktor lawan politik SBY yaitu diangkatnya kasus korupsi VLCC, Tommy, Soeharto, BLBI dan Laksamana Sukardi. Ketujuh, reaksi DPR yang akan mengancam melakukan interplasi terkait dengan alokasi pendidikan RAPBN 2008 yang tidak mencapai 20 % karena dianggap menyalahi UUD 1945.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Namun secara umum, konstelasi politik nasional secara eksplisit menggambarkan adanya indikasi penciptaan political image dan political down oleh beberapa elit guna mempersiapkan amunisi dalam Pilpres 2009.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Mengenai geo-politik kawasan dan global, menunjukkan adanya indikasi gerakan anti-AS yang tergabung dalam Sanghai Cooperation Organization) dimana anggotanya terdiri dari Tiongkok, <st1:city st="on">Rusia</st1:City>, <st1:country-region st="on">Uzbekistan</st1:country-region>, <st1:country-region st="on">Tajikistan</st1:country-region>, <st1:country-region st="on">Kazakhstan</st1:country-region>, dan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Kyrgyzstan</st1:country-region></st1:place>.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Calibri;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pertemuan ketujuh SCO yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2007 di di ibu kota Kyrgyzstan, Bishkek dihadiri pejabat top dari Iran, India, Mongolia, Pakistan, Afghanistan, dan Turkmenistan sebagai pengamat. Kehadiran negara-negara pengamat tersebut memperbesar potensi SCO menjadi blok kuat untuk melawan dominasi AS dalam masalah-masalah internasional.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">RECENT POLITICAL DEVELOPMENT<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75.75pt; text-align: justify; text-indent: -75.75pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Calon Independen untuk Pilpres<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Nampaknya memang inilah momentum yang ditunggu oleh para elit politik di negeri ini, ketika wacana calon independent untuk pilkada mendapat respon positif dari MK, pemerintah, DPR dan rakyat maka wacana tersebut kemudian mulai di bawa ke cakupan yang lebih luas lagi yaitu pilpres. Beberapa elit seperti Amien Rais dan Akbar Tanjung serta beberapa ormas seperti NU dan Muhammadiyah langsung menyatakan dukungannya. Memang wacana calon independen sejak awal diangkat bertujuan untuk mendelegitimasi dan mendistorsi peran parpol agar calon individu mempunyai peluang untuk ikut serta berkompetisi dalam pilkada maupun pilpres tanpa harus melalui parpol. Menyikapi isu ini, Ada beberapa hal yang harus kita cermati, pertama, kepentingan elit non parpol, dimana dikarenakan mekanisme pencalonan melalui parpol dianggap sangat memberatkan dan sulit karena membutuhkan cost yang tidak sedikit dan besarnya intervensi parpol sehingga hal ini menjadi batu sandungan bagi elit politik yang tidak mempunyai basis dukungan parpol. Kedua, kepentingan DPD, dimana ada upaya DPD untuk mencari cara lain terkait upayanya untuk meng-amandemen UUD 45 karena independent for pilpres hanya bisa dijalankan ketika pasal 6A UUD 45 telah di amandemen. Perlahan wacana amandemen UUD 45 dimasukkan dalam wacana independent for pilpres. Ketiga, kepentingan parpol, dimana penolakan DPR atas wacana independent for pilpres membuktikan adanya perlawanan dari kubu parpol untuk menggagalkan terealisirnya wacana tersebut demi mempertahankan eksistensi parpol. Keempat, adanya pemanfaatan momentum oleh <i style="">new political actor</i> terkait dengan wacana ini untuk muncul dalam bursa pilpres 2009.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75.75pt; text-align: justify; text-indent: -75.75pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Niatan Kejagung untuk ungkap kasus BLBI<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Upaya untuk penyelesaian kasus BLBI oleh Kejagung terkesan diskriminatif dan setengah hati. Nampaknya pernyataan Hendarman Supandji Sehari setelah dilantik sebagai Jaksa Agung, bahwa agenda utamanya adalah memprioritaskan penuntasan kasus korupsi, khususnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sampai saat ini masih mandek hanya retorik belaka. Pasalnya, Kejagung hanya mentargetkan 3 kasus besar sedangkan kasus-kasus BLBI lainnya tidak di sentuh. Meskipun kasus-kasus BLBI lainnya dalam konteks merugikan Negara secara nominal lebih kecil namun meskipun kecil tetap saja telah merugikan Negara dan merupakan bentuk pengkhianatan atas rakyat. Jika Kejagung memang mempunyai itikad baik dalam proses penegakan hukum kasus BLBI, seharusnya semua kasus tidak melihat apakah itu besar ataupun kecil harus diungkap dan diadili semuanya. Terlebih kasus BLBI ini sudah 10 tahun berjalan namun belum ada satupun koruptor yang mendekam di bui.<span style=""> </span>Koruptor yang sekarang sedang di incar oleh Kejagung untuk diungkap dugaan korupsinya adalah koruptor-koruptor yang secara politik berada di kubu lawan politik SBY. Hal ini terlihat bahwa penanganan kasus BLBI ini cenderung di politisasi untuk kepentingan rezim berkuasa terlebih menjelang pilpres 2009. Seharusnya jika memang SBY tidak mau dianggap mempunyai kepentingan politik atas penanganan kasus-kasus korupsi maka SBY dengan Kejagung-nya harus mampu bersikap adil dalam menindak siapa-siapa saja yang diduga telah melakukan korupsi tidak perduli apakah mereka berasal dari kubunya ataupun kubu lawan politiknya. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75.75pt; text-align: justify; text-indent: -75.75pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">PK Munir syarat Politisasi<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Diajukannya Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan munir yang kemudian menyeret keterlibatan BIN menunjukkan ada upaya-upaya kelompok tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas BIN. Pasalnya, secara procedural of intelligence operational menjadi hal yang mustahil apabila sebuah lembaga intelejen menggunakan <st1:place st="on"><st1:city st="on">surat</st1:City></st1:place> perintah untuk melakukan sebuah operasi. Terlebih keterangan hilangnya barang bukti berupa <st1:place st="on"><st1:city st="on">surat</st1:City></st1:place> perintah yang berkop BIN kepada Direktur Garuda menambah keganjilan novum PK tersebut. Novum yang diajukan hanya bersifat kesaksian tanpa ada bukti materiil yang memperkuatnya. Secara histories, PK kasus munir di ajukan setelah Polly dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh keputusan kasasi MA. Pada bulan oktober 2006 Suciwati mengadukan kasus munir ini ke Konggres dan Senat AS agar menekan pemerintah RI secara serius dan cepat mengungkap konspirasi dibalik pembunuhan munir namun sebelum itu BIN terlebih dulu sowan ke konggres dan senat AS. Yang menjadi pertanyaan, apakah PK kasus munir yang sekarang di ajukan yang mengindikasikan adanya keterlibatan BIN membawa misi Konggres dan senat AS untuk menjatuhkan BIN? Atau memang ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja ingin memperburuk citra BIN yang secara tidak langsung merujuk kepada popularitas rezim yang berkuasa. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75.75pt; text-align: justify; text-indent: -75.75pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Empat Tahun MK berdiri<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Empat tahun sudah MK berkiprah dalam mengawal pelaksanaan konstitusi di negeri ini, ada banyak hal yang telah dilakukan yang tercermin dalam setiap keputusannya dan tidak sedikit mengundang controversial. Pada dasarnya MK merupakan lembaga independent yang bertugas untuk melakukan tafsir atas konstitusi yang bertujuan melindungi kepentingan rakyat. Setiap UU yang tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat akan dengan mudah dibatalkan oleh MK. Pada satu sisi, keberadaan MK menjadi harapan baru bagi rakyat untuk menuntut hak-hak kewarganegaraanya namun disisi lain, keberadaan MK menjadi ganjalan besar bagi kelompok-kelompok kepentingan yang hendak mengeksploitasi rakyat. Tidak heran jika kemudian keberadaan MK mengakibatkan terjadinya disharmonisasi. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Mahkamah Konstitusi (MK) telah membawa perubahan kinerja setiap lembaga negara. UU yang secara konstitusional ditetapkan oleh DPR dan pemerintah, ternyata dapat dibatalkan MK. Ini juga menyangkut hubungan antarlembaga, khususnya MK dengan DPR dan Presiden. Begitu signifikannya peran MK membuat lembaga ini harus benar-benar menjaga independensinya, karena jika tidak MK akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu guna memuluskan misi mereka terlebih tidak ada lembaga Negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi MK. terkait dengan produk kebijakannya, ada banyak keputusan MK yang dimenimbulkan kontroversial diantaranya adalah keputusan tentang kewenangan KY, keputusan tentang UU KKR, keputusan tentang UU KPK, dan yang terbaru adalah keputusan mengenai calon independent pilkada. Sebagai lembaga independent negara penafsir konstitusi, dalam setiap keputusannya melakukan judicial review atas setiap perundang-undangan MK harus hati-hati dan teliti serta tetap mengacu pada UUD 1945 demi kepentingan rakyat. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75.75pt; text-align: justify; text-indent: -75.75pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Disharmonisasi antara MA dan KY<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Dibentuknya lembaga Negara baru dengan tujuan untuk menciptakan efektifitas kinerja pemerintah ternyata juga berdampak pada terjadinya disharmonisasi antar lembaga. Disharmonisasi terjadi dalam </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">tatanan implementasi misalnya berupa tumpang tindih kewenangan, pemborosan anggaran, egosektoral, dan lain-lain.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"> Perseteruan antara MA dan KY di lingkup lembaga peradilan adalah salah satunya. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Dengan munculnya KY, MA tidak lagi dapat mengontrol pengadilan. Karena salah satu fungsi KY adalah menjaga martabat hakim. Ironis sekali, ketika lembaga peradilan yang seharusnya mengurusi proses penegakan hukum dalam sebuah persidangan justru malah sibuk adu ego ke-lembagaannya. Alih-alih bukannya menegakkan keadilan malah saling menjatuhkan meskipun harus mengorbankan keadilan. Perseteruan MA dan KY sangatlah tidak sehat karena bisa berpengaruh pada keputusan dalam peradilan. Contoh adalah<span style=""> </span>dalam kasus sengketa lahan di meruya selatan, Mahkamah Agung (MA) menilai Komisi Yudisial (KY) telah merusak sistem hukum atas pendapat hukum komisi tersebut terhadap putusan kasasi MA dalam kasus tersebut yang diungkapkan ke publik. Contoh lainnya, <span style="">MA keberatan dengan tindakan KY memeriksa hakim di PN Jambi</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="FI">terkait dengan kasus putusan praperadilan mantan Bupati Muarojambi As`ad Syam dan pejabat Pemkab Muaro Jambi Syafaruddin dimana kedua pejabat tersebut tersangkut perkara dugaan korupsi milaran rupiah dalam proyek PLTD Sungai Bahar Muarojambi. Perseteruan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan memperburuk kinerja peradilan Indonesia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75.75pt; text-align: justify; text-indent: -75.75pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Peran Presiden dalam Proses Seleksi KPU<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Terkait dengan polemic seputar proses seleksi KPU yang dianggap tidak layak dijadikan sebagai ukuran untuk menyeleksi calon anggota KPU karena meninggalkan aspek substansial yaitu pemahaman mengenai pemilu dan integritas berdemokrasi. Presiden sebagai actor yang mengeluarkan payung hukum mengenai pembentukan<span style=""> </span>panitia seleksi KPU harus bertanggung jawab. Dengan kata lain, presiden harus melakukan evaluasi atas kinerja pansel KPU untuk menentukan apakah hasil seleksi KPU tersebut layak untuk diajukan untuk meminta persetujuan DPR ataukah hasil seleksi KPU tersebut dibatalkan dan dilakukan seleksi ulang. Hal ini harus dilakukan karena KPU adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pelakasanaan Pemilu 2009. Jika anggota KPU dipilih asal-asalan maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2009 mendatang. Terlepas mengenai peran presiden dalam proses seleksi KPU, ada hal penting yang harus kita waspadai yaitu upaya politisasi proses seleksi KPU oleh kelompok-kelompok tertentu terkait tidak lolosnya nama-nama beken seperti Plt Ketua <span style="">KPU</span> Ramlan Surbakti,<br />anggota <span style="">KPU</span> Valina Singka, mantan Sekjen Depdagri Progo Nurjaman, aktivis pemantau pemilu Hadar N Gumay dan anggota Panwaslu Didik Suprianto. Meskipun bukan sebuah keharusan nama-nama beken diatas harus lolos dalam seleksi KPU namun dari segi pengalaman mereka termasuk dalam kategori sangat berpengalaman dibandingkan ke 45 calon yang lolos saat ini. Apakah memang ada kepentingan pemerintah atau parpol yang bermain dalam proses seleksi KPU kali ini?. Tidak bisa dipungkiri, KPU mempunyai peran strategis dalam prosesi rotasi kekuasaan di negeri ini sehingga tidak heran banyak sekali kepentingan yang bermain di dalam proses seleksi anggotanya.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75.75pt; text-align: justify; text-indent: -75.75pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">7.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Penegakan Hukum SBY <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Dalam minggu ini beberapa kasus korupsi yang sebelumnya tenggelam kembali lagi mencuat kepermukaan</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">. Diantara kasus-kasus korupsi tersebut adalah kasus penjualan kapal tenker pertamina (VLCC) yang melibatkan Laksamana Sukardi dan Syafrudin Temenggung, kasus korupsi BPPC yang melibatkan Tommy Soeharto dan kasus korupsi yayasan supersemar yang melibatkan Soeharto. Nampaknya SBY ingin menunjukkan keseriusannya kepada public dalam penegakan hukum terlebih mengenai korupsi. Digantinya Jaksa Agung lama Abdurrahman Saleh kepada Jaksa Agung baru Hendarman S. seolah-oleh ingin menunjukkan kepada public bahwa SBY adalah presiden yang menjunjung tinggi penegakan hukum. Dalam penegakan hukum SBY ini banyak mengandung keganjilan dimana kasus-kasus korupsi yang ditangani cenderung diskriminatif dan tidak menyeluruh. Hanya koruptor-koruptor tertentu yang disidik dan dijebloskan ke penjara sedangkan koruptor-koruptor yang lain bebas berkeliaran dan menikmati hasil korupsinya. Terkadang malah, proses penyidikan dan peradilan para koruptor hanya formalitas belaka tanpa ada kejelasan hukumannya seperti yang terjadi pada kasus BLBI. SBY memang seolah-olah hendak membangun popularitasnya kembali dimata masyarakat melalui program penegakan hukumnya terlebih pemilu 2009 sudah semakin dekat. Dilematika antara penegakan hukum dan pertarungan kepentingan inilah yang membuat upaya penegakan hukum SBY menjadi serampangan dan diskriminatif.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75.75pt; text-align: justify; text-indent: -75.75pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">8.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">DPR ancam interplasi <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tanggal 16 agustus 2007 kemarin, SBY mengumumkan RAPBN 2008 dalam sidang paripurna DPR. Dalam RAPBN 2008 tersebut menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan hanya 9,8% dari total RAPBN 2008, padahal hal tersebut bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara mempriotaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Terkait untuk memenuhi anggaran pendidikan hingga mencapai 20% dari dana APBN, diluar gaji dan pendidikan kedinasan, sebenarnya telah ada kesepakatan antara Komisi X DPR RI dengan tujuh menteri ( Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Agama, dan Menteri Keuangan) pada rapat kerja 4 Juli 2005. Kesimpulan rapat tersebut, bahwa rentang kenaikannnya dari yang semula hanya 6,6% pada tahun 2004, menjadi 9,3% untuk tahun 2005, kemudian menjadi 12% untuk tahun 2006. Lalu menjadi 14,7% untuk tahun 2007, selanjutnya menjadi 17,4% untuk tahun2008, dan pada 2009 menjadi 20,1%. Tetapi kenapa untuk RAPBN 2008 ini hanya 9,8% yang mestinya mencapai 17,4% dari total RAPBN. Keputusan ini secara politis akan membahayakan posisi presiden karena akan memancing DPR untuk melakukan hak interpelasi atau hak angket. Dan tidak mungkin sikap politik pun akan di ambil oleh DPR jikalau Presiden tidak bisa merealisir amanat UUD 45 pasal 31 ayat 4.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75.75pt; text-align: justify; text-indent: -75.75pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">9.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Hubungan Depkeu dengan BPK<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kehadiran Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang akan dicatatkan dalam lembaran Negara telah memcicu kemarahan BPK. BPK merasa telah dilecehkan oleh Depkeu terkait proses audit terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">UU No 28 tahun 2007 tentang KUP pasal 34 dinilai mengebiri kewenangan BPK untuk mengaudit semua penerimaan negara. Jika hendak mengauditpun harus atas seizini Depkeu. Secara structur kelembagaan posisi BPK sebagai lembaga tinggi negara, seharusnya sejajar dengan presiden dan DPR, jadi tidak benar BPK harus minta izin ke menteri keuangan. Karena itu, BPK akan melakukan uji materi (judicial review) atas regulasi tersebut ke MK. Hal yang wajar, jika BPK merasa dilecehkan dan dikebiri kewenangannya karena memang tugas BPK adalah untuk melakukan audit keuangan lembaga Negara. Menyikapi hal ini, pemerintah cq Depkeu cenderung hendak menutup-nutupi<span style=""> </span>semua informasi mengenai wajib pajak. Bisa jadi hal tersebut dilakukan untuk melakukan manipulasi data statistic untuk penerimaan Negara dari sector pajak karena dengan tidak diketahuinya transparansi jumlah wajib pajak maka akan sulit untuk menentukan akuntabilitas jumlah penerimaan Negara dari sector pajak.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75.75pt; text-align: justify; text-indent: -75.75pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">10.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Hubungan DPR dengan DPD<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Ketidakharmonisan hubungan antara DPR dengan DPD ini terlihat dari tidak disepakatinya usulan DPD untuk melakukan amandemen ke-lima UUD 45 oleh fraksi-fraksi di DPR. Tentunya, bagi DPR, usulan DPD untuk memperkuat posisinya di legislasi akan membahayakan posisi DPR karena dapat mengurangi otoritas kewenangan DPR di legislative. Meskipun gagal menempuh jalur amandemen UUD 45 namun Usulan DPD tersebut saat ini menjadi perdebatan serius dalam pembahasan RUU SUSDUK. Indikasi lain yang menunjukkan disharmonisasi antara DPR dengan DPD adalah terkait dengan usulan DPD untuk memperbolehkan calon independent ikut dalam pilpres 2009. Pada dasarnya, disharmonisasi tersebut dilatarbelakangi oleh konflik kepentingan antar lembaga sehingga mempengaruhi keputusan politik masing-masing untuk saling menjatuhkan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa system perpolitikan kita saat ini berlangsung secara tidak sehat (realisme politik).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">C. SECURITY<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">SUMMARY<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Situasi keamanan menjelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2007 di Aceh sangat mencemaskan semangat Nasionalisme dan kedaulatan NKRI, dibakarnya simbol kedaulatan negara bendera merah putih oleh GAM menjadi cerminan bahwa gerakan separatisme di Aceh belum mati, penurunan bendera oleh masyarakat aceh tanpa adanya kontrol aparat keamanan dan pemerintahan lokal membuktikan bahwa kepemimpinan baru di Aceh tidak berjalan kondusif untuk meredam konflik lokal. Ledakan bom pasuruan yang kental dengan motif terorisme ini pun tidak bisa diprediksi aparat kepolisian yang selalu lalai hingga perakitan bom di Pasuruan tidak bisa dipantau pihak keamanan. Tidak lama setelah bom pasuruan meledak rel kereta apipun dipotong masyarakat di Grobogan Jawa Tegah sehingga mengakibatkan tergulingnya kereta di daerah Semarang menteri perhubunganpun kalut dengan membabi buta menyangka bahwa ini adalah sebuah gerakan sabotase dan meminta aparat kepolisian bahkan BIN untuk mengusut tuntas siapa pelaku dan tokoh di balik sabotase pemotongan rel ini. Di satu sisi keamanan domestik yang tak bisa dipantau dan dikendalikan aparat keamanan suatu hal yang ironis dilakukan oleh pemerintahan kita yaitu presiden susilo bambang yudhoyono dengan melakukan pemangkasan anggaran pertahanan yang sudah minim dibuat tambah minim lagi dengan pemangkasan untuk alokasi korban lapindo dan pada RAPBN 2007 SBY tidak menunjukkan komitmen yang cukup kuat untuk membenahi sistim pertahanan keamanan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sangat ironis dan memprihatinkan masa depan pertahanan keamanan republik ini diberagam gejolak separatisme dan konflik lokal perbatasan pemerintah tidah memberdayakan perangkat pertahanannya dan kesejahteraan prajurit TNI. Peluang untuk pecahnya NKRI kedepan semakin besar melihat potensi dan fakor konflik lokal yang subur seperti gejolak di Papua dengan Freeportnya, Ambon dengan sentiment agama dan Cakalelenya, aceh yang masih menyimpan dendam terhadap TNI dan elit-elit GAM yang mengkhianati perjuangan kemerdekaan masyarakat Aceh dan terakhir terindikasi akan disulutnya konflik oleh pihak tertentu dengan motif SARA di NTT dimana ada kandungan migas di celah Timor yang diincar Australia. Pemerintahan SBY tidak konsisten terhadap visi kepemimpinannya dan telah berkhinat dengan tidak bisa menstabilkan keamanan domestik terbukti masih adanya bom, pembakaran bendera, sabotase kereta, dan hubungan kerjasama keamanan kenegara kawasan yang kacau sangat merugikan negara, bangsa dan kedaulatan NKRI dalam DCA Singapura-Indonesia yang penuh ketidak pastian keuntungannya bagi bangsa dan negara. Konflik lokal semakin merebak, menjamurnya separatisme, pontensi terorisme dalam negeri yang tumbuh subur dan pertahanan keamanan yang tertinggal jauh negara-negara tetangga dijawab dengan pemotongan anggaran dan alokasi RAPBN yang minim. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Secara umum dinamika keamanan pekan terakhir diperayaan 62 tahun RI menunjukkan bahwa stabilitas keamanan domestik masin rawan teror dan potensi konflik dalam negeri cenderung rentan terhadap rongrongan kedaulatan NKRI, dimana dinamika konflik beserta faktor-faktor untuk terjadinya gejolak separatisme masih tumbuh subur direalitas kemiskinan masyarakat Indonesia dan belum adanya perioritas pembangunan yang kongkrit mengurangi pengangguran oleh pemerintah untuk memproteksi gerakan separatisme. Dengan dipangkasnya anggaran APBN yang sudah minim akibat pemasukan devisa pendapatan negara yang sedikit serta belum pulihnya ekonomi sejak 98 dari krisis dampak dari kebijakan ekonomi global yang selalu berfluktuatif negative terhadap perkembangan ekonomi Indonesia yang liberal sehingga pengaruh liberalisasipun masuk dalam sistim pertahanan keamanan Indonesia melalui mantra separatisme yang syarat kepentingan liberalisasi dengan visi mengoyak keadaulatan NKRI dan mengeruk SDA sebanyak-banyaknya dengan menciptakan ketidakstabilan keamanan di hari 62 tahun Indonesia merdeka tetapi semangat kemerdekaan pertahanan kita telah dikhianati oleh pemerintahan SBY yang tidak pro terhadap pemberdayaan pertahanan dan merentankan pecahnya kedaulatan NKRI dengan memberi alokasi Anggaran dalam RAPBN pertahananan yang minim.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">RECENT SECURITY DEVELOPMENT</span></i></b><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Bom Pasuruan <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Ledakan Bom di pasuruan yang diindikasi dengan ancaman terorisme menunjukkan sangat membuka mata kita bahwa gerakan terorisme tidak hilang di Indonesia, bahkan sangat tidak mungkin kedepan akan marak ancaman dan aksi-aksi teror bom, walaupun dari pantauan lapangan ledakan tersebut hanya berupa bom ikan untuk keperluan penangkapan ikan sedangkan penangkapan ikan dengan menggunakan bom di pasuruan sudah tidak pernah lagi dilakukan oleh nelayan dikarenakan faktor kerusakan lingkungan hidup laut dan adanya sanksi hukuman penjara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Ledakan tanggal 11 Agustus 2007 lalu menjadi sebuah pertanyaan besar kenapa perakitan bom masih dibiarkan dan pendistribusian bahan peledak tidak diawasi oleh pihak kepolisian hingga ditemukannya </span><st1:metricconverter productid="45,2 kilogram" st="on"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">45,2 </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">kilogram</span></st1:metricconverter><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"> bahan peledak jenis TNT, <st1:metricconverter productid="1,6 kilogram" st="on">1,6 kilogram</st1:metricconverter> potasium chlorat, sejumlah <i style="">black powder</i> yang dicampur solar, ribuan detonator aktif, dan ribuan casing (selongsong) detonator, patut dipertanyakan kenapa sangat mudah mendapatkan bahan-bahan peledak yang mampu menghancurluluhlantahkan gedung-gedung bertingkat ini. Siapa jaringan dibalik pendistribusian bahan dan alat peledak di pasuruan itu tidak bisa dikatakan satu kelompok saja baik kalangan sipil, kepolisian atupun pihak militer perlu diselidiki siapa yang selama ini menyalurkan alat-alat ledak itu ke pasuruan ataupun pendistribusian produksi bom pasuruan kewilayah-wilayah mana saja di Indonesia yang belum dapat dideteksi secara pasti oleh pihak aparat kepolisian ataupun intelijen.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Rumah Haji Ilham di Jalan Airlangga Gang Anggrek, Kota Pasuruan yang hanya beberapa meter dengan kantor polisi kenapa bisa luput aktivitas perakitan bom dari pantauan pihak kepolisian. Padahal dari temuan TNT dilapangan tertera tulisan <i style="">high explosive</i> artinya bahan peledak temuan ini mampu meledak seperti di bali dan hotel marriot tapi kenapa kantor polisi yang tidak ada satu kilometer dari lokasi tersebut tidak mengetahui atau mengetahui tapi membiarkannya, melihat dari beberapa kelemahan intelijen dan kelalaian aparat keamanan dalam memproteksi ancaman terorisme ataupun separatisme seperti masuknya penari cakalele yang mengibarkan bendera RMS didepan presiden tidak dapat diantisipasi atau mungkin adanya keterlibatan polisi dalam hal ini dimana tingkat kesejahteraan aparat keamanan yang minim sehingga rawan akan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia dalam keadaan aman kondusif dengan jaminan keamanan di Indonesia yang tidak pasti dimana setiap saat berpotensi<span style=""> </span>dari ancaman bom dan aksi para teroris karena masyarakat mudah mendapatkan bahan peledak dan mampu membuatnya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.5in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sabotase Rel Kereta Api<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);">Belum tuntas penanganan kasus ledakan bom pasuruan tiba-tiba rel kereta api digergaji sepanjang lima meter di kilometer 27+4/5 atau sekitar <st1:metricconverter productid="4 kilometer" st="on">4 kilometer</st1:metricconverter> dari Stasiun Gubug, Grobogan, Jawa Tengah, beragam pendapat muncul bahwa ini adalah sabotase. Menteri perhubunganpun geram dan meminta pihak polisi bahkan BIN untuk mengusutnya siapa aktor beserta dalang dibalik sabotase sarana transportasi milik negara ini dan meminta untuk mengusut jaringan pelaku dibalik pemotongan ini, Kepala Humas PT Kereta Api Daerah Operasi IV Semarang, Warsono langsung berpendapat bahwa ini adalah sabotase. Sangat ironis memang ketika kita membahas permasalahan sabotase, terorisme, separatisme dan potong memotong rel kereta ataupun pencurian fasilitas transportasi seperti rel kereta api ini dimana diwilayah jawa tengah ataupun tempat lain yang sering terjadi pencurian justru karena motif atau alasan ekonomi, seperti alasan pengergajian ini yang didapat pihak kepolisian dari sang pelaku, mereka melakukan pemotingan rel karena dilatarbelakangi tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan, maka harus memotong rel guna memenuhi kebutuhan perut yang keroncongan tidak punya penghasilan. Musim kemarau yang berkepanjangan dijawatengah sejak hujan jarang turun lagi dan sawah tidak bisa ditanami padi, palawija sehingga timbul paceklik hingga kelaparan masyarakat melanda, karena tidak bisa lagi menanam padi disawah, yang biasanya tumbuh untuk dimakan mengobati rasa lapar ditambah kebutuhan pokok sehari-hari semakin mahal mengakibatkan jumlah kelaparan dan kemiskinan di Indonesia mengacam, maka sebagai alternative pilihan untuk menyambung hidup masyarakatpun dengan melakukan aksi pencurian rel kereta, kabel listrik, besi tower penopang telkom ataupun PLN serta fasilitas milik negara lainnya yang selama ini memang rawan dicuri karena tidak dijaga terawasi secara ketat oleh petugas dan pihak aparat keamanan. Bahkan aksi pencurian fasilitas negara ini justru sering dilakukan oleh oknum dari pegawainya karena tidak cukup gajinya dalam memenuhi tuntutan keluarga dan harus mencuri fasilitas justru oknum ini lebih lihai dalam mengergaji rel, memotong kabel atau besi tower, bukan hal yang sulit bagi masyarakat awam untuk melakukannya ditambah faktor desakan kebutuhan ekonomi yang semakin sulit dan susah mencari penghasilan didaerah yang dilanda kekeringan maka mencuri rel menjadi alternatif.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Seharusnya kasus penggergajian rel kereta api di Grobogan Semarang tidak perlu ditanggapi dengan sikap yang reaksioner bahwa ini adalah sabotase apalagi dipolitisir untuk meningkatkan alokasi anggara untuk departemen perhubungan atau kenaikan gaji pegawai sehingga kinerjanya akan membaik dan lebih professional dalam mengelola fasilitas negara, sebagaimana kita ketahui RAPBN untuk department transportasi ditinggkatkan pada 2008. bisa saja reaksi menteri perhubungan yang berlebihan tentang isu sabotase ini agar diusut oleh BIN hanya untuk kamuflase belaka untuk menutupi realitas masyarakat di daerah yang semakin miskin dengan menghembuskan isu sabotase untuk <i style="">bargaining</i> anggaran dan rasionalisasinya bahwa wajar bila RAPBN untuk transportasi ditinggkatkan sedangkan RAPBN untuk mengentaskan kemiskinan didaerah justru tidak jelas padahal akar permasalahannya dikemiskinan bukan pada motif sabotase yang bernuansa politis.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Penurunan dan Pembakaran Bendera di Aceh<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Menjelang 17 agustus 2007 bendera merah putih dibakar dan diturunkan <span style="color: black;">di Kabupaten Aceh Utara oleh anggota GAM belum lama masyarakat Aceh baru dipimpin Gubernur yang baru yang dipilih secara langsung melalui calon independentnya yaitu Irwandi Yusuf dari kalangan GAM. Sebuah penghinaan dan penghinatan simbol keagungan negara kenapa masih saja terjadi di Aceh ini membuktikan lemahnya pengawasan dan pengamanan pemerintah setempat tidak berjalan apalagi koordinasi kerja intitusi seperti kepolisian dan aparat keamanan yang tidak berfungsi baik pasca perjanjian Helsinki 2005. gejolak separatisme seperti ini tidak bisa dibiarkan apalagi justru dipelihara pemerintahan aceh yang baru<span style=""> </span>yang seharusnya terkoordinasikan dengan aparat keamanan dalam mengontrol gejolak perlawanan yang bernuansa separatis untuk mengkondusifkan berlangsungnya peringatan kemerdekaan RI yang selama ini diinjak-injak kedaulatannya oleh gerakan separatisme GAM. Wajar saja kalau Gus Dur marah meminta Irwandi Yusuf diberhentikan jadi Gubernur dan Ryamizad mantan Kasad bersikap keras terhadap pelaku penurunan dan pembakaran bendera merah putih karena memang sudah sangat keterlaluan. Sikap lembek pemerintah dalam menangani kasus separatis wajib dipertanyakan keseriusannya dan kenapa tidak pernah becus menangani gerakan-gerakan yang bernuansa separatis mulai dari tarian cakalele hingga berdampak fatal memuncak kadarnya di Aceh dengan pembakaran merah putih ini adalah sebuah kecaman kedaulatan pemerintah dan ajakan perang kembali kepada NKRI yang dikomandani SBY pasca helzinki bahwa separatisme GAM tidak mati justru tambah subur. Pemicu suburnya separatisme semakin kuat ketika elit GAM yang sekarang duduk di pemerintahan Aceh tidak tau diri, tidak bisa mengakomodir keinginan masyarakat justru berperilaku picik dengan bergaya hidup elitis naik mobil mewah memikirkan nasibnya sendiri lupa akan penderitaan masyarakat Aceh pasca sunami dan gejolak konflik kekerasan yang memakan banyak jiwa dan meninggalkan luka dendam yang mendarah daging dimasyarakat. Potensi muncul GAM baru pasca helzinki dan pasca 17 agustus 2007 semakin luas karena dipicu oleh elit-elit GAM itu sendiri yang tidak lagi peduli dengan penderitaan rakyat Aceh. Kalau dahulu GAM muncul dipicu karena sentiment terhadap pemerintahan pusat yang tidak adil terhadap rakyat Aceh maka kini makin banyak faktornya gerakan separatisme tumbuh dipicu ketidak beresan elit-elit GAM yang duduk dipemerintahan dimana permasalahan kemiskinan, penganguran dan pembangunan pasca bencana sunami yang tidak berjalan baik oleh pemirintah pusat dan daerah ini semakin memicu gejolak separatisme menjadi semakin subur apabila pemerintah tidak bisa tanggap tegas dalam bertindak kita tinggal tunggu ledakan konflik berdarahnya saja seperti dahulu. Ini menunjukkan bahwa perjanjian <st1:place st="on"><st1:city st="on">Helsinki</st1:City></st1:place> telah dihianati oleh pihak GAM dan pemerintahan RI telah memicunya dengan menyakiti harapan damai masyarakat Aceh.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Anggaran Pertahanan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Pemerintah Indonesia tidak mendukung anggaran pertahanan yang membaik dalam RAPBN 2007 terbukti kebijakan yang dikeluarkan SBY perihal pemotongan anggaran Dephan untuk korban Lumpur lapindo dimana semakin minim saja pemberdayaan ketahanan nasional RI untuk mengamankan kedaulatan wilayah dari ancaman asing dan gejolak keadaulatan NKRI dari ancaman separatisme, konflik perbatasan dan potensi-potensi keamanan domestik yang akhir-akhir ini muncul akibat dari sistim pertahanan dan keamanan Indonesia yang lemah dalam persenjataan, teknologi dan kapasitas skill sumber daya manusianya yang masih ketinggalan perkembangan modernisasi teknologi pertahanan dan tingkat kesejahteraan prajurit yang memprihatinkan. Dapat kita lihat dari alokasi anggaran RAPBN 2008 dibawah ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;" lang="IN">Tabel 3<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;" lang="IN">Rincian Anggaran 2008 Dephan (ribuan Rp)<o:p></o:p></span></b></p> <table class="MsoNormalTable" style="margin-left: -6.25pt; border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <thead> <tr> <td style="border: 1pt solid black; padding: 2.75pt; background: rgb(255, 153, 0) none repeat scroll 0% 50%; width: 369pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="492"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Dephan<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: black black black -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 2.75pt; background: rgb(255, 153, 0) none repeat scroll 0% 50%; width: 1.25in; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">33.678.983.270<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> </thead> <tbody><tr> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 369pt;" valign="top" width="492"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Program penerapan kepemerintahan yang baik<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 1.25in;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">19.769.804.100<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 369pt;" valign="top" width="492"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Program pengembangan pertahanan integratif<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 1.25in;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1.502.977.914<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 369pt;" valign="top" width="492"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Program pengembangan pertahanan matra darat<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 1.25in;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1.911.967.537<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 369pt;" valign="top" width="492"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Program pengembangan pertahanan matra laut<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 1.25in;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1.735,296.438<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 369pt;" valign="top" width="492"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Program pengembangan pertahanan matra udara<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 1.25in;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1.651.750.188<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 369pt;" valign="top" width="492"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Program penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 1.25in;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">1.229.337.700<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 369pt;" valign="top" width="492"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Program pengembangan bela negara<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 1.25in;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">409.675.633<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 369pt;" valign="top" width="492"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Program pengembangan sistem dan strategi pertahanan<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 1.25in;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">269.057.960<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 369pt;" valign="top" width="492"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Program pengembangan industri pertahanan<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 1.25in;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">5.098.273.440<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 369pt;" valign="top" width="492"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Program kerja sama militer internasional<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 1.25in;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">34.418.900<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 369pt;" valign="top" width="492"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Program penelitian dan pengembangan pertahanan<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 1.25in;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">37.361.330<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 369pt;" valign="top" width="492"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Program operasi bhakti TNI<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 1.25in;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">29.062.130<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;" lang="IN">Tabel 4<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;" lang="IN">Perbandingan anggaran dari tahun ke tahun (miliar rupiah)<o:p></o:p></span></b></p> <table class="MsoNormalTable" style="margin-left: -6.25pt; border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <thead> <tr> <td style="border: 1pt solid black; padding: 2.75pt; background: rgb(255, 204, 0) none repeat scroll 0% 50%; width: 108.7pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="145"> <p class="tableheading" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><em><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Lembaga <o:p></o:p></span></b></em></p> </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: black black black -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 2.75pt; background: rgb(255, 204, 0) none repeat scroll 0% 50%; width: 89.3pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="119"> <p class="tableheading" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><em><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2005<o:p></o:p></span></b></em></p> <p class="tableheading" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><em><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Realisasi <o:p></o:p></span></b></em></p> </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: black black black -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 2.75pt; background: rgb(255, 204, 0) none repeat scroll 0% 50%; width: 1.25in; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="120"> <p class="tableheading" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><em><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2006<o:p></o:p></span></b></em></p> <p class="tableheading" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><em><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Realisasi<o:p></o:p></span></b></em></p> </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: black black black -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 2.75pt; background: rgb(255, 204, 0) none repeat scroll 0% 50%; width: 81pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="108"> <p class="tableheading" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><em><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2007<o:p></o:p></span></b></em></p> <p class="tableheading" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><em><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">RAPBN-P<o:p></o:p></span></b></em></p> </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: black black black -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 2.75pt; background: rgb(255, 204, 0) none repeat scroll 0% 50%; width: 1.25in; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="120"> <p class="tableheading" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><em><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">2008<o:p></o:p></span></b></em></p> <p class="tableheading" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><em><b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">RAPBN<o:p></o:p></span></b></em></p> </td> </tr> </thead> <tbody><tr style=""> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 108.7pt;" valign="top" width="145"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Dephan<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 89.3pt;" valign="top" width="119"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">20.828,5<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 1.25in;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">23.922,8<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 81pt;" valign="top" width="108"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">29.578,6<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 2.75pt; width: 1.25in;" valign="top" width="120"> <p class="tablecontents" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">33.679,0<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;" lang="IN">Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2008</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;" lang="IN"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Potensi ancaman kedaulatan seperti kasus ambalat jika kedepan muncul kembali dipulau-pulau terluar atau wilayah perbatasan yang rawan konflik dan rawan disintegrasi akan semakin mudah pecah dan lepas melihat keseriusan pemerintah untuk membenahi pertahanan keamanan Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI tidak tercermin pada RAPBN 2008 ditamlah lagi pemotongan anggaran dephan untuk korban Lumpur lapindo yang seharusnya kejadian dilapindo tidak dibebankan kepemerintah yang berimbas pada alokasi anggaran pertahan tetapi pemerintah menunjukan sikap yang tidak tegas dan tidak punya komitmen dalam menjalankan fungsi kenegaraan yang progressive dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dimaraknya gejolak separatisme, terorisme, dan konlik lokal yang setiap saat dapat bergejolak dengan tidak diimbangi dengan kapsitas SDM dan peralatan yang kongkrit dalam menunjang kinerja prajurit dilapangan guna mengamankan kedaulatan bangsa. DCA yang berkemelut tidak jelas tidak menjadi sebuah evaluasi bahwa sistem pertahanan kita yang lemah akan selalu rawan jika melakukan kerjasama pertahanan dengan negara lain yang mempunyai peralatan dan teknologi pertahanan perang yang lebih modern dan canggih yang akhirnya Indonesia menjadi pihak yang selalu dirugikan karena kelemahan peralatan dan SDM TNII yang tidak pernah diprioritaskan perbaikan kwalitas manusianya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Reformasi internal TNI menuju militer yang professional </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">akan berjalan mundur melihat anggaran yang tidak memberdayakan berjalannya pembenahan terhadap perbaikan kinerja birokrasi yang ruwet ditambah pemenuhan alutista yang minim dapat menimbulkan kerawanan kedaulatan dimana per<span style="color: black;">alatan utama sistem pertahanan kita tidak mampu menopang keterjagaannya pulau-pulau terluar Indonesia yang rawan percurian dan lepas dari pangkuan NKRI seperti sipadan dan ligitan belum lagi potensi bajak laut yang selalu beroprasi di sekitar selat malaka.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Shanghai Cooperation Organisation<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) dengan Missi Perdamaian 2007" diadakan di Xinjiang, China barat laut yang melibatkan 6.000 personil militer dari China, Kazakhstan, Kyrgystan, Rusia, Tajikistan dan Uzbekistan. Dimana SCO telah mengalami perkembang yang pesat dari satu usaha regional pertengahan tahun 1990-an untuk mengurangi pasukan militer di sepanjang perbatasan dalam meningkatkan kerjasama militer dan ekonomi, dengan fokus pada Asia Tengah.<span style=""> </span>Kontribusi yang diberikan pihak rusia dan cina menunjukkan keseriusan SCO ini untuk semakin menguatkan komunitas kerjasama pertahanan diwilayah <st1:place st="on">Asia</st1:place> sebagai kekuatan blok alternative dari amerika. Kehadiran presidaen iran ahmadinejad semakin memunculkan balance of power dari kekuatan amerika yang digagas SCO,</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;">Kegiatan itu dilakukan setelah para pemimpin SCO menegaskan penentangan mereka terhadap kekuasaan AS dan ahmadinejad saat hadir sebagai peninjau mengecam campur tangan militer amerika di bekas negara Sovyet di Asia Tengah, Kyrgystan. Sentimen negative terhadap AS semakin menguatakan solidaritas negara-negara yang tidak setuju dengan kebijakan militer AS selama ini bersatu dalam SCO dengan melakukan kerjasama pertahanan militer dan pembahasan terhadap penanganan konflik perbatasan wilayah serta permaasalahan penanganan separatisme dan terorisme. <st1:place st="on">Asia</st1:place> sebagai kawasan timur yang rentan terhadap permasalahan pertahanan dimana kekuatan peralatan militer yang tak secanggih dan semaju barat sangat rentan. SCO merupakan harapan dan sebuah alternative kekuatan kerjasama pertahanan keamanan <st1:place st="on">asia</st1:place> tenggara sebagai penyeimbang kekuatan blok AS. Asia akan semakin kuat dan semakin berkembang maju pertahanan keamanannya jika menyatukan kekuatan asia tenggara secara total sehingga penjagaan keamanan diwilayah <st1:place st="on">asia</st1:place> kedepan akan semakin kondusif dalam menangulangi permasalahan kedaulatan negara dan ancaman keamanan wilayah. Indonesia seharusnya dapat melihat potensi kerjasama yang cukup baik digagas china, rusia dan beberapa negara yang<span style=""> </span>tergabung disini dalam perumusan dan pembahasan terhadap permasalahan keamanan karena Indonesia masuk dalam sebuah wilayah asia yang strategis letak geografisnya dan membutuh kekuatan pengaman wilayah negara yang kuat di asia tenggara melihat kapasitas peralatan teknologi pertahan dan SDM TNI kita yang masih lemah dan tertinggal jauh oleh negara berkembang Asia. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">D. 10 Rangking Isu Periode 11-19 Agustus 2007<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Kontroversi RAPBN 2008<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Anggaran Departemen Pertahanan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Economic Partnership Agreement (EPA) RI-Jepang<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Renegosiasi KK PT. Freeport<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Potensi Interpelasi DPR untuk Anggaran Pendidikan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Kasus BLBI<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">7.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Calon Independen untuk Pemilu Presiden 2009<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">8.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Bom Pasuruan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">9.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Pencurian dan Perobekan Bendera Merah Putih di NAD<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">10.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Sabotase Rel Kereta Api<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 4in; text-align: justify;"><st1:place st="on"><st1:city st="on"><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Jakarta</span></b></st1:City></st1:place><b style=""><span style="font-family: Calibri;">, 20 Agustus 2007<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 4in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 4in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 4in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 4in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;">M. Danial Nafis<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 4in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Director Executive of INSIDé<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <div style=""><!--[if !supportFootnotes]--><br /> <hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div style="" id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText"><a style="" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Symbol;"><span style="">*</span></span></span></a><span style="font-size: 8pt; font-family: Calibri;"> Agustus 2006<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText"><a style="" href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Symbol;"><span style="">°</span></span></span></a><span style="font-size: 8pt; font-family: Calibri;"> Maret 2006<o:p></o:p></span></p> </div> </div>INSIDehttp://www.blogger.com/profile/00464642376721124867noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4059304414936148699.post-77309082847984745432008-02-02T09:17:00.000+07:002008-02-02T09:23:13.901+07:00WEEKLY REPORT I AGUSTUS 2007<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 16pt; font-family: Calibri;">WEEKLY REPORT<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 16pt; font-family: Calibri;">No. II/1 /07 Agustus 2007<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;"><span style="">A.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">EKONOMI</span></b><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">SUMMARY</span></i></b><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Dalam pekan pertama di bulan Agustus ini perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> diwarnai oleh berbagai peristiwa yang mengguncangkan stabilitas ekonomi secara makro. Diawali dengan pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai laju inflasi di bulan Juli 2007 yang mencapai angka tertinggi selama periode Januari-Juli 2007, yaitu sebesar 0,72%. Tingginya laju inflasi bulan Juli 2007 yang diumumkan pemerintah pada 1 Agustus 2007, memicu reaksi <i style="">panic selling</i> (penjualan saham besar-besaran karena panik) di kalangan investor. Situasi panik melanda Bursa Efek Jakarta (BEJ) setelah investor melihat data inflasi <i style="">year on year </i>di atas 6%. Akibatnya indeks harga saham gabungan (IHSG) BEJ ditutup anjlok 3,93%. Kondisi ini diperparah lagi dengan ambruknya pasar saham di kawasan <st1:place st="on">Asia</st1:place> dan Eropa pada perdagangan di hari yang sama, sebagai imbas dari krisis yang menimpa pasar kredit perumahan di AS. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tak pelak lagi, kejatuhan bursa saham kawasan itu memicu penurunan tajam rupiah dan bursa saham di <st1:place st="on"><st1:city st="on">Jakarta</st1:City></st1:place>. Pada 1 Agustus 2007, Rupiah ditutup melemah 53 poin menjadi Rp. 9.239 terhadap dollar, kemudian terdepresiasi kembali menjadi Rp. 9.303 atau melemah sebesar 64 poin pada 2 Agustus 2007. Sementara itu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">anjlok 3,93%, atau 92,365 poin dari 2.348,67 menjadi 2.256,31. Menghadapi situasi yang sangat flutuatif ini, Bank Indonesia akhirnya mengambil kebijakan untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga BI pada level 8,25%, sebagai upaya untuk meredam laju inflasi yang begitu tinggi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Di sisi lain, kondisi gejolak pasar keuangan nasional dan internasional ini terjadi di saat APBN berada dalam keadaan defisit yang dicerminkan dari upaya pemerintah untuk mengajukan APBN perubahan kepada legistlatif beberapa pekan yang lalu. Indikasi negatif dari performa ekonomi <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> ini kemudian diperparah lagi dengan naiknya harga minyak dunia yang mencapai angka US$ 78,77 dollar per barrel pada minggu yang sama. Seakan guncangan tak pernah berhenti, pada pekan yang sama BPS mengumumkan penurunan performa ekspor-impor Indonesia yang mengalami penurunan, khususnya ekspor non-migas pada bulan Juni 2007 mengalami penurunan sebesar 2,98 persen menjadi 9,42 milyar dollar AS dibanding posisi bulan sebelumnya sebesar 9,71 miliar dollar AS. Sementara itu, intensitas perselisihan dagang antara Indonesia dan China semakin menjadi setelah pemerintah China membalas larangan pemerintah Indonesia atas produk makanan, obat, kosmetik dan mainan anak-anak yang dibuat dengan bahan kimia beracun, dengan melarang produk makanan hasil laut Indonesia diekspor ke negara tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Tekanan ekonomi yang terjadi dari berbagai sisi ini akhirnya semakin menopang kegigihan pemerintah untuk memaksimalkan target program privatisasi yang telah dicanangkan sebelumnya. Pada awal Agustus saham BNI dijual kepada publik (<i style="">free float</i>) sebesar 27%. Penjualan saham BNI ini dimaksudkan untuk menggenjot pendapatan dari privatisasi BUMN terhadap APBN sebesar 4,7 trilliun yang sebelumnya hanya sebesar 3,3 trilliun. Pemerintah juga berencana untuk melakukan privatisasi atas BUMN lainnya sebagai upaya untuk menutup defisit APBN.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Persoalam kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi corak dominan perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> mendapatkan sorotan dari pemerintah dengan kuliah umum yang diberikan oleh peraih nobel Muhammad Yunus kepada Kabinet Indonesia Bersatu. Konsep kemiskinan yang ditawarkan oleh Yunus mendapatkan sambutan yang bersifat retorik dari pemerintah dengan menyatakan akan mengadaptasi konsep tersebut melalui alokasi dana dari APBN untuk sektor usaha kecil dan menengah tanpa disertai strategi pemberantasan kemiskinan yang komprehensif.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Secara umum, berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi selama satu pekan pertama di bulan Agustus ini, mencerminkan bahwa perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> belum dalam keadaan stabil. Meskipun Direktur Eksekutif IMF Rodrigo de Rato dan Menko Ekonomi Boediono menyatakan bahwa secara makro perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> berada dalam keadaan stabil, kerapuhan fundamen ekonomi nasional sekali lagi terbukti dengan goncangan fluktuasi pasar dunia. Kondisi yang hampir serupa dengan situasi sebelum krisis yang melanda negeri ini sepuluh tahun lalu, menyebabkan banyak kalangan mengkhawatirkan akan terjadinya krisis episode dua. Terlebih lagi, belajar dari pengalaman krisis 1997, angka-angka statistik yang menunjukkan stabilitas ekonomi makro tidak dapat menjadi indikator yang dapat sepenuhnya menggambarkan kekuatan dan ketahanan fundamen ekonomi suatu negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">RECENT ECONOMIC DEVELOPMENT<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Laju Inflasi Juli 0,72%<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Memasuki bulan kedua pada semester kedua tahun 2007, Badan Pusat Statistik mengumumkan naiknya tingkat inflasi bulan Juli 2007 mencapai angka 0,72%. Angka kenaikan tingkat inflasi pada bulan Juli ini tercatat sebagai angka tertinggi pada periode Januari-Juli 2007. Sebelumnya, pada bulan Juni tahun yang sama, laju inflasi hanya sebesar 0,23%. Tingkat inflasi pada bulan Juli 2007 tersebut meningkat 60% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2006, yaitu sebesar 0,45%. Dalam konferensi pers, BPS juga mengumumkan mengenai laju inflasi <i style="">year to year </i>(Januari-Juli 2007) mencapai 2,81 persen, sedangkan laju inflasi <i style="">year on year</i> (Juli 2006 terhadap Juli 2007) adalah 6,06 persen. Inflasi komponen inti Juli 2007 tercatat sebesar 0,71%. Laju inflasi inti <i style="">year to date</i> 2,83% dan laju inflasi inti <i style="">year on year</i> 5,75%.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tren Inflasi Januari-Juli 2007<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" spt="75" preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:formulas> <v:path extrusionok="f" gradientshapeok="t" connecttype="rect"> <o:lock ext="edit" aspectratio="t"> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="'width:466.5pt;" ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\INSIDe.org\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.emz" title=""> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/INSIDe.org/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif" shapes="_x0000_i1025" height="217" width="622" /><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:oleobject type="Embed" progid="MSGraph.Chart.8" shapeid="_x0000_i1025" drawaspect="Content" objectid="_1263395243"> <o:wordfieldcodes>\s</o:WordFieldCodes> </o:OLEObject> </xml><![endif]-->Sumber: Badan Pusat Statistik<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Jika kita mencermati faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap laju inflasi bulan Juli 2007, terlihat adanya kombinasi penyebab tingginya laju inflasi, khususnya berdasarkan <i style="">demand-pull inflation</i> dan <i style="">supply shocks inflation</i>. Besarnya pengeluaran masyarakat untuk biaya pendidikan dan perumahan pada awal semester pertama tahun 2007, mencerminkan tingginya permintaan (<i style="">agregat demand</i>) atas barang-barang yang terkait. Permintaan yang tinggi dalam dua sektor kebutuhan di atas menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Indeks Harga Konsumen barang dan jasa pada sektor pendidikan, ditambah sektor rekreasi dan olahraga, meningkat sebesar 3,26 persen, memberikan kontribusi sebesar 0,18 poin terhadap laju inflasi bulan Juli. Pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan tingkat dasar melonjak 10 persen, tingkat menengah 8,4 persen dan tingkat atas 4,5 persen. Sementara pengeluaran dalam sektor pemukiman menyebabkan kenaikan harga 0,32%, dan berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,08 poin. Pada bulan Agustus ini, laju inflasi diperkirakan berada pada posisi yang cukup tinggi, terkait dengan belanja pendidikan yang masih tinggi pada bulan ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Gejolak Pasar Keuangan Nasional dan Internasional<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tingginya laju inflasi bulan Juli 2007 yang diumumkan pemerintah pada 1 Agustus 2007, memicu reaksi <i style="">panic selling</i> (penjualan besar-besaran karena panik) di kalangan investor. Situasi panik melanda Bursa Efek Jakarta (BEJ) setelah investor melihat data inflasi <i style="">year on year </i>di atas 6%. Akibatnya indeks harga saham gabungan (IHSG) BEJ ditutup anjlok 3,93%. Kondisi ini diperparah lagi dengan ambruknya pasar saham di kawasan <st1:place st="on">Asia</st1:place> dan Eropa pada perdagangan di hari yang sama, sebagai imbas dari krsis yang menimpa pasar perumahan di AS. Menariknya, pada hari yang sama, Direktur Pelaksana IMF Rodrigo de Rato, mengeluarkan pernyataan mengenai risiko-risiko yang terkait dengan globalisasi keuangan telah menunjukkan ancaman serius terhadap laju perekonomian dunia. Ironisnya, justru IMF sendirilah yang secara konsisten mendorong terjadinya liberalisasi keuangan pada tingkat global. Dengan kata lain, IMF memperingatkan dunia atas ancaman yang diciptakan oleh lembaga itu sendiri melalui kondisionalitas utang di berbagai negara. Yang lebih menarik lagi, menyikapi pernyataan Rodrigo de Rato di atas, Menteri Perekonomian Boediono justru menyatakan tidak mengkhawatirkan pelarian modal asing, sehari sebelum terjadinya penjualan saham besar-besaran oleh para investor<i style=""> </i>di Bursa Efek Jakarta.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Indeks IHSG</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"> <b style="">26 Juli-9 Agustus 2007<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style="'width:427.5pt;height:174pt'" ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\INSIDe.org\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003.emz" title=""> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/INSIDe.org/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif" shapes="_x0000_i1026" height="232" width="570" /><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:oleobject type="Embed" progid="MSGraph.Chart.8" shapeid="_x0000_i1026" drawaspect="Content" objectid="_1263395245"> <o:wordfieldcodes>\s</o:WordFieldCodes> </o:OLEObject> </xml><![endif]-->Sumber: Koran Sindo, 2 – 10 Agustus 2007.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style=""><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Indeks Bursa Saham Dunia 31 Juli-1 Agustus 2007<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style="'width:521.25pt;height:201pt'" ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\INSIDe.org\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image005.emz" title=""> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/INSIDe.org/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif" shapes="_x0000_i1027" height="268" width="695" /><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:oleobject type="Embed" progid="MSGraph.Chart.8" shapeid="_x0000_i1027" drawaspect="Content" objectid="_1263395247"> <o:wordfieldcodes>\s</o:WordFieldCodes> </o:OLEObject> </xml><![endif]--></span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style=""> </span>Sumber: Koran Sindo, Kamis 2 Agustus 2007<b style=""><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Anjloknya bursa saham nasional dan internasional ini merupakan imbas dari krisis yang melanda pasar perumahan Amerika Serikat. Pada 31 Juli 2007, harga saham American Home Mortgage Investment Corp. mengalami kejatuhan sekitar sebesar 90 persen. Sebagai akibatnya, kejatuhan perusahaan dana perumahan itu menambah krisis likuiditas dan permasalahan kredit perumahan di AS, yang telah bergulir selama dua pekan sebelumnya. Setelah sempat beberapa hari mengalami pemulihan, bursa saham kembali anjlok pada 6 Agustus 2007. Kali ini, bursa saham kawasan Asia Pasifik terkena imbasnya, di mana diperkirakan sekitar US$2,66 triliun dana keluar dari pasar modal <st1:place st="on">Asia</st1:place>. Penurunan tajam bursa saham Asia Pasifik ini merupakan akibat dari ambruknya bursa saham Wallstreet setelah salah satu perusahaan pembiayaan perumahan di AS menyatakan pasar kredit mereka mengalami situasi terburuk selama dua pekan terakhir. Gejolak yang terjadi pada bursa saham nasional dan regional sebagai imbas dari sentimen negatif bursa saham AS, menunjukkan bahwa perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> telah semakin terintegrasi dengan arus keuangan global yang bersifat sangat fluktuatif. Tanpa ditopang oleh fundamen ekonomi riil yang kuat dan berdaya tahan tinggi dan tidak tergantung pada modal asing, maka perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> cenderung akan terbawa fluktuasi pasar keuangan global yang berdampak pada performa ekonomi domestik. Bahkan gejolak pasar keuangan dunia yang menunjukkan indikasi negatif ini dapat memicu terjadinya krisis likuiditas perusahaan-perusahaan nasional, mengingat sebagian besar dari <i style="">capital flow</i> yang masuk ke <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> merupakan utang luar negeri jangka pendek. Terlebih lagi, diperkirakan gejolak keuangan global ini akan terus berlanjut sampai 2009. Meskipun dampak dari gejolak ini diperkirakan hanya pada tataran <i style="">soft landing</i> atau perlambatan ekonomi, bukan pada <i style="">hard landing</i> dalam bentuk resesi sebagaimana yang terjadi di tahun 1997, tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara yang fundamen ekonominya masih lemah seperti <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> kondisi ini akan memicu terjadi resesi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Depresiasi Nilai Tukar Rupiah<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kejatuhan bursa saham dunia secara otomatis memicu penurunan tajam nilai tukar rupiah. Pada 1 Agustus 2007, Rupiah ditutup melemah 53 poin menjadi Rp. 9.239 terhadap dollar, kemudian terdepresiasi kembali menjadi Rp. 9.303 atau melemah sebesar 64 poin pada 2 Agustus 2007. Depresiasi nilai rupiah selama beberapa hari terakhir juga dipicu oleh beberapa performa negatif dalam perekonomian <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dalam bentuk laju inflasi yang tinggi dan nilai ekspor-impor yang mengalami penurunan. Kondisi ini merangsang hilangnya kepercayaan terhadap nilai tukar mata uang rupiah, ditambah lagi dengan adanya indikasi perburuan dollar oleh para pengusaha yang mengantisipasi jika terjadi kejatuhan lebih jauh yang berdampak pada kemampuan mereka dalam membayar utang yang berbentuk mata uang asing, terutama dollar. Sebagai akibatnya, trend penurunan rupiah terus terjadi selama satu pekan terakhir, di mana kurs rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis, 9 Agustus 2007 pada level Rp. 9.315 terhadap dollar AS.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kurs Rupiah terhadap Dollar<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" style="'width:409.5pt;height:2in'" ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\INSIDe.org\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image007.emz" title=""> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/INSIDe.org/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif" shapes="_x0000_i1028" height="192" width="546" /><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:oleobject type="Embed" progid="MSGraph.Chart.8" shapeid="_x0000_i1028" drawaspect="Content" objectid="_1263395248"> <o:wordfieldcodes>\s</o:WordFieldCodes> </o:OLEObject> </xml><![endif]--><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sumber: Diolah dari berbagai sumber<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tingkat Suku Bunga Bank <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Laju inflasi yang begitu tinggi pada Juli lalu menyebabkan Bank <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> menunda penurunan BI rate (suku bunga BI) dan tetap menahannya pada level 8,25%. Upaya ini ditempuh dalam kerangka kebijakan moneter yang hati-hati (<i style="">prudence</i>) dan mengacu kepada ekspektasi inflasi yang merambat naik serta ekses guncangan pasar finansial global. Kebijakan penundaan BI rate ini di satu sisi dapat menyebabkan kepanikan pasar dan bursa saham. Di sisi lain, kebijakan ini juga menyebabkan upaya untuk menstimulus sektor riil melalui kemudahan akses modal karena tingkat bunga yang rendah dapat terhambat. Pada dasarnya terdapat sebuah dilema yang sangat pelik terkait dengan persoalan inflasi ini. Tingginya laju inflasi juga dapat mencerminkan aktifitas perekonomian suatu negara. Namun tingginya laju inflasi cenderung memicu kepanikan pada pasar keuangan. Dengan tingkat suku bunga yang rendah tentu saja diharapkan dapat meningkatkan performa ekonomi sektor yang riil yang sedang mengalami penurunan, akan tetapi dana mudah bagi korporasi sebagai hasil dari tingkat suku bunga yang rendah juga dapat memicu kenaikan inflasi karena tingginya tingkat konsumsi korporasi. Sejauh ini, upaya yang ditempuh pemerintah, khususnya BI tetap berada dalam kerangka kebijakan moneter yang berhati-hati atau lebih mengarah kepada kebijakan yang bersifat <i style="">contractionary</i>, sebagaimana yang diterapkan IMF dalam program-program kondisionalitas pinjaman semasa krisis. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tingkat Suku Bunga BI 7 Des. 2006 – 7 Agustus 2007<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75" style="'width:5in;height:139.5pt'" ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\INSIDe.org\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image009.emz" title=""> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/INSIDe.org/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif" shapes="_x0000_i1029" height="186" width="480" /><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:oleobject type="Embed" progid="MSGraph.Chart.8" shapeid="_x0000_i1029" drawaspect="Content" objectid="_1263395249"> <o:wordfieldcodes>\s</o:WordFieldCodes> </o:OLEObject> </xml><![endif]--><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sumber: diolah dari berbagai sumber<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Harga Minyak Dunia<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Harga minyak dunia mencapai rekor tertinggi minggu ini ketika harga minyak mentah di pasar <st1:place st="on"><st1:city st="on">New York</st1:City>, <st1:state st="on">AS</st1:State></st1:place> melonjak mencapai angka US$78,77 per barrel. Kenaikan harga ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah dikarenakan meningkatnya kebutuhan BBM di AS dan terbatasnya ekspansi kilang minyak baru di negeri Paman Sam tersebut. Kenaikan harga minyak mentah dalam jumlah yang tinggi ini membawa dampak yang beragam terhadap perekonomian dunia. Perekonomian negara-negara maju tidak begitu terkena dampak dari kenaikan harga emas hitam ini, karena pengalaman fluktuasi harga selama empat tahun terakhir membuat negara-negara tersebut telah mampu beradaptasi dengan baik terhadap kenaikan harga minyak dunia. Begitu juga halnya dengan negara-negara pengeskpor minyak, negara-negara tersebut justru mengeruk keuntungan dalam jumlah besar dengan adanya kenaikan harga minyak di pasar dunia ini. Akan tetapi, bagaimanakah nasib negara seperti Indonesia, yang meskipun masih tercatat sebagai anggota organisasi negara-negara pengeskpor minyak (OPEC) tetapi tidak lagi memiliki kemampuan sebagai <i style="">net exporter </i>minyak, bahkan telah menjadi <i style="">net importer</i> minyak karena kemampuan produksi minyak nasional yang terus menunjukkan penurunan selama beberapa tahun terakhir. Data statistik menunjukkan trend penurunan produksi minyak nasional yang secara konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 1999, produksi minyak mentah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> tercatat sebesar 1,4 juta barrel per hari. Jumlah ini kemudian terus menurun selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2002, jumlah produksi minyak nasional sebesar 1,288 juta barrel per hari, turun menjadi 1,179 juta bph di tahun 2003. <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Produksi minyak nasional selama 2006 gagal mencapai target yang ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 1,050 juta barel per hari. Tahun lalu produksi minyak hanya 1,007 juta barel. Sedangkan produksi minyak pada 2005 merosot menjadi 1,060 juta barel dari 1,096 juta barel pada 2004. </span>Pada tahun 2007 ini, pemerintah Indonesia mentargetkan produksi minyak nasional sebesar 1,050 juta bph, jauh dibawah produksi minyak Indonesia di tahun 1999, sementara itu, produksi riil minyak Indonesia per hari pada tahun 2007 ini hanya sebesar 1 juta barrel. Trend kenaikan harga minyak dunia yang diiringi oleh penurunan produksi minyak nasional secara langsung berdampak pada posisi APBN yang mematok harga minyak dunia pada posisi US$ 58 bph, di mana nilai impor minyak akan mengalami pembengkakan dalam APBN.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Privatisasi BUMN<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Penjualan saham BNI kepada public (free float) sebesar kurang dari 1% sebelum penawaran<span style=""> </span>menjadi 27% setelah penawaran, membuat kepemilikan saham pemerintah terhadap BNI berkurang menjadi 73 % yang sebelumnya sebesar 99,1 %. Penjualan saham BNI ini dimaksudkan untuk menggenjot pendapatan dari privatisasi BUMN terhadap APBN sebesar 4,7 trilliun yang sebelumnya hanya sebesar 3,3 trilliun. Harga saham dijual seharga Rp 2.050 per lembar. Dari hasil penjualan saham tersebut pemerintah diperkirakan akan mendapatkan aliran dana sekitar 8,1 trilliun yang dibagi masing-masing 4,1 trilliun untuk APBN dan 4 trilliun untuk BNI guna memperkuat struktur permodalan dan pengembangan usaha. Namun pemerintah menargetkan pencapaian pendapatan 8,7 trilliun yaitu sekitar 30% dari pelepasan saham BNI. Kebijakan untuk menjual saham BNI kepada swasta merupakan kebijakan privatisasi pertama kali yang dilakukan dimasa kepemimpinan SBY-JK. Kebijakan ini diambil dengan alasan untuk menambah pendapatan APBN dimana dengan dilakukannya privatisasi maka akan membantu pembiayaan APBN 2007. kebijakan ini juga telah mendapat persetujuan dari DPR dimana ada tiga BUMN yang akan diprivatisasi yaitu </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">PT Jasa Marga, Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Wijaya Karya. Ketiga BUMN itu akan diprivatisasi melalui penjualan dana saham kepada Public (IPO). <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Ironisnya, penjualan saham BNI ini dilakukan satu hari sebelum pasar saham dunia mengalami guncangan, sehingga perolehan dari penjualan tersebut tidak dapat maksimal. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ketidakpuasannya atas hasil penjualan yang sebesar Rp. 3,95 triliun tersebut. Penjualan saham BNI secara terburu-buru tanpa menunggu pasar mengalami pemulihan dan sikap Sri Mulyani yang tidak puas tersebut mencerminkan bahw kondisi defisit APBN yang dihadapi pemerintah berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan, sehingga upaya-upaya untuk menutupi defisit APBN tersebut terus dilakukan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">7.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Konflik Dagang Indonesia-China<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pekan pertama di bulan Agustus ini juga diwarnai oleh peningkatan intensitas konflik dagang antara Indonesia dan China yang bermula dari penemuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) atas ratusan produk makanan (permen), obat, kosmetik dan mainan anak-anak dari China yang dibuat dengan bahan kimia beracun, seperti formalin dan merkuri. Pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> kemudian langsung mengambil tindakan untuk menyita barang-barang tersebut. Tindakan pemerintah <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> ini mengundang reaksi balasan dari pemerintah <st1:country-region st="on">China</st1:country-region> yang kemudian melarang produk makanan hasil laut <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang diekspor ke negeri tirai bambu tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Meskipun larangan pemerintah China tersebut belum secara resmi disampaikan melalui jalur formal kepada pemerintah Indonesia, baru sebatas pengumuman melalui situs resmi pemerintah China, namun kekhawatiran akan terjadinya perang dagang di antara kedua negara tidak dapat dihindari. Kekhawatiran semakin menjadi ketika Wapres Jusuf Kalla yang menilai kebijakan pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">China</st1:country-region></st1:place> tersebut tidak fair dan dapat berujung pada perang dagang. Mengingat interaksi perdagangan antara <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> dan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">China</st1:country-region></st1:place> dalam jumlah yang cukup besar, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan maka akan memiliki dampak yang sangat buruk. Pada tahun 2006, tercatat ekspor <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> ke <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">China</st1:country-region></st1:place> mencapai Rp. 84 triliun. Sebaliknya impor produk dari <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">China</st1:country-region></st1:place> hanya sebesar Rp. 66 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa <st1:country-region st="on">China</st1:country-region> merupakan sebuah pasar yang sangat besar dan potensial bagi produk ekspor <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Jika konflik dagang ini terus berlarut-larut, kerugian yang lebih besar akan diderita pihak <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Koordinasi dan kerjasama secara transparan antar pemerintah kedua negara dalam mengkaji produk-produk yang dilarang tersebut harus segera dilakukan, sehingga dapat diperoleh kesepahaman bersama mengenai larangan atas produk masing-masing negara dan interaksi perdagangan dapat berjalan dengan baik. Alternatif lain yang dapat ditempuh kedua negara adalah dengan mengundang lembaga independen untuk menguji kandungan yang diduga beracun dalam produk-produk yang dilarang tersebut secara objektif, sehingga tidak ada kecurigaan yang mengarah kepada proteksionisme yang tidak sehat.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Di sisi lain, pesan yang dapat diambil dari konflik perdagangan ini adalah munculnya kembali trend proteksionisme yang dilakukan masing-masing negara meskipun dalam kerangka perlindungan konsumen di negara masing-masing. Bahkan upaya pelarangan atas produk-produk yang berbahaya ini juga diatur oleh WTO dalam bentuk aturan sanitasi atau kesehatan produk, di mana negara dapat melarang masuknya produk tertentu syang mengandung bahan beracun dan membahayakan. Dengan demikian, proteksionisme bukanlah sebuah barang usang di tengah derasnya arus liberalisasi. Bahkan di negara yang liberal seperti AS sekalipun mendapatkan tuntutan dari warganya untuk memberlakukan proteksi terhadap serbuan produk-produk dari luar. Begitu juga yang dilakukan oleh Uni Eropa yang dengan gigih melindungi konsumen dan produsen domestik dari serbuan produk pertanian negara lain. Untuk itu, pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> tidak lagi mengulangi kesalahan di masa lalu yang secara prematur memberlakukan liberalisasi secara besar-besaran sehingga merugikan kepentingan ekonomi nasional. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">8.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Konsep Pemberantasan Kemiskinan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;">Menyusul kuliah umum yang diberikan Muhammad Yunus kepada Kabinet Indonesia Bersatu pada 7 Agustus lalu, Wapres Jusuf Kalla menyatakan bahwa akan segera mengadaptasi konsep kredit mikro ala Grameen Bank dalam bentuk alokasi anggaran sebesar Rp 1,4 triliun dalam APBN perubahan 2007 untuk pembayaran premi asuransi kredit UMKM di PT. Asuransi Kredir Indonesia (Askrindo) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Adaptasi konsep kredit mikro Grameen Bank di Indonesia dalam bentuk alokasi anggaran ini, mencerminkan strategi adaptasi yang sangat prematur dan tidak dilandasi oleh pemahaman yang mendalam mengenai kredit mikro untuk memberantas kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemerintah SBY-JK untuk mengatasi kemiskinan ini cenderung tampak sebagai retorika belaka tanpa dilandasi oleh strategi yang jelas tanpa pemahaman atas akar permasalahan kemiskinan di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;">Berkaca dari pengalaman Grameen Bank di Bangladesh, tampak bahwa upaya pemberantasan kemiskinan harus disertai dengan konsep dan strategi yang berlandaskan pada pemahaman mengenai akar permasalahan kemiskinan masyarakat. Sehingga solusi-solusi yang ditempuh benar-benar menyentuh akar persoalan secara riil. Upaya Grameen Bank yang memberdayakan perekonomian perempuan disertai dengan berbagai program pelatihan dan pendampingan yang mengembangkan ketrampilan dan pengetahuan rakyat miskin, mencerminkan solusi yang bersifat <i style="">on the ground</i> dalam mengatasi kemiskinan. Begitu juga halnya dengan penciptaan metode pinjaman yang berbeda dengan bank-bank konvensional, merefleksikan pemahaman mengenai sumber kemiskinan yang berasal institusi dan kebijakan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Berbeda dengan yang terjadi di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>, sejauh ini belum ada lembaga kredit mikro yang memiliki prinsip dan metodologi sebagaimana yang diterapkan oleh Grameen Bank. Ironisnya, lembaga-lembaga kredit yang seharusnya menyalurkan kredit kepada sektor usaha kecil dan menengah justru diwarnai oleh penyimpangan, di mana aliran dana mengalir ke kantong-kantong para konglomerat. Jika kita menyimak akar kemiskinan di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> terlihat bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah justru yang menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan masyarakat. Karenanya, sangat ironis sekali publikasi besar-besaran upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan separuhnya pada tahun 2015 sementara itu, pemerintah masih juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang justru menjadi penyebab kemiskinan masyarakat. Pemerintah sebaiknya tidak menggampangkan persoalan pemberantasan kemiskinan hanya dengan mengalokasikan anggaran semata. Terlebih lagi, pernyataan Jusuf Kalla yang menganggap konsep kredit mikro yang dipaparkan Muhammad Yunus tersebut bukanlah barang baru di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>, mencerminkan bahwa JK tidak memahami sepenuhnya konsepsi <i style="">microfinance</i> Grameen Bank. Untuk itu, diperlukan solusi yang benar-benar menyentuh akar persoalan dalam bentuk pemberdayaan total potensi ekonomi masyarakat miskin, sebagaimana yang dilakukan Grameen Bank, dan harus ada sinergi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk satu tujuan, yaitu memberantas kemiskinan secara total di Indonesia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">9.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Geliat Ekonomi Kawasan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Senada dengan yang dialami pasar saham <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region>, bursa saham negara-negara <st1:place st="on">Asia</st1:place> juga mengalami goncangan imbas krisis likuiditas pasar perumahaan AS. Nilai tukar mata uang di beberapa negara juga terdepresiasi akibat sentimen negatif pasar. Gejolak keuangan kawasan ini seakan menjadi sebuah isyarat bagi ASEAN yang pada pekan yang sama merayakan ulang tahunnya yang ke-40, di mana berbagai komitmen yang mengarah kepada integrasi kawasan semakin marak. Prinsip non-intervensi yang menjadi landasan interaksi negara-negara ASEAN selama ini juga mendapatkan evaluasi atas relevansinya di tengah derasnya arus globalisasi. Semakin ketatnya iklim persaingan ekonomi kawasan yang ditandai pertumbuhan ekonomi China dan India semakin menegaskan perlunya skema kerjasama baru yang menyatukan daya saing kawasan Asia Tenggara di bawah kerangka integrasi ekonomi dalam bentuk ASEAN Economic Community (AEC) yang ditargetkan tahun 2015 akan tercapai. Akan tetapi, jika kita menyimak interaksi perdagangan intra-ASEAN yang berada di bawah perdagangan ekstra-ASEAN, disparitas ekonomi dan perbedaaan regulasi dan kebijakan ekonomi di masing-masing negara ASEAN, tampak bahwa terwujudnya cita-cita masyarakat ekonomi ASEAN masih harus melalui jalan panjang dan berliku.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Terkait dengan integrasi kawasan Asia Tenggara, pada pekan ini ditandatangani kesepakatan <i style="">Joint Exploration</i> antara Pertamina, Petronas dan PetroVietnam atas kandungan minyak di blok Randu Jawa Timur dengan nilai US$ 7,6 juta pada 3 tahun pertama. Pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> sendiri mendapatkan US$ 500 ribu sebagai bonus kesepakatan. Sedangkan untuk kontrak bagi hasil produksi disepakati pada porsi 85% untuk pemerintah Indonesia dan 15% untuk ketiga perusahaan tersebut dengan komposisi Pertamina 40%, Petronas dan Petrovietnam masing-masing 30%.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;"><span style="">B.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">POLITIK<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">SUMMARY<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Konstelasi politik dalam seminggu terakhir sejak tanggal 01 Agustus 2007 hingga 10 Agustus 2007 berdasarkan fokus issues menunjukkan: pertama, adanya benturan antar kepentingan (konflik elit politik) menyoal beberapa kasus yang mempunyai korelasi politik antara satu kasus dengan kasus lainnya. Tarik ulur mengenai wacana amandemen UUD 1945 ke lima terkait adanya usulan dari DPD yang menuntut penguatan posisi DPD di tingkatan legislatif meskipun pada akhirnya usulan tersebut harus ditunda karena belum dipenuhinya kuota pra-syarat amandemen. Wacana tentang calon independen semakin menguat setelah MK mengeluarkan keputusan untuk malakukan JR atas UU 32 th 2004 sehingga pemerintahpun didesak untuk segera melakukan revisi UU 32/2004. Proses seleksi anggota KPU dan KPK juga menjadi sorotan publik dimana proses seleksinya dinilai syarat akan kepentingan. Di sisi lain, momentum tersebut digunakan untuk mengkritisi kinerja parpol selama ini. Konflik antara SBY versus Zaenal Ma’arif serta gonjang ganjing bakal calon pengganti Mendagri juga menjadi isu pada minggu ini. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kedua, konstelasi politik daerah pra dan pasca PILKADA DKI menjadi isu yang selalu mendominasi pemberitaan media termasuk adanya indikasi pelanggaran oleh kubu Adang-Dani dan kubu Foke-Prijanto. Peringatan Hari Masyarakat Adat Dunia 9 Agustus 2007 dimanfaatkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri kepada pemerintah karena selama ini masyarakat adat telah dikolonisasi, dieksploitasi dan dipaksa menganut nilai pemerintah. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Ketiga, terkait dengan Produk-produk kebijakan lembaga Negara, adanya upaya-upaya memperlambat proses pembuatan RUU Tipikor yang seharusnya segera diselesaikan. Pembahasan Revisi RUU politik dan RUU Pemilu juga menjadi ajang tarik-menarik kepentingan antar partai politik menjelang Pemilu 2009. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Keempat, dalam aspek penegakan hukum, menunjukkan adanya indikasi korupsi <st1:city st="on">DPR</st1:City> <st1:state st="on">RI</st1:State> terkait aliran dana BI ke <st1:place st="on"><st1:city st="on">DPR</st1:City> <st1:state st="on">RI</st1:State></st1:place>. Mencuatnya kembali isu BLBI dan kasus perdata Soeharto serta PK atas kasus pembunuhan munir. Di samping itu KPK juga menyarankan agar setiap institusi membuat kode etik konflik kepentingan karena menurut KPK konflik kepentingan adalah penyebab dari korupsi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kelima, mengenai isu seputar dinamika kawasan menunjukkan stabilitas politik yang kondusif dimana momentum ULTAH ASEAN dijadikan sebagai refleksi 40 tahun ASEAN dan masa depan integrasi ASEAN dengan konsep ASEAN Community-nya menjadi sorotan publik karena menyangkut <i style="">national interest</i> NKRI. Kerjasama-kerjasama bilateral dilakukan oleh pemerintah RI antara lain : RI-Vietnam dalam kerjasama penanganan korupsi, RI-Australia dimana MA melakukan studi banding di bidang hukum dan RI-Singapura mengenai ekstradisi namun masih dalam proses negosiasi terkait dengan DCA. Di samping itu, <st1:place st="on"><st1:city st="on">Ada</st1:City></st1:place> good news mengenai rekonsiliasi antara Korsel dengan Korut yang selama ini selalu bersitegang.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">RECENT POLITICAL DEVELOPMENT<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Amandemen UUD 1945<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tuntutan untuk melakukan Amandemen UUD 45 yang kelima yaitu pada pasal <b style=""><span style=""> </span></b>22 D UUD 1945 tersebut berasal dari DPD dimana mereka<b style=""> </b>menginginkan adanya persamaan kewenangan sama sejajar dengan DPR. Usulan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra dikalangan fraksi di DPR dan <st1:place st="on"><st1:city st="on">MPR</st1:City> <st1:state st="on">RI</st1:State></st1:place>. Meskipun</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Survey LSI pada bulan Juli 2007 menyatakan bahwa 73 % rakyat menghendaki dilakukannya amandemen kembali untuk penguatan posisi DPD dalam legislasi namun karena tarik ulur kepentingan elit menyebabkan usulan tersebut harus di tunda karena tidak memenuhi kuota. Terkait dengan itu pula ada ketakutan dari Andi Mattalata bahwa amandemen UUD 45 tersebut akan merembet pada pasal-pasal lainnya. Yang perlu diantisipasi dalam kasus ini adalah adanya upaya-upaya untuk me-liberalisasi perundang-undangan NKRI<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Penguatan DPD<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Keinginan DPD dalam penguatan peran DPD di legislasi, pada dasarnya benar secara demokratik, dan juga punya dasar moral dan intelektual yang kuat, dan karena itu sebenarnya <i style="">unreasonable</i> untuk menolak gagasan tersebut. Dasar moralnya adalah bahwa anggota DPD mendapat legitimasi demokratis sangat kuat untuk mewakili rakyat, dibanding anggota DPR. Secara intelektual, adanya dua lembaga legislatif, bikameralisme, dalam konteks otonomi daerah atau desentrasilisasi dalam hubungan pusat dan daerah, adalah praktek yang umum dalam demokrasi di dunia. <st1:city st="on">Ada</st1:City> kaitan yang kuat dalam hubungan antara bikameralisme dan sistem politik desentralisasi dalam hubungan pusat dan daerah (Lijphart 1996), dan demokrasi <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> seharusnya menjadi bagian dari pola ini. Asumsi inilah yang dibangun oleh DPD untuk memperkuat posisinya di legislasi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Calon Independen<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Wacana mengenai dibukanya peluang bagi calon independen mengikuti pemilu daerah mencuat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan <i style="">Judicial Review</i> atas UU Nomor 32 pasal 59 ayat 1 tahun 2004 dengan alasan bahwa UU tersebut bersifat diskriminatif dan tidak memberikan peluang kompetitif bagi rakyat sehingga melanggar hak konstitusi warga negara. Ini berarti bahwa MK menyetujui adanya calon independen. Keputusan ini juga tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan dalam proses pemilihan presiden 2009 melihat delegetimasi publik atas calon pemimpin yang berasal dari partai politik sudah semakin tinggi. Keputusan ini belum bisa dilakukan sebelum ada payung hukumnya yaitu amandemen UUD 45 pasal 6A ayat 2 dan revisi UU No 32 tahun 2004. Pada dasarnya ada beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya wacana calon independen, yaitu delegitimasi parpol, kepentingan elit politik dan partipasi politik secara bebas. Menanggapi wacana ini, pemerintah meresponnya dengan positif terkait dengan akan direvisinya UU 32 th 2004 dan akan diberlakukannya pada awal 2008. Hal ini dilakukan untuk meredam terjadinya konflik horizontal meskipun pada dasarnya wacana calon independen ini syarat akan kepentingan elit untuk mendelegitimasi parpol. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 1.05in; text-align: justify; text-indent: -1.05in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pilkada DKI<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pilkada DKI pada 8 agustus 2007 adalah pertama kalinya warga DKI memilih gubernurnya secara langsung sehingga antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya angka golput. Artinya warga menyambut baik dan menaruh harapan yang besar atas gubernur yang secara langsung mereka pilih. Namun demikian proses pelaksanaan PILKADA DKI sendiri tidak luput dari praktek-praktek pelanggaran baik itu dalam bentuk <i style="">money politics</i> maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya yang saat ini tengah di kuak oleh Panwaslu daerah. Disisi, lain pilkada DKI langsung tersebut tidak memberikan garansi bahwa ke depan DKI akan lebih baik dibandingkan pilkada sebelumnya dimana gubernur dipilih secara tidak langsung. Terlebih Pilkada DKI saat ini dimenangkan oleh <i style="">old actor</i> yang membuktikan bahwa masih kuatnya hegemoni status quo. Disamping itu, momentum pilkada DKI ini oleh beberapa partai politik dijadikan sebagai <i style="">test case</i> mengetahui dukungan publik terhadap<span style=""> </span>parpol untuk persiapan pemilu presiden 2009. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 1.05in; text-align: justify; text-indent: -1.05in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kode Etik Konflik Kepentingan Elit<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Komisi Pemberantasan Korupsi meminta institusi-institusi membuat kode etik (<i style="">code of conduct</i>) untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Jika terjadi pelanggaran kode etik, perlu diambil tindakan secara etik juga oleh pemimpinnya, kata Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dalam seminar tentang Konflik Kepentingan yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, senin 6 Agustus 2007. Menurut Ruki konflik kepentingan adalah akar dari korupsi. Kode etiklah yang menjadi salah satu cara untuk membatasi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Jika kode etik telah dibuat, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat peraturan internal atau peraturan perundangan. Misalnya bagaimana membatasi seorang pejabat pemerintah atau pejabat publik untuk tidak duduk dalam berbagai lembaga.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Misalnya, bagaimana membatasi seorang pejabat pemerintahan atau pejabat publik untuk tidak duduk dalam berbagai jabatan lainnya. Dengan begitu, <i>conflict of interest</i> bisa diperkecil atau bisa dikurangi. konflik kepentingan sering terjadi ketika seorang pengusaha jadi penguasa atau penguasa jadi pengusaha. Konflik kepentingan pun bisa muncul saat seorang pejabat publik berbenturan kepentingan dengan masyarakat. Untuk mengurangi korupsi, KPK harus mundur dulu ke belakang mendorong pemerintah membuat kode etik konflik kepentingan. Nampaknya langkah ini akan menjadi strategi taktis KPK dalam memberantas korupsi di institusi-institusi pemerintahan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 1.05in; text-align: justify; text-indent: -1.05in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Konflik antar Elit<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 117pt; text-align: justify; text-indent: -99pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pergantian Mendagri<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Gonjang-ganjing Isu mengenai akan digantinya Mendagri Ma’ruf dengan Mendagri baru disambut gembira oleh para elit-elit yang berkepentingan. Digantinya Mendagri Ma’ruf dikarenakan <i style="">stroke</i> yang tengah dideritanya dan untuk mengefektifkan kembali kinerja Depdagri. Banyak pihak yang menuntut agar pergantian tersebut dipercepat mengingat banyaknya tugas-tugas yang harus segera diselesaikan oleh Depdagri. Tidak pelak isu ini kemudian dijadikan sebagai ajang “rebutan kue” antar elit dimana benturan kepentingan menyangkut sosok pengganti Mendagri yaitu antara sipil dan militer. Diantara banyak nama yang disebut-sebut sebagai pengganti Ma’ruf, nama siti nurbaya mantan sekjen depdagri adalah salah satunya dimana dia dianggap sebagai figur yang tepat karena lebih berpengalaman dan tidak mempunyai afiliasi dengan partai politik.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.75in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Konflik antara Zaenal Ma’arif VS SBY<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Lagi-lagi Presiden SBY terlibat konflik pribadi setelah konfliknya dengan Amin Rais, kali ini SBY berhadapan dengan Zaenal Ma’arif yang dianggap telah mencemarkan nama baik SBY dengan pernyataannya yang menyebutkan skandal pernikahan SBY sebelum masuk AKABRI. Pernyataan ini memicu kemarahan SBY yang berlanjut dilaporkannya Zaenal ke Polisi oleh SBY atas tuduhan pencemaran nama baik. Meskipun Konflik antara Presiden SBY dan mantan Wakil Ketua DPR RI Zaenal Ma’arif akhirnya mereda setelah Zaenal meminta maaf kepada SBY namun konflik tersebut dinilai akan memperburuk citra <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> di dunia internasional. <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> akan ditertawakan oleh dunia. Seharusnya sebagai seorang Presiden SBY tidak perlu menanggapi ulah Zaenal dan seharusnya pula SBY lebih memprioritaskan tugasnya bukannya malah menguras energi melapor ke Polisi.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 1.05in; text-align: justify; text-indent: -1.05in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Proses Seleksi Komisi<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 117pt; text-align: justify; text-indent: -99pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Seleksi KPU dan Seleksi KPK<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Proses seleksi untuk memilih anggota KPU dan KPK saat ini merupakan salah satu isu yang menarik untuk dimainkan. Hal tersebut dikarenakan KPU dan KPK adalah lembaga-lembaga independen yang mempunyai pengaruh penting terhadap aktivitas politik para elit saat ini. Maka dari itu, lazim apabila kemudian banyak kepentingan yang bermain dalam proses seleksi anggota kedua komisi tersebut. Pertama, seleksi KPU dimana terkait dengan persiapan pilpres 2009. Dan kedua, seleksi KPK dimana terkait dengan proses pemberantasan korupsi di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 1.05in; text-align: justify; text-indent: -1.05in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">7.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Politik Kawasan <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 117pt; text-align: justify; text-indent: -99pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Integrasi ASEAN<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tanggal 8 Agustus 2007 menandai Empat puluh tahun sudah ASEAN berdiri dan menjadi sebuah komitmen bersama Negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menjalin kerjama regional demi terwujudnya integrasi kawasan. Hampir setiap tahunnya selama 40 tahun, Anniversary ASEAN hanya diisi dengan serimonial HUT dan juga diisi seminar-seminar, kajian-kajian tentang refleksi eksistensi ASEAN, proyeksi ASEAN ke depan tanpa disertai adanya langkah kongkrit implementasi mengenai <i style="">what should ASEAN do</i> guna mengimplementasikan komitmen tersebut? Di satu sisi, ASEAN menjadi wacana yang elitis karena hanya melibatkan peran Government to Government tanpa melibatkan peran serta masyarakat luas. Di sisi lain, ASEAN hanya menjadi sebuah fenomena onani gagasan antar pemerintah negara-negara anggotanya dikarenakan kegiatan yang dilakukan hanya menggelar pertemuan-pertemuan saja. Meskipun konsep ASEAN COMMUNITY sudah dirumuskan dan disepakati dengan pencapain target di 2020 namun sampai saat ini secara politik dan kultural belum menunjukkan adanya persiapan yang mengarah ke <st1:place st="on"><st1:city st="on">sana</st1:City></st1:place>. Di sisi lain konsep ASEAN Community harus kita kaji secara lebih mendalam lagi menyangkut kedaulatan nasional kita yaitu NKRI.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 117pt; text-align: justify; text-indent: -99pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Perdamaian Korsel- Korut<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Korut dan Korsel, dua negara bersaudara yang berbeda ideologi dan dipisahkan perang, tengah merintis jalan perdamaian. Pemimpin kedua pemerintahan dijadwalkan mengadakan pertemuan di <st1:place st="on"><st1:city st="on">Pyongyang</st1:City></st1:place> 28-30 Agustus. Pertemuan itu membuka harapan tercapainya perjanjian damai pertama antara kedua negara yang secara teknis berperang sejak Perang <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Korea</st1:country-region></st1:place> 1950-53, atau lebih dari setengah abad silam. Kondisi ini tentunya akan berdampak positif bagi politik kawasan terkait dengan stabilitas keamanan kawasan dan iklim kerjasama ekonomi kawasan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 117pt; text-align: justify; text-indent: -99pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kerjasama <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> – <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Vietnam</st1:place></st1:country-region><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Rabu 8 agustus 2007, Pemerintah <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> dan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Vietnam</st1:country-region></st1:place> sepakat melakukan kerjasama di bidang anti korupsi dengan cara saling bertukar pengalaman memberantas korupsi, termasuk perjanjian ekstradisi antar kedua Negara. Kunjungan PM Vietnam yang didampingi istrinya Ny Tran Thanh Kiem, beserta rombongan ke Indonesia berlangsung selama dua hari, membicarakan hubungan bilateral kedua negara yang ditandai dengan penandatanganan kerjasama anti korupsi, kerjasama kebudayaan, perdagangan dan investasi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 117pt; text-align: justify; text-indent: -99pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kerjasama MA RI – <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region></st1:place><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pada tanggal 7 agustus MA menandatangani MoU dengan Ketua pengadilan Federal Australia Michael Black sebagai bentuk kerjasama dibidang hukum. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja MA terutama dalam manajemen kasus dan manajemen pengadilan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 117pt; text-align: justify; text-indent: -99pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Perjanjian Ekstradisi RI - Singapura <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah proses penangkapan para koruptor yang diduga melarikan diri ke luar negeri dimana salah satu tempat tujuan bagi koruptor adalah Singapura. Namun perjanjian ini pun terancam gagal dikarenakan oleh perjanjian DCA yang diusulkan oleh Singapura. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75.75pt; text-align: justify; text-indent: -75.75pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">8.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Penegakan Hukum kasus Korupsi<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 117pt; text-align: justify; text-indent: -99pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Kasus BLBI<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Setelah lama tidak terdengar gaungnya, kasus BLBI saat ini kembali mencuat dengan penetapan tiga kasus besar sebagai permulaan. Upaya penuntasan kasus BLBI ini cenderung diskriminatif dan politis. Hal inilah yang kemudian menimbulkan reaksi publik dimana sekitar 14 ormas yang mengusung jargon “Jihad Melawan Koruptor BLBI” menuntut agar kasus BLBI segera dituntaskan secara menyeluruh tidak diskriminatif. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 117pt; text-align: justify; text-indent: -99pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Aliran Dana BI Ke DPR<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki mengatakan, masih mendalami informasi yang menyebutkan adanya aliran dana dari Bank <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pembahasan sejumlah RUU, termasuk di antaranya Undang-Undang Likuidasi Bank. Terkait dengan itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2 Agustus 2007, melaporkan ke KPK dugaan adanya aliran dana BI ke DPR untuk pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diduga terkait upaya BI untuk mempengaruhi proses perundang-undangan, agar pembahasan segera dilakukan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75.75pt; text-align: justify; text-indent: -75.75pt;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">9.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Tuntutan Masyarakat Adat<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Peringatan Hari Masyarakat Adat Dunia 9 Agustus 2007 dimanfaatkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri kepada pemerintah karena selama ini masyarakat adat telah dikolonisasi, dieksploitasi dan dipaksa menganut nilai pemerintah. Pemerintah dianggap tidak pernah menghargai masyarakat adapt yang ada sebelum <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> terbentuk. Tanah dan hutan adat dipakai pemerintah tanpa musyawarah dengan masyarakat setempat dan kami tidak diperbolehkan menganut agama leluhur kami yang dianggap animisme.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">C. SECURITY<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">SUMMARY</span></i></b><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Perkembangan isu pertahanan dan keamanan masih berkutat pada pembahasan DCA (<i style="">Defence Cooperation Agreement</i>), perjanjian ekstradisi pertahan RI-Singapura yang masih dikritik tajam oleh kalangan masyarakat, DPR dan pengamat pertahan, di sebuah belenggu yang belum jelas adanya kesepakatan perjanjian ulang. Upaya lobi Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Singapura perihal renegosiasi Area Bravo dan pemisahan antara ekstradisi dan pertahanan yang berjalan dan hasilnya ditunggu oleh DPR untuk dikaji ulang apakah menguntungkan Indonesia atau semakin merugikan. Keputusan SBY<span style=""> </span>dalam memangkas anggaran APBN 15 Departemen Pemerintah sebesar 37,1 triliun dari 83,9 triliun termasuk salah satunya Departemen Pertahan untuk bantuan korban Lapindo menutut Juwono tidak akan berpengaruh kepada pemotongan pengurangan gaji dan alokasi pertahan dan pihak TNI akan tetap merealisasikan pembangunan Lantamal TNI AL di Kulonprogo Yogyakarta dan Perencanaan untuk Pembangunan Tata Ruang Pertahan serta penambahan Armada Kapal Laut untuk pengaman dan penjagaan wilayah perbatasan. Di sebuah dilema antara penguatan sistem pertahanan keamanan nasional dan minimnya APBN terdapat permasalahan keamanan yang mengancam keutuhan NKRI seperti potensi merebaknya gerakan separatisme dibeberapa wilayah yang terbaru di NTT, kembalinya Eks GAM dari pengungsian di Malaysia kepangkuan Aceh yang masih rawan konflik, pergeseran patok perbatasan yang dilakukan pihak Malaysia di Kalimanta Barat, kejahatan diperairan perbatasan seperti di sekitar Kepulauan Riau dan jual beli pulau yang dilakukan oleh pemerintah serta dinamika pemekaran wilayah yang rentan konflik lokal bermotif SARA. Potensi Konflik ini membutuhkan prasyarat pertahanan yang harus dilengkapi, tidak heran diskusi yang dilakukan oleh Propatria minggu ini beberapa pembicara dari The Habibi Center dan CSIS mengkritik keras terhadap alokasi untuk pertahanan RI. Dan ketidakjelasan dari pihak Departemen keuangan untuk penganggaran kebutuhan Alutsista yang mana draf RPP-nya yang belum terselesaikan kemarin oleh pihak Depkeu yang tidak bisa menstimulus perbankan dalam mendukung Dephan. Sungguh dilematis dan apakah memang ada kesengajaan dari pemerintah kita untuk memperlemah sistim pertahanan keamanan Indonesia agar nantinya keutuhan NKRI semakin rapuh dan disintegrasi bangsapun terjadi dengan maraknya permasalahan keamanan seperti separatisme yang oleh beberapa pengamat dan pihak TNI telah disusupi oleh kepentingan asing seperti GAM di Aceh dan konflik di Papua serta daerah yang mulai terindikasi akan terjadi konflik lokal, sehingga memunculkan nuansa yang tidak aman seperti ledakan bom yang terjadi di Pasuruan atau ada skenario intelijen untuk membuat Indonesia dalam keadaan kacau sehingga kepentingan imperialisme asing untuk menguasai aset nasional kita semakin tidak terdeteksi dan SDA kita terkeruk dikuasai mereka. Ini membuktikan kepemimpinan nasional SBY lemah dan tidak serius dalam menjaga kedaulatan bangsa dan aset strategis nasional kita dari ancaman pihak-pihak asing yang dilakukan sekarang hanya simbolis dan <i style="">lips service</i> belaka tidak ada konsep dan tindakan kongkrit untuk membenahi apalagi memperkuat sistem pertahanan keamanan demi terjaganya keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa dimana SBY adalah seorang Militer.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><i style=""><span style="font-family: Calibri;">RECENT SECURITY DEVELOPMENT</span></i></b><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Defence Cooperation Agreement (DCA)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Menteri Pertahanan RI Juwono sudarsono tenggat singapura untuk menyepekati kerjasama pertahanan di Area Bravo hingga 2008. Jika tak juga disepakati, pemerintah akan mengajukan ratifikasi perjanjian ekstradisi dan kesepakatan pertahanan tidak dalam satu paket ke Dewan Perwakilan Rakyat. “Kalau kesepakatan tak tercapai, ada kemungkinan kami memisahkan (Perjanjian) ekstradisi dari (Perjanjian) pertahanan,” kata Juwono di Balairung Universitas <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>, Depok. “Tapi hingga kini kami ingin tetap (keduanya) bersama”. Menurut Juwono kedua Negara belum menyepakati pasal 6 dalam perjanjian kerjasama pertahanan. Indonesia-Singapura tidak sepaham mengenai frekuensi latihan. Singapura ingin sesering mungkin berlatih, tapi kata dia, <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> minta 4 kali latihan dalam setahun. Pemerintah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dan Singapura telah menyepakati perjanjian ekstradisi dan perjanjian pertahanan. Dua perjanjian ditandatangani menteri dan panglima militer kedua Negara di Bali. Namun, DPR menolak meratifikasi kedua perjanjian tersebut karena pembahasan satu paket. Apalagi pembahasan dengan cara seperti ini merugikan posisi tawar <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> sehingga perkanjian pertahanan merugikan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. Komisi Pertahanan DPR bersedia meratifikasi perjanjian tersebut dengan satu syarat. Turunan dari perjanjian pertahanan harus lebih diperinci. Saat ini proses negosiasi perjanjian dua kerjasama ini berada di tangan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Karena Dewan menolak, DPR menduga Singapura melobi <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> dengan mendatangkan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew ke <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> akhir bulan lalu. Namun, Juwono memastikan kunjungan bekas Perdana Menteri Singapura itu tak terkait dengan proses perjanjian yang macet. Mengenai penolakan masyarakat Riau, Juwono akan memasukkan pertimbangan pemerintah. Pemerintah telah menerima protes warga Riau pada 4 agustus lalu. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pemerintah akan mempertahankan kerjasama pertahanan bersama Singapura. ”Kami tidak berfikir mundur (penolakan), tapi maju dengan penyempurnaan, “katanya di Departemen Pertahanan. Terhadap anggota Dewan yang menolak, Sjafrie menganggap DPR belum paham benar inti persoalan kerjasama pertahanan “pemahaman yang belum <i style="">clear</i> bisa dibicarakankan ujarnya. Juwono berpendapat DPR jangan terlalu cepat berkesimpulan mengenai DCA sebelum menerima hasil Draft dari Menteri Luar Negeri yang sedang bernegosiasi dengan Menteri Luar Negeri Singapura. Hingga sampai saat ini pemerintah masih menunggu hasil Hassan Wirayuda mengenai kesepakatan final DCA untuk NKRI. Sedangkan mantan Kasad Jend.Purn.Ryamizad Ryacudu meminta pemerintah membatalkan perjanjian DCA “Perjanjian itu banyak merugikan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>” menurutnya seharusnya kerjasama dibangun dengan negara yang memiliki persamaan visi soal potensi ancaman.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Military Budget<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);">Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menjelaskan realisasi penggunaan anggaran pertahanan triwulan pertama 2007. "Sampai akhir triwulan pertama, realisasi penggunaan anggaran Departemen Pertahanan baru mencapai Rp 5,3triliun atau baru sebesar 16,32 persen, dari pagu anggaran sebesar Rp 32,64 triliun," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi Pertahanan DPR, Senin (28/5).Departemen Pertahanan sendiri, baru menghabiskan Rp 204 miliar atau 3,24 persen dari pagu sebesar Rp 6,32 triliun. Markas Besar TNI sudah menghabiskan Rp 578,48 miliar dari pagu anggaran Rp 4,18 triliun. "Sampai saat ini belum ditemukan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran tersebut," ujar Juwono.<br />Dalam kesempatan itu, dia juga memaparkan realisasi anggaran untuk triwulan pertama 2007 untuk belanja pegawai sudah dihabiskan Rp 3,59 triliun atau 24,54 persen dari pagu anggaran Rp 14,61 triliun. Anggaran untuk belanja barang dan jasa sudah dipakai Rp 1,59 triliun atau 19,82 persen dari pagu anggaran Rp 8,06 triliun. Belanja modal sudah direalisasikan Rp 136,76 miliar atau 1,38 persen dari pagu Rp 9,93 triliun. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri; color: rgb(51, 51, 51);">Dari anggaran itu</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"> kebutuhan Dephan untuk menambah Armada Angkatan Laut KRI yang sekarang berjumlah 120 KRI dari kebutuhan 376 kapal dan kapal perintis 10 kapal pada tahun 2009 dimana yang tersedia sekarang sebanyak 52 kapal dimana kapal perintis ini nantinya akan menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia, dephub mengusulkan penambahan 10 kapal perintis dan tahun 2007 menambah 5 kapal untuk menghidupkan palayaran, dimana satu kapal perintis dengan bobot kapasitas 500 debit ton dan berpenumpang 300 orang berharga sekitar Rp 22 miliar. Kapal perintis didesain untuk membawa barang dan penumpang orang.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sementara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pinjaman dalam negeri di departemen keuangan (Depkeu) tertunda. Draf RPP yang dijadwalkan rampung akhir juli 2007 sesuai Inpres No. 6 tahun 2007 itu ternyata masih tergenjal, terutama terkait dengan banyaknya topik yang akan diatur. Sekjen Depkeu, Mulia P. Nasution mengatakan, pemerintah akan lebih mengfokuskan RPP tersebut untuk mendukung proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutista) di Departemen Pertahanan. Sementara kebutuhan Alutista di Dephan selama ini diimpor dan dibiayaai dari kredit luar negeri sehingga menimbulkan utang. Pembangunan Lantamal yang akan TNI lakukan di Kulonprogo Yogyakarta dialokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar dan akan dialokasikan secara bertahap dalam pelaksaannya 2008. Pemotongan anggaran untuk pertahananan oleh SBY mendapat kritikan oleh kalangan pengamat dari CSIS dan The Habibi Center dalam seminar di propatria bahwa pemotongan anggaran yang sudah minim yang tidak cukup untuk kinerja TNI kenapa harus dipotong lagi oleh pemerintah. Hal ini menjadi pertanyaan besar untuk SBY.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Konflik wilayah perbatasan dan Indikasi konflik<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sinyalemen pihak TNI akan adanya skenario besar pihak tertentu untuk menjadikan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai daerah konflik Suku, Agama, dan Ras (SARA) seperti Poso dan <st1:place st="on">Ambon</st1:place>. Bahkan apabila tidak dilakukan antisipasi secara dini maka dapat meluas seperti di Papua atau Aceh. Pernyataan Danrem 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Inf Arief Rachman, saat berdialog dengan 14 tokoh pemuda asal Kabupaten Nagekeo, Flores, Kupang, NTT. Menurutnya selama ini wilayah perbatasan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dijadikan sebagai pusat aktivitas kelompok tertentu dengan cara membangun permusuhan antara rakyat dengan TNI.” Musuh itu ada disekitar kita. Mereka tidak menghendaki <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> tetap bersatu dan ada skenario memecah belah bangsa ini dan memecah belah rakyat dengan tentara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sengketa patok batas wilayah antara RI-Malysia masih saja terjadi, pihak TNI di Kalimantan Barat telah mengembalikan patok wilayah sejauh <st1:metricconverter productid="30 meter" st="on">30 meter</st1:metricconverter> dari yang dicuri oleh pihak Malaysia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Sekjen Departemen Pertahanan akan menggagas Rencana Penetapan Tata Ruang Pertahanan karena maraknya konflik perbatasan oleh karenanya akan menggagas pertemuan lintas sektoral manajemen terpadu daerah perbatasan dan sudah selayaknya tata ruang nasional perhatikan konsep pertahanan pernyataan Jafri Syamshudin Sekjen Dephan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Departemen Luar Negeri membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa <st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> bisa mencaplok wilayah maritim <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. “Batas koordinat wilayah laut kedua Negara sudah disepakati sejak 1969, tidak mungkin bisa dicaplok begitu saja”. Ujar Direktur Perjanjian International Bidang Politik, Keamanan, dan Kewilayahan Departemen Luar Negeri Arif Havas. Komandan Resor Militer 121/Alam Bhana Wanawwai Kolonel Infanteri Edy Susanto sebelumnya mengatakan wilayah perairan <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> terancam kehilangan lautan seluas 6,4 juta meter persegi di perairan sebelah barat <st1:place st="on">Kalimantan</st1:place> atau di Laut Cina Selatan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Separatisme<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify; text-indent: -9pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Eks GAM<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Pengungsian warga Aceh ke Malaysia mencari suaka yang mencapai 35 ribu jiwa dan 5 ribu diantaranya adalah anggota GAM kini terancam ditangkap pemerintahan Malaysia karena izin tinggalnya habis bulan ini, mereka mengungsi ke Malaysia sejak konflik berkecambuk di Aceh pada tahun 1990. Namun setelah konflik reda setelah pemerintah RI–GAM sepakat menandatangani perjanjian Helsinski, 50 persen lebih pencari suka itu kembali ke kampung halamannya. Jumlahnya menyusut jadi sekitar 35 ribu, selama berstatus sebagai pencari suka politik, pemerintah Malaysia mengeluarkan dokumen keimigrasian yang bernama IMM13, dokumen itu berupa kartu dengan masa berlaku dua tahun, kartu itu menggantikan paspor dan IC (semacam KTP) dimana IMM13 dikeluarkan Agustus 2005 dan bulan ini masa berlakunya habis, hal inilah yang mengakibatkan pencari suaka resah.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Potensi Separatisme<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Keberagaman Suku, Agama, Golongan dan RAS di Indonesia menjadi potensi konflik lokal yang mudah disulut menjadi komoditas permainan dalam menciptakan ketidak setabilan keamanan dan penyuburan bibit-bibit gerakan separatisme seperti yang terindikasi baru-baru ini di NTT dimana diprediksi oleh pihak TNI akan ada pihak-pihak tertentu akan menyulut konflik lokal bermotif SARA seperti Poso dan Ambon. Kita berharap ada keseriusan pemerintah menanggulangi kepentingan asing dibalik gerakan separatis jangan sampai nanti wilayah-wilayah yang selama ini bergejolak seperti Papua, Aceh akan mengalami nasib seperti lepasnya timor-timor dari NKRI. Kesenjangan pemerataan pembangunan antara daerah dan pusat, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat didaerah lokal menjadi potensi yang harus diselesaikan, ditambah berkembangnya wacana calon independen calon pemimpin lokal dan pemekaran wilayah yang selama ini selalu menimbulkan konflik memakan korban jiwa.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Jual Beli Pulau<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="background: white none repeat scroll 0% 50%; margin-left: 0.25in; text-align: justify; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menemukan indikasi terjadinya praktek jual beli Pulau Bawah di perairan selatan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kepada pihak asing asal <st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> dan <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region></st1:place> senilai Rp 1 miliar. Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) DKP, Ardius Zaenuddin mengatakan berdasarkan hasil operasi pengawasan dan pengendalian (Wasdal) P2SDKP pada 25 Mei - 1 Juni 2007, di Propinsi Kepulauan Riau ada laporan warga dan bukti berkas akta tanah dari notaris Tanjung Pinang Kepri, yang sudah dilegalisir kepemilikannya oleh aparat Kepala Desa Kiabu dan Kecamatan Siantan. <span style="color: black;">Namun dari berkas akta-akta tersebut ada kejanggalan yang tidak masuk akal, yakni kepemilikan akta tanah atau kebun itu atas nama warga asli yang berstatus sebagai nelayan. "Sepertinya tidak masuk akal jika seorang nelayan mampu membeli tanah senilai Rp 1 miliar.” Kuat dugaan praktek jual-beli pulau tersebut mengarah kepada pembeli atau pemilik modal WNA (<st1:country-region st="on">Malaysia</st1:country-region> atau <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Australia</st1:country-region></st1:place>) di belakang nama pembeli WNI yang refatif tidak masuk akal mampu membeli tanah kebun ataupun pulau tersebut dengan nilai sebesar itu.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">BOM Pasuruan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Ledakan yang terjadi dipasuruan belum ada indikasi jelas apakah memang terdapat motivasi pembuatan bom tersebut digunakan untuk aksi terror atau memang seperti prediksi penemuan awal pihak kepolisian sekedar untuk bom ikan, tetapi dari temuan dilapangan pun perlu dicurigai dan diwaspadai dinamika keamanan domestik yang ternyata semakin mudah masyarakat <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> membuat bom. Ini merupakan potensi keamanan yang harus diwaspadai dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang sengaja membuat iklim keamanan di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> tidak kondusif.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">D. 10 Rangking Isu Periode 1-10 Agustus 2007<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Amandemen Undang-Undang Dasar 1945<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Gejolak Pasar Keuangan Internasional<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Laju Inflasi Bulan Juli<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Privatisasi Aset Negara<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Konflik Perdagangan Indonesia-China<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">7.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Wacana Integrasi ASEAN 2015<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">8.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Calon Independen<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">9.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Konsep Pemberantasan Kemiskinan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in -0.25in 6pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style="">10.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Anggaran Pertahanan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style=""><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><span style=""> </span><st1:place st="on"><st1:city st="on">Jakarta</st1:City></st1:place>, 08 Agustus 2007<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style=""><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 4.25in;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 4.25in;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 4.25in;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 4.25in;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 4.25in;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;">M. Danial Nafis<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in -27pt 0.0001pt 4.25in;"><b style=""><span style="font-family: Calibri;">Director Executive of INSIDé<o:p></o:p></span></b></p>INSIDehttp://www.blogger.com/profile/00464642376721124867noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4059304414936148699.post-14522035132236626372008-02-02T08:50:00.000+07:002008-02-02T08:54:01.390+07:00KPU BARU<strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%;">Quo Vadis KPU : di bawah kendali anggota baru<o:p></o:p></span></strong> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"> <strong> Oleh : Achmad Aris</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Kelembagaan KPU<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"> Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu komisi independen/ekstra struktural/non-partisan bentukan pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Pendirian KPU mengacu pada UU No 4 tahun 2000 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan nonpartisan. Sebelumnya, Pendirian KPU mengacu pada UU No 3 tahun 1999 tentang Pemilu dimana keanggotaan KPU dijabat oleh para fungsionaris dan aktivis partai politik (partisan) peserta pemilu. Akibatnya, dalam kondisi tersebut unsur kepentingan parpol sangat mendominasi setiap kegiatan dan keputusan KPU yang berujung sering terjadinya deadlock. Atas dasar itulah maka kemudian dilakukan perubahan dimana keanggotaan KPU hanya boleh dijabat oleh orang-orang yang independen dan nonpartisan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">KPU mempunyai otoritas dan tanggung jawab dalam mekanisme pelaksanaan Pemilu dimana secara normatif KPU mengacu pada UU pemilihan Umum yang telah ditetapkan oleh DPR. Logika sederhananya adalah KPU tidak lain hanya sebagai <em>even organizer</em> yang bertugas menyelenggarakan hajatan pesta demokrasi (pemilihan umum) untuk memilih Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="FI">Anggotanya pun dipilih lima tahun sekali menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan pemilu. Signifikansi Pemilihan Umum yang didalamnya berlangsung proses rotasi kekuasaan baik ditingkat legislatif maupun eksekutif dan posisi strategis KPU sebagai lembaga yang menjalankan penyelenggaraan proses tersebut menjadikan KPU cenderung politis.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="IN">Kelembagaan KPU yang independen dan secara struktural bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dituntut harus mampu menjaga independensinya dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Meningkatnya suhu politik jelang pelaksanaan pemilu praktis akan berpengaruh pada kinerja KPU. Dalam kondisi seperti ini, integritas KPU sebagai lembaga yang independen diuji. Meskipun KPU pasca dikeluarkannya UU No 4 tahun 2000 tampil dengan wajah baru yang lebih netral dan nonpartisan namun tidak ada jaminan bahwa para anggotanya bersih dari intervensi para elit politik.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="IN">KPU bisa dibilang menjadi lembaga yang masuk dalam kategori “green area” bagi konflik kepentingan baik secara internal maupun eksternal. Proyek pengadaan barang cenderung menjadi ruang apresiasi anggota KPU untuk melakukan korupsi. Beberapa contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota KPU seperti kasus korupsi Mulyana W Kusumah dan Nasarudin Syamsudin membuktikan terjadinya anomali ditubuh KPU. Di sisi lain, kelembagaan KPU yang bersinggungan dengan wilayah politik menjadikan lembaga ini gampang terkontaminasi dan cenderung berubah bentuk menjadi politis pula. Beragam bentuk intervensi seperti <em>money politic</em> , pressure kebijakan dari para kontestan pemilu menjadi sebuah kelaziman yang sering terjadi. Lembaga yang seharusnya menjadi lokomotif penyelenggara pemilihan umum yang jujur dan adil sering mengalami disorientasi berubah menjadi lembaga yang menjadi kepanjangan tangan dari elit-elit politik tertentu. Tidak heran jika kemudian keputusan KPU terutama KPUD sering kontroversial dan dianggap memihak kubu politik tertentu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="IN">Integritas Anggota KPU Baru<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="IN">Proses seleksi </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">anggota KPU yang oleh sebagian pihak dianggap cacat tentunya menjadi polemik tersendiri di tengah perdebatan mengenai kelembagaan KPU. Terlebih, mantan pejabat KPU lama banyak yang tersandung kasus dugaan korupsi dalam proses pengadaan barang. Proses seleksi yang dilakukan oleh Pansel KPU menjadi tahapan awal bagi konflik kepentingan. Hal ini terjadi karena KPU hanya merupakan organ mati yang kesemua arah kebijakannya ditentukan oleh aktor-aktor yang menduduki jabatan sebagai anggota. Artinya, Orientasi kebijakan KPU menjadi variable dependen dari aktor yang menjalankannya. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian proses seleksi anggota KPU terkesan sangat politis dan penuh dengan intrik-intrik politik untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Kasus tidak lolosnya mantan anggota KPU lama seperti Ramlan Surbakti, peneliti CSIS Indra J. Piliang dan kasus penjegalan calon anggota KPU Theofilus Waimuri oleh Komisi II DPR RI serta di anulirnya keanggotaan Syamsul Bahri merupakan beberapa contoh terjadinya intrik-intrik politik dalam proses seleksi anggota KPU.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Serangkaian seleksi yang dilakukan oleh Pansel KPU untuk menjaring anggota KPU yang memiliki kwalitas dan integritas tinggi, akan menjadi sia-sia ketika kualitas dan integritas tersebut tidak murni datang dari pribadi si anggota KPU. Buktinya, anggota KPU lama yang berasal dari kalangan akademisi justru korup. Yang dibutuhkan oleh anggota KPU bukanlah status akademik gelar doktor, Profesor atau pengalaman puluhan tahun melainkan yang dibutuhkan adalah integritas, profesionalitas serta loyalitas dalam mengemban tugas yang telah diberikan. Memang benar adanya jika kekuasaan akan cenderung membawa orang untuk berbuat korupsi (<em>power tend to corrupt).</em> Fakta membuktikan bahwa Akademisi sekelas Professor Nazaruddin Syamsuddin dan Mulyana W Kusumah yang awalnya dianggap cukup mampu menjaga reputasi pun akhirnya terbukti tidak mampu menjaga diri untuk tidak korupsi. Apalagi figur-figur anggota KPU yang baru terpilih sebagai tim KPU saat ini terbilang sangat miskin pengalaman sehingga wajar apabila integritas mereka diragukan. Terlebih ke depan, kinerja mereka pasti akan dihadapkan pada godaan dan tantangan korupsi yang memang sudah membudaya (<em>corrupt culture</em>) baik itu dalam bentuk proyek tender pemilu ataupun <em>money politic</em>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Meskipun proses seleksi anggota KPU baru banyak menuai kontoversi, namun proses seleksi tersebut tetap berjalan dan berhasil mengukuhkan 6 figur kandidat sebagai anggota KPU yang baru. Adapun profil anggota KPU baru tersebut sebagai berikut :<o:p></o:p></span></p> <table class="MsoTableGrid" style="border: medium none ; width: 470.8pt; margin-left: -12.6pt; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="628"> <tbody><tr> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 29pt;" valign="top" width="39"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">No<o:p></o:p></span></strong></p> </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 114pt;" valign="top" width="152"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">NAMA<o:p></o:p></span></strong></p> </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 48.8pt;" valign="top" width="65"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">UMUR<o:p></o:p></span></strong></p> </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">JABATAN<o:p></o:p></span></strong></p> </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 3in;" valign="top" width="288"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">PROFIL<o:p></o:p></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 29pt;" valign="top" width="39"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">1<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 114pt;" valign="top" width="152"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Prof Abdul Hafiz <st1:place st="on"><st1:city st="on"></st1:city></st1:place><p>Anshary AZ MA</p> <st1:state st="on"></st1:state></span></span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 48.8pt;" valign="top" width="65"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">51<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">KETUA<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 3in;" valign="top" width="288"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Meraih gelar Doktor bidang sejarah peradaban Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Guru Besar IAIN Antasari Banjarmasin <st1:city st="on"><st1:place st="on"></st1:place></st1:city> </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Mantan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan</span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Pernah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur pada Pilkada Gubernur Kalsel 2005 </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt;">Mantan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan 2003-2005</span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt;">Ketua Umum Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) Jakarta </span><span style="font-size: 10pt;"> (1991-sekarang) </span><span style="font-size: 10pt;"> <st1:place st="on"><st1:city st="on"></st1:city></st1:place></span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt;">Ketua MUI Kalimantan Selatan (1996-2011) <st1:place st="on"></st1:place></span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 29pt;" valign="top" width="39"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 114pt;" valign="top" width="152"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Sri Nuryanti SIP MA</span></span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 48.8pt;" valign="top" width="65"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">37<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">Anggota<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 3in;" valign="top" width="288"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">S1 Ilmu Pemerintahan di UGM Yogyakarta <st1:place st="on"></st1:place></span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Meraih gelar master dari Australia National University tahun 2001 <st1:place st="on"><st1:placename st="on"></st1:placename></st1:place></span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Peneliti LIPI khusus bidang politik </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt;">Aktif sebagai peneliti bidang politik di LIPI</span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span style="font-size: 10pt;">Salah satu pendiri sekaligus peneliti di the Ridep Institute</span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt;">Aktif memberikan pendidikan politik lewat training dan maupun lewat media massa <st1:city st="on"></st1:city></span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 29pt;" valign="top" width="39"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">3<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 114pt;" valign="top" width="152"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Dra Endang Sulastri Msi</span></span><span style="font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 48.8pt;" valign="top" width="65"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">42<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">Anggota<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 3in;" valign="top" width="288"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Meraih gelar sarjana dari Fisip UGM (1991) dan gelar master dari Fisip UI (2003)</span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Wakil Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta <st1:city st="on"></st1:city></span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Aktif dalam organisasi ICMI</span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Aktif dalam Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan dan PP Nasyiatul Aisyiah</span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Dosen di </span></span><span style="font-size: 10pt;">FIKOM UMB dan STIP Abdi Negara</span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt;">Anggota Tim Pokja Partisipasi Politik Perempuan pada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia <st1:country-region st="on"></st1:country-region></span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Anggota Tiim Asistensi Hukum dan Politik PP Dian Kemala PP Polri</span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt;">Menjadi fasilitator pada pendidikan pemilih sejak tahun 1998 sampai kepada pendidikan untuk calon anggota legislatif perempuan</span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt;">Sering menjadi pemateri dalam diskusi dan seminar mengenai politik, Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 29pt;" valign="top" width="39"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">4<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 114pt;" valign="top" width="152"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">I Gusti Putu Artha SP Msi</span></span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 48.8pt;" valign="top" width="65"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">41<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">Anggota<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 3in;" valign="top" width="288"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan pertanian dan S2 program studi kajian budaya di Universitas Udayana, Bali <st1:place st="on"></st1:place></span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt;">Pernah menjadi produser dan presenter Bali TV (2001-2002) dan redaktur pelaksana Denpasar Pos (1998 - 2003)</span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt;">Anggota KPU Provinsi Bali periode 2003-2008</span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt;">Aktif menjadi pembicara dan penulis dalam bidang pers dan jurnalistik</span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 29pt;" valign="top" width="39"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">5<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 114pt;" valign="top" width="152"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Dra Andi Nurpati, MPd</span></span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 48.8pt;" valign="top" width="65"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">41<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">Anggota<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 3in;" valign="top" width="288"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Pendidikan sarjana diselesaikan di IAIN Alaudin Makassar (1992) dan gelar master di bidang pendidikan (2006) dari Universitas Lampung</span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Guru pembina Madrasah Aliyah Negeri I Kota Lampung</span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span style="font-size: 10pt;">Menjadi dosen luar biasa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</span><span style="font-size: 10pt;">, Universitas Muhammadiyah Lampung, IAIN Raden Inten Bandar Lampung</span><span style="font-size: 10pt;"> <st1:city st="on"><st1:place st="on"></st1:place></st1:city></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Mantan anggota Panwas Provinsi Lampung (2004) dan Ketua Panwas Pilkada Kota Lampung (2005)</span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt;">Sekretaris Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) Lampung 2004-2008 dan anggota Perludem Pusat (2004-2008)</span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt;">Aktif menjadi narasumber seminar, diskusi, dialog tentang politik, Pemilu dan peran perempuan dalam bidang politik, sosial dan kemasyarakatan</span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 29pt;" valign="top" width="39"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">6<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 114pt;" valign="top" width="152"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">H Abdul Azis MA</span></span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 48.8pt;" valign="top" width="65"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">53<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 63pt;" valign="top" width="84"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV">Anggota<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 3in;" valign="top" width="288"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1981) dan gelar master dari Monash University (1992) <st1:place st="on"><st1:placename st="on"></st1:placename></st1:place></span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;">Peneliti Senior Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang dan Diklat Departemen Agama RI <st1:place st="on"><st1:city st="on"></st1:city></st1:place></span></span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span></span><span style="font-size: 10pt;">Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah</span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 12.6pt; text-align: justify; text-indent: -12.6pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;" lang="SV">· </span><span style="font-size: 10pt;">Menghasilkan sejumlah karya ilmiah di bidang keagamaan yang sudah dipublikasikan antara lain : Islam Kontemporer (1988), Orientasi Keagamaan Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah (1996), Biografi Menteri-menteri Agama (1998), Esei-esei Sosiologi Agama (2003, Islam Dan Masyarakat Betawi (1998), serta artikel lepas baik di surat kabar maupun majalah seperti Gatra</span><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><em><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Source : data diolah dari berbagai sumber<o:p></o:p></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Jika dilihat dari profil keenam anggota KPU baru diatas, memang menunjukkan masih minimnya pengalaman yang mereka miliki dalam teknis penyelenggaraan pemilu. Bahkan ada beberapa anggota KPU baru yang tidak memiliki pengalaman praksis dibidang penyelenggaraan pemilu seperti </span><span class="news-content"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;">H Abdul Azis MA dan Sri Nuryanti SIP MA</span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">. Meskipun variable exsperience bukan satu-satunya penentu kualitas kinerja mereka, akan tetapi setidaknya itu akan menjadi starting point bagi kerja mereka ke depan sehingga tidak lagi menggunakan pola ”learning by doing”. Dengan kata lain, anggota KPU baru bisa langsung tancap gas mengingat sudah semakin dekatnya waktu pelaksanaan pemilu 2009. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Memang hampir semua kalangan pesimistis terhadap integritas yang dimiliki oleh anggota KPU baru saat ini. Ini terjadi karena, proses rekruitmennya yang dianggap cacat dan sosok figur yang lolos seleksipun dianggap tidak kredibel. Bahkan satu dari tujuh calon anggota KPU yang hendak dilantik terindikasi terkait kasus dugaan korupsi proyek Kawasan Industri Perkebunan Masyarakat (Kigumas) Kabupaten Malang senilai Rp <st1:metricconverter productid="1,032 M" st="on"></st1:metricconverter><p>1,032 M</p> pada tahun 2003 yaitu saudara Syamsul Bahri. Ironis sekali dimana calon yang telah lolos dari serangkaian seleksi ternyata mempunyai <em>track record</em> yang buruk dan itupun baru diketahui setelah yang bersangkutan dinyatakan lolos seleksi. Minimnya pengalaman yang mereka miliki dan integritas yang belum teruji dimuka publik ditambah lagi dengan sistem birokrasi yang masih korup akan berpotensi kuat menggiring mereka untuk mengulangi kesalahan para pendahulunya. Pada akhirnya waktu juga lah yang akan membuktikan integritas dan kredibilitas serta profesionalitas mereka, apakah mereka mampu menjalankan job desk dengan baik atau justru akan terperosok pada lubang yang sama.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Anggaran KPU<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Baru-baru ini, personil KPU baru mengusulkan anggaran pemilu 2009 sebesar Rp 47,9 trilliun dikarenakan sebagai konsekuensi atas pengaturan UU no 27 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dimana disebutkan bahwa anggaran pemilu hanya berasal dari APBN meskipun ada kemungkinan dibantu dari APBD. Berbeda dengan pemilu 2004 yang secara implisit menyebutkan bahwa anggaran pemilu berasal dari APBN dan APBD. Besarnya nilai anggaran yang diajukan jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran pemilu 2004 yang hanya Rp 8 Trilliun sehingga secara otomatis usulan ini menimbulkan polemik tersendiri terkait polemik soal kelembagaan KPU dan integritas anggotanya. Nominal yang cukup besar yaitu hampir sepuluh kali lipat dari anggaran pemilu 2004. Lebih jauh lagi, usulan ini berpotensi menjadi blunder bagi anggota KPU baru dikemudian hari.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">KPU berargumen bahwa jumlah rencana anggaran KPU sebesar Rp 47,9 trilyun yang dilansir media merupakan penjumlahan rencana anggaran tahun 2008 dan tahun 2009. Jadi, bukan hanya tahun anggaran 2009 saja melainkan merupakan penjumlahan dari rencana anggaran yang dibiayai APBN yang direncanakan sebesar Rp 22,3 trilyun dan prediksi anggaran yang dikeluarkan APBD sebesar Rp 25, 6 trilyun rupiah. Penjumlahan dilakukan oleh karena pendaan Pemilu 2009 menurut UU 22 Tahun 2007 ’’satu pintu’’ melalui APBN. Karena itulah, komponen-komponen yang dibiayai APBD dimasukkan dalam penghitungan. Berbeda halnya dengan anggaran Pemilu 2004 yang dihitung secara terpisah dimana hanya sebesar Rp 8 triliun dari APBN. Namun apabila berdasarkan penjumlahan anggaran APBN dan APBD, total biayanya (2003 dan 2004) mencapai Rp 56 trilyun. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 0.8em;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Perbandingan anggaran Pemilu 2004 dan 2009</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></p> <table class="MsoTableGrid" style="border: medium none ; width: 428.1pt; margin-left: 5.4pt; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="571"> <tbody><tr> <td rowspan="2" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 24.4pt;" valign="top" width="33"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 0.8em;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">No<o:p></o:p></span></strong></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td rowspan="2" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 115.5pt;" valign="top" width="154"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 0.8em;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Sumber Anggaran<o:p></o:p></span></strong></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td colspan="4" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 288.2pt;" valign="top" width="384"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 0.8em;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Tahun Anggaran<o:p></o:p></span></strong></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> </tr> <tr><td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 72.05pt;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 0.8em;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">2003<o:p></o:p></span></strong></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 72.05pt;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 0.8em;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">2008<o:p></o:p></span></strong></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 1in;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 0.8em;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">2004<o:p></o:p></span></strong></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 72.1pt;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 0.8em;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">2009<o:p></o:p></span></strong></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> </tr> <tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 24.4pt;" valign="top" width="33"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">1<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 115.5pt;" valign="top" width="154"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">APBN<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 72.05pt;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"> 2,3 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 72.05pt;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"> 8,2 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 1in;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"> 4,6 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 72.1pt;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">14,1 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> </tr> <tr><td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 24.4pt;" valign="top" width="33"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">2<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 115.5pt;" valign="top" width="154"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Perkiraan APBD<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 72.05pt;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">16,6 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 72.05pt;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">10,3 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 1in;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">32,3 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 72.1pt;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">15,2 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> </tr> <tr><td colspan="2" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 139.9pt;" valign="top" width="187"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 150%;" align="right"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Jumlah<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 72.05pt;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">18,9 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 72.05pt;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">18,6 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 1in;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">36,9 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 72.1pt;" valign="top" width="96"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">29,3 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> </tr> <tr><td colspan="2" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 139.9pt;" valign="top" width="187"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Perkiraan Efisiensi<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td colspan="2" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 144.1pt;" valign="top" width="192"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"> 377,9 Miliar<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td colspan="2" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 144.1pt;" valign="top" width="192"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"> 7,5 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> </tr> <tr><td colspan="2" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 139.9pt;" valign="top" width="187"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Total anggaran 2003/2004<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td colspan="4" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 288.2pt;" valign="top" width="384"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"> 56 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> </tr> <tr><td colspan="2" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 139.9pt;" valign="top" width="187"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Total anggaran 2008/2009<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td colspan="4" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 288.2pt;" valign="top" width="384"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"> 47,9 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> </tr> <tr><td colspan="2" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 139.9pt;" valign="top" width="187"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV">Selisih<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> <td colspan="4" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 288.2pt;" valign="top" width="384"><span style="font-size: 0.8em;"> </span><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 0.8em;"><span style="font-size: 11pt;" lang="SV"> 8,1 Triliun<o:p></o:p></span></span></p><span style="font-size: 0.8em;"> </span></td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><em><span style="font-size: 10pt;" lang="SV"><span style="font-size: 0.8em;">Source : Di olah dari Pernyataan Pers KPU</span> <o:p></o:p></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Atas dasar perhitungan penggabungan tersebut, maka sebenarnya anggaran pemilu 2009 sebesar Rp 47,9 Trilliun yang diajukan KPU justru lebih hemat dibandingkan dengan anggaran pemilu 2004 yaitu sekitar Rp 8,1 Trilliun. Walaupun begitu, ditengah kondisi bangsa saat ini jumlah anggaran yang diusulkan KPU terbilang sangat besar apalagi dana tersebut hanya dipergunakan sebagai seremonial pelaksanaan pesta demokrasi yang hasilnya pun belum tentu sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan. Buktinya, pemilu 2004 yang menghabiskan total biaya sekitar Rp 55,6 Trilliun tidak mampu menghasilkan pemimpin yang bisa membawa negeri ini keluar dari keterpurukan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Meskipun pada akhirnya anggaran pemilu 2009 yang disepakati oleh pemerintah hanya Rp 10,4 Trilliun. Akan tetapi angka tersebut masih berupa perhitungan kasar karena angka pastinya masih menunggu keputusan dari DPR </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial;" lang="SV">yang sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">. Namun diharapkan jumlah anggaran yang ditetapkan tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi sebagaimana yang dipesankan oleh Wapres JK. Penciutan anggaran pemilu perlu dilakukan untuk mengefisiensikan anggaran pemilu agar tidak terlalu boros dan terkesan mahal karena yang dinilai dari keberhasilan sebuah proses pemilu adalah <em>outputnya</em> bukan besar kecilnya anggaran. Terlebih ditengah kondisi bangsa yang masih dalam proses pemulihan seperti saat ini dimana masih banyak pos-pos anggaran lain yang lebih membutuhkan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Analisis <o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Kompleksitas permasalahan yang tengah dihadapi oleh KPU mulai dari kelembagaan, integritas anggota dan efisiensi anggaran pemilu akan menjadi tantangan berat bagi kinerja KPU kedepan. Pertama, Citra kelembagaan KPU tidak bisa dipisahkan dari citra para komisioner/anggotanya. Ini bisa dilihat dari perubahan landasan hukum pendirian KPU dari UU No 3 tahun 1999 beralih kepada UU No 4 tahun 2000 dimana syarat keanggotaannya harus berasal dari nonpartisan. Walaupun perubahan sudah dilakukan namun kelembagaan KPU hingga saat ini masih dianggap tidak independen. KPU cenderung menjadi lembaga yang politis. Skandal kasus korupsi yang melibatkan anggotanya semakin mencoreng citra lembaga penyelenggara pemilu ini. Anomali yang terjadi ditubuh KPU tidak terlepas dari kuatnya konflik kepentingan yang terjadi baik dari internal KPU sendiri maupun dari eksternal KPU. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Kedua, pentingnya integritas dan profesionalits anggota KPU berfungsi dalam implementasi tugas penyelenggaraan pemilu, sehingga menghasilkan proses pemilu yang benar-benar menjunjung tinggi azas langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil (luber/jurdil). Proses seleksi anggota KPU yang dinilai diluar norma kewajaran dimana pansel menggunakan metode atau mekanisme yang berbeda dalam proses seleksinya merupakan penyebab munculnya pesimistis publik terhadap output yang dihasilkan. Oleh karena itu, sosok anggota KPU baru saat ini yang integritasnya masih dipertanyakan ditambah lagi secara exsperience nya masih minim dikhawatirkan akan menjadi batu sandungan bagi kinerja KPU ke depan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Ketiga, usulan anggaran pemilu 2009 oleh KPU sebesar 47,9 Triliun justru akan menjadi blunder bagi KPU, ditengah krisis kelembagaan KPU dan integritas anggotanya. Pasalnya, anggaran tersebut dinilai terlalu besar sehingga muncul anggapan publik bahwa ini merupakan pemborosan anggaran. Meskipun usulan tersebut atas dasar pertimbangan yang rasional namun menjadi tidak rasional ditengah jargon efisiensi anggaran yang dikampanyekan pemerintah saat ini. Seiring dengan gencarnya pemekaran daerah dan kenaikan inflasi yang menyebabkan taraf kebutuhan hidup juga semakin meningkat, memang sudah sewajarnya jika KPU mengusulkan anggaran pemilu yang terbilang cukup besar. Namun hal tersebut dalam konteks saat ini masih bisa diatasi dan belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Artinya, efisiensi anggaran masih dapat dilakukan tanpa harus mengurangi substansi dari pada penyelenggaraan pemilu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Polemik ditubuh KPU yang terus bergulir, ditambah lagi pembahasan RUU pemilu yang hingga saat ini belum selesai membuat semakin kompeks permasalahan. Pada satu sisi, KPU dituntut segera beraksi namun disisi lain aturan hukumnya belum selesai dibahas. Meskpun demikian, kondisi ini justru menjadi <em>entry point</em> sekaligus tantangan bagi anggota KPU baru untuk menunjukkan kemampuannya guna mematahkan anggapan miring dan pesimistis banyak pihak mengenai kredibilitas, profesionalitas dan integritas anggota KPU baru.</span></p>INSIDehttp://www.blogger.com/profile/00464642376721124867noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4059304414936148699.post-62862085868700152102008-02-02T08:47:00.000+07:002008-02-02T08:50:12.908+07:00POLITIK KAUM MUDA<strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Calibri;">KEBANGKITAN POLITIK KAUM MUDA</span></strong> <p><span style="font-weight: bold;"> Oleh : Achmad Aris</span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;">Deskripsi<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Perdebatan mengenai dikotomi sosok pemimpin dari golongan tua dan golongan muda menjadi isu yang seksi dan menarik banyak perhatian. Buktinya, meskipun isu ini muncul kepermukaan seiring dengan momentum peringatan hari sumpah pemuda 28 Oktober 2007 namun hingga bulan November 2007 perdebatan terus saja mewarnai di berbagai media massa cetak maupun elektronik. Masing-masing kubu mencoba saling serang dengan cara membangun dan mempertahankan argumen masing-masing. Bahkan, Wapres JK pun yang notabene berasal dari golongan tua turun tangan dengan mengeluarkan statment yang cukup pedas yakni ”<em>kaum muda jangan hanya meminta jatah kekuasaan kepada kaum tua karena itu menunjukkan lemahnya kaum muda sekarang, kalau berani rebut</em>”. Statment JK pun secara tidak langsung telah menambuh genderang perang. Alih-alih mengurusi nasib bangsa yang sedang carut marut, Wapres justru membuang energi demi merespon sesuatu permasalahan yang sebenarnya tidak perlu. Mungkin saja karena merasa posisinya terancam akibat wacana ”kepemimpinan kaum muda” sehingga JK pun merasa harus turun tangan padahal sikap tersebut justru menunjukkan ”ketidakdewasaan” JK sebagai seorang politisi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Jelang pilpres 2009, semua isu yang berkaitan dengan Kekuasan menjadi suatu hal yang tidak luput dari perhatian semua pihak. Mulai dari pembahasan RUU politik, wacana calon independent, pencalonan capres dan wapres, koalisi antar partai, kepemimpinan kaum muda hingga manuver-manuver politik para elit. Akibatnya konstelasi politik domestik pun semakin meningkat. Gerakan politik kaum muda semakin gencar dilakukan mulai dari forum-forum diskusi, seminar, debat publik hingga berafiliasi dengan partai politik lama maupun partai politik baru. Kaum muda menganggap bahwa kepemimpinan kaum tua selama ini dianggap telah gagal sehingga sudah saatnya lah kaum muda yang memimpin baik itu ditingkatan pemerintah pusat maupun daerah. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Gelombang reformasi yang berhasil menumbangkan rezim otoritarian Soeharto ternyata belum mampu memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi bangsa saat ini, sebagaimana yang di amanatkan dalam tuntutan reformasi yaitu penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dwifungsi TNI/Polri serta pemberian otonomi daerah seluas- luasnya. Sudah sewindu reformasi berjalan, namun tanda-tanda akan terwujudnya keenam agenda reformasi tersebut masih jauh dari harapan. Capain dari program-program pemerintah paska reformasi 1998 hingga sekarang sebagai langkah merealisasikan ke-enam agenda reformasi tidak lebih hanya formalitas semu dan cenderung membias serta hanya menjadi komoditas politik saja. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Kepemimpinan nasional paska reformasi 1998 yang ternyata masih dipegang dan didominasi oleh actor-aktor lama “orde baru” yang notabene dari golongan tua disebut-sebut menjadi penyebab kegagalan gerakan reformasi 1998. Oleh karena itu, kaum muda merasa terpanggil untuk mengambil alih kendali kekuasaan. Kaum muda kemudian membangun konsolidasi dengan menamakan dirinya sebagai generasi kedua reformasi 1998 yang akan melakukan pelurusan tujuan reformasi yang selama ini telah diselewengkan oleh generasi pertama (golongan tua). <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Selama ini memang kekuasaan di negeri ini cenderung dimonopoli oleh kaum tua sehingga kaum muda hanya diposisikan sebagai ”kacung”. Ini bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan yang membatasi usia minimal calon pemimpin ditambah lagi sistem regenerasi struktural partai politik yang tidak membuka ruang bagi kaum muda untuk menduduki pos-pos strategis. Terlebih lagi secara ideologis, telah terkonstruksi sebuah anggapan bahwa kaum muda yang melakukan aktivitas politik praktis maka akan di cap sebagai kaum muda yang pragmatis dan tidak idealis. Sehingga dalam konteks ini, kekuasaan adalah suatu hal yang tabu bagi kaum muda. Kaum muda hanya diposisikan sebagai <em>secondery actor</em> yang tidak mempunyai hak untuk membuat keputusan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Kali ini memang kaum muda tidak mau tinggal diam melihat pemerkosaan atas hak-hak mereka oleh kaum tua untuk menjadi seorang pemimpin. Dan kaum tua pun juga tidak tinggal diam melihat terancamnya singgasana kekuasaan mereka yang selama puluhan tahun mereka duduki. Akibatnya, kedua kubu saling bertarung memperebutkan kekuasaan. Kalau dulu para <em>funding futhers</em> bertarung memperebutkan kekuasaan melawan penjajah namun sekarang generasi penerus kemerdekaan justru terjebak pada perang saudara memperebutkan kekuasaan antara kaum muda dan kaum tua. Pada satu sisi ini adalah sebuah ironi, akan tetapi disisi lain ini menandakan kebangkitan politik kaum muda. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Di tengah perdebatan mengenai dikotomi kaum muda dan kaum tua yang terus bergulir dan menghangat, disaat yang bersamaan pula konstelasi politik saat ini menunjukkan adanya beberapa indikasi kebangkitan politik kaum muda sebagai bentuk perjuangan untuk merebut kekuasaan. Indikasi tersebut terlihat dari beberapa aktivitas :<o:p></o:p></span></p> <ol start="1" style="margin-top: 0in;" type="1"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Di selenggarakannya PENA ‘ 98 (Pertemuan Nasional Aktivis 98) pada tanggal 27-29 Juli 2007 yang bertempat di Hotel Grand Cempaka Jakarta yang membahas bagaimana mekanisme gerak aktivis 98 dalam melakukan perebutan kekuasaan melalui pencalonan secara independent<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;">Pada bulan September 2007, beberapa politikus muda di Senayan membentuk kabinet bayangan (<em>shadow cabinet</em>). <o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;">Pada perayaan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2007 tokoh-tokoh muda seperti Sukardi Rinakit, Faisal Basri, Yudi Latif, Ray Rangkuti, Efendi Ghazali dan tokoh-tokoh kaum muda lainnya, mendeklarasikan Ikrar bersama: saatnya<strong> </strong>kaum muda memimpin, Gedung Arsip Nasional <o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Pertemuan Nasional Pemuda Indonesia yang bertujuan merevitalisasi semangat nasionalisme kaum muda, 28-30 Oktober 2007, Hotel Sahid Jakarta.<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Gerakan "Bangkit Indonesia", yang digagas Rizal Ramli, juga mengkampanyekan tema yang sama: kebangkitan kaum muda dengan Jalan Baru, Gedung Perpusnas 31 Oktober 2007.<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Adanya targetan perebutan kekuasaan secara menyeluruh oleh kaum muda pada pemilu 2014 yang di gagas oleh tokoh muda seperti M. Fadjrulrachman dan Ray Rangkuti.<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Berafiliasinya beberapa tokoh muda seperti Budiman Sudjatmiko dan Yusuf Lakaseng serta tokoh-tokoh muda lainnya ke dalam partai politik.<o:p></o:p></span></li></ol> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;">Tidak bisa dipungkiri bahwa secara histories perkembangan bangsa ini, tidak terlepas dari peran serta kaum muda mulai dari Sumpah Pemuda 1928, gerakan-gerakan mahasiswa pro-demokrasi yang menuntut perubahan sejak 1961, 1978 dan 1998. </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Semua itu menandai jejak historis adanya inter-relasi politik kaum muda dengan dinamika politik Indonesia. Beberapa pemimpin partai pada masa pra-kemerdekaan relatif berusia muda, seperti Soekarno, ketika memimpin Partai Nasional Indonesia (PNI), Bung Hatta dan Syahrir ketika memimpin Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Tan Malaka ketika mendirikan Partai Murba, dan lain sebagainya. Namun, belakangan pemimpin partai relatif berusia tua. Di banyak negara, posisi kaum muda sebagai kelas menengah juga selalu memberi arti bagi perubahan sosial dan politik. Gerakan Bolsevik di Rusia, misalnya, didorong oleh kelas menengah perkotaan. Demikian juga kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki. Oleh sebab itu, tidak heran jika kemudian kaum pemuda saat ini merasa terpanggil untuk mengambil alih kepemimpinan nasional. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Momentum peringatan hari Sumpah Pemuda ke – 79 kali ini nampaknya telah menginisiasi kebangkitan poitik kaum muda untuk menegaskan kembali keberpihakannya sekaligus menumbuhkan kembali “ghiroh” perjuangannya yang selama ini terkesan mati suri dan hanya menempati posisi sebagai penonton dalam panggung perpolitikan nasional. Meskipun kondisi yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya ketika hari sumpah pemuda diperingati, namun kali ini mengandung aura yang berbeda dimana kaum muda benar-benar ingin secara praksis menunjukkan eksistensinya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;">Analisis<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"> Kebangkitan politik kaum muda saat ini merupakan antitesis dari kegagalan kaum tua dalam menjalakan amanat reformasi 1998. Reformasi yang kita harapkan dapat memberi secercah harapan perubahan pada wilayah kultur politik dan menyentuh substansi demokrasi ternyata masih berada dalam wilayah prosedural demokrasi. Kultur politik kita masih bersalin rupa dari bentuk feodalisme politik Orde Baru menuju neo-feodalisme politik orde reformasi. Artinya, keberhasilan kaum muda dalam melengserkan rezim otoritarian Soeharto melalui gelombang reformasi 1998 yang tidak dibarengi dengan pola “<em>cut generation</em>” serta gerakan pengambilalihan kekuasaan oleh kaum muda menyebabkan proses reformasi berjalan tidak sesuai dengan rel yang telah digariskan. Akibatnya kendali reformasi diambil alih oleh para komparador “antek-antek rezim orde baru” yang pada akhirnya hanya semakin memperburuk kondisi bangsa ini. Atas dasar itulah, kemudian kaum muda ingin merebut kepemimpinan nasional. Dengan kepemimpinan kaum muda akan menjadi sebuah harapan baru terhadap arah politik Indonesia agar dapat terealisasikan dengan cepat, dan perubahan kultur politik menjadi niscaya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Meskipun kebangkitan politik kaum muda saat ini masih pada level ide dan gagasan serta strategi karena belum tampilnya sosok figur alternatif dari kaum muda menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, namun diharapkan ke depan ada langkah konkrit guna membumikan ide dan gagasan serta strategi tersebut. Kekosongan sosok figure pemimpin dari kaum muda harus secepatnya diatasi karena hal ini secara tidak langsung akan melapangkan jalan bagi politisi tua untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2009. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;">Prediksi<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;">Gerakan politik kaum muda dalam upayanya merebut kekuasaan dari kaum tua guna meluruskan semangat reformasi 1998, akan semakin gencar menjelang pemilu 2009 dan puncaknya akan terjadi pada pemilu 2014. Artinya, momen pemilu 2009 kemungkinan hanya akan menjadi <em>test case</em> saja sedangkan pada pemilu 2014 kaum muda benar-benar akan melakukan perebutan kekuasaan secara menyeluruh baik ditingkatan pusat maupun daerah.</span></p>INSIDehttp://www.blogger.com/profile/00464642376721124867noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4059304414936148699.post-91797868544738244842008-02-02T08:45:00.000+07:002008-02-02T08:47:47.627+07:00PEMILU 2009<strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">MANUVER POLITIK JELANG PEMILU 2009<o:p></o:p></span></strong> <p><strong> Oleh : Achmad Aris</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Calibri;">Deskripsi<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Meskipun pemilu masih lama namun para elit politik dan partai politik nampaknya sudah sibuk dengan manuver-manuver politiknya demi pengumpulan <em>resources</em> untuk pemilu 2009. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Manuver politik jelang pemilu 2009 dapat di lihat dari berbagai perilaku individu dan kelompok. Di awali dengan munculnya konflik elit yaitu antara Mantan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’rif dengan Presiden SBY dimana konflik ini sempat mengancam kredibilitas SBY sebagai seorang Presiden. Upaya lain untuk menjatuhkan kredibilitas SBY adalah dengan mempermasalahkan ide pembentukan komisi nasional amandemen. Disisi yang lain masing-masing partai sibuk mengusung sosok figur capres yang punya daya jual hingga yang akan diusung dalam pilpres 2009 salah satunya adalah upaya PDIP untuk mengangkat kembali popularitas Megawati sebagai capres dari PDIP. Secara individu pun, masing-masing elit berlomba-lomba untuk menunjukkan sikap pro-rakyatnya baik itu dalam bentuk pernyataan setiap terjadi permasalahan rakyat atau melakukan aksi riil yaitu dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Secara umum, dapat di gambarkan bahwa konstelasi politik nasional secara eksplisit menggambarkan adanya indikasi penciptaan <em>political image</em> dan <em>political down</em> oleh beberapa elit guna mempersiapkan amunisi dalam Pilpres 2009.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Di lain pihak di tengah konflik antar elit, ada sebagian pihak yang memunculkan wacana calon independen untuk pilkada yaitu Lalu Ranggalawe salah satu anggota DPRD Lombok Tengah dimana pengangkatan wacana ini diindikasi dilatarbelakangi oleh niatannya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di NTB. Selanjutnya wacana tersebut di coba untuk di tarik dalam cakupan yang lebih luas lagi yaitu calon independen untuk pilpres oleh DPD dan beberapa kelompok elit yang berkepentingan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Proses seleksi anggota KPU pun tidak lepas dari praktek politisasi jelang 2009. Proses seleksi untuk memilih anggota KPU saat ini merupakan salah satu isu yang menarik untuk dimainkan. Hal tersebut dikarenakan KPU adalah lembaga independen yang mempunyai pengaruh penting terhadap aktivitas politik para elit pada saat pemilu terlebih KPU memegang penuh kewenangan penyelenggaraan pemilu. Maka dari itu, lazim apabila kemudian banyak kepentingan yang bermain dalam proses seleksi anggota komisi tersebut. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Ruang politik yang selanjutnya dijadikan sebagai ajang manuver politik jelang pemilu 2009 adalah pembahasan RUU politik. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN">Begitu signifikannya pembahasan RUU politik menjelang pemilu 2009 menjadikan proses pembahasannya syarat akan nuansa politis. Tarik menarik antar kepentingan merupakan hal yang tidak bisa di hindari sehingga pansel RUU Politik DPR dituntut untuk bekerja secara profesional dan menjaga independensinya. Apalagi RUU paket politik politik tersebut akan menjadi acuan pelaksanaan pemilu 2009. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana kontroversi yang terjadi menyoal draf RUU politik sebagai contoh adalah proses Judicial Review terhadap UU tentang Pileg mengenai prinsip <em>electoral threeshold</em> yang diajukan oleh 13 parpol kepada MK. Mekanisme pembahasan yang representatif dan transparan tidak akan ada gunanya ketika dalam finalisasinya, intervensi kelompok kepentingan masih mendominasi terutama intervensi dari partai besar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN">Pemilu 2009 masih dua tahun lagi namun partai politik sudah sibuk mempersiapkan strategi mengumpulkan sumber daya untuk memenangkan pemilu 2009. Segala daya dan upaya dikerahkan baik itu melalui parlemen dengan bermain dalam pembahasan RUU Politik, politisasi penyikapan kasus guna meraih dukungan publik seperti kasus lapindo, kasus kenaikan tarif tol ataupun di luar parlemen dengan cara menggalang dukungan massa dengan program-program kampanye terselubungnya, membangun konsolidasi internal partai dan membangun koalisi antar partai termasuk dengan mengusung figure-figur capres yang mempunyai daya jual tinggi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Calibri;" lang="IN">Analisis</span></strong><span style="font-family: Calibri;" lang="IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN">Manuver-manuver politik elit dan partai politik jelang pemilu 2009 ini menjadi suatu hal yang wajar dalam konteks demokrasi secara prosedural namun secara substantif hal tersebut hanya merupakan bentuk pembodohan terhadap publik dimana masyarakat disuguhi janji-janji manis oleh para elit dan partai politik menjelang pemilu. Tetapi setelah pemilu usai janji-janji tersebut tidak di realisasikan karena yang terjadi adalah para elit dan partai politik sibuk menghitung <em>cost of politic</em> yang telah mereka keluarkan semasa kampanye untuk didapatkan kembali sewaktu mereka berkuasa sedangkan masalah kepentingan rakyat, itu urusan belakangan karena yang penting bagi mereka adalah bagaimana caranya untuk memaksimalkan <em>gain of politic.<o:p></o:p></em></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Calibri;" lang="IN">Prediksi</span></strong><span style="font-family: Calibri;" lang="IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="IN">Ketika para elit politik masih mengusung prinsip realisme politik maka sampai kapan pun orientasi politik mereka adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan kekuasaan bukan bagaimana caranya untuk mensejahterakan rakyat banyak. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Alhasil, maneuver-manuver politik para elit dan partai politik akan terus kita jumpai setiap akan diselenggarakannya pesta demokrasi. Namun manuver politik jelang pemilu 2009 untuk saat ini masih akan berkutat pada pembahasan RUU politik dan permainan <em>political image/ political down.</em></span></p>INSIDehttp://www.blogger.com/profile/00464642376721124867noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4059304414936148699.post-53553857727514796242008-02-02T08:44:00.001+07:002008-02-02T08:44:51.000+07:00PIAGAM ASEAN<strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Calibri;" lang="SV">LIBERALISASI ATAS NAMA PIAGAM ASEAN</span></strong> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"> <strong> Oleh : Achmad Aris</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Integrasi ASEAN kelihatannya sudah tidak lagi sebatas forum paguyuban atau forum komunitas yang hanya melakukan onani gagasan antar anggotanya melainkan sudah menunjukkan tanda-tanda integrasi sesungguhnya sebagaimana konsep integrasi yang dikemukakan oleh Ernast B.Haas (1971) bahwa yang diartikan dengan konsep integrasi adalah sebagai <em>"a process for the creation of political communities defined institutional or attitudinal terms".</em> Ini mencerminkan bahwa<em> </em>Integrasi ASEAN sudah semakin dekat. Yakni ditandai dengan telah ditandatanganinya ASEAN charter oleh 10 kepala negara anggota ASEAN di Singapura pada acara ASEAN Summit ke 13 kemarin. Pada saat bersamaan para kepala negara juga menandatangani cetak biru Masyarakat Ekonomi Asean (<em>Asean Economic Community</em>) yang telah menjadi kesepakatan di KTT Asean XII di Cebu, Filipina. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Memang bukan menjadi suatu yang luar biasa dengan ditandatanganinya ASEAN charter karena budaya di ASEAN adalah tanda tangan dulu baru urusan ratifikasi belakangan. Sering kali kesepakatan ataupun perjanjian antar anggota ASEAN ditanda tangani namun ”menthok” dalam ratifikasinya. Meskipun demikian, nampaknya kali ini berbeda dengan kebiasaan para anggota ASEAN tersebut. Dalam konteks Piagam ASEAN ini, negara-negara anggota ASEAN sepertinya mempunyai keseriusan untuk mewujudkan integrasi ASEAN yang sesungguhnya bukan lagi sekedar komunitas ASEAN yang ”impotent” melainkan sebuah integrasi regional seperti yang terjadi pada Uni Eropa. Lagi-lagi faktor apa yang melatarbelakangi keseriusan para anggota ASEAN tersebut yang berbeda sekali dengan kebiasaan mereka sebelumnya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">ASEAN charter (Piagam ASEAN) yang diharapkan menjadi <em>rule of low</em> bagi mekanisme integrasi regional dikawasan Asia Tenggara adalah sebuah dokumen yang mentransformasikan Asean menjadi sebuah organisasi yang mempunyai <em>legal personality. </em>Dengan kata lain, meskipun dalam Piagam ASEAN saat ini belum memuat sanksi terhadap para anggotanya yang melanggar dan hanya bersifat imbauan namun setidaknya dalam Piagam ASEAN kali ini menunjukkan gerak massif organisasi ini untuk mewujudkan integrasi ASEAN dalam semua bidang yaitu ekonomi, keamanan, budaya dan politik. Target penandatangan Piagam ASEAN sendiri adalah agar negara di kawasan Asia Tenggara menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 seperti halnya Masyarakat di Uni Eropa.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Secara jelas dalam Bab I piagam ASEAN menyebutkan bahwa adanya keinginan untuk penciptaan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif dan terintegrasi dengan memfasilitasi arus perdagangan, investasi, dan arus modal yang lebih bebas. </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;">Pasar tunggal dan basis produksi merupakan salah satu pilar penting dari Asean Economic Community (AEC). </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Piagam Asean akan menjadi 'ruh' kekuatan menuju liberalisasi ASEAN pada 2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Piagam ASEAN yang tinggal menunggu untuk di ratifikasi tersebut pada dasarnya tidak lain hanyalah sebagai Piagam Liberalisasi. Nampaknya faktor inilah yang mendorong ditandatanganinya Piagam ASEAN tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;">Analisis<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;">Pada dasarnya penanda tanganan Piagam ASEAN ini menjadi sebuah dilemma tersendiri bagi Indonesia</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"> sebagai salah satu negara penggagas berdirinya ASEAN dimana pada satu sisi dengan ditanda tangani Piagam tersebut integrasi ASEAN mempunyai payung hukum yang menunjukkan adanya pergerakan dalam proses integrasi ASEAN yang selama ini jalan ditempat. </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Sedangkan disisi lain penanda tanganan piagam tersebut sama artinya dengan membuka kran-kran liberalisasi ekonomi. Artinya, Indonesia secara tidak langsung telah membuka diri bagi liberalisasi ekonomi secara regional dan akan berlanjut pada level global pada tahun 2015. Ini tentunya akan menjadi problem tersendiri bagi Indonesia karena seperti yang kita tahu bahwa liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini justru membawa negara ini kepada keterpurukan sehingga pertanyaan yang muncul adalah apakah dengan mengatasnamakan integrasi ASEAN Indonesia masih akan menjalankan kebijakan liberalisasi ekonomi tersebut?</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"> <st1:place st="on"><st1:country-region st="on"></st1:country-region></st1:place></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Liberalisasi memang merupakan sebuah keniscayaan atas terjadinya proses integrasi. Pola-pola integrasi pada dasarnya merupakan turunan dari maenstream berpikir neoliberalism yang hadir dalam wujud globalisasi interdependensi yang ingin meruntuhkan teori-teori kaum realis yang memandang bahwa politik internasional berjalan secara konfliktual. Secara perlahan negara-negara di dunia digiring untuk melakukan penyatuan-penyatuan (integrasi) baik secara ekonomi, keamanan, sosial budaya maupun politik. Tingkatannya pun dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari integrasi regional hingga integrasi global. <em>Grand Design </em>yang diharapkan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan <em>free economic zone / free market</em> sehingga dapat mempermudah keluar masukya arus modal dari negara maju ke negara-negara berkembang. Tahapan-tahapan integrasi yang dimulai dari level regional pada akhirnya akan bermuara pada integrasi secara global yang tidak lagi mengakui adanya <em>territorial border </em>antar negara. Dan jelas sekali ini merupakan skenario yang dirancang oleh kapitalisme global.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Namun demikian, integrasi ASEAN merupakan fenomena baru dalam sejarah integrasi regional dimana mempunyai pola unik yang berbeda dengan pola integrasi Uni Eropa. Integrasi ASEAN tidak lebih hanya merupakan bentuk kerjasama antar negara dalam satu kawasan dan bukan merupakan bentuk integrasi yang di dalamnya terdapat unsur penyatuan. Ini tercermin dari prinsip non-intervensi yang tetap dipertahankan. Meskipun demikian ada satu aspek kerjasama dalam konteks integrasi ASEAN yang memang benar-benar ingin di satukan yaitu ekonomi. Ini diwujudkan dengan cara menciptakan AFTA, FTA dan AEC yang diproyeksikan akan berintegrasi secara global pada 2015. Penanda tanganan cetak biru piagam ASEAN dan AEC menunjukkan adanya ambisi yang besar atas terciptanya sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Isu stabilitas politik di Myanmar, Isu ketegangan hubungan RI-Malaysia dan isu-isu non ekonomi lainnya seolah-oleh menjadi <em>secondary issues</em> yang hanya menjadi basa-basi politik dalam forum ASEAN. Oleh karena itu, dengan ditanda tanganinya Piagam ASEAN belum memberikan jaminan akan terwujudnya integrasi ASEAN secara keseluruhan. Yang menjadi pertanyaan besar adalah semangat apa yang melatar belakangi ditanda tanganinya Piagam ASEAN tersebut? Bisa saja ini hanya merupakan kamuflase politik demi menciptakan liberalisasi ekonomi. Dengan kata lain, piagam ASEAN hanya merupakan <em>legacy of neoliberalism policy </em>.</span></p>INSIDehttp://www.blogger.com/profile/00464642376721124867noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4059304414936148699.post-32079565270729439492008-02-02T08:40:00.000+07:002008-02-02T08:42:54.907+07:00RAPBN 2008<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Calibri;">KAMUFLASE POLITISASI DI BALIK OPTIMISME RAPBN DAN ASUMSI EKONOMI 2008<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Calibri;">Oleh : Dodi Mantra<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Secara umum, anggaran pemerintah yang dirumuskan dalam bentuk Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) merupakan suatu laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan oleh pemerintah untuk setiap tahun fiskal. Sumber utama dari penerimaan negara adalah pajak yang terdiri dari pajak pendapatan dan pajak pengeluaran. Sementara itu, bagian utama pengeluaran adalah penyediaan barang dan jasa berupa pembayaran gaj untuk jasa kesehatan, pendidikan, polisi dan pembayaran jasa publik lainnya serta pembayaran untuk jasa-jasa sosial, pensiun dan pembiayaan barang-barang publik yang menjadi kewajiban pemerintah. Di Indonesia, anggaran yang dikenal sebagai APBN tersebut dimaknai sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember) dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;">Anggaran pemerintah dipahami secara umum memiliki dua manfaat. <em>Pertama</em>, anggaran tersebut menyusun dasar perencanaan keuangan pemerintah dalam jangka yang lebih panjang dari komitmen ekonomi dan sosialnya. </span><em><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Kedua</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">, anggaran juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mengatur tingkat dan komposisi permintaan agregat suatu perekonomian. Akan tetapi, manfaat atau fungsi dari APBN ini tidak bisa dimaknai secara sempit dan teknis fiskal semata. APBN seharusnya dapat menjadi instrumen strategis yang dimiliki pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Ironisnya, fakta APBN yang dirumuskan pemerintah selama ini belum mencerminkan fungsi fundamental anggaran sebagai instrumen strategis untuk mengentaskan kemiskinan, memberdayakan pendidikan dan mengarahkan kemandirian fiskal bangsa ini. Berbagai sektor publik yang seharusnya menjadi prioritas anggaran pemerintah seperti pendidikan dan kesehatan justru masih berada di bawah alokasi anggaran untuk pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Dalam RAPBN 2008 yang disampaikan pemerintahan SBY-JK pada Agustus lalu misalnya, anggaran untuk sektor pendidikan hanya sebesar Rp. 48,3 triliun, masih jauh di bawah alokasi minimum yang dijamin konstitusi sebesar 20 persen. Sementara anggaran untuk pembayaran cicilan pokok utang luar negeri mencapai Rp. 59,7 triliun.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Menariknya, di balik belum terpenuhinya fungsi utama APBN tersebut, pemerintahan SBY-JK justru mengemas RAPBN 2008 dalam bentuk yang optimistis dan ekspansif sehingga memunculkan citra yang populis. RAPBN 2008 yang disampaikan dalam pidato SBY tersebut memberikan janji prioritas anggaran dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur strategis di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok miskin dan penciptaan kesempatan kerja. Dalam RAPBN 2008, tercatat proyeksi pendapatan negara dan hibah senilai Rp. 761,38 triliun. Sementara belanja negara diproyeksikan sebesar Rp. 836,41 triliun. Pemerintahan SBY-JK juga mematok beberapa asumsi ekonomi makro yang mengedepankan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang harus disertai pemerataan ekonomi (<em>growth with equity</em>) dengan pertumbuhan ekonomi 2008 ditargetkan pada level 6,8 persen dan rasio utang pemerintah pada akhir tahun 2008 sebesar 33 persen.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">RAPBN 2008 yang cenderung optimis dan ekspansif ini menuai beragam kritik dari beragam kalangan. Pemerintah dinilai berupaya menyenangkan masyarakat dengan berbagai target yang tinggi serta “merekayasa” bahwa perekonomian nasional lebih baik dari kondisi yang sesungguhnya (<em>window dressing</em>). Pemerintah juga dipandang kurang memiliki strategi yang jelas untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Sehingga tidak heran jika banyak pihak yang pesimis terhadap target-target ekonomi makro yang dicanangkan oleh pemerintah dapat terwujud. Intinya, RAPBN 2008 pemerintahan SBY-JK tersebut disnyalir digunakan pmerintah hanya sebagai komoditas politik untuk terlihat populis di mata masyarakat menjelang pemilihan umum akan berlangsung tidak kurang dari dua tahun lagi. Benarkah RAPBN dan asumsi ekonomi makro 2008 tersebut terlalu optimistis? Apakah memang RAPBN tersebut hanya dijadikan sebagai komoditas politik untuk menyenangkan publik menjelang pemilu 2009?<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> Pada tataran yang ideal APBN berperan sebagai instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. APBN berperan penting sebagai instrumen pemerintah yang juga mencakup sebagai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang terpenting dari APBN adalah juga sebagai instrumen untuk mencapai stabilitas ekonomi dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Alokasi dana yang dituangkan secara sektoral dalam APBN menjadi cerminan strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan oleh pemerintah. Melalui APBN inilah peranan penting pemerintah dalam perekonomian dirumuskan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> Dengan demikian, APBN memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, di mana fungsi nyata pemerintah dalam pembangunan ekonomi dilandasi oleh kekuatan finansial yang dirumuskan dalam APBN. Hal ini tercermin dari beberapa fungsi yang terkandung di dalam APBN yang menjadi pedoman bagi peran aktif pemerintah dalam pembangunan. <em>Pertama</em>, fungsi otorisasi di mana APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belana negara pada tahun yang bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. <em>Kedua</em>, dalam aspek perencanaan APBN berperan sebagai pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran. <em>Ketiga</em>, dalam kerangka fungsi pengawasan, APBN berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan menjadi landasan bagi rakyat untuk menilai kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan. <em>Keempat</em>, fungsi alokasi di mana anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. <em>Kelima</em>, yang terpenting adalah APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dalam fungsinya sebagai instrumen distribusi. <em>Terakhir</em>, anggaran negara harus dapat menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> Dalam penyusunan atau perumusannya, APBN masing-masing memiliki tiga prinsip dalam pos pendapatan dan pengeluaran yang harus diperhatikan pemerintah. Dalam aspek pendapatan, prinsip intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara dan penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda merupakan tiga prinsip yang harus dijalankan. Sementara dalam aspek pengeluaran beberapa prinsip seperti hemat, efisien dan sesuai dengan kebutuhan, terarah terkendali dan sesuai dengan rencana program serta maksimalisasi penggunaan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan dan potensi nasional menjadi pedoman pemerintah dalam penyusunan APBN.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="SV"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Yang terpenting dalam penyusunan APBN adalah asas kemadirian yang bertujuan untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri, disertai dengan asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktifitas. Dan dalam penyusunan APBN, penajaman prioritas pembangunan harus dijadikan asas yang tidak boleh diabaikan serta tentu saja harus meitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. <o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Upaya Pengentasan Kemiskinan yang Terabaikan dari Prioritas RAPBN 2008<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> Secara simbolik dinyatakan bahwa pemerintah berencana lebih memfokuskan penggunaan anggaran keuangan negara pada RAPBN 2008 untuk pembangunan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan. Menko Perekonomian Boediono mengemukakan bahwa dana yang tersedia dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung <em>triple track strategy</em> sehingga pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan dapat tercapai. Dengan kata lain, pemerintah berupaya untuk menggunakan stimulus fiskal dalam bentuk prioritas alokasi pembangunan infrastruktur untuk merangsang aktifitas ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan. Hal ini tercermin dari peningkatan drastis alokasi APBN untuk Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan yang masing-masing mengalami peningkatan 40,7 persen dan 63,6 persen dari Rp. 25,3 triliun menjadi Rp. 35,6 triliun untuk Departemen PU dan dari Rp. 9,9 triliun menjadi Rp. 16,2 triliun untuk Dephub.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> Terdapat beberapa hal yang harus dikritisi dari strategi APBN yang katanya fokus pada penanggulangan kemiskinan melalui stimulus pembangunan infrastruktur ini. <em>Pertama</em>, melalui pembangunan infrastruktur pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi 2008 yang ditargetkan sebesar 6,8 persen dapat tercapai melalui pembukaan lapangan kerja baru yang bermuara pada penurunan angka kemiskinan. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh yang sangat jauh dan tidak begitu langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Terlebih lagi terdapat beberapa prekondisi lagi yang harus dipenuhi agar prioritas pembangunan infrastruktur dapat berjalan menopang pertumbuhan ekonomi, di mana dampak investasi infrastruktur hanya akan dapat dicapai jika terjadi sinergisitas antara investasi infrastruktur di tingkat nasional dengan daerah serta terkait dengan efektifitas alokasi anggaran dalam hal pengelolaan administratif keuangan. Di sisi lain, efektifitas pencapaian target pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada investasi di sektor infrastruktur semata, investasi swasta, konsumsi masyarakat dan performa ekspor secara keseluruhan juga sangat berpengaruh. <em>Kedua</em>, revitalisasi pertanian dan pendidikan sebagai <em>on the ground solution</em> yang memiliki dampak lebih dekat kepada pengentasan kemiskinan justru belum menjadi prioritas dalam RAPBN 2008. Departemen Pertanian hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp. 8,9 triliun atau meningkat 12 persen dari alokasi Rp. 7,9 triliun pada tahun anggaran sebelumnya. Terlebih lagi untuk sektor pendidikan yang dijamin oleh konstitusi untuk alokasi minimum sebesar 20 persen, kenyataannya hanya dianggarkan sebesar Rp. 48,3 triliun meningkat 22,5 persen dari tahun anggaran sebelumnya dan hanya mengambil porsi sebesar 5,7 persen dari total belanja negara, dibandingkan alokasi untuk pembangunan infrastruktur yang mencapai 6 persen. <em>Ketiga</em>, data kemiskinan yang digunakan pemerintah untuk merumuskan RAPBN 2008 yang fokus pada penanggulangan kemiskinan tersebut bersifat sangat meragukan, di mana dilaporkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 mengalami penurunan 16,6 persen menjadi 37,17 juta dibandingkan 39,30 juta pada tahun 2006. Angka ini sangat meragukan secara kuantitatif dan kualitatif. Terlebih lagi berdasarkan perhitungan Bank Dunia dengan menggunakan standar pengeluaran hidup US$2 per hari, terdapat 49 persen atau 108,7 juta jiwa penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui stimulus fiskal dalam RAPBN 2008 tidak ditopang oleh data yang akurat dan dipercaya oleh banyak pihak. Sehingga komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pemberantasan kemisinan di negeri masih harus dipertanyakan lagi. Bukan hanya bersifat simbolik semata dalam bentuk janji-janji dan strategi abstrak yang tidak disertai oleh strategi yang komprehensif dan terperinci serta yang terpenting dilandasi oleh data yang akurat.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> Dengan demikian, target asumsi makro 2008 yang memproyeksikan angka kemiskinan dapat diturunkan menjadi 15-16,8 persen juga mendapatkan pertanyaan besar dalam konteks ini. Berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sinergis terhadap strategi pemberantasan kemiskinan yang masih abstrak semakin meningkatkan pesimisme akan tercapainya target tersebut. Kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang tidak disertai strategi antisipatif dampak dari kebijakan tersebut justru semakin menambah beban rakyat miskin. Belum lagi kebijakan untuk menaikkan tarif jalan tol yang juga berpengaruh pada tingkat inflasi dalam bentuk kenaikan harga barang, juga menyimbolkan bagaimana justru kebijakan pemerintah sendiri yang menghambat perbaikan kondisi riil ekonomi masyarakat.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Over-Optimism </span></em></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">dalam Target-target Asumsi Makro Ekonomi 2008</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> Tanpa tanggung-tanggung dalam Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas RAPBN dan Nota Keuangan 2008 yang berisikan target-target dan asumsi ekonomi, pemerintah Indonesia mentargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen pada tahun 2008. Dalam nominal dengan pertumbuhan pada level tersebut, diproyeksikan produk domestik bruto Indonesia pada 2008 mencapai Rp. 4.306,6 triliun dengan PDB per kapita sebesar Rp. 2.077 triliun. Inflasi juga ditargetkan berada pada level yang rendah, yaitu sebesar 6,0 persen dengan nilai tukar rupiah rata-rata Rp. 9.100 per dolar AS. Optimisme lainnya yang terkandung di dalam asumsi makro ekonomi 2008 tersebut terlihat dari angka kemiskinan yang ditargetkan turun menjadi 15 – 16,8 persen dari total populasi dan angka pengangguran menjadi 8-9 juta jiwa di tahun depan. Sementara itu, di tengah trend penurunan produksi minyak nasional selama hampir sepuluh tahun terakhir, pemerintah lagi-lagi menaikkan target produksi minyak menjadi 1,034 juta barel per hari dibandingkan realisasi tahun 2006 yang hanya sebesar 959 ribu barel per hari.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> <em> Pertama</em>, angka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 6,8 persen pada tahun 2008 tersebut terlihat sangat optimistis dan cenderung mengabaikan kondisi ekonomi riil dan situasi pasar. Sampai saat ini, instrumen APBN belum berjalan dalam asas yang mengutamakan kemandirian, di mana penerimaan dalam negeri dimaksimalkan sebagai sumber pembiayaan. Sejauh ini perekonomian Indonesia benar-benar bergantung pada pendanaan asing dalam bentuk investasi dan utang luar negeri, di mana posisi APBN hanya sebagai stimulus untuk merangsang masuknya modal asing. Dengan mematok angka pertumbuhan mencapai 6,8 persen, pemerintah berupaya menggunakan RAPBN 2008 yang memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur untuk menstimulus investasi di bidang tersebut sehingga membuka lapangan kerja dan target pertumbuhan dapat tercapai. Kondisi ini juga terlihat dari upaya pemerintah yang telah dimulai sejak dini untuk menaikkan tarif tol dan privatisasi Jasa Marga yang juga bertujuan untuk menarik investasi. Dengan kata lain, di balik RAPBN yang kelihatannya populis dan optimis tersebut pemerintah justru semakin membuat negeri ini bergantung pada investasi asing terlepas jauh dari asas kemandirian. Selain itu, meskipun secara retorika SBY menyatakan lebih mendorong terciptanya pertumbuhan yang berbasis pemerataan, jika kita mencermati strategi untuk mencapai pertumbuhan tersebut masih berada dalam strategi pertumbuhan a la neoklasik yang mengedepankan penambahan input dalam bentuk modal dan tenaga kerja yang pada akhirnya juga akan menciptakan pertumbuhan yang tidak merata. Konsepsi <em>endogenous growth</em> yang dalam upaya menciptakan pertumbuhan lebih mengacu pada faktor-faktor endogen dalam pertumbuhan seperti pendidikan dan penelitian dalam bentuk pengembangan kualitas sumber daya manusia dan teknologi justru diabaikan pemerintah.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> <em> Kedua</em>, terkait dengan angka inflasi yang ditargetkan berada pada level 6,0 persen, pemerintah tampaknya tidak mempertimbangkan secara matang trend kekacauan pada pasar saham dunia yang berdampak pada depresiasi nilai tukar rupiah sehingga biaya impor meningkat dan inflasi dalam bentuk kenaikan harga bahan-bahan pokok yang tidak terkendali. Terlebih lagi jika pemerintah mau berkaca pada pengalaman inflasi yang terjadi pada dua bulan terakhir, di mana laju inflasi mengalami peningkatan signifikan, 0,72 persen pada bulan Juli dan 0,75 persen pada bulan Agustus, yang mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia yang masih sangat rapuh diterpa guncangan nilai tukar. Anehnya, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) justru diturunkan menjadi 7,5 persen pada tahun anggaran 2008. Maknanya, arus modal kepada aktifitas ekonomi akan semakin besar sehingga aktifitas produksi dan konsumsi justru akan menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Dengan demikian, terlihat bahwa pemerintah tidak memiliki integritas strategi dalam menyusun target asumsi makro ekonomi untuk tahun 2008. Indikasi politisasi yang ditujukan hanya untuk menyenangkan masyarakat dan terlihat populis melalui angka-angka makro ekonomi yang positif semakin terlihat dari target-target ekonomi makro tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> <em>Ketiga</em>, produksi minyak di tahun 2008 yang ditargetkan mencapai 1,034 juta barel per hari tampak sangat tidak realistis jika melihat kapabilitas sektor migas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Target tersebut juga akan jauh dari realisasi, jika pemerintah tidak memiliki strategi yang jelas untuk meningkatkan produksi minyak nasional. Sementara itu, sampai saat ini pemerintah belum memiliki strategi untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat aktifitas produksi minyak baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Pemerintah hanya mengandalkan sumur-sumur tua yang kapasitas produksinya semakin menurun. Sebagaimana halnya asumsi-asumsi makro tahun-tahun sebelumnya, pemerintah selalu optimis dan yakin bahwa target produksi minyak dapat tercapai. Akan tetapi, kenyataan memperlihatkan bahwa kecenderungan yang terjadi, produksi minyak justru terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sebagaimana asumsi target produksi minyak dalam RAPBN 2007 yang mencapai 1 juta barel per hari justru direvisi dalam RAPBN-P 2007 menjadi 950 ribu barel per hari.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Defisit dan Penghematan Anggaran yang tidak Berpihak kepada Rakyat</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> Penghematan memang merupakan salah satu asas utama dalam penyusunan APBN. Begitu juga halnya dengan defisit anggaran tidak selamanya bermakna negatif, di mana dengan adanya defisit berarti pemerintah berupaya untuk menggerakkan perekonomian melalui berbagai sektor pembangunan. Akan tetapi, asas penghematan dan strategi defisit yang bermanfaat bagi rakyat justru tidak terjadi dalam RAPBN 2008 dan cenderung mengandung kebijakan yang kontradiktif. Secara umum, terdapat dua kategori kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ketat dan kebijakan ekspansif. Dalam kerangka kebijakan ketat, pemerintah melakukan penghematan dengan cara mengurangi atau membatasi pembiayaan untuk sektor publik dan menaikkan pajak serta menaikkan tingkat suku bunga. Sementara, dalam kebijakan ekspansif pemerintah mengalokasikan dana besar-besaran untuk memicu aktifitas perekonomian dengan menurunkan tingkat suku bunga dan pembiayaan publik serta menurunkan pajak. Dalam RAPBN 2008 terdapat kontradiksi dalam kebijakan anggaran ini. Di satu sisi pemerintah cenderung bersifat ekspansif dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan menurunkan tingkat suku bunga. Akan tetapi, di sisi lain pemerintah melakukan penghematan untuk sektor-sektor tertentu seperti pendidikan dan pencabutan subsidi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> Penghematan dan defisit dapat ditolerir bahkan didukung oleh masyarakat jika dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ironisnya, dalam RAPBN 2008, program penghematan dan defisit yang dikemas selaras dengan karakteristik ekspansif justru tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran yang besar sebagai hasil dari penghematan dan menciptakan defisit tersebut justru dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang alokasinya melebihi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam RAPBN 2008, alokasi untuk pembayaran cicilan pokok utang luar negeri mencapai Rp. 59,7 triliun. Karakter ekspansif RAPBN 2008 yang ditandai peningkatan alokasi untuk pembangunan infrastruktur justru tidak berdampak langsung pada kesejahteraan. Akan tetapi, kedua kombinasi tersebut telah menyebabkan terjadinya defisit yang sangat besar dalam RAPBN 2008 yang mencapai angka 1,7 persen. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah masih menggunakan gaya lama yaitu melalui utang luar negeri yang mencapai angka Rp. 43 triliun dalam RAPBN 2008. Dengan kata lain, kebijakan defisit tersebut justru membawa perekonomian Indonesia semakin tergantung pada pembaiayaan dari utang luar negeri, sehingga asas kemandirian yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN benar-benar menjadi semakin tersingkirkan. Dan sekali lagi, rakyat yang dikorbankan untuk membiayai defisit tersebut melalui pencabutan subsidi dan mahalnya biaya barang-barang publik seperti pendidikan dan kesehatan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Kebohongan Publik melalui Mekanisme RAPBN-Perubahan</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengatur mengenai perubahan APBN yang dapat diajukan pemerintah sewaktu-sewaktu bila dianggap perlu, dijadikan pemerintah sebagai instrumen baru untuk memanipulasi persepsi publik terhadap RAPBN. Melalui instrumen ini, maka pemerintah dapat menjadikan RAPBN sebagai komoditas politik bukan sebagai instrumen pembangunan ekonomi dengan tampilan yang bersifat optimistis, ekspansif dan menyenangkan rakyat. Hal ini sangat mungkin terjadi di mana RAPBN yang diajukan pemerintah untuk tahun anggaran tertentu, bukanlah merupakan anggaran final yang dapat berfungsi dalam kerangka pengawasan, sehingga rakyat dapat menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Bisa jadi dalam satu tahun anggaran pemerintah merencanakan RAPBN yang populis, akan tetapi dalam realisasinya dilakukan revisi melalui instrumen RAPBN-Perubahan tersebut. Namun, pemerintah menggunakan strategi dengan cara menyampaikan RAPBN untuk tahun anggaran berikutnya yang lebih optimistis lagi, sehungga revisi RAPBN sebelumnya tidak mendapatkan sorotan dari masyarakat. Hal ini berarti RAPBN 2008 bukan hanya sekedar optiimisme yang berlebih, tetapi lebih merupakan “kebohongan publik" oleh pemerintah, di mana tahun 2008 nantinya, target capaian yang tidak mungkin dicapai tersebut juga akan direvisi dengan RAPBN-Perubahan 2008 yang sekali lagi dikemas berbarengan dengan RAPBN 2009 yang akan lebih ekspansioner dan optimis lagi. Mengingat pemilu 2009 sudah di depan mata, maka dapat diprediksikan RAPBN 2009 akan lebih optimistis dan populis lagi secara simbolik untuk menyenangkan hati rakyat dan menaikkan popularitas menjelang pemilu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV">Kesimpulan</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri;" lang="SV"> Mencermati beragam kontradiksi yang terkandung di dalam RAPBN dan asumsi makro ekonomi 2008, baik itu antara target dan kemampuan realisasi ataupun antara strategi dan kebijakan, upaya pemerintah untuk menjadikan RAPBN tersebut sebagai komoditas politik dalam rangka memperoleh pencitraan populis dari rakyat sangat kental terlihat. Substansi RAPBN yang tidak memberi prioritas pada pengentasan kemiskinan justru dikamuflase dengan ciri ekspansif alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang pada kenyataannya tidak relevan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara riil. Target-target asumsi makro yang sangat optimis dijadikan strategi untuk menyenangkan hati masyarakat, meskipun tidak ada jaminan target tersebut benar-benar akan terealisasi mengingat kapabilitas pemerintah dan kondisi ekonomi riil Indonesia. Kemandirian yang seharusnya menjadi asas utama dalam penyusunan RAPBN justru semakin menenggelamkan negeri ini dalam jurang ketergantungan terhadap utang luar negeri dan investasi asing. Pemborosan yang dikemas dalam citra penghematan yang menyebabkan terjadinya defisit yang sangat besar semakin membebani kehidupan ekonomi masyarakat. Ironisnya, politisasi RAPBN 2008 untuk kepentingan kekuasaan tersebut justru dikamuflase dan dikemas dengan sangat rapi dalam tampilan yang bersifat optimistis, ekspansif dan populis, yang nantinya juga akan direvisi dalam bentuk RAPBN-Perubahan di tahun mendatang.</span>INSIDehttp://www.blogger.com/profile/00464642376721124867noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4059304414936148699.post-22157021049335918262008-02-02T08:37:00.000+07:002008-02-02T08:40:26.117+07:00REFORMASI TNI<p class="MsoNormal" style="margin-left: 1.5in; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%;" lang="SV">QUO VADIS REFORMASI TNI <o:p></o:p></span></strong></p> <div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><strong> Oleh : Indra Alverdian</strong><br /></div><strong></strong></div><p><strong><br /></strong> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Wacana reformasi TNI merupakan sebuah ide yang muncul ketika suatu negara sebagaimana halnya Indonesia sedang dalam proses nation-building pasca pemerintahan yang otoriter. </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;">Keinginan untuk melakukan reformasi TNI disebabkan oleh kebutuhan dan permintaan masyarakat agar TNI meninggalkan doktrin dwifungsinya dimana militer terlibat dalam fungsi pertahanan serta sosial-politik. Keinginan untuk melakukan reformasi internal terhadap TNI dimulai pada tahun 1998 dengan diterbitkannya suatu publikasi tentang reformasi militer TNI yang dinamakan “Paradigma Baru”. Inti dari publikasi “paradigma Baru tersebut adalah pertama, TNI akan merubah metode dan posisi untuk selalu tidak di depan. Kedua, mengubah konsep dari menduduki ke mempengaruhi. Ketiga, TNI ingin mengubah dari cara-cara langsung menjadi tidak langsung. Keempat, TNI bersedia melakukan role sharing dalam pengambilan keputusan penting pemerintahan dan kenegaraan. Tiga tahun kemudian, melalui keputusan Majelis Perwakilan Rakyat No. VI/2000 dan No.VII/2000 ditetapkan berakhirnya peran dwifungsi TNI. Selain itu melalui keputusan tersebut ditetapkan pemisahan tugas antara TNI dengan Polri dimana TNI dikonsentrasikan untuk menjalankan pertahanan dari ancaman luar. Selain itu, pada bulan February 2002, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang No.3/2002 mengenai pertahanan nasional terutama peran TNI yang mencakup pertahanan terhadap ancaman dari luar, mempertahankan kedaulatan territorial RI dan melindungi masyarakat dari segala ancaman. Undang-undang No.3/2002 juga menyatakan mengenai pelibatan TNI dibawah komando sipil dalam MOOTW atau <em>Military Operations Other Than War</em> serta kebutuhan untuk sebuah strategi pertahanan baru yang memperhatikan fakta bahwa Indonesia adalah sebuah negara maritim. <st1:place st="on"><st1:country-region st="on"></st1:country-region></st1:place></span></p><br /> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="FI">Analisis <o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Agenda reformasi TNI dikonfrontasikan pada beberapa permasalahan yang dapat menghambat perkembangannya. Pertama adalah merubah pemikiran berdasarkan pengalaman sejarah kemerdekaan bahwa TNI merupakan tentara revolusioner yang lahir dari rakyat berdasarkan pengalaman perang gerilya melawan penjajah. Mindset ini kemudian diperkuat pada masa orde baru yang memberikan TNI peran inti dalam pembangunan Indonesia melalui pendekatan keamanan dimana TNI adalah sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="FI">Kedua, kemajuan reformasi TNI dalam hal perencanaan strategi pertahanan masih jauh dari harapan. Ini dapat terlihat dari masih dipertahankannya model sistem pertahanan semesta yang tercermin pada dominannya postur kekuatan angkatan darat dibandingkan dengan angkatan laut maupun angkatan udara. Berdasarkan struktur komando territorial, daerah dataran dibagi berdasarkan 12 komando daerah militer atau kodam yang cenderung lebih efektif untuk menghadapi ancaman internal yang berada di daratan. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara archipelagic yang terbesar di dunia dengan posisi yang secara geostrategis penting karena berada diantara laut Hindia dan Pasifik yang merupakan bagian dari alur laut pelayaran internasional atau sea-lanes of communications (SLOC). Masih berlakunya strategi pertahanan pulau besar yang berorientasi pada kekuatan darat mencerminkan masih adanya keinginan TNI untuk mempertahankan romantisme pengalaman masa lalunya. Sulitnya menghapus komando territorial bagi TNI disebabkan karena melalui koter TNI dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam bentuk fungsi pembinaan territorial, membuka jalan bagi penyelenggaraan fungsi intelijen, pembinaan masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan politik oleh TNI yang melintasi batas kewenangan dan peran yang diamanatkan oleh konstitusi. Selain itu keberadaan Koter juga mempersulit garis pemisahan tugas diantara TNI dan Polri dimana ancaman dalam negeri menjadi tanggungjawab dan wewenang polisi. </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Hal ini dapat menimbulkan dualisme kepemimpinan di lapangan yang berpotensi konfliktual diantara kedua institusi negara tersebut. Dari sudut pandang anggaran pertahanan, keberadaan koter juga membebani karena 60 % dari personil TNI yang berada dalam koter berfungsi menjalankan tugas administrasi dan birokrasi dan bukan fungsi tempur sehingga tidak mengherankan ketika unit-unit tempur utama seperti Kostrad atau Kopassus harus mengalami rotasi dari satu daerah konflik ke daerah lainnya pada waktu yang sangat cepat meskipun disana terdapat komando daerah militer (kodam). <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Dominannya koter membuat timpangnya kekuatan angkatan darat dengan angkatan lainnya dimana angkatan laut misalnya hanya memiliki dua armada yakni armada timur dan armada barat serta kekuatan serta peralatan alutsista yang secara kuantitas maupun kualitas tertinggal dengan negara-negara lainnya di Asia Pasifik sebagaimana dalam tabel berikut ini ; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Tabel I<o:p></o:p></span></strong></p> <table class="MsoTableGrid" style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(179, 179, 179) none repeat scroll 0% 50%; width: 88.55pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">NEGARA<o:p></o:p></span></strong></p> </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(179, 179, 179) none repeat scroll 0% 50%; width: 88.55pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">PERSONIL<o:p></o:p></span></strong></p> </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(179, 179, 179) none repeat scroll 0% 50%; width: 88.55pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">KAPAL SELAM<o:p></o:p></span></strong></p> </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(179, 179, 179) none repeat scroll 0% 50%; width: 88.55pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">ARMADA LAUT UTAMA<o:p></o:p></span></strong></p> </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(179, 179, 179) none repeat scroll 0% 50%; width: 88.6pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">PENGAWAS PANTAI<o:p></o:p></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">Australia<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">14.200<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">4<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">11<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.6pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">16<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">India<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">53.000<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">16<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">26<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.6pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">40<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">Indonesia<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">45.000<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">17<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.6pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">58<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">Jepang<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">43.800<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">16<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">55<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.6pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">3<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">Korea Utara<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">46.000<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">26<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">3<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.6pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">309<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">Korea Selatan<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">60.000<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">19<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">39<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.6pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">84<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">Malaysia<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">12.500<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">-<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">4<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.6pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">41<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">Filipina<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">20.500<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">-<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">1<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.6pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">67<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">Singapura<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">9.500<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">3<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">-<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.6pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">24<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">RRC<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">230.000<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">71<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">53<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.6pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">676<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">Taiwan<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">68.000<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">4<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">37<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.6pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">104<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">Thailand<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">73.000<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">-<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">15<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.6pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">88<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">Vietnam<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">42.000<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.55pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">6<o:p></o:p></span></p> </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 88.6pt;" valign="top" width="118"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="SV">40<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;">Sumber : Diolah dari Military Balance 2003-2004, London: Oxford University Press<st1:place st="on"><st1:city st="on"></st1:city></st1:place> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"> Berdasarkan data diatas nampak bahwa dengan wilayah laut terbesar di Asia Pasifik, kekuatan armada laut Indonesia</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"> sangat tidak mencukupi terutama untuk menjaga wilayah perairan</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"> yang berbatasan dengan negara lain.</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"> <st1:country-region st="on"></st1:country-region> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"> Permasalahan lain yang terkait dengan reformasi TNI adalah pola hubungan antar institusi TNI dengan departemen pertahanan. Reformasi TNI seharusnya menghasilkan perubahan dalam pola kerja diantara institusi-institusi di dalam departemen pertahanan serta markas besar TNI. Hal ini berusaha dicapai melalui Undang Undang No.3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan undang undang No.34 tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia. Di dalam undang – undang tersebut salah satunya dinyatakan bahwa pertahanan negara yang legal dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diajukan oleh Departemen Pertahanan berdasarkan permintaan kebutuhan yang diajukan oleh markas besar TNI. Keberadaan kedua undang-undang tersebut diharapkan mensahkan kekuasan otoritas sipil yang diwakili oleh Dephan terhadap entitas TNI. Namun pada implementasinya tidak dapat berjalan dengan baik karena terjadinya dualisme kepemimpinan dimana secara hierarkis panglima TNI bertanggungjawab langsung kepada President dan bukan kepada menteri pertahanan. Ketidakjelasan hierarki hubungan kewenangan Dephan dengan TNI disebabkan oleh pasal 4 ayat 2 dalam UU No.34/2004 yang hanya menyatakan bahwa ” dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah koordinasi departemen pertahanan”. Di pasal tersebut tidak dijelaskan bagaimana koordinasi dilakukan karena otoritas panglima TNI yang tidak berada dibawah Menhan serta mabes TNI yang belum menjadi bagian dari departemen pertahanan. Terdapat beberapa contoh kasus yang merupakan ekses dari dualisme kepemimpinan dalam pertahanan Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut ; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">a. </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Pembelian pesawat Sukhoi pada tanggal 23 April 2003 yang ditandatangani oleh Panglima TNI pada waktu itu Endriartono Sutarto yang sebetulnya menyalahi prosedur pembiayaan dalam UU pertahanan negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">b. </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV">Pembelian kapal KAL-35 oleh pemerintah daerah Riau untuk menambah kekuatan armada barat angkatan laut tanpa sepengetahuan Departemen Pertahanan. <o:p></o:p></span></p> <strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"><o:p></o:p> </span></strong><span style="font-size: 11pt;" trebuchet="" ms="" lang="SV">Isu terakhir yang terkait dengan reformasi TNI adalah penataan bisnis TNI. Penataan kembali bisnis-bisnis TNI yang berbentuk yayasan ini diperlukan agar tidak lagi digunakan sebagai sumber-sumber pendanaan anggaran operasional pertahanan TNI sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 25 UU No.3 tahun 2002 bahwa anggaran pertahanan negara hanya berasal dari APBN. Namun demikian pada praktiknya pendanaan off-budget yang diantara lain berasal dari bisnis militer berkontribusi sekitar 70-75 % dari anggaran pertahanan karena APBN hanya dapat memenuhi sekitar 25 -30 % dari kebutuhan untuk anggaran pertahanan. Di dalam undang-undang No.34/2004 terdapat tiga pasal yang mengatur bisnis TNI. Pertama adalah pasal dua yang melarang keterlibatan anggota TNI dalam berbisnis karena merupakan tentara profesional. Sedangkan kedua pasal terakhir bertujuan mengatur pengambilalihan bisnis TNI oleh pemerintah pusat. Namun cara pengambilalihan bisnis TNI tersebut memerlukan suatu keppres atau keputusan presiden yang termasuk di dalamnya kompensasi bagi TNI yang dapat berbentuk misalnya peningkatan alokasi APBN untuk anggaran pertahanan. Keluarnya suatu keputusan presiden yang memiliki kekuatan hukum mengenai bisnis TNI akan dapat memperjelas bisnis atau kegiatan diluar ketentaraan yang harus dijauhi oleh personel TNI</span><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"> </span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="SV"><br /></span></strong>INSIDehttp://www.blogger.com/profile/00464642376721124867noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4059304414936148699.post-37777873889882822242008-02-02T08:32:00.000+07:002008-02-02T08:35:04.219+07:00Neoliberalisme<strong><span style="font-size: 16pt;">HEGEMONI NEOLIBERALISME<br /></span></strong><strong>Oleh : M. Danial Nafis</strong> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="PT-BR">Dinamika ekonomi politik Internasional,sampai saat ini sangatlah tidak bisa lepas dari kompleksitas <em>interest conflict</em> antar negara bangsa (<em>state actor</em>), <em>interest capital and profit</em> Multi National Corperations (MNC’s) hingga non state actor lainnya (NGO’s dan interest players). Adapun posisi kontemporer pada era saat ini,dominasi negara (<em>state led development</em>) secara radikal digeser oleh dominasi pasar bebas (<em>market driven development)</em>,yang dalam beberapa dekade terakhir seringkali menjadi perdebatan yang sangat krusial dan memunculkan konskwensi-konskwensi logis terhadapa sosial-ekonomi-politik dan budaya dunia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="PT-BR">Pergeseran relasi dunia Internasioanal yang didominasi mazhab <em>free market-neoliberal- optimum pareto </em>dengan asas <em>laissez faire-nya </em>mengundang banyak kontroversi baik dari teori hingga ketimpangan kebijakan yang diterapkan oleh <em>unholy trinity</em>-rezim kapitalisme internasional ; International Monetary Fund (IMF), World Bank dan World Trade Organiztioan (WTO) yang tidak lebih merupakan lokomotif dan perangkat hegemoni kepentingan negara-negara industri maju.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT"><strong>Hegemoni Neoliberalisme</strong><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT">Bukti konkrit dominasi keuntungan oleh negara-negara maju terhadap negara berkembang dan dunia ketiga dalam relasi ekonomi politik internasional, dapat dilihat dari seringkalinya negara-negara maju menggunakan lembaga Internasional <em>(unholy trinity)</em> seperti dalam bidang investasi pembangunan dunia melalui kedok Bank Dunia (World Bank),bidang keuangan moneter internasional dengan IMF dan bidang perdagangan melalui World Trade Organization (WTO).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT">Hal ini dapat dilihat misalnya dari struktur keanggotaan dalam 184 negara anggota Bank Dunia, 150 negara berkembang di antaranya hanya memiliki kekuatan suara 33 persen. Sementara itu 34 negara maju di dalamnya memiliki kekuatan suara sebesar 67 persen suara hal ini menunjukkan dominasi struktur kepemilikan saham Bank Dunia,maka tidaklah mengherankan kebijakan yang lahir dari Bank Dunia, tidak lebih laksana koorporasi raksasa yang melahirkan kebijakan ”memfasilitasi” kepentingan pemegang saham terbesar. Mulai dari struktur kebijakan hingga penunjukan perusahaan rekanan Bank Dunia yang memiliki afiliasi terhadap negara maju. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT">Kebijakan penerapan pemberian utang berkedok bantuan luar negeri berupa proyek pembangunan maupun program kebijakan seringkali digunakan sebagai kontrol ekonomi dan politik negara maju terhadap negara penerima bantuan,hal ini dapat dilihat dari penerapan kebijakan Bank Dunia yang cenderung mendorong deregulasi,pencabutan subsidi ranah publik,</span><span lang="IT">perluasan pasar bebas, non proteksi, liberalisasi perbankan,regulasi dan liberalisasi briokrasi dan konstitusi (berbungkus program <em>good governance</em>) yang kesemuanya merupakan penerapan prinsip <em>Washingthon Consensus </em>(Baswir : 2003)</span><span lang="IT"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT">Kebijakan Moneter internasional yang dilakukan oleh IMF pada krisis yang menerpa Mexico dan Amerika Latin hingga krisis Keuangan Asia pada akhir tahun 90’an, yang dalam hal ini Indonesia mengalami krisis terparah, dapat dijadikan contoh sangat relevan, bagaimana peran-peran negara maju (Amerika, Uni Eropa dan Jepang sebagai pemegang saham mayoritas IMF) mendorong kebijakan liberalisasi segala sektor. IMF dengan resep ”mujarab” yang mematikan. Resep <em>Structural Adjustment Program</em> (SAP) atau dapat juga disebut sebagai program liberalisasi seluruh lini sektor-minimalisir peran negara,SAP diterapkan oleh IMF untuk atasi krisis moneter yang berkembang secara membabi buta, hingga menyebabkan krisis yang semakin berkelanjutan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT">Secara umum, program penyesuain struktural (SAP) tersebut terdiri dari beberapa elemen. <em>Pertama, </em>pengurangan secara radikal pengeluaran pemerintah atas biaya kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan (pemotongan subsidi). <em>Kedua</em>, privatisasi dan deregulasi perusahaan-perusahaan negara. <em>Ketiga</em>, devaluasi mata uang. <em>Keempat</em>, liberalisasi impor dan menghaspuskan hambatan-hambatan yang membatasi investasi asing. <em>Kelima</em>, memangkas upah dan menghapuskan atau melemahkan mekanisme-mekanisme perlindungan tenaga kerja (</span><span lang="IT">Danaher : 2001).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="SV">Penerapan SAP oleh IMF, diawali dengan pemberian suntikan dana moneter,salah satunya melaui mekanisme Utang Luar Negeri. </span><span lang="IT">Ketika Indonesia dan negara-negara miskin dan berkembang lainnya mengalami krisis ekonomi pada tahun 1990-an, pemerintah Amerika Serikat bekerjasama dengan pemerintah dari negara-negara maju lainnya, menekan negara-negara berkembang untuk masuk ke dalam paradigma pasar bebas sebagai sebuah kondisi atau syarat untuk mendapatkan pinjaman atau utang. Meskipun negara-negara berkembang tersebut menyadari bahwa kondisionalitas dalam bentuk <em>structural adjustment program </em><em>(SAP)</em> tersebut merupakan sebuah bentuk baru dari imprialisme kapitalis, namun mereka tidak memiliki pilihan lain dan pemikiran dari para perumus kebijakan telah terkonstruksi oleh gagasan neoliberal ini, maka mereka harus mengikutinya jika ingin mendapatkan utang dengan dalih untuk pembiayaan pembangunan dan mencapai pertumbuhan. Dalam proses ini IMF berperan sebagai lembaga yang mengawasi dan memastikan diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut, dan Bank Dunia melakukan dorongan diberlakukannya reformasi serupa melalui kedok utang atau pinjaman yang dikondisikan untuk melahirkan kebijakan berorientasi kepada program penyesuaian struktural, dalam bentuk liberalisasi, privatisasi dan deregulasi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT">Dalam konteks ke Indonesian terhitung sejak 1950, pemerintah Indonesia memiliki dua jenis utang, yaitu utang luar negeri warisan pemerintah Hindia Belanda sebesar US$ 4 miliar dan utang luar negeri baru sebesar Rp. 4,5 miliar, pada era Soekarno utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar US$ 6,3 miliar, pada saat kejatuhan Soeharto, jumlah utang luar negeri Indonesia membengkak menjadi US$ 54 miliar. Prestasi besar dicatat oleh pemerintahan Habibie. Dalam tempo dua tahun, pemerintahan Habibie berhasil menambah utang luar negeri Indonesia sebesar 23 miliar dollar AS menjadi US$ 77 miliar. Penambahan utang ini terus berlanjut sampai ke pemerintahan berikutnya. Maka tidak heran kalau akhirnya pembayaran utang luar negeri Indonesia terhadap lembaga Keuangan Internasional (World Bank, Asia Develoment Bank (ADB), IMF dll) dan Negara-negara kreditor yang notabene Negara maju menyedot hampir 27-30% dari APBN hingga hari ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT">Karakteristik utang luar negeri yang dipenuhi oleh beragam kondisionalitas, pemenuhan kondisi oleh pemerintah di negara pengutang dalam rangka memperoleh tambahan dana untuk menutup defisit neraca pembayaran dalam bentuk kebijakan liberalisasi, privatisasi, dan pemotongan subsidi yang pada dasarnya lebih mencerminkan kepentingan negara kreditor, dan karakter utang yang bersifat <em>elites alliance</em>, kolaborasi antar elit dalam mekanisme pertanggungjawaban antar elit dan bukan kepada rakyat, telah berujung pada semakin terpuruknya kehidupan rakyat<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span lang="PT-BR">Kritik Strukturalisme<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="PT-BR">Dalam perspektif paham strukturalisme, baik strukturalisme awal maupun neostrukturalisme, adanya konsepsi menolak ketimpangan-ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial-ekonomi. Ketimpangan-ketimpangan struktural yang menyangkut pemusatan, penguasaan dan pemilikan aset dan sumber ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, produktivitas dan kesempatan ekonomi, serta ketimpangan-ketimpangan dalam kelembagaan pemerintah, partisipasi dan emansipasi sosial-ekonomi, kemiskinan dan pengangguran struktural, merupakan pusat perhatian dan kepedulian kaum strukturalis.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="PT-BR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="PT-BR">Apabila strukturalisme cenderung menolak mekanisme pasar-bebas adalah karena pasar-bebas seringkali mengakibatkan ketidakadilan relasi sosial-ekonomi suatu negara bangsa,yang seringkali diakibatkan oleh dominasi dan hegemoni negara-negara maju (Swasono: 2002)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="PT-BR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="PT-BR">Inilah yang kemudian menjadi daya kritik kaum strukturalis, ketika melihat <em>free market</em>-neoliberal sebagai mazhab ekonomi politik Internasional Negara-negara maju melakukan proses dominasi global,yang akhirnya menyebabkan <em>gaps </em>antara kelas elit, menengah hingga rakyat bawah dalam jurang kemiskinan yang dalam. </span><span lang="EN-GB">Maka tidaklah heran, jika ungkapan </span>Frank (1984) mengumpamakan hubungan hubungan negara-negara industri Barat dengan non-industri dunia ketiga sebagai rangkaian hubungan dominasi dan eksploitasi antara metropolis dengan satelit-satelitnya. Ketergantungan Negara berkembang terhadap Negara maju sangatlah begitu kuat, pemaksaan dan penerapan mazhab strategi subtitusi import yang cenderung,memaksa Negara berkembang dan dunia ketiga mengekspor <em>raw material</em> terhadap Negara maju dan menerima limpahan paksa produk pasar dan masal dari Negara maju, baik teknologi maupun material perindustrian. <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Setidaknya strukturalis mencoba melihat dari sudut pandang negara berkembang dan dunia ketiga. Tujuan ekspansi, dominasi dan hegemoni tersebut ke negara ketiga pada mulanya hanyalah untuk meluaskan pasar produknya yang sudah jenuh dalam negeri sendiri, serta untuk pemenuhan bahan baku. Namun, pada pekembangan lebih jauh, ekspansi kapitalis ini adalah berupa cara-cara produksi, sampai pada struktur ekonomi, dan bahkan idelologi dan budaya.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"> <st1:place st="on"><st1:city st="on"></st1:city></st1:place> <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Struktur ketergantungan secara bertingkat mulai dari negara pusat sampai periperi disampaikan oleh Galtung (1980). <span lang="IT">Imprialisme neoliberal ditandai satu jalur kuat antara pusat di pusat dengan pusat di periperi (cC-cP). <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT">Asumsi ini berdasar teori ketergantungan (<em>dependensia</em>), yang menganggap ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga, disebabkan faktor eksternal, lebih sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi global (Barat dan Non Barat, atau industri dan negara ketiga,utara-selatan), dan kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan atau tak akan pernah melahirkan pembangunan dan tidak lebih merupakan bentuk imprialisme baru. Keterbelakangan adalah label untuk negara dengan kondisi teknologi dan ekonomi yang rendah diukur dari sistem standarisasi Negara maju penganut kapitalisme-neoliberal.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT">Karakteristik struktur ekonomi internasional tersebut,memungkinkan negara yang memiliki <em>power</em> yang dominan untuk menciptakan aturan-aturan yang mengendalikan aktifitas-aktifitas ekonomi internasional dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan yang dimilikinya. Sebagai akibatnya terciptalah pola hubungan yang bersifat asimetris di antara negara hegemon dengan negara lainnya, yang berujung pada ketergantungan negara dunia ketiga kepada negara hegemon, baik itu dari segi ekonomi maupun politik, bahkan tidak jarang perubahan pada struktur domestik sebuah negara yang tergantung ditentukan oleh pola hubungan yang asimetris tersebut.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT">Bahkan secara ekstrim John Gallagher dan Ronald Robinson dalam artikel "The Imprialism of Free Trade", menulis bahwa cara seperti inilah yang disebut "kebijakan penjajahan". Kebijakan itu misalnya kini disebut: "penciptaan ekonomi terbuka, privatisasi, proteksi hak-hak investor luar negeri, aturan tentang ekspor bahan mentah,dll. Semua strategi ekonomi ini, biasanya diterapkan IMF pada negara peminjam dan akrab dengan telinga kita di Indonesia yang sudah terperangkap strategi "The Imperealism of Free Trade" Amerika Serikat (Habibie center: 2004)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="IT"><o:p> </o:p></span><strong>State-Building, Sebuah Upaya Memperkuat Peranan Negara<o:p></o:p></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><em>The end of history</em>, yang ditandai oleh kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal, menurut Fukuyama bukanlah merupakan sebuah proses yang otomatis, tetapi memerlukan perjuangan untuk mencapainya. Penyebaran asas-asas kapitalisme dan demokrasi liberal Barat secara universal ke berbagai wilayah di dunia tidaklah berjalan dengan sangat lancar, dan bahkan seringkali menemui hambatan atau yang paling ekstrem adalah terjadinya perbenturan. Fenomena negara yang “gagal” atau lebih sering dikenal dengan istilah <em>failed-state</em> dan kemunculan ancaman terorisme merupakan permasalahan yang muncul sebagai hasil dari penyebaran asas-asas kapitalisme dan demokrsi liberal Barat tersebut.<span lang="SV"> <st1:place st="on"><st1:city st="on"></st1:city></st1:place><br />Dunia modern menawarkan sebuah paket yang sangat menarik, mengkombinasikan kesejahteraan material dari ekonomi pasar dengan kebebasan politik dan budaya dari demokrasi liberal. Akan tetapi modernitas liberal Barat ini dirasakan sangat sulit untuk dicapai oleh banyak masyarakat di berbagai belahan dunia ini. Bahkan tidak jarang upaya sebuah negara untuk menerapkan asas-asas ekonomi pasar dan demokrasi liberal yang sangat menarik tersebut malah membuahkan persoalan baru yang sangat pelik bagi mereka.<o:p></o:p><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span lang="SV"><br />Pada tahun 1980-an dan 1990-an, pengurangan atau upaya untuk mengurangi ukuran dari negara atau pemerintah merupakan kecenderungan yang sangat dominan. Sebagai respon dari trend ini, institusi financial internasional seperti IMF dan Bank Dunia, sebagaimana juga halnya dengan pemerintah Amerika Serikat, memberikan tawaran yang menekankan pada pengurangan tingkat campur tangan negara dalam urusan ekonomi, dalam bentuk sebuah paket yang diberi label “Washington Consensus” yang diformulasikan atas asumsi “neoliberalisme”. Logika dari consensus Washington ini terletak pada keberadaan sektor negara di banyak negara berkembang di dalam banyak kasus merupakan hambatan bagi tercapainya pertumbuhan dan persoalan ini hanya dapat diselesaikan melalui apa yang mereka sebut sebagai liberalisasi ekonomi. Namun kenyataan yang terjadi, upaya liberalisasi ekonomi ini tidak membuahkan hasil seperti yang dijanjikan. Ketiadaan sebuah kerangka kerja institusional dari dimensi negara atau pemerintah di banyak negara, malah menghasilkan kehancuran setelah liberalisasi dilakukan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span lang="SV"><br />Di sisi lain, masih dalam upaya penyebaran asas kapitalisme dan demokrasi liberal, pada periode yang sama, muncul kecenderungan untuk melakukan desentralisasi dalam konteks federalisme seperti yang terjadi dalam demokrasi liberal Barat. Logika dari upaya ini adalah pengambilan keputusan yang terdesentralisasikan akan menjadikannya lebih dekat dengan sumber informasi lokal dan karenanya menjadi lebih responsif pada kondisi dan perubahan di dalam lingkungan lokal. Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat jika dapat dilakukan pada level lokal, dan ketika hal ini disebarkan ke dalam sejumlah unit yang lebih besar, maka akan terdapat kompetisi dan inovasi di antara unit-unit lokal tersebut. Dengan demikian, federalisme bermakna bahwa pemerintah menjadi lebih dekat dan lebih terjangkau oleh rakyat dalam konteks pelayanan, yang secara teoritis akan meningkatkan pertanggungjawaban dan legitimasi serta kualitas dari demokrasi. Akan tetapi, kenyataannya yang terjadi di banyak negara berkembang, upaya pendelegasian wewenang dari negara ke pemerintahan lokal seringkali bermakna pada penguatan elit-elit lokal dan jaringan patronase yang memungkinkan mereka memelihara kontrol atas urusan mereka sendiri, terhindar dari evaluasi eksternal. Di beberapa negara, seperti di Indonesia, upaya untuk menyebarkan otoritas ke pemerintahan lokal, malah berujung pada peningkatan ksempatan korupsi, di mana korupsi tidak hanya terjadi di puncak hirarki politik politik tetapi menyebar ke seluruh eselon.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span lang="SV"><br />Melihat keadaan seperti ini, Fukuyama berasumsi bahwa agenda <em>state-building</em> dengan cara memperkuat kapasitas institusional negara dan wacana resentralisasi dalam konteks pemberdayaan kapabilitas negara juga merupakan hal yang sangat penting. Dalam agenda pembangunan negara, ia memisahkan peranan negara menjadi dua bagian, yaitu <em>scope</em> atau cakupan dan <em>strength</em> kekuatan. <em>Scope</em> mengacu kepada fungsi-fungsi yang dijalankan oleh negara dan tujuan-tujuan yang diambilnya. Sedangkan <em>strength </em>lebih mengarah kepada kemampuan negara untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan untuk menegakkan aturan-aturan hukum secara bersih dan transparan, atau dikenal juga dengan istilah kapasitas institusional atau kapasitas negara. Pemisahan ini sangat perlu dilakukan, menurutnya, karena seringkali terjadi kesalahpahaman di mana konsepsi <em>strength</em> tersebut seringkali digunakan untuk menyebut keduanya, baik itu <em>scope </em>ataupun <em>strength </em>itu sendiri.</span><span lang="SV">Kapasitas negara atau kapasitas institusional memiliki kualitas yang beragam pada masing-masing fungsi yang dimiliki negara.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span lang="SV"><o:p> </o:p></span></p><p><o:p> </o:p><span lang="SV"><o:p></o:p></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="SV">Pembangunan institusi negara menuju terwujudnya kapasitas yang efektif dalam menjalankan fungsi-fungsinya merupakan agenda dari <em>state-building</em>. Menurut Francis Fukuyama, kapasitas institusional dapat dipahami melalui sisi <em>“supply”</em> dan sisi <em>“demand”</em>. Dari sisi penawaran kapasitas institusional terkait dengan penciptaan institusi yang penting bagi pembangunan ekonomi dan bagaimana institusi seharusnya dirancang. Menurutnya terdapat empat aspek kenegaraan yang harus diperhatikan dalam upaya ini. <em>Pertama, </em>pengelolaan dan perancangan organisasional. <em>Kedua</em>, rancangan sistem politik. <em>Ketiga</em>, landasan legitimasi. Dan terakhir, faktor-faktor struktural dan kultural. Sisi penawaran ini kemudian harus ditopang oleh sisi permintaan atau <em>demand</em>, yaitu tuntutan dan dukungan dari rakyat di dalam suatu negara itu sendiri untuk perbaikan institusi secara internal, dan secara eksternal terdapat dukungan dari negara donor yang maju, bukan untuk memberikan institusi dengan kapasitas yang efektif, tetapi mendorong negara itu sendiri untuk menciptakan efektifitasnya sendiri.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="SV"> Selama lebih dari satu generasi, kecenderungan di dalam politik dunia adalah untuk melemahkan peranan negara. Kecenderungan ini berasal dari alasan-alasan ekonomi dan normatif. Keberadaan negara-negara yang terlalu kuat dan agresif telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan disfungsi dan inefisiensi. Karenanya, muncul kecenderungan untuk mengurangi ukuran dan sektor negara dan mengalihkannya kepada pasar atau kepada fungsi civil society. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi global telah mengikis otonomi dari negara-bangsa seiring dengan meningkatnya mobilitas informasi, modal, dan tenaga kerja. Akibatnya, muncul gagasan untuk mengurangi ruang lingkup negara-bangsa.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="SV"> Namun periode pasca 11 September, telah menandai terjadninya pergeseran isu dalam politik global, yaitu tidak lagi mengenai bagaimana mengurangi peranan negara, tetapi sebaliknya mengenai bagaimana untuk membangun kekuatan negara. Isu utama yang dihadapi oleh negara-negara miskin dalam pembangunan ekonomi adalah ketidakberhasilan pembangunan institusi. Mereka tidak memerlukan negara yang terlalu luas dan besar peranannya, tetapi mereka membutuhkan negara yang kuat dan efektif dalam ruang lingkup yang terbatas dari fungsi-fungsi negara yang dibutuhkan. Upaya untuk memperkuat negara-negara ini melalui beragam bentuk nation-building merupakan tugas yang sangat vital bagi keamanan internasional. Upaya pembelajaran untuk membangun negara secara lebih baik sangat penting bagi masa depan tatanan dunia.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="SV">Di sisi lain, ketidakpastian akan entitas atau unit politik apakah yang akan menggantikan kekuatan kedaulatan negara-bangsa di dunia kontemporer, membuat kita tidak punya pilihan kecuali untuk kembali kepada kedaulatan negara-bangsa dan mencoba untuk memahami konsep ini sekali lagi, serta mempelajari cara mengenai bagaimana untuk memperkuatnya, namun bukan dalam pengertian bukan hanya semata kekuatan militer.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>Penutup<o:p></o:p></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><o:p> </o:p><br />Realitas hegemoni kebijakan ekonomi politik Negara maju melalui lembaga Internasional,cenderung memiskinkan rakyat negara dunia ketiga. Beban pembayaran Utang dan dampak liberalisasi dan pencabutan subsidi ranah <em>public sector</em> yang berikat langsung dengan rakyat bawah seperti liberalisasi pendidikan, privatisasi), jasa (kesehatan dan pendidikan) dan liberalisasi pertanian menyebabkan pemiskinan terjadi semakin progresif. Pemiskinan ini didorong terhadap ketergantungan dan hegemoni Negara-negara maju yang dikondisikan dalam struktur sistem kebijakan Negara dunia ketiga yang tidak lagi pro terhadap rakyat, dan peran Negara sekedar fasilitator tidak lagi sebagai regulator yang proteksionis (mensejahterkan).<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Maka jelas apa yang dikemukakan oleh Raul Prebisch , pada dasarnya sistem ekonomi Internasional itu mengalami bias secara struktural yang lebih condong pada negara-negara industri dan berlawanan dengan kepentingan-kepentingan perkembangan dunia Selatan. Dampak dari liberalisme ekonomi adalah untuk mempertahankan dan memperkuat posisi negara-negara industri yang dominan, yaitu negara-negara yang berada di pusat sistem, dan untuk melanggengkan ketergantungan dunia terbelakang pada kebijakan – kebijakan ekonomi politik mereka (Lyn H.Miller : 2006).<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Demikian pula yang diungkapkan Willian K.Tabb,secara lebih luas <em>free market</em>-neoliberal-imprialisme, juga melibatkan pengambilalihan kontrol ekonomi dan politik atas wilayah dan masyarakat lain, baik dengan kekuatan militer maupun dengan cara-cara yang lebih halus. adalah persoalan kebijakan dan praktik negara untuk memperluas kekuasaan dan dominasi, sering kali dengan menggunakan cara-cara ekonomi. Apresiasi terhadap hakekat kapitalisme sebagai sistem dunia dimana negara pusat memanfaatkan kekuasaan atas wilayah pinggiran, saling untuk memperoleh pengaruh dan kontrol, dan bekerjasama untuk menjadi yang terbaik, dengan menggunakan cara apapun (William K. Tab: 2006)<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="EN-GB">Wajar kiranya kaum strukturalis mulai menggunakan istilah-istilah keras untuk menyentak <em>mind-set</em> neoklasikal, seperti “<em>turbo capitalism</em>”, “<em>greedy capitalism”, “new imperialism”, “the dangerous currents”, “the winner-takes-all market”, “the zero-sum society” dan “the winner-takes-all society”</em>, dst dst. Jan Tinbergen mengatakan kepada saya (1992) bahwa lobang ozon makin besar karena kelakuan “the greedy capitalism”. Lebih lanjut Tinbergen mengatakan bahwa “<em>the limits to growth</em>" (Swasono:2002)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="EN-GB"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Akhirnya konklusi dari realitas ini menunjukkan, negara-negara maju (<em>antagonist state</em>) dalam frame strukturalis benar-benar mendominasi, mengkondisikan ketergantungan dan menyebabkan pemiskinan yang berkelanjutan pada Negara berkembang dan dunia ketiga. Kebijakan <em>free market</em>--Neoliberalisme yang segaris dengan globalisasi sekedar kepentingan total Negara-negara dan <span lang="EN-GB"> Kita perlu mengingat pula yang dikatakan oleh Henry Kissinger (Trinity College, 1998), bahwa “globalisasi adalah nama lain dari dominasi Amerika Serikat.” Friedman mengatakan “<em>culturally speaking, globalization has tended to involve the spread (for better or worse) of Americanization</em>.”</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="EN-GB"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="EN-GB">Sudah saatnya kita mencoba mengambil jalan alternative progresif yang lebih populis, menghadang kerakusan neoliberal-kapitalis, setidaknya dalam pandangan strukturalisme</span><span lang="EN-GB">, </span><span lang="EN-GB"> peduli akan harkat manusia dalam lingkup moralitas ekonomi. Strukturalisme menolak <em>homo economicus</em> yang melahirkan akhlak <em>homo homini lupus,</em> menolak eksploitasi dan proses pemiskinan (<em>impoverishment</em>) sosial-ekonomi (Swasono:2002).</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="EN-GB"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="EN-GB">Cengkraman Neoliberalisme, hanya biasa dilawan dengan alternatif kekuatan solidaritas nasional dan penguatan kapasitas Negara (<em>state building</em>) yang berbasiskan populisme dus popular movement dan kearifan profetis. Kebangkitan dan pembebasan dari Rezim internasional dan subordinasi Imprialisme mesti dibendung dengan nasionalisme demokratik popular, bukan sekedar nasionalisme elitis yang sarat dengan basa basi dan jargon. <em>Sound of revolution !<o:p></o:p></em></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><strong>Daftar Bacaan :<o:p></o:p></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Frank, Andre Gunder. 1984. Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi.Kata Pengantar Arief Budiman. Pustaka Pulsar,yogyakarta<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p><br />Galtung, Johan. 1980. A Structural Theory of Imprealism. (pp. 261-298) In: Ingolf and Anthony R. de Souza (Eds). Dialectics of Third World Development, Montelair, New York. <st1:place st="on"></st1:place><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Kevin Danaher, 2001, 10 Reasons to Abolish the IMF and World Bank , Global <st1:place st="on"><st1:city st="on"></st1:city></st1:place></p><p>Exchange, Canada</p><o:p></o:p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">William K. Tab, 2006 Tabir Politik Globalisasi, Penerjemah:Uzair Fauzan dkk,. Lafadl Pustaka, Yogyakarta<st1:place st="on"></st1:place> <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Ivan A. Hadar, 2004,Utang, Kemiskinan dan Globalisasi: Pencarian Solusi Alternatif, Lapera, Yogyakarta <st1:place st="on"></st1:place><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Francis Fukuyama, State-Building: Governance and World Order in the 21<sup>st</sup> Century<em>,</em> ( New York : Cornell University Press, 2004).<st1:state st="on"></st1:state><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Budi Winarno, 2005, Globalisasi Wujud Imperialisme Baru, TAJIDU Press, Yogyakarta<st1:place st="on"></st1:place></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Robert Gilpin, 2001,Global Political Economy: understanding the international economic order, Princeton University Press, New Jersey <st1:place st="on"><st1:state st="on"></st1:state></st1:place> <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Robert Gilpin, 1987, The political Economy of International Relations, New Jersey : Princeton University Press <st1:place st="on"><st1:state st="on"></st1:state></st1:place> <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Lyn H. Miller, 2006, terjemahan,<span lang="SV"> penerjemah daryatno,<em> Agenda Politik Internasional</em>,Pustaka Pelajar, Yogyakarta</span><st1:place st="on"></st1:place></p> <p><br /></p> <p><span lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Sri Edi Swasono,2002,Paper, <em>Jati Diri Bangsa</em>,Pertemuan Alumni Akbar FE UNDIP, <st1:place st="on"><st1:city st="on"></st1:city></st1:place></p><p>Semarang</p><o:p></o:p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Periode Liberalisasi Perdagangan dalam Kasus Beras Indonesia, accesed from http://.fspi.or.id/ <st1:place st="on"><st1:country-region st="on"></st1:country-region></st1:place><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">Revrisond Baswir,Republik Utang,http://www.republika.co.id/kolom.asp?kat_id=15<o:p></o:p></p> <p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">Kenichi Ohmae,<em> </em>Hancurnya Negara-Bangsa – Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia tak Berbatas, Yogyakarta</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">: Penerbit Qalam, 2002.</span></p>INSIDehttp://www.blogger.com/profile/00464642376721124867noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4059304414936148699.post-6542834763930162772008-01-31T11:14:00.000+07:002008-01-31T11:16:01.528+07:00INSIDe Profil<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 26pt;">INSIDé<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";">Institute for National Strategic Interests and Development</span></b><span style="font-family: "Century Gothic";"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";"><span style="">A.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";">Background<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"><span style=""><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">INSIDé </span></b></span></a><span style=""><span style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">merupakan lembaga kajian, penelitian, konsultasi dan edukasi yang fokus pada studi tentang kepentingan nasional strategis yang meliputi bidang ekonomi, politik dan keamanan. Dalam aktivitasnya, <b style="">INSIDé </b>memiliki beberapa kegiatan meliputi <i style="">monitoring</i>, <i style="">analyzing</i>, dan <i style="">predicting</i></span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Kepentingan Nasional (National Interest) merupakan rumusan tujuan dan cita-cita dari sebuah negara terutama terkait dengan unsur-unsur yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup suatu negara khususnya di dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan. Cita-cita dan tujuan diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh para <i style="">founding fathers</i> negeri ini, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan kepentingan nasional yang fundamental.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style=""> </span>Akan tetapi jika kita menyimak secara seksama realitas Negara Kesatuan Republik Indonesia dewasa ini, cita-cita luhur para pendiri bangsa yang pada dasarnya menjadi rumusan kepentingan nasional tersebut, belum menemukan aktualisasinya secara nyata dalam segenap kehidupan bangsa dan tumpah darah <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Dalam dimensi ekonomi, cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum segenap bangsa Indonesia, justru diwarnai oleh tingkat kemiskinan yang mencapai angka 108 juta jiwa berdasarkan laporan Bank Dunia, yang bermakna bahwa terdapat hampir 50 persen penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan di bawah 2 dollar per hari. Begitu juga dengan angka pengangguran yang semakin meningkat dari 12,7 juta jiwa di tahun 2006 menjadi 12,91 juta di tahun 2007 semakin memperlihatkan bahwa kesejahteraan umum yang menjadi cita-cita bangsa belum teraktualisasikan dalam segenap kehidupan rakyat Indonesia. Realitas dunia pendidikan Indonesia yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 50 persen dari anak usia sekolah yang mampu mengakses pendidikan sampai ke tingkat menengah, mencerminkan bahwa cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih belum tercapai. Di sisi lain, kepentingan asing yang semakin menggusur terpeliharanya kepentingan nasional dalam bentuk pengusaan sumber daya alam dan asset-aset strategis, menjadi refleksi dari ketidakmampuan negara dalam melindungi segenap bangsanya, terutama dalam aktifitas ekonomi. Keberadaan PT. Freeport di Papua merupakan simbol superioritas kepentingan asing di atas kepentingan nasional, di mana pemerintah hanya mendapatkan 10-13 persen dari rata-rata pendapatan PT. Freeport yang mencapai angka di atas 1 milyar dollar per tahun, sementara itu sebesar 47,99 persen penduduk Papua hidup dalam kemiskinan. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari pangkuan Negara Kesatuan Republik <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> beberapa waktu lalu, kasus sengketa blok ambalat dan persoalan separatisme yang belum terselesaikan, menjadi simbol tergerusnya kepentingan nasional <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dari aspek keamanan dan keutuhan wilayah kedaulatan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style=""> </span>Mencermati realitas kepentingan nasional <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> sebagai sebuah wujud pengejawantahan cita-cita luhur berdirinya Negara Kesatuan Republik <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> yang semakin jauh kenyataan ini, maka suatu upaya penjagaan terhadap kepentingan nasional strategis yang menentukan keberlangsungan hidup bangsa mutlak harus dilakukan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";"><span style="">B.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";">Visi INSIDé<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">“Terwujud dan terjaganya kepentingan nasional strategis Negara Kesatuan Republik <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> menuju sebuah negara yang berdaulat dan berkeadilan sosial"<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";"><span style="">C.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";">Misi INSIDé<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">“Memberikan kontribusi berupa analisis, penelitian, konsultasi dan informasi serta edukasi yang mempengaruhi terhadap pengambil kebijakan dan membangun opini publik demi terwujud dan terjaganya kepentingan nasional strategis Negara Kesatuan Republik <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>"<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";"><span style="">D.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";">Pola Kerja <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Monitoring<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">a.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Mengumpulkan data dari berbagai media <st1:place st="on"><st1:city st="on">massa</st1:City></st1:place> (media cetak,<span style=""> </span>elektronik, internet), lembaga-lembaga kajian (publik dan pemerintah) dan sumber-sumber organisasi baik pemerintah ataupun non-pemerintah yang terkait dengan isu kepentingan nasional strategis di bidang ekonomi, politik dan keamanan baik domestik ataupun internasional. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">b.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Mengamati perkembangan isu yang menyangkut kepentingan nasional strategis <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> dalam kerangka dinamika ekonomi, politik serta keamanan nasional, kawasan dan internasional.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">c.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Melakukan investigasi terhadap isu-isu ekonomi, politik dan keamanan dari berbagai aktivitas pemerintah, kelompok kepentingan dan aktor-aktor politik nasional, kawasan dan internasional.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Analisis</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">a.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Melakukan analisa yang sesuai standar kualitas dan memiliki validitas dan reliable serta komprehensif dengan metodologi dan pisau analisa yang tajam ditopang oleh data primer dan skunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkualitas.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">b.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Menghasilkan pola-pola dan pemetaan isu-isu ekonomi, politik dan keamanan dalam jangka pendek, menengah dan panjang melalui pengamatan dan analisa yang menyeluruh dari berbagai perspektif dan cakupan konteks yang bersifat nasional, kawasan dan internasional.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Prediksi</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.75in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Membuat prediksi isu, rekomendasi kebijakan, peristiwa yang akan terjadi yang terkait dengan isu kepentingan nasional strategis di bidang ekonomi, politik dan keamanan nasional maupun internasional.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Rekomendasi </span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.75in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pemerintah dan non pemerintah) . Rekomendasi kebijakan merupakan hasil penelitian dan analisis INSIDe.</span><span style="font-family: "Century Gothic";"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";"><span style=""></span></span></b></p><br /> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";"><span style="">E.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";">Target Objek INSIDé<o:p></o:p></span></b></p> <ol style="margin-top: 0in;" start="1" type="a"><li class="MsoNormal" style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Umum<span style=""> </span>:<o:p></o:p></span></li></ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 2in; text-indent: -1.5in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Opini Publik<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 2in; text-indent: -1.5in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Network Recommendation<o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top: 0in;" start="2" type="a"><li class="MsoNormal" style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Khusus :<o:p></o:p></span></li></ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 2in; text-indent: -1.5in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Decision Makers (Pengambil Kebijakan)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 2in; text-indent: -1.5in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Private Sector dan Interest Groups<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";"><span style="">F.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";">Output INSIDé<o:p></o:p></span></b></p> <ol style="margin-top: 0in;" start="1" type="1"><li class="MsoNormal" style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Weekly Report (Laporan Mingguan)<o:p></o:p></span></li></ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Wingdings;"><span style="">à</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"> Berisi hasil pengamatan dan analisis isu ekonomi, politik dan <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style=""> </span><span style=""> </span>keamanan selama satu minggu, dengan ranking isu skala 1-10.<o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top: 0in;" start="2" type="1"><li class="MsoNormal" style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Monthly Report<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Jurnal<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Bulletin<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Buku<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style=""><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">National Strategic Blueprint</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"> (Short, Middle and Longer Term)<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Executive Report <o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Database<o:p></o:p></span></li></ol> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 6pt 0.25in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";"><span style="">G.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";">Focus Issues <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">a.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Ekonomi <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Makro Ekonomi<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Aset-aset Strategis Nasional<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Poverty<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Neoliberal Policy<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Dinamika Ekonomi Kawasan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">b.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Politik<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Konstelasi Kepentingan Elit Politik<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Hubungan antar lembaga Negara<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Desentralisasi<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Produk-produk kebijakan lembaga Negara<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Dinamika Politik Kawasan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">c.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Keamanan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Pertahanan Militer<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Konflik Perbatasan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Separatisme<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">kejahatan Korporasi Asing<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Kejahatan Transnasional<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";"><span style="">H.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-family: "Century Gothic";">Layanan Jasa INSIDé<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">a.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Konsultasi<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">INSIDé<b style=""> </b>juga memberikan layanan jasa konsultasi yang bersifat tertutup kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melalui analisis dan kajian strategis yang komprehensif.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">b.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Edukasi<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">INSIDé juga memberikan layanan jasa dan pendidikan dalam bentuk economic, politic and security short course maupun workshop kepada jaringan internal dan pihak-pihak yang membutuhkan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><span style="">c.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">Kepustakaan dan Media Informasi<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";">INSIDé juga memberikan layanan informasi kepada publik berupa perpustakaan dan website. Untuk memperkaya khazanah intelektual, INSIDé juga menerbitkan buku dan beberapa literature ilmiah hasil dari gagasan, kajian dan penelitian.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 11pt; font-family: "Century Gothic";"><o:p></o:p></span></p>INSIDehttp://www.blogger.com/profile/00464642376721124867noreply@blogger.com0